Ditemukan 1747 data
153 — 56
Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012 ; 34. 1 (satu) lembar kwitansi upah pungut PBB Sektor Pertambangan untuk bulan Oktober tahun 2006 setelah dipotong pph 15 % sebesar Rp.15.565.200,-- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 22 Desember 2006 penerima Drs.
Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran bagian dispenda dari PBD pertambangan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 beserta bukti kwitansi pengeluaran ; ------------------------------------------------------------------44. Keputusan bupati Buleleng Nomor : 821/1346/BKD tentang pengangkatan dan mutasi pejabat Struktural di Lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 2 Agustus 2006 beserta lampirannya ; 45. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2008 ;46.
Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.Dps Dispenda) NyomanSriyadnya(BendaharaPengeluaran23.871.968,003.580.795,0020.291.173,00 Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.951,00 202.911.727,00Tahun 2011DR. Drs. Putu 131.759.113,00 19.763.867,00 111.995.246,00Bagiada, MM(BupatiBuleleng)NYOMAN 87.839.411,00 13.175.912,00 74.663.500,00Pastika, SE(Kepala DispendaBuleleng)Drs. Made Arga 65.879.556,00 9.881.933,00 55.997.623,00Pynatih (WakilBupati)Ir.
Dewa Ketut 14.547.479,00 2.182.122,00 12.365.357,00Puspaka, M.P(Sekda)5 Wayan Muni 36.368.696,00 5.455.305,00 30.913.391,00(Pemegang Kas di Dispenda)Jumlah 145.474.783,00 21.821.218,00 123.653.564,00 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DR. Drs. Putu Bagiada, MM bersamasamadengan Saksi NYOMAN PASTIKA, SE tersebut telah memperkaya diri sendirimaupun orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara cq.
Kabupaten Buleleng membuat laporanrealisasi pendapatan PBB dan Penerimaan BPPBB (termasuk sektorperkebuunan, perhutanan dan pertambangan) dan disampaikan kepadabendahara pengeluaran Dispenda;Berdasarkan laporan tersebut, bendahara pengeluaran Dispenda Bulelengmembuat perhitungan biaya pemungutan PBB;Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Bendahara Pengeluaran dispendamembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pemungutan PBB;Hal. 32 dari 97 hal.
Pengelola Keuangandaerah/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulelengmenerbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala bagian Keuangan ubKasubag Perbendaharaan:2Bendahara pengeluaran membawa SP2D tersebut ke Bank PembangunanDaerah Bali cabang Singaraja untuk mencairkan dana dari Kas Daerah kerekening bendahara pengeluaran Dispenda Buleleng;Bendahara Pengeluaran Dispenda melakukan pembayaran biaya pemungutanPBB sektor perkebunan, perhutangan dan pertambangan sesuai prosentaseyang ditentukan
Dewa Ketut 14.547.479,00 2.182.122,00 12.365.357,00Puspaka, M.P(Sekda)5 Wayan Muni 36.368.696,00 5.455.305,00 30.913.391,00(Pemegang Kas di Dispenda)Jumlah 145.474.783,00 21.821.218,00 123.653.564,00 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Drs.
Sulistyohadi, SH
Terdakwa:
Risky Dwi Syahputra Nasution
17 — 6
Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari Amin Yahya bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang PanjangHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2019/PN Kisdan berhasil melarikan diri kKearah belakang Kantor Dispenda
yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari warga bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang Panjangdan berhasil melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda
yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari warga bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang Panjangdan berhasil melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda
Mushalla dan membongkarpaksa kotak infag tersebut menggunakan obeng, setelah kotak infag menjadirenggang Terdakwa membalikkan kotak tersebut sehingga uang didalamnyamenjadi jatuh kebagian bawah dan kemudian Terdakwa menarik uangnyamenggunakan jari tangan Terdakwa, setelah uang berhasil diambil dari dalamkotak infaq Terdakwa langsung pergi meninggalkan Mushalla, saat menaikisepeda motor Terdakwa ditahan 2 (dua) orang warga yang tidak dikenal danTerdakwa langsung melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda
belakangMushalla dan membongkar paksa kotak infaq tersebut menggunakan obeng,setelah kotak infaq menjadi renggang Terdakwa membalikkan kotak tersebutsehingga uang didalamnya menjadi jatuh kebagian bawah dan kemudianTerdakwa menarik uangnya menggunakan jari tangan Terdakwa, setelah uangberhasil diambil dari dalam kotak infaq Terdakwa langsung pergi meninggalkanMushalla, saat menaiki sepeda motor Terdakwa ditahan 2 (dua) orang wargayang tidak dikenal dan Terdakwa langsung melarikan diri kearah belakangKantor Dispenda
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117527.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10 Juli2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak April 2017Nomor 973/0718/DISPENDA
Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan April2017 Nomor 973/0718/DISPENDA tanggal 12 Mei 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017; dan,4.
Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak April2017 Nomor 973/0718/DISPENDA
Nyoman Bela P. Atmaja, SH.
Terdakwa:
Ciptaning Probo Sukanti
62 — 27
tidak disetorkan ke bank,> Ketujuh hasil penjualan tanggal 12 April 2017 sebesar Rp 15.066.920,tidak disetorkan ke Bank,> Kedelapan hasil penjualan tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp 15.601 851,tidak disetorkan ke Bank,> Kesembilan hasil penjualan tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp 11.909.500, tidak disetorkan ke Bank.Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkanke rekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkanpajak penghasilan Restauran dan Villa The Slow ke Dispenda
setelah saksi diberikan data pembayaranpajak oleh Dispenda Badung;Bahwa total uang hasil penjualan restaurant yang tidak disetorkan olehTerdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 89.652.760, ( delapanpuluh Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluhrupiah);Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkan kerekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkanpajak penghasilan Restauran dan Villa The Slow ke Dispenda Badung,padahal terdakwa
The Slow lalu GM mengeluarkan Cek sebesar 10% daripenghasilan untuk bayar pajak, lalu cek untuk membayar bajak tersebutterdakwa cairkan di Bank kemudian dibayarkan ke Dispenda ;Bahwa yang membayarkan pajak PT. The Slow setiap bulannya adalahterdakwa dan Terdakwa sudah membayar pajak tersebut sesuai denganuang yang di terima dari PT. The Slow tetapi sampai saat ini terdakwatidak bisa menunjukan buktinya karena disimpan di rumah terdakwa ;Bahwa uang yang terdakwa terima dari PT.
mengisiformulir pelaporan penghasilan, yang terdakwa isi berdasarkan laporanpenghasilan dari perusahaan dan di setor ke Dispenda, kemudianHalaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dpsterdakwa mencairkan Cek yang diberikan oleh PT The Slow sebesar 10%dari penghasilan untuk membayar pajak;Bahwa pada saat terdakwa menitipkan uang untuk pembayaran pajakkepada MADE DANA SURYA, terdakwa sudah isi Formulir pelaporantersebut, namun pada saat disetorkan ke Dispenda apakah pelaporan ituyang disetorkan
The Slow, membayarpajak, melaporkan pajak ke Dispenda ;Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 831.744.150,12, (delapan ratustiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh riburupiah dua belas sen) adalah milik PT.
12 — 4
Bentuk Tanaman yang beratnyamelebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima ) batang pohon, perbuatantersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 12 januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, ketika saksi Muhammad Maulana Sinaga , saksi Viet C Pardede dansaksi Khairul Rahmadani yang merupakan anggota kepolisian PolsekKutalimbaru mendapat Informasi dari Masyarakat yang layak dipercayabahwa di Jalan Besar Jendral AH.Nasution Kec.Medan Johor tepainya didepan kantor DISPENDA
MedanJohor tepatnya di depan kantor DISPENDA sering terjadi transaksinarkotika;Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10 (sepuluh) bal bungkusanyang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalam mobil yangdigunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kaki terdakwaSumarno;Bahwa menurut keterangan para terdakwa daun ganja kering tersebutdari seseorang bernama Unyil untuk di bawa dari Aceh ke Medan danmengantarkannya kepada orang yang sudah memesan;Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari
MedanJohor tepatnya di depan kantor DISPENDA sering terjadi transaksinarkotika;Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10 (sepuluh) bal bungkusanyang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalam mobil yangdigunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kaki terdakwaSumarno;Bahwa menurut keterangan para terdakwa daun ganja kering tersebutdari seseorang bernama Unyil untuk di bawa dari Aceh ke Medan danmengantarkannya kepada orang yang sudah memesan;Bahwa para terdakwa menerima keuntungan
Medan Johor tepatnya di depan kantor DISPENDA seringterjadi transaksi narkotika. Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10(sepuluh) bal bungkusan yang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalammobil yang digunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kakiterdakwa Sumarno. Menurut keterangan para terdakwa daun ganja keringtersebut dari seseorang bernama Unyil untuk di bawa dari Aceh ke Medan danmengantarkannya kepada orang yang sudah memesan.
Medan Johor tepatnya di depan kantor DISPENDA seringterjadi transaksi narkotika. Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10(sepuluh) bal bungkusan yang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalammobil yang digunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kakiterdakwa Sumarno.
8 — 3
Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernamaXXXXXXXX (Pegawai DISPENDA Jombang)c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013, sehinggamembuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampaisekarang kurang lebih selama 2 tahun dan selama itu sudah tidak adakomunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri ;6.
Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernamaXXXXXXXX (Pegawai DISPENDA Jombang)c.
100 — 16
Penjelasan atas hasil audit BPK perwakilan Lampung di Dispenda tanggal 30 Mei 200810. Temuan BPK mengenai realisasi PPJU yang digunakan oleh bendahara pengeluaran Setda Kab. Tanggamus sebesar Rp. 210.991.475,-.11. SK Bupati Tanggamus No. B.19/12/03/2008 tentang penunjukan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun anggaran 2008 tanggal 8 Februari 200812. SK. Bupati Tanggamus No B.60/12/03/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan bendahara pengeluaran Setda Kab.
Saksi RIZALSYAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :> Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.> Bahwa benar tugas saksi sebagai bendahara penerima di Dispenda Tanggamus adalahmenerima setoran PAD yang dikelola Dispenda antara lain Pajak Penerangan JalanUmum, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame kemudian membuatsurat tanda setoran ke Kas Daerah sebagai tanda bukti pemasukan PAD, kemudianmembukukan ke buku kas pembantu
Tanggamus melalui terdakwa selaku Bendahara PengeluaranSekretariat Pemda Tanggamus untuk melakukan pencairan atas pembayaran rekeninglistrik dari bulan Januari 2007 s/d Mei 2007 dengan jumlah sebesar Rp. 249.785.435,(dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tigapuluh lima rupiah) yang ada pada Dispenda sebagai pengganti PPJU yang kemudianuang tersebut harus disetor kembali kepada Dispenda sebagai Pendapatan PPJU tahun2007.Bahwa benar nota dinas tertanggal
Tanggamus kepadaterdakwa dengan total nilai Rp.210.991.475, dan sisa rekening tersebut sebanyak 37rekening dengan total Rp.123.366.975, masih disimpan di Dispenda untuk pencairanberikutnya, sehingga jumlah keseluruhan dari bulan Januari 2007 s/d Juni 2007 sebesarRp. 334.358.450, (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribuempat ratus lima puluh rupiah).Bahwa benar rekening listrik yang dipinjam oleh terdakwa dari Dispenda adalah sebagaiberikut : No. SeriNo.
Tanggamus,pada bulan Maret 2007 saksi diajak menemani terdakwa ke Dispenda KabupatenTanggamus untuk menemui saksi Drs.Barozi Zubir kepala Dispenda dan saksi Rizalsyah.
Saksi ditugaskan membayar listrik langsung ke PLN sejak tahun 2006 s/dsekira awal tahun 2007.Bahwa benar untuk pembayaran rekening tunggakan yang telah dibayar oleh Dispenda,sekitar bulan maret 2008 di ruang Kantor Bendahara Rutin Sekretariat Daerah KabupatenTanggamus, saksi ditugaskan oleh terdakwa untuk mengambil rekening listrik kepadasaksi Rizalsyah, dan terdakwa mengatakan: Tolong kamu ke Dispenda, ambil rekeninglistrik, dan saksi jawab, Gimana ngomongnya?
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1011/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 331/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1011/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79869/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/222/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang penolakanTerhadap
Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1011/Dispenda tanggal 2 Maret 2015 untuk Masa PajakFebruari 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/222/Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117524.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut: Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding; Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaanbulan Januari 2017 Nomor: 973/0192/DISPENDA
mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117524.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Januari 2017 Nomor973/0192/DISPENDA
Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Januari2017 Nomor: 973/0192/DISPENDA, tanggal 1 Februari 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2017, tanggal 15Juni 2017; dan,4.
Putusan Nomor 2722/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/138/Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Januari 2017 Nomor:973/0192/DISPENDA tanggal 01 Februari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000
82 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanOktober 2015 Nomor 973/2498/DISPENDA, tanggal 2 November 2014;3.
tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Mei 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85791/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2015 Nomor973/2498/DISPENDA
Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Nomor973/2498/Dispenda, tanggal 2 November 2014 untuk Bagian BulanOktober 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/17/Tahun 2016, tanggal 13 Januari 2016;4.
Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2015Nomor 973/2498/DISPENDA
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1012/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 332/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79870/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/223/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang PenolakanTerhadap
Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1012/Dispenda tanggal 1 April 2015 untuk Masa Pajak Maret2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/223/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/0411/Dispenda, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 330/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/041 1/Dispenda tentang Kewajiban membayar PAP yang dikenakanoleh Pemerintah Provinsi Papua;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 79868/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/0411/Dispenda tanggal 2 Februari 2015 untuk Masa PajakJanuari 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/221/Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
sedangkan pedomanbesarnya pungutan pajak yang akan dipungut oleh Timkerja adalah volume kendaraan angkut ;Bahwa berdasarkan laporan petugas lapangan/Tim kerjatelah ditemui kesulitan pemungutan pajak bahan galiangolongan C karena para Sopir yang tidak maumembayar pajak sehingga hasil pemungutan kecil dandimungkinkan tidak akan memenuhi target pendapatandari sektor pajak Bahan Galian Golongan C untuk Tahun2006 sebesar Rp.400.000.000, ;Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan rapat denganStaf/Pegawai Dispenda
pasir, Kemudian dikalikandengan Rp.1000,/ton, untuk pembayaran pajakpengalihnan bahan galian golongan C pasir selanjutnyadiberikan bukti karcis, lembar pertama diberikan kepadasopir, sedangkan lembar ke2 untuk arsip saksi NYOTOSUGIHARTO kemudian sopir membayar ke petugasloket yang ada di tempat penimbangan pasir milik PT.Mutiara untuk pembayaran pajaknya ;Bahwa hasil penarikan pajak bahan galian golongan CTahun 2006 yang dilakukan oleh saksi Nyoto Sugihartosebagai berikut : Bulan Jumlah Stor ke Dispenda
;Bahwahasil penarikanpajak galian golongan Cpasir Tahun 2008 yangdilakukan oleh saksi NyotoSugiharto sebagai berikut : Bulan Jumlah Stor ke Dispenda KeuntunganPemungutanJanuari 2008 Rajak Rp.40.375.000, surat setoran57.852.800, No. 012025Februari Rp. Rp.40.375.000, surat setoran58.437.700, No. 001680Maret Rp. Rp.40.375.000 surat setoran No.61.048.500, 001452April Rp. Rp.40.375.000, surat setoran61.890.300, No. 000460Mei Rp. Rp.40.375.000, surat setoran62.101.400, No. 000472Juni Rp.
No. 302 K/Pid.Sus/2013e Bahwa hasilpenarikanpajak galian golongan CpasirTahun 2008 yangdilakukan oleh saksi NyotoSugiharto sebagai berikut : Bulan Jumlah Stor ke Dispenda KeuntunganPemungutanJanuari 2008 Rajak Rp.40.375.000, surat setoran57.852.800, No. 012025Februari Rp. Rp.40.375.000, surat setoran58.437.700, No. 001680Maret Rp. Rp.40.375.000 surat setoran No.61.048.500, 001452April Rp. Rp.40.375.000, surat setoran61.890.300, No. 000460Mei Rp.
Keputusan Bupati No.51 Tahun 2004 tentang PenjabaranTugas dan Fungsi Organisasi Dispenda Kabupaten Lumajang telah jelas.
Sulistyohadi, SH
Terdakwa:
Risky Dwi Syahputra Nasution
14 — 2
Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari Amin Yahya bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang PanjangHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2019/PN Kisdan berhasil melarikan diri kKearah belakang Kantor Dispenda
yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari warga bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang Panjangdan berhasil melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda
yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari warga bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang Panjangdan berhasil melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda
Mushalla dan membongkarpaksa kotak infag tersebut menggunakan obeng, setelah kotak infag menjadirenggang Terdakwa membalikkan kotak tersebut sehingga uang didalamnyamenjadi jatuh kebagian bawah dan kemudian Terdakwa menarik uangnyamenggunakan jari tangan Terdakwa, setelah uang berhasil diambil dari dalamkotak infaq Terdakwa langsung pergi meninggalkan Mushalla, saat menaikisepeda motor Terdakwa ditahan 2 (dua) orang warga yang tidak dikenal danTerdakwa langsung melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda
belakangMushalla dan membongkar paksa kotak infaq tersebut menggunakan obeng,setelah kotak infaq menjadi renggang Terdakwa membalikkan kotak tersebutsehingga uang didalamnya menjadi jatuh kebagian bawah dan kemudianTerdakwa menarik uangnya menggunakan jari tangan Terdakwa, setelah uangberhasil diambil dari dalam kotak infaq Terdakwa langsung pergi meninggalkanMushalla, saat menaiki sepeda motor Terdakwa ditahan 2 (dua) orang wargayang tidak dikenal dan Terdakwa langsung melarikan diri kearah belakangKantor Dispenda
51 — 14
Agama Kecamatan KolakaKab.Kolaka, setelah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga,terdakwa dan saksi Yuliati dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun terdakwa seringmemukul istrinya yaitu Yuliati sehingga Yuliati merasa tidak ada kecocokan lagilalu Yuliati mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kolaka tetapiterdakwa tidak mau bercerai dengan istrinya Yuliati.e Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITAterdakwa bertemu dengan istrinya Yuliati di depan Kantor Dispenda
30 WITA atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di Lorong Pondui Kelurahan LaloehaKecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka,, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihoetermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukanpenganiayaan terhadap saksi YULIATI YUNUS, yang dilakukan terdakwa dengan caradan perbuatan sebagai berikut ;e Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITAterdakwa bertemu dengan Yuliati di depan Kantor Dispenda
Terdakwa memukul / menampar saksi pada pipi sebelah kiri sebanyak duakali dengan menggunakan tangan kanan ;e Bahwa, saksi menikah dengan terdakwa berdasarkan akta nikah Nomor : 208/06/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Kolaka Kab.Kolaka dan telah dikaruniai dua orang anak dan padatanggal 28 Mei 2013 saksi dan terdakwa telah resmi bercerai beradasarkan aktacerai Nomor : 0133/AC/2013/PA/Kk ;e Bahwa, awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Dispenda
kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan ;Bahwa, saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS menikah dengan terdakwaberdasarkan akta nikah Nomor : 208/06/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kab.Kolaka dan telahdikaruniai dua orang anak dan pada tanggal 28 Mei 2013 saksi YULIATI YUNUSBinti YUNUS dan terdakwa telah resmi bercerai beradasarkan akta cerai Nomor :0133/AC/2013/PA/KIk ;e Bahwa, awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Dispenda
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79873/PP/M.XVB/06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1713/Dispenda
banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79873/PP/M.XVB/06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/323/Tahun 2015 Tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1713/Dispenda
Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1713/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Masa PajakJuni 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/323/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015; dan,4.
197 — 48
A.n AMBO ILANG, A.n JEFRY OERSIFUNY danA.n RONY TANDRA.39. 1 (satu) bundel buku kas umum penerimaan pajak dan retribusi per januari 2011 SKPD Dispenda kabupaten kepulauan Aru;40. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 12 Desember 2011 atas nama penyetor DEVIS PATTISELANO sejumlah Rp. 2.749.444,38 (Dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) untuk retribusi IMB pengadaan konstruksi gedung kantor desa Mariri tahun
Benamen ditanda tangani oleh sekretaris DISPENDA S.DE.
HITIPEUW, Msi dan Bendahara Penerima HEROLINA KWALEPA, Dobo tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah anggaran yang telah disetor sampai dengan bulan ini sejumlah Rp. 1.588.233.510 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu dua puluh tujuh rupiah);73. 1 (satu) bundel buku kas umum penerimaan pajak dan retribusi per januari 2012 SKPD Dispenda kabupaten kepulauan Aru.74. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran (STS) no 38 sejumlah Rp. 22.931.780,- (dua puluh dua juta sembilan
Benamenditanda tangani oleh sekretaris DISPENDA S.DE.
Namun terdakwa tidakmenyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Penerima Dispenda KabupatenKepulauan Aru dan tidak menyetorkannya ke kas daerah, yaitu dari pembayaranretribusi oleh pemohon sebagai berikut :1. NOCELIE > Rp. 12.914.2362.
Setelah itu Pokja menyampaikan dataperhitungan besaran retribusi IMB tersebut kepada Dispenda dan pemohonlangsung membayar retribusi kepada Dispenda.
97 — 50
dan tanda tangan kekantor Dispenda Kab.Bogor adalah Sang Ayu Ika kencana Dewi bertempatdi Bandara Cengkareng Jakarta, pada saat itu diberikan sebuah amplopberisi surat yang tidak tahu isinya untuk distempel dan tanda tangani olehpegawai Dispenda kab.Bogor, demikian juga sebelum surat itu diterimasalah satu robongan yang lupa namanya memberi dan menyuruh untukmemakai Baju Korpri pada saat meminta cap dan tanda tangan keKab.Bogor namun hal itu tidak dilakukan.Bahwa pada saat diperintahkan oleh Sang
Ayu Eka kencana Dewi untukmencari stempel dan tanda tangan ke Kantor Dispenda Kabupaten Bogor,bertempat di diruang tunggu Bandara cengkareng Jakarta, ke 9 (sembilan)rombongan staf Dispenda Gianyar melihat dan mengetahui.Bahwa di kantor Dispenda kabupaten Bogor bertemu dengan seorang Stafyang tidak tahu namanya dan ketika itu langsung minta tanda tangan danstempel sesuai perintah, berkaitan digunakan untuk apa surat itu tidak tahu,dan setelah mendapatkan Cap stempel dan tanda tangan kembali ke Jakartamenunggu
Gianyar, Jabatan Fungsional di Dispenda Kab.GianyarSelaku Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Surat Keputusan BupatiGianyar nomor : 1135/01J/HK/2012, tanggal 28 Desember 2012.= Saksi mengetahui dan menjelaskan pengeluaran dana yang berkaitandengan perjalanan dinas ada 3 (tiga) mekanisme pencairan/ pengeluaranDana diantaranya := Tambah Uang (TU) adalah Bila keuangan yang ada di KasBendahara tidak mencukupi dengan cara : PPTK membuatproposal di ajukan kepada bendahara pengeluaran,bendaharapengeluaran
uUuddudu ddsBahwa keberangkatan Staf Dispenda Gianyar ke Kabupaten Bogormenggunakan mekanisme TU (Tambah Uang), dengan menggunakan25Pagu anggaran sebesar Rp. 61.000.000, (enam puluh satu jutarupiah).Untuk ke Bogor surat tugas nomor : Nomor : 800 / 062 / Dipenda Tg 11Pebruari 2013.Surat perintah perjalanan dinas untuk ke Bogor nomor : 001/Bintek/SPPD/2013 tanggal 11 Pebruari 2013.Bendahara Pengeluaran berdasarkan SP2D mencairkan dana ke BANKBPD Gianyar, selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada
Bogor mengecek adanya Surat mengenai Study Banding dariKantor Dispenda Gianyar .= Bahwa saksi mengecek surat masuk di Dispenda Bogor dari Dispenda Gianyarsepanjang Bulan JanuariMaret 2013= Bahwa pada Tahun sebelumnya terdapat study banding dari Dispenda Gianyar keDispenda Bogor, namun untuk tahun 2013 tidak ada surat perihal tersebut.= Bahwa saksi dan tim tidak menemukan tiket perjalanan ke Malaysia, namun padaPaspor jelas terlihat keberangkatan ke Malaysia 14 Februari 2016 dan kedatangan16 Februari
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108274.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/296/Tahun 2016 tanggal 2Agustus 2016, tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PTFreeport Indonesia atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanBulan April 2016 nomor 973/0791/DISPENDA
Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan Surat KetetapanPajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan April 2016 Nomor:973/0791 /DISPENDA Tanggal 9 Mei 2016 jo. Surat KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/296/Tahun 2016 Tanggal 2 Agustus2016; dan,4.
Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/296/Tahun 2016 tanggal 2 Agustus 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan April 2016Nomor: 973/0791/DISPENDA
77 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117523.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/130/Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Desember 2016Nomor 973/0003/DISPENDA
Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanDesember 2016 Nomor 973/0003/DISPENDA tanggal 9 Januari 2017Juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/130/Tahun 2017tanggal 7 Juni 2017; dan,4.
Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 188.4/130/Tahun 2017 tanggal 7Juni 2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa PajakDesember 2016 Nomor 973/0003/DISPENDA