Ditemukan 11793 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pengadaan barang/jasa Barang Jasa Melawan hukum; pengadaan barang dan jasa Barang jasa pemerintah Unsur "setiap orang"; pengadaan barang dan jasa Wanprestasikerjasama pengadaan jasa konstruksi Pelelangan penawaran pengadaan jasa konstruksi
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 04-08-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 363/Pdt.G/2021/PN Smg
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
PT USAHA JAYA GRUP
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah Cq.SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH Cq.BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA Cq.POKJA PEMILIHAN 9.2A
Turut Tergugat:
PT PURWO GUMILAR PWD
37 — 0
  • Penggugat:
    PT USAHA JAYA GRUP
    Tergugat:
    Gubernur Jawa Tengah Cq.SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH Cq.BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA Cq.POKJA PEMILIHAN 9.2A
    Turut Tergugat:
    PT PURWO GUMILAR PWD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-02-2010 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/PDT.SUS/2009
Tanggal 12 Februari 2010 — ., KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM LAINNYA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN,
102 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM LAINNYA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN,
    Begitu juga dalam hal proyek bangunanuntuk "pengadaan barang atau jasa" bukan diatur dalam UndangUndangNo.5 Tahun 1999 yang diterapkan oleh Komisi Pengawas PersainganUsaha Republik Indonesia/Majelis komisi dalam perkara ini, tetapi diaturdalam Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Keputusan PresidenNo. 8 Tahun 2006 tentang perubahan IV atas Keputusan Presiden No.180Tahun 2003 ;Bahwa tegasnya Terlapor II/selaku pihak sangat keberatan
    Malah sebaliknya dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003untuk pengadaan barang/jasa pemerintah secara tegas disebut pelelanganumum ;Bahwa dengan lengkap dan limitatif pengertian pelelangan umum diaturdalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000menyatakan pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secaraterbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa,sekurangkurangnya 1 media cetak dan papan pengumuman resmi untukumum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat
    No. 422 K/PDT.SUS/2009pemerintah) hal tersebut dikuatkan dalam Keputusan Presiden No. 80Tahun 2003 Jo perubahannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004Pasal 48 ayat 5 dan Pasal 49 dan atau lebih tegas diatur dalam lampiran bab IV bagian C angka 1 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yangberbunyi Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus dilakukanpengawasan dan pemeriksaan.
    Pengawasan dilakukan oleh menteri/panglima TNI/KAPOLRI/Pimpinan Lembaga Pemerintah/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BUMN/Direksi BUMN/BUMD/danpengguna barang/jasa dengan menciptakan sistem pemantauan terhadappelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 16-08-2021 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Lbp
Tanggal 16 Juni 2022 — BIMAWAH JUNIOR
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021
2.Kepala Unit Kelompok Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Deli Serdang
3.Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
4.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
5.Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang
89 — 0
  • BIMAWAH JUNIOR
    Tergugat:
    1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021
    2.Kepala Unit Kelompok Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Deli Serdang
    3.Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
    4.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
    5.Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang
Pengadilan PN SINABANG Perdata
Register : 21-01-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 06-10-2022
Putusan PN SINABANG Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb
Tanggal 5 Oktober 2022 — Penggugat:
Agus Nurdin
Tergugat:
1.Pokja Pemilihan LVI Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Simeulue
2.Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan
Turut Tergugat:
Direktur CV. Meugah Raya Perkasa
88 — 31
  • Penggugat:
    Agus Nurdin
    Tergugat:
    1.Pokja Pemilihan LVI Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Simeulue
    2.Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan
    Turut Tergugat:
    Direktur CV. Meugah Raya Perkasa
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 293/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Desember 2017 — ,
Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalsel.
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT.Pandji Pratama Indonesia
111 — 31
  • ,
    Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalsel.
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT.Pandji Pratama Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 03-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017., II. PT. DEWA RUCI MULIA;
193 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017., II. PT. DEWA RUCI MULIA;
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 253/B/2021/PT.TUN.MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun 2021
Terbanding/Penggugat : PT. Karya Bahari
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT ADHIPATI BANGUN NAGARA
120 — 62
  • Pembanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun 2021
    Terbanding/Penggugat : PT. Karya Bahari
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT ADHIPATI BANGUN NAGARA
Pengadilan PN Meureudu Perdata
Register : 18-08-2022 — Putus : 12-10-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan PN Meureudu Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrn
Tanggal 12 Oktober 2022 — Sumber Batu Persada
Tergugat:
1.Pokja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya
3.Direktur CV. Chit Nyoe Khong
125 — 43
  • Sumber Batu Persada
    Tergugat:
    1.Pokja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
    2.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya
    3.Direktur CV. Chit Nyoe Khong
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 23-09-2010 — Putus : 13-12-2010 — Upload : 14-06-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 204/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 Desember 2010 — KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2009 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
81 — 20
  • KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2009 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-09-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 49/PDT.G/2014/PN.CBN
Tanggal 5 Maret 2015 — KEPALA BANDAR UDARA PENGGUNG CIREBON - PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA BANDAR UDARA PENGGUNG CIREBON TAHUN ANGGARAN 2005 - PT. INDORENT PRIMA SARANA
89 — 0
  • KEPALA BANDAR UDARA PENGGUNG CIREBON- PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA BANDAR UDARA PENGGUNG CIREBON TAHUN ANGGARAN 2005 - PT. INDORENT PRIMA SARANA
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 08-05-2018 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 10-07-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 273/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Juli 2019 — RIZKY HARAPAN BERSAMA
Tergugat:
1.KKL Pengadaan Barang Jasa pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utar
2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.PT. RIDHO ANUGRAH
10 — 6
  • RIZKY HARAPAN BERSAMA
    Tergugat:
    1.KKL Pengadaan Barang Jasa pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utar
    2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    3.PT. RIDHO ANUGRAH
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lelang
Register : 30-01-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 02/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 26 Februari 2013 — PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN MESIN GENERATOR OKSIGEN; 2. DIREKTUR RSUD KAB. MALINAU; 3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENGADAAN MESIN GENERATOR OKSIGEN; 4. APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KAB. MALINAU; 5. BUPATI KAB. MALINAU.
175 — 121
  • PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN MESIN GENERATOR OKSIGEN;2. DIREKTUR RSUD KAB. MALINAU;3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENGADAAN MESIN GENERATOR OKSIGEN;4. APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KAB. MALINAU;5. BUPATI KAB. MALINAU.
    Kadeberg (Penggugat), Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Mesin GeneratorOksigen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau (Tergugat1), Bupati Malinau(Tergugat5), dan PT Bina Makmur Abadi (Pihak ketiga), untuk hadir dalam acaraDissmisal Proses, dan atas panggilan Pengadilan tersebut telah hadir pihak Penggugat atasnama Mefrin Edward Keyko Aldrin, sedangkan pihak Tergugat1, Tergugat5, dan pihakketiga tidak hadir ; = ann Menimbang, bahwa di dalam ketentuan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986tentang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Tender
Register : 18-08-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 109/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 13 Desember 2017 — KALITRA BERSINAR MANDIRI VS TERGUGAT : KELOMPOK KERJA 037-PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
108 — 61
  • KALITRA BERSINAR MANDIRI VS TERGUGAT : KELOMPOK KERJA 037-PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
    Bahwa, dalam mengumumkan pemenang Lelang, Tergugat harusmengacu kepada Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yaitu Efisien, Efektif,Transparan, Terobuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif danPlain gman nena etPutusan No.109/G/2017/PTUNMdn. Hal.116.
    Hal.1312.13.jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang danatau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutanmenjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatanwaktu yang dipersyaratkan ; Bahwa, berdasarkan Pasal 22, 23, dan 24 UndangUndang Nomor5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Presiden Nomor 54tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 24-04-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 132/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : PT KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA Diwakili Oleh : PUPUT TARSONIGUNAWAN SH
Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 2 - UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA KABUPATEN PANGANDARAN TH ANGGARAN 2019
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT PUTRA KENCANA
101 — 22
  • Pembanding/Penggugat : PT KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA Diwakili Oleh : PUPUT TARSONIGUNAWAN SH
    Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 2 - UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA KABUPATEN PANGANDARAN TH ANGGARAN 2019
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT PUTRA KENCANA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1399 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — PERSEROAN KOMANDITER (CV) AGRAWANA PERSADA VS PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2012, MAIZAR (Ketua Panitia), DIAN ANGRAINI, S.Pd., (Sekretaris Panitia), dan Hj. AGUSNIMAR, IHSAN NUGRAHA HARAHAP, AWALUDDIN BATUBARA (masing-masing sebagai Anggota Panitia), DKK
151 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERSEROAN KOMANDITER (CV) AGRAWANA PERSADAVSPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN TAHUNANGGARAN 2012, MAIZAR (Ketua Panitia), DIANANGRAINI, S.Pd., (Sekretaris Panitia), dan Hj.AGUSNIMAR, IHSAN NUGRAHA HARAHAP,AWALUDDIN BATUBARA (masing-masing sebagaiAnggota Panitia), DKK
    Barang/Jasa yang diumumkanoleholeh Tergugat Ill sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atasadalah, sebagai berikut:a.
    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disebutPerpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), maupun peraturanperundangundangan terkait lainnya; danb. Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh Tergugat I;5.
    barang jasa pemerintah, upaya administrasi yang dandisediakan adalah berupa sanggahan dan sanggahan banding, dengandemikian dalam proses dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintahterdapat karakteristik sengketa tata usaha negara, para pihak yang terlibatdalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut memiliki hak untukmelakukan upaya administrasi guna mempertahankan hakhaknya, danapabila sengketa yang ada tidak dapat diselesaikan melalui upayaadministrasi tersebut, maka upaya hukum selanjutnya
    Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);1.
    Barang/Jasa dalam perkara a quo;Halaman 30 dari 42 hal.Put.
Pengadilan PT BENGKULU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2017 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 15/PDT/2017/PT BGL
Tanggal 15 September 2017 — POKJA(KELOMPOK KERJA) PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA UPT-ULP KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016 2. PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) KEGIATAN BANTUAN PELAKSANAAN IBADAH UMROH BAGIAN ADMINISTRASI KESRA SETDA KAB. REJANG LEBONG TAHUN 2016
99 — 52
  • POKJA(KELOMPOK KERJA) PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA UPT-ULP KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 20162. PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) KEGIATAN BANTUAN PELAKSANAAN IBADAH UMROH BAGIAN ADMINISTRASI KESRA SETDA KAB. REJANG LEBONG TAHUN 2016
    Bahwa tidak benar tergugat sebagaimana dalil gugatan penggugat angka 2.3 dan5 merupakan tindakan melawan hukum karena tergugat telah melaksanakantugas dan kewenangan secara benar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden 54 Tahun 2010tentang pengadaan barang/jasa.
    barang/jasa yang menyatakan :(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang UsahaMikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL(2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPAmengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untukUsaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnyasampai dengan Rp2.500.000.000,00
    Barang/Jasa.9.
    Bupati Rejang Lebong tidak memilikikewenangan dalam proses pengadaan barang/jasa perkara aquo dan padafaktanya tidak terdapat dokumen lelang yang ditandatangani oleh BupatiRejang Lebong;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Curup dengan putusan Nomor1/Pdt.G/2017/PN.Crp tanggal 3 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan dengan amarsebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI:Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL1.
    bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yangbertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 21-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 164/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — MUSTIKA ASAHAN JAYA (PENGGUGAT II) - RIZKY MOCHAMAD, ST (PENGGUGAT III) - Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat (PENGGUGAT IV) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (TERGUGAT)
211 — 363
  • MUSTIKA ASAHAN JAYA), Pemohon Keberatan-III (RIZKY MOCHAMAD, ST selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat), dan Pemohon Keberatan-IV (Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat), untuk seluruhnya;
    MUSTIKA ASAHAN JAYA (PENGGUGAT II)- RIZKY MOCHAMAD, ST (PENGGUGAT III)- Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat (PENGGUGAT IV)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (TERGUGAT)
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 201/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 15 Nopember 2018 — vs KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI dan KONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH
201 — 91
  • vs KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI dan KONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor :07122017/ POKJA.WIL.ILJATENG/17.01, Perihal : Jawaban SanggahanPaket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017 ;3.
    Memerintahkan Tergugat (Terbanding) untuk mencabut Surat Ketua KelompokKerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsitruksi dan KonsultasiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor :07122017/ POKJA.WIL.IIJATENG/17.01, Perihal : Jawaban SanggahanPaket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 201 7;4.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 31-07-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 26-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 177 / B / 2012 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 12 Nopember 2012 — 1.KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ; 2.KEPALA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT; PT. DHARMA PERDANA MUDA - PT. BANGUN KHARISMA PRIMA JO (JOINT OPERATION);
91 — 36
  • 1.KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ; 2.KEPALA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT;PT. DHARMA PERDANA MUDA - PT. BANGUN KHARISMA PRIMA JO (JOINT OPERATION);
    Menyatakan batal : Surat Keputusan Tergugat I yaitu : Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor : B688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentangPetunjuk Mengenai Penyesuaian Harga ; Dan Surat Keputusan Tergugat II yaitu : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera BaratSelaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung PemerintahPropinsi Sumatera Barat Nomor : 641/450/KPHBTU/X2011 tanggal 25Oktober 2011 tentang Pembayaran Penyesuaian Harga ;3.
    Mewajibkan kepada : Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusannya yaitu : Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor : B688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentangPetunjuk Mengenai Penyesuaian Harga ; Dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusannya yaitu : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera BaratSelaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung PemerintahPropinsi Sumatera Barat Nomor : 641/450/KPHBTU/X2011 tanggal 25Oktober 2011 tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3185 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO PADA PROYEK PASAR BEKONANG TAHUN ANGGARAN 2012 VS T. SUSILO HANDOKO Selaku direktur PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA dan 1. BUPATI SUKOHARJO, 2. PT. WIJAYA KARYA ( PERSERO ) Tbk.
140 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO PADA PROYEK PASAR BEKONANG TAHUN ANGGARAN 2012 tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 325/Pdt/2014/PT.Smg., tanggal 11 November 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Skh., tanggal 10 April 2014; MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi para Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1.
    PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO PADA PROYEK PASAR BEKONANG TAHUN ANGGARAN 2012 VS T. SUSILO HANDOKO Selaku direktur PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA dan 1. BUPATI SUKOHARJO, 2. PT. WIJAYA KARYA ( PERSERO ) Tbk.
    Hal tersebut terlihat dari gugatan yang diajukan terjadi pertentanganantara posita dan petitum, terkait dengan objek gugatan yang dialamatkankepada Para Tergugat yaitu disatu sisi Para Penggugat mempermasalahkanPerbuatan Melawan Hukum tetapi disisi lain Penggugat mempermasalahkanhalhal yang berkenaan dengan proses pengadaan barang/jasa.
    PerluPenggugat ketahui, bahwa proses pengadaan barang/jasa berupa tenderPembangunan Pasar Bekonang adalah telah dilakukan sesuai mekanismedan prosedur yang ada sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    Putusan Nomor 3185 K/Pdt/2015terkait dengan pengadaan barang/jasa, hukum perdata yang mengaturhubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa terjadi sejakpenandatangan kontrak sampai berakhir/selesainya kontrak sesuail denganisi kontrak.
    Barang/Jasa Pemerintah) dankepatutan dalam masyarakat.
    Hal ini didasarkan pada pokokpermasalahan awal adalah adanya Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPemeliharaan Pasar pedesaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Bekonang;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum,berdasarkan alasan sebagai berikut:1.