Bahwa di samping Pihak PENGGUGAT mengalami kesulitan untukmenagih uang sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima jutarupiah) dari Pihak (T.D, juga dalam hal diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka RUPS tidak bisa mengambil suatukeputusan karena harus disetujui lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagiandan jumlah seluruh saham, karena jumlah saham yang dimiliki olehmasingmasing pihak sama banyaknya, yaitu : Pihak (T.I) dalamkedudukannya sebagai pemilik saham memiliki saham sebanyak 500(lima ratus

DUALIMAMISFALAH INDONESIA disahkan oleh pejabat yang berwenangsebagai badan hukum, namun realitasnya Pihak (T.I) tetap tidak maumemenuhi kewajibannya kepada Pihak PENGGUGAT yangberlangsung sampai dengan gugatan ini didaftarkan di PengadilanNegeri Jakarta Selatan dan ditambah alasan lain, yaitu bahwa karenasudah berjalan 1 (satu) tahun lewat Pihak (T.I) selaku DIREKTUR tidakmau memberikan pertanggungjawaban melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) kepada Pihak PENGGUGAT selakuKOMISARIS, padahal dalam

DUALIMA MISFALAHINDONESIA yang berkedudukan di Jakarta ini, pelaksanaannya sangattergantung/ditentukan oleh kehendak dari salah satu pihak saja, incasu; Pihak (T.l) selaku DIREKTUR tanpa bisa dimintaipertanggungjawaban, dan juga sangat menguntungkan (ditinjau darisegala hal) Pihak (T.I), terbukti dengan adanya kemilikan saham olehmasingmasing pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT SATU) secarasama jumlahnya, yaitu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembarsaham, maka setiap diadakan RUPS tidak bisa mengambil

Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 6, dan 7 adalah tidak benardan tidak beralasan serta mengadaada oleh karena itu TERGUGAT merasa perlu menyampaikan halhal sebagai berikut :4.14.2Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka6 dan 7 seakanakanPENGGUGAT telah melaksanakan anggaran dasar perseroanterbatas dengan sebenarbenarnya dengan menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bahkan lebih daripadaitu Seakanakan TERGUGAT tidak mau melakukan laporanpertanggungjawaban melalui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) kepada

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak pernah menghiraukanpermintaan TERGUGAT untuk memberikan perhitungan danmelaksanakan kewajiban sebagaimana invoice dan hutangoperasional perusahaan membuat laporan pertanggungjawaban dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidakdapat dilaksanakan yang mengakibatkan adanya perselisihanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;. Bahwa Oleh karena adanya perselisihan antara TERGUGAT sebagai Direktur dan PENGGUGAT sebagai KomisarisPT.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, ZAKARIA YUSUF, TENGKUHASNUN, Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, JONNAIDI (Kabag Hukum)dan HAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan KomisarisHalaman 5 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRterpilih dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal 29Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012,yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, saksi ZAKARIA YUSUF, SaksiTENGKU HASNUN, saksi Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, sSaksiJONNAIDI (Kabag Hukum) dan Sdr. HAMDAN (Kabag Perekonomian),dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh Terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal 29Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012,yang pada pokoknya menyatakan bahwa :Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR1.

Bumi Laksamana Jaya.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMILAKSAMANA JAYA1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT.

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (Satu)orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan denganCara menunjuk 1 (Satu) orang sebagai wakil bersama;(b) Anggaran Dasar Perseroan:F Pasal 8 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham, baikRUPS Tahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS Luar biasa;il. Pasal 9 ayat 2 mendapat panggilan atau undangan RUPS;ill. Pasal 10 untuk hadir dan punya Hak Suara serta turutdalam pengambilan pada RUPS perseroan;iv.

Pasal 71 sampai Pasal 73 UU Nomor 40 Tahun 2007;Pasal 711) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihanuntuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)diputuskan oleh RUPS;2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

Pst.antara lain Tergugat II sebagai Pengurus tergugat yaitu Direktur utamaPerseroan tidak melaksanakan kewajiban hukum nya sesuai yangditentukan dalam Undangundang Perseroan Terbatas maupun anggarandasar perseroan yakni tidak mengadakan RUPS tahunan yang khususmenyampaikan laporan keuangan yang menetapkan penyisihan lababersih, Penggunaan laba bersih dan tidak melaporkan seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagai dimaksud padaPasal 70 ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham

Gugatan Salah PihakBahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, Il danIll, adalah salah pihak, salah alamat dan salah dalam menentukan pihakpihak yang harus digugat/ dituntut tanggung jawab hukumnya, karenaPenggugat selaku Pemegang Saham hanya dapat menuntut tanggungjawab hukum Pengurus Perseroan (Direktur Utama dan Komisaris UtamaPerseroan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Penggugat selaku Komisaris Utama PT.

Bahwa dalil Penggugat pada butir 6, 7 dan 8 Gugatan adalah tidakbenar sama sekali, karena Tergugat II selaku Direktur Utama danpemegang saham Lainnya telah menyelenggarakan RUPS Tahunanuntuk menetapkan Laba Rugi dan Penggugat tidak hadir dikarenakanHal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst.menyadari kedudukannya sebagai pemegang saham kosong (tidakmenyetor modal).

Peresseia Mazekadwisaptaabadi (perusahaan TERGUGAT), seperti apa yang telah di janjikanoleh TERGUGAT sebelumnya;Bahwa Berdasarkan Pasal 94 ayat 1 Undangundang No. 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, jelas di sebutkan bahwa:" Anggota Direksi di angkat oleh RUPS"Selain pasal di atas, Pasal 94 ayat 7 Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, juga di sebutkan;"Dalam hal terjadi penqanqkatan* penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggotaDireksi

kepada Menteri untuk di catat dalam daftar Perseroan dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal keputusan RUPS tersebut"Jadi jelas terbukti Pengangkatan anggota Direksi berupa DireksiPengembangan harus melalui mekanisme seperti yang telah di aturdalam Undangundang No. 40 tahun 2013 tentang PerseroanTerbatas, yaitu harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);3.

Bahwa dengan adanya tindakan Melawan Hukum yang dilakukanoleh TERGUGAT tersebut diatas yaitu dengan mengangkat PENGGUGATsebagai Direksi Pengembangan di Perusahaan TERGUGAT tanpa adanyakeputusan dari RUPS , maka PENGGUGAT dengan ini merasa SANGATDIRUGIKAN BAIK SECARA MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL;Mengingat PENGGUGAT yang pada saat ini sedang melakukanperintisan Karier dan membutuhkan kepercayaan yang cukup besardi kalangan luas, baik di masyarakat maupun di perusahanperusahan lainnya, maka kerugian yang

dinilai sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu miiyar rupiah).Dengan demikian total dari kerugian PENGGUGAT baik secara materiilmaupun immateriil adalah sebesar Rp. 2.030.000.000, (Dua miiyar tigapuluh juta rupiah).Bahwa Berdasarkan uraianuraian posita di atas, maka terbuktiterdapat fakta Hukum yang menunjukkan Pengangkatan PENGGUGATsebagai anggota Direksi dengan jabatan berupa Direksi pengembanganadalah tidak sesuai aturan Hukum yang berlaku, karena tidak dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

PERUM PERHUTANI sebagai Pemegang saham dari TERGUGATIlBahwa Apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan menyetujui untukdilakukan RUPS LB PT. Purwa Permai adalah sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/MenhutI/2004 Tanggal 23Januari 2004 pada pasal 3 ( Bukti P.8) yang isinya adalah sebagai berikut :Permohonan restrukturisasi saham atau rekomposisi saham atas pinjamanyang berupa dana talangan dalam bentuk penambahan modal penyertaaanHalaman 5 dari 14 hal.

Menghukum kepada TERGUGATI untuk segera menyetujui danmembuat surat penegasan persetujuan kembali atas hasil RUPS LByang telah diadakan padatanggal. 30 September 2014 mengenaikenaikan modal dasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp.8.425.000.000menjadi Rp70.000.000.000,00 dan konversi hutang affiliasi dariPENGGUGAT menjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00 sejakputusan ini dibacakan4.

Menghukum kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan hasil dari padapersetujua kembali dari TERGUGAT Il atas hasil RUPS LB yang telahdiadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modaldasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp8.425.000.000,00 menjadiRp70.000.000.000,00 dan konversi hutang affiliasi dari PENGGUGATmenjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00 kepada instansi yangberwenang5.

Menghukum kepada TERGUGATI untuk segera menyetujui dan membuatsurat penegasan persetujuan kembali atas hasil RUPS LB yang telahdiadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modaldasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp8.425.000.000,00 menjadiRp70.000.000.000,00 dan konversi hutang affiliasi dari PENGGUGATmenjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00;4.

Menghukum kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan hasil dari padapersetujuan kembali dari TERGUGAT Il atas hasil RUPS LB yang telahdiadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modaldasar di PT.

Bahwa dalam proses membangun pabrik dan memasang mesinmesinmembutuhkan waktu yang relatif tidak cepat, salah satu pemegang sahamyaitu Ho Giok Kie/TERGUGAT tidak sabar dan mengajukan pengundurandiri pada tanggal 07 Oktober 2005 pada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Terbatas di Hotel Sheraton Towers Jakarta, JI.

Pangkey selakupenerjemah tersumpah ;RUPS tersebut telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan :(4) "Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang sahamdan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) "RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambilkeputusan jika keputusan tersebut disetujui

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2005 diadakan RUPS Luar Biasa gunamenindaklanjuti hasil RUPS Terbatas tanggal 07 Oktober 2005 tentangKesepakatan Pengunduran diri TERGUGAT untuk dituangkan kedalam AktaNotaris, namun TERGUGAT ataupun Kuasanya tidak hadir meskipun telahdipanggil secara patut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupunUndangUndang yang berlaku, karenanya Notaris Robert Purba, SH. padasaat itu tetap mencantumkan nama TERGUGAT dalam Akta No. 13, yangmana hal tersebut bisa terjadi disebabkan

No.W701641.HT.01.04TH.2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;Kemudian pada tanggal 02 Nopember 2006 diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk merubah susunan pemegang sahamdan pengurus yang diaktakan oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu,SH. dengan Akta No.1, yang perubahannya telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI. sesuaisurat No.

W7HT 01.103336 tanggal 13 Nopember 2006 ;Dan terakhir pada tanggal 13 April 2007, diadakan lagi RUPS untukpeningkatan kinerja Perseroan dengan merubah susunan pemegangsaham dan pengurus yang diaktakan oleh Notaris Theresia Lusiati SitiRahayu, SH., dengan Akta No.2, yang perubahannya telah diterima dandicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI.sesual surat No.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b.Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;Bahwa, halhal tersebut di atas adalah yang menjadi dasar atas diadakannyaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Selasa tanggal 13 Maret2012 di Arjuna Room, Hotel Regent, JI.

Hardlent MedikaHusada;Menyatakan RUPS LB PT. Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012adalah sah menurut hukum;Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara RUPS LB PT.

HardlentMedika Husada perihal permohonan untuk diadakan RUPS pada tanggal 5 Maret2012 dengan agenda: Pertanggungjawaban Direksi (bukti P14), kemudianTerbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah menjawab melalui suratdimana Terbanding semula Penggugat mau melaksanakan RUPS setelah ParaPembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dapat memberikan dokumensertifikat saham dan bukti penyetoran modal (bukti P 15, P 17, P 18, P 19)selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Arjuno Room Hotel

No. 679 K/Pdt/20143030Malang, para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya HendriSoetanto (anak Tergugat IT) dan kuasanya serta Notaris dan pihak Terbanding semulaPenggugat yang dihadiri Kepala Divisi Keuangan telah mengadakan RUPS LB sesuaidengan agenda, akan tetapi kuasa Terbanding semula Penggugat tidak setuju untukmengadakan RUPS LB, karena para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat IItidak dapat memperlihatkan bukti sebagai penyetor modal/saham PT.

HardlentMedika Husada, kemudian keluar dan tidak mengikuti RUPS LB tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan anggaran dasar PT.

Trinanda Buana Lestari ;e Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak diJalan Sumbawa No.1, Kelurahan Gondangdia, Menteng, JakartaPusat ;bahwa dengan batalnya pelaksanaan Akta No.2 dan No.3maupun RUPS jual beli saham oleh karena ulah Tergugat Rekonvensimengakibatkan membengkaknya beban perseroan yang hingga saatini ditanggulangi sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, untuk itu mohonagar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta

tersebut, maka patutkiranya Pemohon Kasasi/Penggugat dalam tuntutan provisimengajukan permohonan kepada judex facti untukmenyelenggarakan RUPS dengan agenda utama mensahkanpengalinan saham dari Pemohon Kasasi/Penggugat kepadaTermohon Kasasi/Tergugat ;.

Bahwa secara nyata judex facti tidak konsisten denganpertimbangannya sendiri, karena meskipun dalam putusannyatelah mengakui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukanwanprestasi, namun disisi lain menyatakan masihterdapatkewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Penggugatterkait dengan pengalihnan saham melalui prosedur RUPS telahpula dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat melaluituntutan provisi dalam perkara a quo, yaitu agar Termohon Kasasi/Tergugat segera melakukan RUPS dengan

Semua kejanggalanitu belum pernah dijelaskan secara tuntas oleh Termohon pada forumtertinggi perseroan yaitu RUPS maupun RUPSLB. Kejanggalankejanggalan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagaimanadiuraikan di bawah ini;A.

Akan tetapiTermohon hingga kini tidak menanggapi dan menjelaskan peristiwa hukumtersebut kepada Para Pemohon baik didalam forum RUPS dan RUPSLB;21.

Akan tetapi transaksi afiliasi tersebuttidak pernah diberitahukan atau terobuka kepada pemegangsaham publik minoritas (Pemohon), baik melalui surat tertulismaupun pada waktu diselenggarakannya RUPS Tahunan ataupun RUPSLB tahun 2008 atau 2009.

Para Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmengabulkan permohonan pemeriksaan (special audit) terhadapTermohon yaitu bidang pembukuan dan keuangan, pemeriksaanfisik/areal lapbangan usaha dan operasional pada anak perusahaanmaupun unitunit kerja Termohon selama kurun waktu dari tahun2007, 2008, 2009 dan 2010;PARA PEMOHON TELAH MEMINTA PENJELASAN DAN DATADATAMELALUI SURAT DAN FORUM RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUARBIASA TERMOHON.

Bahwa tindakan pemasukan aset (Inbreng) yang dilakukan olehPEMOHON KASASI telah mendapatkan persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 April 2006 sebagaimanatertuang dalam Berita Acara RUPS Tahunan PT Sumalindo LestariJaya Tbk Nomor 73 tanggal 21 April 2006 yang dibuat oleh BennyKristianto, SH, Notaris di Jakarta (bukti T21), dan akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumalindo Lestari JayaTbk No. 67 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris BennyKristianto

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan RUPS dengan agenda rapat yaitu penyampaian laporan rugi/laba Perseroan dan penetapan pembagian hak-hak pemegang saham.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.163.000,-(seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Ikon Garmindo atas seluruh gajikaryawan tersebut adalah sejumlah Rp. 6.739.161.723 (enam miliar tujuhratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratusdua puluh tiga rupiah); Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja pemilik saham PT.Ikon Garmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT lkkonGarmindo;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;3.

IKON GARMINDO belum mendapatkan tunggakan gaji tersebut. danjumSah karyawan PT. kon Garmindo itu adalah 422 orang.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja pemilik saham PT.Ikon Garmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT lkonGarmindoTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan;4.

IkonGarmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT IkonGarmindoHalaman 15 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Cjr.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan. Suryo Wibowo Bin (Alm) Suyoto dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2014 pada saat Saksidengan dirinya bekera di PT.

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 102 ayat (1) huruf aUndangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskanbahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50 % jumlahkekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib mendapatkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

Ikon Garmindo yaituLee Chong An yang menerbitkan surat kuasa untuk menjualkan seluruh asetperusahaan kepada Terdakwa tidak melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), sehingga dalam hal ini aset yang telah dijualkanoleh Terdakwa, kemudian hasil penjualan aset PT. Ikon Garmindo tersebutTerdakwa telah berikan kepada sebagian karyawan PT. Ikon Garmindo,demikian juga sebagian hasil penjualan aset PT.

No :107/B/2016/PT.TUN.JKTPasal 27 UndangUndang Perseroan, yaitu jika bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar, undangundang, ketertiban umum dan/ ataukesusilaan, serta ada keberatan dari kreditor atas Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) mengenai pengurangan modal;Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan Tergugat/Terbanding tentang persetujuan perubahan anggaran dasar tidak menimbulkanperubahan hubungan hukum yang sudah ada, karena perubahan keadaan atauhubungan hukum sudah ada

sebelum keputusan perubahan , BerSstujuanditerbitkan, yaitu berupa hasil kKeputusan Rapat Umum Pemegadg Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BLUE BIRD TAXI tanggal 11 Mei2015). Ketetapan tertulis a quo tidak mengubah hakhak dan kewajiban yangtelah ada, tetapi hanya menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum atauhanya dimaksudkan untuk mengakui suatu hakhak maupun kewajiban yangSINCE ACL nnHal 11 dari 14 hal. Put.

Tergugat/Terbanding) ; Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukumtersebut diatas, maka jika Penggugat/Pembanding mempersoalkan keabsahanKeputusan Objek Sengketa yang isi (Substansi)nya sebagaimana kasus a quo,maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutusnya dan jika yang dipersoalkan tentang cacat Juridisaktaakta Notaris dan / atau keputusan Rapat Umum Pemegang gaham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

Trust Multi Finance;e Bahwa yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan adalah terdakwaperusahaan;Bahwa audit yang dilakukan Akuntan Independent dari AKHYADIWADISONO adalah audit investigasi ;Bahwa benar sebelum terdakwa keluar/resign saksi minta semuakaryawan hadir dan kemudian dilakukan RUPS ;Bahwa benar setelah RUPS baru timbul masalah dan kemudianaccuntan pubiik independent dari AKHYADI WADISONO untukmalakukan audit ;Bahwa saksi pemah menghubungi terdakwa untuk meminta penjelasansehubungan

Trust MultiFinance terdakwa minta dilakukan RUPS;Bahwa benar saksi tidak tahu maksud terdakwa minta dibuatkan RUPS ;Bahwa benar terdakwa minta dibuatkan RUPS dalam waktu 2 hari;Bahwa benar awalnya saksi selaku bagian legal minta RUPS serkulersaat terdakwa akan mengundurkan diri namun terdakwa keberatan danminta RUPS karena kalau harus sirkuler waktunya lama;Bahwa benar saksi kemudian menelepon pak HARDY YUNARAGA danbilang terdakwa tidak mau diadakan RUPS sirkuler minta diadakan RUPSminggu ini juga

karena terdakwa akan keluar;Bahwa benar salah satu isi RUPS adalah perusahaan PT.

;Bahwa benar saat RUPS saksi tidak hadir;Bahwa benar saksi pernah menyusun laporan kronologis hasil temuanperusahaan selama masa kerja terdakwa di PT. Trust Multi Finance daritahun 2007 s/d 2008;Bahwa benar yang menyuruh saksi untuk membuat laporan kronologisadalah HARDI YUNARAGA selaku Direktur Utama PT. Trust MultiFinance;Bahwa benar laporan kronologis dibuat setelah RUPS;Bahwa benar susunan hasil kronologis yang saksi ketahui sebagai berikut1.

Trust Multi Finance terdakwa digajiRp.30 juta sebulan dan tidak ada keluhan dari pihak perusahaan.Bahwa benar bagian legal minta serkuler saat terdakwa akanmengundurkan diri namun terdakwa keberatan dan minta RUPS karenakalau harus sirkuler waktunya lama;Bahwa benar RUPS tanggal 11 Juni 2008 dipimpin HARDY YUNARAGAselaku direktur utama dan para pemegang saham serta Komisaris ;Bahwa benar kesimpulan RUPS adalah perusahaan PT.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam gugatan ini,berakhirnya hubungan' kerja antara PENGGUGAT denganTERGUGAT disebabkan oleh adanya klaim sepihak dari TERGUGATbahwa PENGGUGAT telah telah diakhiri hubungan kerjanya secaralisan ( saat mediasi tripartite memberi alasan karena putusan RUPS PTISA).4.

Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang timbul akibatklaim TERGUGAT bahwa PHK berdasarkan keputusan RUPS PT ISA TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.5. Memerintahkan TERGUGAT untuk mempekerjakan kembaliPENGGUGAT ditempat dan posisi semula tanpa mengurangi hakhaknya.6.

Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT Indosurya Semesta Abadi sebagaimana dimaksuddalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarHalaman 11 dari 39 Putusan Nomor 365 PdtSusPHI/ 2018 PN JRtPst Biasa PT Indosurya Semesta Abadi Nomor 25 Tertanggal 26 Januari2018 dibuat dihadapan Haijjah Devi Kantini Rolaswati, S.H., Mkn.

Notarisdi Jakarta tersebut, terbukti Penggugathadir sehingga secara hukumPengquaat sejak awal sudah sangat mengetahui dan menerima secarasadar pengangkatan dirinya sebagai Direksi yaitu sebagai Direktur padaPT Indosurya Semesta Abadi/Tergugat.Bahwa kehadiran Penggugat dalam pelaksanaan RUPS LB PT IndosuryaSemesta Abadi jelas diungkapkan dalam halaman 3 sampai 4 AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTIndosurya Semesta Abadi Nomor 25 Tertanggal 26 Januari 2018 dibuatdihadapan

Bahwa oleh karena Penggugat bukan pekerja/buruh/karyawan akantetapi sebagai Direksi yakni sebagai Direktur pada PT IndosuryaSemesta Abadi/Tergugat, maka pengangkatan dan pemberhentianPenggugat sebagai Direksi sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, haruslah dilakukan melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), yang didalam perkara aquo telahdilakukan oleh Tergugat berdasarkan :4.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSIuntuk sebahagian;

1. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Berita Acara RUPS-LB No. 14, tanggal 26 Maret 2012, dan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.

C2-9519- HT.01.01.Th.89, tanggal 14 Oktober 1989, dan telah diumumkan da lam Berita Negara No. 57, tanggal 17 Juli 1990 dan Tambahan BN No. 2514;

b).Akta Berita Acara RUPS No. 42, tanggal 23 Desember 1994, yang dibuat oleh Haryati Surachman, SH., Notaris di Jakarta; telah memperoleh perngesahan dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.

C2-11847- HT.01.04.Th.95, tanggal 19 September 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 57, tanggal 17 Juli 1990 dan Tambahan BN No. 2514

1. Akta Berita Acara RUPS-LB No. 16, tanggal 16 Desember 1998, yang dibuat oleh Angelique Tedjajuwana, SH., Notaris di Semarang. Akta ini merupakan penyesuaian Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; telah memperoleh perngesahan dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.

Dimanasalah satu keputusannya adalah memberikanpersetujuan untuk merubah status PT MALAYA SAWITKHATULISTIWA dari perusahaan PMA menjadi perusahaanNonPMDN/PMA, padahalsecara hukumRUPSSirkulertersebut BELUM BISA DILAKSANAKAN dikarenakanmasihterdapat persyaratan yang belum dipenuhi ;Berdasarkan ketentuan poin II angka 3 RUPS Sirkulertersebut secara jelas mengatur bahwa "Setelahterpenuhinya PraSyarat, menyetujui perubahan statusPerseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi PT.

Ltd. sebagaimanaPra Syarat RUPS Sirkuler sejumlah USD 3.760.526,89tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratusduapuluh enam dolar Amerika Serikat dan delapanpuluh sembilan sen) belum dilakukan oleh PTKalpataru Investama ;Bahwa, kemudian pada tanggal 15 Juli 2010, PTKalpataru Investama melakukan pembayaran sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat),kemudian pada tanggal 22 Juli 2010, PT Kalpataru Investamakembali melakukan pembayaran sebesar USD979.965 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan

Ltd. adalahsebesar USD 1.780.561,89 (satu juta tujuh ratusdelapan puluribu lima ratus enam puluh satu dolarHalaman 17 dari 139 halaman, Putusan Nomor 131/G/2010/PTUN JKT10.11.18Amerika Serikat dan delapan puluh sembilan sen),yang seharusnya sudah dibayarkan oleh PT KalpataruInvestama paling lambat pada tanggal 31 Mei 2010 ;Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, seharusnyaTERGUGAT baru) dapat mengeluarkan Obyek Sengketasetelah semua Pra Syarat dalam RUPS Sirkulerdimaksud telah dipenuhi yang dibuktikan

RUPS Sirkuler)sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan ObjekSengketa tersebut ; Bahwa belakangan diketahui, ternyata terdapat itikadtidak baik yang dilakukan oleh Direktur PT MAHAKAMSAWIT = PLANTATION yang dinominasikan oleh PTKalpataru Investama (incasu Ir. H.

Padahal faktanya, pada tanggaltersebut, PT Kalpataru Investama belum memenuhi seluruh PraSyarat yang diatur dalam RUPS Sirkulersebagaimana telah diuraikan sebelumnya baik itukewajiban pengembalian danaterkait PT SawitKhatulistiwa Plantation, maupun pembayaran hargapembelian saham oleh PI Kalpataru Investama kepadaPENGGUGAT.

Batang , yang sebelumnya pada tanggal 1 Juni 2014 terdakwa diangkatmenjadi Direktur Utama PT Batang Alum Industrie, PT Indonesia MikiIndustries dan PT Sumbertex berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang dihadiri oleh Sdr.

adalah Sadr.Kaleb Solaiman sebagai Direktur Batang Alum industrie berdasarkankebijakan perusahaan., adapun Laptop tersebut diberikan sebelum terdakwaHalaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2016/PN Btg.menjadi Direktur Utama karena sesuai dengan permintaan terdakwa danapabila sudah diangkat resmi menjadi Direktur Utama terdakwa sudah dapatmengoperasionalkan laptop tersebut dan urusan tentang pekerjaanperusahaan dapat berjalan dengan lancar, kemudian berdasarkan hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

karyawanperusahaan di tempat saksi bekerja ;Bahwa setelah menjabat sebagai CEO , Terdakwa mendapatfasilitas sesuai Terms of Appointment yaitu poin Remunerasi ;Bahwa saksi menjelaskan hakhak yang diperoleh Terdakwaadalah antara lain : Gaji Bruto bulanan , TunjanganTransportasi bruto bulanan , Tunjangan Hari Raya , TunjanganKesehatan , asuransi kesehatan perusahaan , Tunjanganfasilitas komputer / laptop , telepon seluler / handphone dancuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;Bahwa berdasarkan RUPS

Teram ofAppointment yang saksi buat di jakarta ;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2016/PN Btg.12Bahwa dalam Terms of appointment tersebut terdapat poinremuneration yang semua hakhak Terdakwatertuangdidalamnya ;Bahwa setelan Terdakwa setuju kemudian Terdakwatandatangani dan kemudian dikirim lewat email;Bahwa Terdakwa memperoleh sarana dari perusahaan sepertilaptop merk sony vaio ;Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 , Terdakwaberdasarkan RUPS sudah tidak lagi menjadi Direktur UtamaPT.Batang

.14.318.000, (empat belas juta tiga ratus delapan belas riburupiah) ;Bahwa saksi Phllip S.Widjaja , MSc pada tanggal 12 Nopember2014 di jakarta bertemu dengan Terdakwa dan dalampertemuan tersebut saksi Phillip sebagai komisaris PT BatangAlum Industri mengatakan bahwa Terdakwa mendapatterminasi atau diakhiri sebagai CEO PT Batang Alum Industrisampai dengan tanggal 26 Desember 2014 namun Terdakwamasih mendapat gaji akan tetapi sejak tanggal 27 Nopember2014 , berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Penggugat tidak dapat melaksanakan RUPS taunan ataupun RupsLuar biasa karena adanya perubahan susunan Direksi, Komisaris danPemegang saham. Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatannya sebagai Badanhukum sebagaimana umumnya.8.

Terhadap penerbitan objeksengketa ini tidak memerlukan persetujuan dari TERGUGAT dan Il,karena sudah final dan mengikat para pihak sejak ditutupnya RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan cukup diberitahukan saja untukdicatat (vide Pasal 94 ayat 6 jo. Pasal 111 ayat 6);b.

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yangdibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana;* 1 (satu) lembar copy legalisir Surat permintaan diadakanpanggilan RUPS LB kepada Direksi Perseroan pada tanggal 10Agustus 2016. 1 (satu) lembar copy legalisir Undangan RUPS LB kepadapara undangan rapat dan seluruh pemegang saham perseroandengan surat tercatat pada tanggal 31 Agustus 2016; 1 (Satu) lembar copy legalisir Panggilan RUPS LB yang dimuatdalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 2 September

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yangdibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana; 1 (satu) lembar copy legalisir Surat permintaan diadakanpanggilan RUPS LB kepada Direksi Perseroan pada tanggal 10Agustus 2016. 1 (satu) lembar copy legalisir Undangan RUPS LB kepadapara undangan rapat dan seluruh pemegang saham perseroandengan surat tercatat pada tanggal 31 Agustus 2016; 1 (Satu) lembar copy legalisir Panggilan RUPS LB yang dimuatdalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 2 September

, akta keputusan pemegang saham di luar RUPSatau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan2). keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang sahambadan hukum atau orang perseorangan.c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewankomisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegangsaham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewankomisaris;10.

Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBR40.2.Bahwa kemudian dilaksanakan RUPS berdasarkan undangan40.3.PENGGUGAT selaku Direktur PT.

BMS dengan surat tanggal 11 Mei2013 Nomor 164/BMS/V/2013 tentang Undangan RUPS Tahunan denganagenda : 1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ; 2) Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa untuk rencana perubahan susunan Direksidan Dewan Komisaris, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 28 tanggal 16 Mei 2013tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT.

Penggugat tidaksecara detail menguraikan unsurunsur perbuatan hukum manayang Tergugat VI lakukan dalam pembuatan Akta sehubungandengan RUPS PT.

Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRberdasarkan keputusan RUPS PT.

dalam Perseroan; Akta Berita Acara RUPS No. 99, tertanggal 30 November 2011,Para Turut Tergugat s/d M masih Pemegang Saham danPengurus dalam Perseroan; Akta Berita Acara RUPS No. 2, tertanggal 02 Desember 2011,Para Turut Tergugat s/d M masih Pemegang Saham danPengurus dalam Perseroan;Dengan adanya tindakan hukum berupa panggilan kepada paraTurut Tergugat untuk menghadiri RUPS tersebut diatas telah secaranyata membuktikan bahwa Penggugat sendiri mengetahui dirinyabukanlah pemegang saham tunggal.

RatubadisAdhiperkasa dalam Pasal 17 point 1b dan Bab VI tentang Rapat UmumPemegang Saham, mempunyai wewenang dan pengaruh terhadap keputusankeputusan yang dibuat melalui RUPS. yang dituangkan dalam Berita AcaraRapat oleh Para Pemegang Saham PT.

Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.12122 Bahwa sampai saat ini, tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap yang menyatakan RUPS Luar Biasa PT.

RATUBADISADHIPERKASA tidak sah dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 09 tanggal 22 November 2008 yangdibuat dihadapan Notaris Maria Julie Busya Wilar, SH menjadi batal demihukum;Dengan demikian, Penggugat jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yangdidasarkan pada tindakan hukum/RUPS Luar Biasa yang merugikan Penggugat yangdilakukan oleh Pengurus/pemegang saham PT.

RATUBADIS ADHIPERKASA;i Bahwa Pengugat yang mengaku sebagai pemegang saham 30 % pernahmemohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA;iil Bahwa berdasarkan putusan/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU joPutusan Kasasi Nomor : 07 K/PDT.PEN/2009, permohonan Penggugat untukmengadakan RUPS Luar Biasa telah ditolak.

Putusan Mahkamah Agung RI No.07K/PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010, pada pokoknya menyatakanMenolak Permohonan Penggugat untuk menyelenggarakan RUPS Luar BiasaPT.