Kota Makassar sejak tahunBahwa tugas pokok saksi adalah membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan keuangandan perlengkapan di Dispenda;Bahwa saksi tahu mengenai izin usaha reklame Penggugat; Bahwa izin usaha Penggugat diterbitkan tahun 2002 sampai dengan39Bahwa saksi tidak tahu kapan izin 2012 berakhir;Bahwa peran Dispenda dalam pemberian izin hanya memberikanpertimban gan;Bahwa yang memberikan rekomendasi adalah tim pemberi izin usahareklame;Bahwa tim terdiri dari Dispenda, Dinas Perhubungan, Dinas

Tata Bangunan, Camat danPU;Bahwa Dispenda tidak pernah memberi rekomendasi hanyapertimban gan;Bahwa saksi pernah dimintai pertimbangan mengenai izin PT.

Duta NiagaJumantara untuk memindahkan tiang bando;e Bahwa ada surat dari Dispenda Kota Makassar tentang pemindahan bando karena adapelebaran jalan;e Bahwa saksi lupa tanggal berapa suratnya;e Bahwa suratnya meliputi seluruh wilayah Kota Makassar;e Bahwa PT.

dilaporkan lagi mengenai surat dispenda; Bahwa ada 2 (dua) kali pembongkaran yaitu tanggal 29 Mei 2013 yang dilakukan sendiriPT.

Jos dan lainlain;Bahwa ada juga perwakilan dari Dispenda yang hadir;Bahwa hasil kesepakatan adalah pembongkaran; Bahwa dalam rapat saksi protes karena sementara dilakukan pembongkaran dan ada suratdari dispenda;Bahwa Dispenda pertanyakan surat keputusannya; Bahwa hasilnya Dispenda membuat surat kepada Balai Besar Jalan;Bahwa rapat dilakukan setelah ada surat dari Dispenda;Bahwa bukti TI33 saksi tidak ingat;Bahwa hasil rapat tidak dibacakan;Bahwa hasil rapat yaitu perusahaan membongkar sendiri dalam

ISHAKA dgn luas tanah sawah + 2.396 M* NomerBLOK/SPPT PBB 0014 , nomer petak tanah sawah 0020, sesuai dataobyek pajak tanah sawah sengketa dari kantor DISPENDA Kab. Bima,thn 2018, terlampir.Halaman 7 dari 21 Putusan No.31/PDT/2020/PT.MTR4. H. MASLINDIR dgn luas tanah sawah sengketa + 1.198 M? nomerBLOK/SPPT PBB 0014, Nomer petak tanah sawah 0021, sesuai dataobyek pajak tanah sawah sengketa dari kantor DISPENDA Kab. Bima,thn 2018, terlampir.5. Hj.

IBRAHIM dgn Luas tanah sawah sengketa +1.000 M* Nomer BLOKSPPT PBB 0014 dan nomer petak tanah sawah 0039, sesuai dataobyek pajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab. Bima2018, terlampir.7. RAMLI SELI dgn Luas tanah sawah sengketa +2.000 M? Nomer BLOKSPPT PBB 0014, Nomer petak tanah sawah 0040, sesuai data obyekpajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab. Bima thn2018, terlampir.8.Hj. KALISOM H. HASAN/BURHAN H.

HASAN dgn Luas tanah sawahsengketa + 2.000 M* Nomer BLOK SPPT PBB 0014, Nomer Petaktanah sawah 0041, sesuai data obyek pajak tanah sawah sengketadari Kantor DISPENDA Kab.Bima thn 2018, terlampir.9.DIAN KHAIRUL ANAM dgn Luas tanah sawah sengketa +882 M* NomerBLOK SPPT 0014, Nomer petak tanah sawah 0042, sesuai dataobyek pajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab. Bimathn 2018, terlampir.10. H. MUSDIN dgn Luas tanah sawah sengketa + 1.129 M?

Nomer BLOKSPPT 0014, Nomer petak tanah sawah 0043, sesuai data obyek pajaktanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab.Bima thn 2018,terlampir.11.DERAHI H. YUSUF dgn Luas tanah tanah sawah sengketa +825 M?Nomer BLOK SPPT PBB 0014, Nomer petak tanah sawah 0044,sesuai data obyek pajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDAKab. Bima thn 2018, terlampir.8.Bahwa setelah meninggal AHMAD M. SIDIK tanah sawah sengketa belumpernah dibagi bagikan oleh PARA PENGGUGAT sebagai Ahli WarisAHMAD M.

ISHAKA, sesuaidata obyek pajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab.Bima Thn 2018, Terlampir. Namun oleh BURHAN H. ISHAKA tidakmengakui bahwa tanah sawah atas nama dirinya dalam SPPT/PBBtersebut bukan miliknya.SPPT/ PBB Nomer BLOK 0014/52.06.030.009.014.0021.0, Nomer petaktanah sawah sengketa 0021 luas + 1.198 M? yg oleh Hj. KALISOM H.HASAN mengatasnamakan H. MASLINDIR sesuai data Obyek Pajaktanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab.

dan tanda tangan kekantor Dispenda Kab.Bogor adalah Sang Ayu Ika kencana Dewi bertempatdi Bandara Cengkareng Jakarta, pada saat itu diberikan sebuah amplopberisi surat yang tidak tahu isinya untuk distempel dan tanda tangani olehpegawai Dispenda kab.Bogor, demikian juga sebelum surat itu diterimasalah satu robongan yang lupa namanya memberi dan menyuruh untukmemakai Baju Korpri pada saat meminta cap dan tanda tangan keKab.Bogor namun hal itu tidak dilakukan.Bahwa pada saat diperintahkan oleh Sang

Ayu Eka kencana Dewi untukmencari stempel dan tanda tangan ke Kantor Dispenda Kabupaten Bogor,bertempat di diruang tunggu Bandara cengkareng Jakarta, ke 9 (sembilan)rombongan staf Dispenda Gianyar melihat dan mengetahui.Bahwa di kantor Dispenda kabupaten Bogor bertemu dengan seorang Stafyang tidak tahu namanya dan ketika itu langsung minta tanda tangan danstempel sesuai perintah, berkaitan digunakan untuk apa surat itu tidak tahu,dan setelah mendapatkan Cap stempel dan tanda tangan kembali ke Jakartamenunggu

Gianyar, Jabatan Fungsional di Dispenda Kab.GianyarSelaku Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Surat Keputusan BupatiGianyar nomor : 1135/01J/HK/2012, tanggal 28 Desember 2012.= Saksi mengetahui dan menjelaskan pengeluaran dana yang berkaitandengan perjalanan dinas ada 3 (tiga) mekanisme pencairan/ pengeluaranDana diantaranya := Tambah Uang (TU) adalah Bila keuangan yang ada di KasBendahara tidak mencukupi dengan cara : PPTK membuatproposal di ajukan kepada bendahara pengeluaran,bendaharapengeluaran

uUuddudu ddsBahwa keberangkatan Staf Dispenda Gianyar ke Kabupaten Bogormenggunakan mekanisme TU (Tambah Uang), dengan menggunakan25Pagu anggaran sebesar Rp. 61.000.000, (enam puluh satu jutarupiah).Untuk ke Bogor surat tugas nomor : Nomor : 800 / 062 / Dipenda Tg 11Pebruari 2013.Surat perintah perjalanan dinas untuk ke Bogor nomor : 001/Bintek/SPPD/2013 tanggal 11 Pebruari 2013.Bendahara Pengeluaran berdasarkan SP2D mencairkan dana ke BANKBPD Gianyar, selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada

Bogor mengecek adanya Surat mengenai Study Banding dariKantor Dispenda Gianyar .= Bahwa saksi mengecek surat masuk di Dispenda Bogor dari Dispenda Gianyarsepanjang Bulan JanuariMaret 2013= Bahwa pada Tahun sebelumnya terdapat study banding dari Dispenda Gianyar keDispenda Bogor, namun untuk tahun 2013 tidak ada surat perihal tersebut.= Bahwa saksi dan tim tidak menemukan tiket perjalanan ke Malaysia, namun padaPaspor jelas terlihat keberangkatan ke Malaysia 14 Februari 2016 dan kedatangan16 Februari

Bentuk Tanaman yang beratnyamelebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima ) batang pohon, perbuatantersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 12 januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, ketika saksi Muhammad Maulana Sinaga , saksi Viet C Pardede dansaksi Khairul Rahmadani yang merupakan anggota kepolisian PolsekKutalimbaru mendapat Informasi dari Masyarakat yang layak dipercayabahwa di Jalan Besar Jendral AH.Nasution Kec.Medan Johor tepainya didepan kantor DISPENDA

MedanJohor tepatnya di depan kantor DISPENDA sering terjadi transaksinarkotika;Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10 (sepuluh) bal bungkusanyang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalam mobil yangdigunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kaki terdakwaSumarno;Bahwa menurut keterangan para terdakwa daun ganja kering tersebutdari seseorang bernama Unyil untuk di bawa dari Aceh ke Medan danmengantarkannya kepada orang yang sudah memesan;Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari

MedanJohor tepatnya di depan kantor DISPENDA sering terjadi transaksinarkotika;Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10 (sepuluh) bal bungkusanyang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalam mobil yangdigunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kaki terdakwaSumarno;Bahwa menurut keterangan para terdakwa daun ganja kering tersebutdari seseorang bernama Unyil untuk di bawa dari Aceh ke Medan danmengantarkannya kepada orang yang sudah memesan;Bahwa para terdakwa menerima keuntungan

Medan Johor tepatnya di depan kantor DISPENDA seringterjadi transaksi narkotika. Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10(sepuluh) bal bungkusan yang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalammobil yang digunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kakiterdakwa Sumarno. Menurut keterangan para terdakwa daun ganja keringtersebut dari seseorang bernama Unyil untuk di bawa dari Aceh ke Medan danmengantarkannya kepada orang yang sudah memesan.

Medan Johor tepatnya di depan kantor DISPENDA seringterjadi transaksi narkotika. Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10(sepuluh) bal bungkusan yang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalammobil yang digunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kakiterdakwa Sumarno.

tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di LabuhanDeli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut: Pada awalnya saksi Musharyyan mengenal Terdakwa dari temannya bahwaTerdakwa dapat mengurus orang untuk dimasukan sebagai karyawan danbekerja di kantor outsorsing di Kantor Dispenda

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataanperkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barangmembuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut : Pada mulanya Terdakwa mengaku kepada saksisaksi korban bahwaTerdakwa dapat mengurus orang untukdimasukan sebagai karyawan danbekerja di kantor outsorsing di Dispenda

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa tetapitidak ada tanda terima kwitansi dari Terdakwa, setelah para saksimenyerahkan uang dan syaratsyarat lamaran kerja para saksi menunggupanggilan untuk bekerja sesuai janjijanji Terdakwa akan tetapi setelahwaktu yang ditentukan oleh Terdakwa yaitu bulan Oktober 2012 saksi HeruSutanto, saksi Musharryan, saksi lonu Hajar, Suraten, saksi Putri Rezeki,Saksi Ade Nurtalina, saksi Marlia Hafni, saksi Supridah Lubis tidak juga diterima sebagai Pegawai Dispenda

ataupun BKKBN;Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti surat bahwa Terdakwasebagai panitia seleksi penerimaan pegawai di outsorsing Dispenda, BKKBNdan Disperindag ;Bahwa akibat perobuatan Terdakwa saksi HERU SUTANTO mengalamikerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi Musharryanmengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksikorban lonu Hajar mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam jutarupiah), saksi koroban Suraten mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00

Terdakwatelah ternyata melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua,sehingga para korban menyerahkan uang kepada Terdakwa agar diterimamenjadi Pegawai BKKBN, Dispenda atau Disperindag.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari Amin Yahya bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang PanjangHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2019/PN Kisdan berhasil melarikan diri kKearah belakang Kantor Dispenda

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari warga bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang Panjangdan berhasil melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari warga bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang Panjangdan berhasil melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda

Mushalla dan membongkarpaksa kotak infag tersebut menggunakan obeng, setelah kotak infag menjadirenggang Terdakwa membalikkan kotak tersebut sehingga uang didalamnyamenjadi jatuh kebagian bawah dan kemudian Terdakwa menarik uangnyamenggunakan jari tangan Terdakwa, setelah uang berhasil diambil dari dalamkotak infaq Terdakwa langsung pergi meninggalkan Mushalla, saat menaikisepeda motor Terdakwa ditahan 2 (dua) orang warga yang tidak dikenal danTerdakwa langsung melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda

belakangMushalla dan membongkar paksa kotak infaq tersebut menggunakan obeng,setelah kotak infaq menjadi renggang Terdakwa membalikkan kotak tersebutsehingga uang didalamnya menjadi jatuh kebagian bawah dan kemudianTerdakwa menarik uangnya menggunakan jari tangan Terdakwa, setelah uangberhasil diambil dari dalam kotak infaq Terdakwa langsung pergi meninggalkanMushalla, saat menaiki sepeda motor Terdakwa ditahan 2 (dua) orang wargayang tidak dikenal dan Terdakwa langsung melarikan diri kearah belakangKantor Dispenda

Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernamaXXXXXXXX (Pegawai DISPENDA Jombang)c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013, sehinggamembuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampaisekarang kurang lebih selama 2 tahun dan selama itu sudah tidak adakomunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri ;6.

Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernamaXXXXXXXX (Pegawai DISPENDA Jombang)c.

Perbuatan terdakwa lakukan dengancaracara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) KotaCimahi melaksanakan pengadaan blanko KTP dan KK untuk kemudian didistribusikankepada Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.Pendistribusian blanko kepada Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan SipilKota Cimahi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan denganmenggunakan Formulir Bukti Pengeluaran Benda Berharga Dispenda

(BPBBD) yangditandatangani oleh Bendahara Khusus Benda Berharga Dispenda dan BendaharaBarang Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.Adapun jumlah pendistribusian blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan blankoKartu Keluarga (KK) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi ke DinasTenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi pad a tahun 2006 dan2007 adalah sebagai berikut:Tahun 2006e yumlah distribusi blanko KTP sebanyak 60.000 keping, terdiri dari :1) Distribusi

Perbuatan terdakwa lakukan dengan caracara sebagaiberikut:Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahimelaksanakan pengadaan blanko KTP dan KK untuk kemudian didistribusikan kepada Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.

Pendistribusian blanko kepada Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengankebutuhan dengan menggunakan Formulir Bukti Pengeluaran Benda Berharga Dispenda (BPBBD) yangditandatangani oJeh Bendahara Khusus Benda Berharga Dispenda dan Bendahara Barang Dinas TenagaKerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.Adapun jumlah pendistribusian blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan blanko Kartu Keluarga (KK) dariDinas Pendapatan Daerah (Dispenda

Putusan Nomor 4285/B/PK/Pjk/2019(ii) Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanBulan Agustus 2015 Nomor: 973/1931/DISPENDA tertanggal 1September 2015; serta(iii) Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: 188.4/477/Tahun2015 tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PemohonBanding Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanAgustus 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa

Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Agustus 2015Nomor: 973/1931/DISPENDA tanggal 1 September 2015, atas nama: PT.Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000, alamat: Plaza 89 Lt. 5,Jl. H.R. Rasuna Said Kav.

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Nomor:973/1931/DISPENDA tanggal 1 September 2015 untuk Bagian BulanAgustus 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/477/Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015; dan,4.

Putusan Nomor 4285/B/PK/Pjk/2019Nomor 188.4/477/Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Agustus 2015 Nomor:973/1931/DISPENDA tanggal 1 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1011/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 331/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1011/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79869/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/222/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang penolakanTerhadap

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1011/Dispenda tanggal 2 Maret 2015 untuk Masa PajakFebruari 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/222/Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

tidak disetorkan ke bank,> Ketujuh hasil penjualan tanggal 12 April 2017 sebesar Rp 15.066.920,tidak disetorkan ke Bank,> Kedelapan hasil penjualan tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp 15.601 851,tidak disetorkan ke Bank,> Kesembilan hasil penjualan tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp 11.909.500, tidak disetorkan ke Bank.Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkanke rekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkanpajak penghasilan Restauran dan Villa The Slow ke Dispenda

setelah saksi diberikan data pembayaranpajak oleh Dispenda Badung;Bahwa total uang hasil penjualan restaurant yang tidak disetorkan olehTerdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 89.652.760, ( delapanpuluh Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluhrupiah);Bahwa selain hasil penjualan Restaurant yang terdakwa tidak setorkan kerekening perusahaan, terdakwa juga tidak membayar atau menyetorkanpajak penghasilan Restauran dan Villa The Slow ke Dispenda Badung,padahal terdakwa

The Slow lalu GM mengeluarkan Cek sebesar 10% daripenghasilan untuk bayar pajak, lalu cek untuk membayar bajak tersebutterdakwa cairkan di Bank kemudian dibayarkan ke Dispenda ;Bahwa yang membayarkan pajak PT. The Slow setiap bulannya adalahterdakwa dan Terdakwa sudah membayar pajak tersebut sesuai denganuang yang di terima dari PT. The Slow tetapi sampai saat ini terdakwatidak bisa menunjukan buktinya karena disimpan di rumah terdakwa ;Bahwa uang yang terdakwa terima dari PT.

mengisiformulir pelaporan penghasilan, yang terdakwa isi berdasarkan laporanpenghasilan dari perusahaan dan di setor ke Dispenda, kemudianHalaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Dpsterdakwa mencairkan Cek yang diberikan oleh PT The Slow sebesar 10%dari penghasilan untuk membayar pajak;Bahwa pada saat terdakwa menitipkan uang untuk pembayaran pajakkepada MADE DANA SURYA, terdakwa sudah isi Formulir pelaporantersebut, namun pada saat disetorkan ke Dispenda apakah pelaporan ituyang disetorkan

The Slow, membayarpajak, melaporkan pajak ke Dispenda ;Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 831.744.150,12, (delapan ratustiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh riburupiah dua belas sen) adalah milik PT.

yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117524.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut: Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding; Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaanbulan Januari 2017 Nomor: 973/0192/DISPENDA

mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117524.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Januari 2017 Nomor973/0192/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Januari2017 Nomor: 973/0192/DISPENDA, tanggal 1 Februari 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2017, tanggal 15Juni 2017; dan,4.

Putusan Nomor 2722/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/138/Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Januari 2017 Nomor:973/0192/DISPENDA tanggal 01 Februari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000

Penjelasan atas hasil audit BPK perwakilan Lampung di Dispenda tanggal 30 Mei 200810. Temuan BPK mengenai realisasi PPJU yang digunakan oleh bendahara pengeluaran Setda Kab. Tanggamus sebesar Rp. 210.991.475,-.11. SK Bupati Tanggamus No. B.19/12/03/2008 tentang penunjukan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun anggaran 2008 tanggal 8 Februari 200812. SK. Bupati Tanggamus No B.60/12/03/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan bendahara pengeluaran Setda Kab.

Saksi RIZALSYAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :> Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.> Bahwa benar tugas saksi sebagai bendahara penerima di Dispenda Tanggamus adalahmenerima setoran PAD yang dikelola Dispenda antara lain Pajak Penerangan JalanUmum, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame kemudian membuatsurat tanda setoran ke Kas Daerah sebagai tanda bukti pemasukan PAD, kemudianmembukukan ke buku kas pembantu

Tanggamus melalui terdakwa selaku Bendahara PengeluaranSekretariat Pemda Tanggamus untuk melakukan pencairan atas pembayaran rekeninglistrik dari bulan Januari 2007 s/d Mei 2007 dengan jumlah sebesar Rp. 249.785.435,(dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tigapuluh lima rupiah) yang ada pada Dispenda sebagai pengganti PPJU yang kemudianuang tersebut harus disetor kembali kepada Dispenda sebagai Pendapatan PPJU tahun2007.Bahwa benar nota dinas tertanggal

Tanggamus kepadaterdakwa dengan total nilai Rp.210.991.475, dan sisa rekening tersebut sebanyak 37rekening dengan total Rp.123.366.975, masih disimpan di Dispenda untuk pencairanberikutnya, sehingga jumlah keseluruhan dari bulan Januari 2007 s/d Juni 2007 sebesarRp. 334.358.450, (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribuempat ratus lima puluh rupiah).Bahwa benar rekening listrik yang dipinjam oleh terdakwa dari Dispenda adalah sebagaiberikut : No. SeriNo.

Tanggamus,pada bulan Maret 2007 saksi diajak menemani terdakwa ke Dispenda KabupatenTanggamus untuk menemui saksi Drs.Barozi Zubir kepala Dispenda dan saksi Rizalsyah.

Saksi ditugaskan membayar listrik langsung ke PLN sejak tahun 2006 s/dsekira awal tahun 2007.Bahwa benar untuk pembayaran rekening tunggakan yang telah dibayar oleh Dispenda,sekitar bulan maret 2008 di ruang Kantor Bendahara Rutin Sekretariat Daerah KabupatenTanggamus, saksi ditugaskan oleh terdakwa untuk mengambil rekening listrik kepadasaksi Rizalsyah, dan terdakwa mengatakan: Tolong kamu ke Dispenda, ambil rekeninglistrik, dan saksi jawab, Gimana ngomongnya?

mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117525.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/148/Tahun 2017, tanggal 4 Juli2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Februari 2017Nomor 973/0340/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Februari 2017Nomor 973/0340/DISPENDA, tanggal 10 Maret 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/148/Tahun 2017, tanggal 4 Juli2017; dan,4.

Putusan Nomor 2793/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor 188.4/148/Tahun 2017, tanggal 04 Juli 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Februari 2017 Nomor973/0340/DISPENDA, tanggal 10 Maret 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp19.806.462.144,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1012/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 332/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79870/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/223/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang PenolakanTerhadap

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1012/Dispenda tanggal 1 April 2015 untuk Masa Pajak Maret2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/223/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

Perkara : PDM83/BB/Epp.2/07/2014 tanggal 04 Agustus 2014 telahdidakwa sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa HERLI Bin ANANG KACIL (Alm) pada hari Selasa tanggal12 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Maret 2013 atau setidaktidaknya terjadi pada tahun 2013, bertempat di ProyekKantor Dispenda dekat Kantor Gubernur Kelurahan Sungai Tiung Kec.

MUHAMMAD GHOZALI MASRI; dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupunpekerjaan dengan terdakwa;e Bahwa saksi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 17.00Wita bertempat di Proyek Kantor Dispenda dekat Kantor Gubernur KelurahanSungai Tiung Kec.

Saksi MUHAMMAD REDHO IQBAL alias EDO Bin SURIAN; dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaandengan terdakwa;Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Witabertempat di Proyek Kantor Dispenda dekat Kantor Gubernur Kelurahan SungaiTiung Kec.

Umum telah memanggil Saksi ROMI aliasUJANG Bin SURIANSYAH namun tetap tidak bisa hadir di persidangan maka JaksaPenuntut Umum dengan persetujuan terdakwa kemudian membacakan keterangan SaksiROMI alias UJANG Bin SURIANSYAH di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupunpekerjaan dengan terdakwa;e Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Witabertempat di Proyek Kantor Dispenda

MH1KC12166K018506, nomor mesin :KC12E1018573;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumoleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaianmaka dapatlah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Witabertempat di Proyek Kantor Dispenda

sedangkan pedomanbesarnya pungutan pajak yang akan dipungut oleh Timkerja adalah volume kendaraan angkut ;Bahwa berdasarkan laporan petugas lapangan/Tim kerjatelah ditemui kesulitan pemungutan pajak bahan galiangolongan C karena para Sopir yang tidak maumembayar pajak sehingga hasil pemungutan kecil dandimungkinkan tidak akan memenuhi target pendapatandari sektor pajak Bahan Galian Golongan C untuk Tahun2006 sebesar Rp.400.000.000, ;Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan rapat denganStaf/Pegawai Dispenda

pasir, Kemudian dikalikandengan Rp.1000,/ton, untuk pembayaran pajakpengalihnan bahan galian golongan C pasir selanjutnyadiberikan bukti karcis, lembar pertama diberikan kepadasopir, sedangkan lembar ke2 untuk arsip saksi NYOTOSUGIHARTO kemudian sopir membayar ke petugasloket yang ada di tempat penimbangan pasir milik PT.Mutiara untuk pembayaran pajaknya ;Bahwa hasil penarikan pajak bahan galian golongan CTahun 2006 yang dilakukan oleh saksi Nyoto Sugihartosebagai berikut : Bulan Jumlah Stor ke Dispenda

;Bahwahasil penarikanpajak galian golongan Cpasir Tahun 2008 yangdilakukan oleh saksi NyotoSugiharto sebagai berikut : Bulan Jumlah Stor ke Dispenda KeuntunganPemungutanJanuari 2008 Rajak Rp.40.375.000, surat setoran57.852.800, No. 012025Februari Rp. Rp.40.375.000, surat setoran58.437.700, No. 001680Maret Rp. Rp.40.375.000 surat setoran No.61.048.500, 001452April Rp. Rp.40.375.000, surat setoran61.890.300, No. 000460Mei Rp. Rp.40.375.000, surat setoran62.101.400, No. 000472Juni Rp.

No. 302 K/Pid.Sus/2013e Bahwa hasilpenarikanpajak galian golongan CpasirTahun 2008 yangdilakukan oleh saksi NyotoSugiharto sebagai berikut : Bulan Jumlah Stor ke Dispenda KeuntunganPemungutanJanuari 2008 Rajak Rp.40.375.000, surat setoran57.852.800, No. 012025Februari Rp. Rp.40.375.000, surat setoran58.437.700, No. 001680Maret Rp. Rp.40.375.000 surat setoran No.61.048.500, 001452April Rp. Rp.40.375.000, surat setoran61.890.300, No. 000460Mei Rp.

Keputusan Bupati No.51 Tahun 2004 tentang PenjabaranTugas dan Fungsi Organisasi Dispenda Kabupaten Lumajang telah jelas.

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/0411/Dispenda, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 330/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/041 1/Dispenda tentang Kewajiban membayar PAP yang dikenakanoleh Pemerintah Provinsi Papua;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 79868/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/0411/Dispenda tanggal 2 Februari 2015 untuk Masa PajakJanuari 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/221/Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1010/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 333/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79871/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/224/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang PenolakanTerhadap

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1010/Dispenda tanggal 4 Mei 2015 untuk Masa Pajak April2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/224/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

buku tentang Keputusan Bupati Ende nomor 32 tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tanggal 3 Maret 2004.23. 1 (satu) lembar kronologis pengeluaran dana Rp. 396.350.000,- tertanggal Ende, 7 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh TILI ANFRIDUS, ALOYSIUS LAGU dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd di atas maretai.24. 2 (dua) lembar salinan surat pernyataan yang dibuat oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md, tertanggal Ende 03 Maret 2007.25. 3 (tiga) buah salinan Buku Kas Umum Dispenda

Ende model BEND.10 ; yang terdiri dari Buku V, Buku VI dan Buku VII.26. 3 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab.

Ende Bagian Triwulan I,II dan III TA.2006, No.BKU : 03, tanggal 19 Januari 2007.27. 1 (satu) lembar Kwitansi, No.BKU : 05, tanggal 20 Februari 2007.28. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 08, tanggal 05 Maret 2007.29. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 09, tanggal 05 Maret 2007.30. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Perkotaan/ Pedesaan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende TA. 2006, No.

lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 08 Oktober 2007.55. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU: 134 s/d 138, tanggal 08 Oktober 2007.56. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 139 dan 140, tanggal 24 Oktober 2007.57. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 142 dan 143, tanggal 12 Nopember 2007.58. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 143, tanggal 22 Nopember 2007.59. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 146, tanggal 05 Desember 2007.60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.61. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan III TA. 2007, No.

Endetahun 2006 dan 2007 ;e Bahwa Jabatan saksi pada DISPENDA Kab. Ende pada tahun2006 dan 2007adalah sebagai Kepala Bagian Tata Usaha ;e Bahwa Dasar hukum Jabatan saksi sebagai Kepala Bagian TataUsaha pada DISPENDA kab.

Ende agardana insentif PBB Dispenda Kab.

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.61. 3 (tiga) lembar DaftarPembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan BagiPegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan Ill TA. 2007,No.

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.6l. 3 (tiga) lembar DaftarPembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan BagiPegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan Ill TA. 2007,No.