PUTUSANNomor 2586/Pdt.G/2016/PAJTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkanputusan atas perkara Pembatalan Putusan PAW antara :Penggugat, umur' tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebutPenggugait ; 222 nnn nn nnn ne nnn nen ne nnn n neeMELAWANTergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat

pertama, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:Sarif Poneta, SH dan Rongki Ali, SH, Advokat/Penasehat hukum di KantorHukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IndonesiaGorontalo (YLBHI Gorontalo), dengan alamat di Jalan DurianNo. 28 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, KotaGorontalo;Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan SuratKuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalodengan register Nomor 0074/SK/KP/PAW

Bahwa Terdakwa Lukman masukmenjadi anggota INIAD padatahun 2006 melalui pendidikanSecaba di Rindam Jaya lulusdilantik dengan pangkat SerdaNrp 21070578830586 kemudianTerdakwa melanjutkan pendidikankejuruan Pusdik Kes di Jakarta,setelah lulus di tugaskan diKesdam Vi/Tpr kemudiandipindahkan ke DenkesyahPalangkaraya sampai dengansekarang.b Bahwa padasihari Rabu tanggal 19Januari2011 sekira pukul 12.15 Wib, 8 (delapan)orang anggota Dit Lantas Polda Kalteng melakukanPatroli Antar Wilayah (PAW) di wilayah

Bahwa pada hari Rabu tanggal19 Januari2011 sekira pukul12.15 Wib, 8 (delapan) oranganggota Dit Lantas PoldaKalteng melakukan patroliantar wilayah (PAW) diwilayahhukum Kapuas Pulang PisauKalteng sesuai dengan SuratPerintah Wadir Lantas PoldaKalteng AKBP Yun Imanullahnomor : 21/1/2011/Ditlantas.. Bahwa sekira pukul 12.15 Wibpada saat anggota Dit LantasPolda Kalteng berada di jalanTrans Kalimantan Km 53 Ds.Henda Kec.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011,Saksi bersama Bripka Purwantoro (Saksi 3) danbeberapa orang anggota Ditlantas lainnyaberdasarkan surat perintah Surat Perintah Nomor 21/ / 2011 / Ditlantas yang dikeluarkan oleh WadirLantas Polda Kalteng melaksanakan Patroli AntarWilayah (PAW) di Jalan Trans Kalimantan.104.

Bahwa pada hari Rabu tanggal19 Januari 2011 sekira pukul08.00 Wib, berdasarkan = SprinNopol : Sprin/21/1/2011/ DirLantas yang dikeluarkan olehWadir Lantas Polda Kalteng,Saksi dan 7 (tujuh) oranganggota Ditlantas PoldaKalteng termasuk BripkaPurwantoro (Saksi 3) berangkatuntuk melaksanakan tugasPatroli Antar Wilayah (PAW) di14Jl. Trans Kalimantan untukmelakukan penindakan terhadappara pelaku pelanggaran lalulintas.Bahwa sekira pukul 12.15 Wib,tepatnya di Km. 53 Desa HendaKec.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19Januari 2011, Saksi dan 7 (tujuh)orang lainnya anggota Dit LantasPolda Kalteng melaksanakan tugasPatroli Antar Wilayah ( PAW) didaerah hukum Kapuas Pulang Pisausebagaimana Surat Perintah Nomor21 / / 2011 / ODitlantas = yangdikeluarkan oleh Wadir LantasPolda Kalteng.. Bahwa pada saat berada di JalanTrans Kalimantan Km. 53 Desa HendaKec. Jabiren Raya Kab.

Konstitusi Nomor : 39/PUUXI/2013tanggal 31 Juli 2013 tidak berlaku surut ;Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri sebagai anggotaDPRD Kabupaten Klungkung dan sebagai pengurus / anggota PartaiNasional Benteng Kemerdekaan ( PNBK ) Kabupaten Klungkung yang tidaklolos verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2014, maka keputusan TergugatNomor : 1.625/04A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 tetap berlaku, karenaditetapbkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 39/PUUX1I/2013perihnal proses PAW

Anggota DPRD pasca Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia pada angka 2 yang menyatakan : Bahwa...Bahwa PAW Anggota DPRD yang partainya tidak menjadi peserta tahun2014 serta telah diresmikan sebelum Keputusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor : 39/PUUXI/ 2013, dengan mengacu padaperaturan perundangundangan yang berlaku dan Surat Edaran MenteriDalam Negeri Nomor ; 161/3294/SJ tanggal 21 Juni 2013 perihalPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD karena menjadi anggotapartai politik lain

) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmianpemberentian anggota DPRD sebagaiman dimaksud dalam pasal 102ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memprolehkekuatan hukum tetap ; nner nn nnn nn nnn nnn nnn nenHal ini juga sesuai dengan penegasan Menteri Dalam Negeri dengan SuratEdaran Nomor 161/6422/Sj tanggal 20 September 2013 perihal Proses PAWAnggota DPRD pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesiapada angka 2, yang menyatakan : 222 n none nc eens Bahwa PAW

T10 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya SuratEdaran...Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/6422/sj tanggal 20September 2013 perihal proses PAW Anggota DPRD PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya pihak Tergugatselain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga mengajukan 1( satu ) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawahsumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikutDewa

menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:Rongki Ali, SH, Rahmat Adam, SH, Mansur Rahim, SH dan Sofyan Gani,SH, Advokat/Penasehat hukum di Kantor Hukum YayasanPendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo (YadikdamGorontalo), alamat Jalan Manado, Kelurahan Liluwo, KecamatanKota Tengah, Kota Gorontalo;Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberikuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan registerNomor 0005/SK/KP/PAW

Berdasarkan Surat KuasaInsidentilNomor 101/SK/KP/PAW/2014, tanggal 05 Nopember2014 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 128 yangditandatangani di depan Notaris Sang Abuda, S.H. tanggal24 Oktober 2014 yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Gorontalo diatas Nomor 102/SK/KP/PAW/2014, bertindak untuk kepentingan diri sendiri danatas nama Pemberi Kuasa masingmasing :1 Agus Moki, S.IP., umur 54 tahun, lakilaki, agama Islam, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Perumahan Awara KaryaBlok

Banding telah dapat menerima koreksi Terbandingdan setuju untuk membayar PPN atas penyerahan Janjang Kosong Sawit berikut dengan denda sanksiadministrasi sebesar 2% perbulan dan paling lama 24 bulan atau sebesar 48% sebagaimana yang telah diuraikanoleh Pemohon Banding dalam Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding Terbanding; PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut bMajelis ahwasengketaObjekPajakyangterbu SIASS Hot Moe tc tc ee Paw

njolsOss eons 5syS= SMQo0one mMOaee ae FE EAaoeysSnBereouUumwOnvse ce aMdgossaYTvdiju= SsaMoaganscvcFo4o come yvyoMca DT aiscvscaenchONnvu sii vyooas eg SEw Boe: seuaqoddirikeon=sesehaunstuy=)=ont Das & MOteSl&SM Qos AOson eMMaA>~3SSAD DAaAAAvsadkeTvnMasukanFEaBbBeaaseoa ce Ba PEs ca Paw ES4@eaLZorvbfsatncocoanrnac ec mosuv oO SB Osa woonatseaouvoosneagdSsxFaetokosgorsMadTvsm Goes DB aM ao ey Oo!

SALINANPUTUSANNomor XXX/Pdt.G/2014/PA JS.a7 gers) all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediamandi , Jakarta Selatan,selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman diJalan

SPER NA PANNomor 0025/Pdt.P/2015/PA.Gtlo.rsa PFDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidanganMajelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yangdiajukan oleh:M, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggaldi Kelurahan Kecamatan Kota, berdasarkan KuasaInsidentil Nomor 013/SK/KP/PAW/2015 dan Nomor 014/SK/KP/PAW/ 2015

PENETAPANNomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Pkpez yor sJ aU paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat",melawanTergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan KonsultanKonstruksi, tempat tinggal

SALINAN PENETAPANNomor 418/Pdt.G/2013/PA.Tjgeae dl yom oS al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadapperkara cerai talak antara :PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaanPenambang Batu Bara, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong,sebagai Pemohon,MelawanTERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNSGuru

PENETAPANNomor 0013/Pdt.P/2017/PA.Mkd.e2> sl poe SI all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan MajelisHakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkarapermohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;SUNARYO Bin SUWARDI, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani,Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Babadan II RT005 RW 007, Desa Paten, Kecamatan

., M.H, advokat pada Kantor HukumMurisnaldi, S.H, M.H & Rekan, yang berkantor di Jl.Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan KuantanTengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantandengan Register Surat Kuasa Nomor 63/SK/PAW/2021/PA.TLK tanggal 3 Agustus 2021;Hal. 1 dari 18 Hal.

Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering,Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register SuratKuasa Nomor 63/SK/PAW/2021/ PA.TLK tanggal 3 Agustus 2021;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,terlebin dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan penerimakuasa dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon danTermohon sebagaimana

bernama Murisnaldi, S.H,advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka PengadilanTinggi Pekanbaru, dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlakudan berita acara pengambilan sumpah yang dimiliki telah diperlihatkan dimuka persidangan;Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021, yangdibuat oleh Pemohon dan diberikan kepada penerima kuasa, Murisnaldi,S.H., M.H telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama TelukKuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 63/SK/PAW

Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untukmengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas Surat surat Yangdikeluarkan Oleh Heri Agus Siahaan, S.Hi (Tergugat) Perihal SuratUsulan Pengganti Antar Waktu yang bernomor 20 /int/B/Xii/2016, DPRDKota Pematangsiantar (Turut Terguugat I) Hal Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kota Pematangsiantar an.

Hakim) Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:1.2Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT 1, TURUTTERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;Memerintahkan Para Tergugat Untuk Mencabut Surat Usulan PenggantianAntar Waktu yang telah diserahkannya kepada Turut Tergugat yangBernomor 20/int/B/XII/2016Memerintahkan Turut Tergugat Mencabut Surat Pergantian Antar Waktu(PAW

Madiasin ;Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat II dan Penggugat III diajakoleh Tergugat membuat Akta Jual Beli atas tanah sengketa dengansertifikat Hak Milik No. 2156 tercatat atas nama Para Penggugat yaituSalbiah, Ade Fitri hardi dan Kusuma Wijaya menjadi atas nama Tergugat Bahwa berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS Pengadilan AgamaDenpasar Nomor; 17/PAW/2005/PA.DPS Tertanggal 16 Nopember 2005menetapkan SALBIAH ( lbu Kandung ) adalah WALI dari ADE FITRI HARDIdan KUSUMA WIJAYA dalam bertindak Hukum.Maka

adalah Perbuatan Melawan Hukum,sedangkan seperti uraian tersebut diatas satupun dari dalildalil yangdiungkapkan oleh Para Penggugat dalam gugatanya tidak satupun dapatdikatagorikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum, dikarenakan seluruh transaksi Jual Beli, Akta Jual Beli sampaiterbitnya Sertifikat Hak Milik no. 2156 yang semula atas nama MADE RAISOEDIARTA di turun wariskan kepada Salbiah, Ade Fitri Hardi danKusuma Wijaya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama DenpasarNomor : 17/PAW

sertifikat hak mmk No. 2156, awalnyatertara atas nama atau milik dari Made Rai Soediarta (suamipenggugat /orang tua penggugat II dan Ill ; Bahwa Made RaiSoediarta meninggal dunia tahun 2001, selanjutnya pada tanggal 5Desember 2005 penggugat yang bertindak untuk dirinya sendiri danselaku wali ibu dari anak anaknya yang masih dibawah umur yaknipenggugat " dan penggugat III yang merupakan segenap ahli waris dari Made Rai Soediarta (almarhum) sesuai dengan Penetapan PengadilanAgama Denpasar No. 17 / PAW

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar salah dankeliru dalam mempertimbangkan mengenai jual beli tanah obyeksengketa antara penggugat / terbanding selaku penjual dengantergugat / turut terbanding selaku pembeli yang dalam haltersebut penggugat /terbanding bertindak mendasarkan pada Penetapan PengadilanAgama Denpasar No. 17/PAW/2005/PA.DPS, serta terhadap jualbeli tersebut dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai tidak sahdengan dasar pertimbangan :a.

yang bertindak untuk diri sendri dan sebagai wali darianakanaknya yang belum dewasa yaitu Ade Fitri Hardi (Penggugat Il ) danKusuma Wiaya (Penggugat Ill) yang merupakan segenap ahli waris dari MadeRai Soediarta (almarhum ) sesuai dengan Penetapan Ahli Waris dariPengadilan Agama Denpasar, nomor ; 17 / PAW / 2005 / PA. DPS, 17Nopember 2005 selaku Penjual kepada Wildan ( Tergugat!

SALINAN PENETAPANNomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Mkd.e2> sl poe SI all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakimtelah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yangdiajukan oleh;ATIK YUNIATI Binti SUGIARTO, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikanSMK, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Dusun Krajan LorRT.03/RW.02 Desa Kartoharjo Kecamatan

PUTUSANNomor: 2604/Pdt.G/2017/PA.Bks.earl peo al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusansebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:Xxxx,, lahir di Kebumen tanggal 20 November 1970, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Xxxx,Kota Bekasi;, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.melawanXxxx, lahir

KotaPdt/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor102/SK/KP/PAW/2019 tanggal 8 Mei 2019;Fredy Dien, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Oktober 1958, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel.Penetapan Nomor 83//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 4 dari 11 halamanHeledulaa Utara Kec Kota Timur Kota Gorontalo, dalamhal ini diwakili oleh kKuasanya bernama Abdul MadjidPodungge, SH

,M.H,CPL, Advokat dan KonsultanHukum di Kantor Hukum Glorius yang beralamat diJalan Arif Rahman Hakim RT.004 RW.005 KelurahanLiluwo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontaloberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo Nomor 114/SK/KP/PAW/2019 tanggal 22 Mei2019;Selanjutnya semuanya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan

melaporkan PPN yang terhutang atas penyerahan janjang kosongsawit sebesar Rp5.600.000,00 tersebut;bahwa untuk Sengketa DPP Janjang Kosong Sawit, Pemohon Banding telah dapat menerima koreksi Terbandingdan setuju untuk membayar PPN atas penyerahan Janjang Kosong Sawit berikut dengan denda sanksiadministrasi sebesar 2% perbulan dan paling lama 24 bulan atau sebesar 48% sebagaimana yang telah diuraikanoleh Pemohon Banding dalam Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding Terbanding; 28a ong mode aw ea Paw

tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwaya ganksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; pee FSra Jemkesimpulan majelisbahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas faktafakta,buktibukti,enjelasan Pemohon Banding danerbanding yang terungkap dalam persidangan,penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas,lajelis berpendapatntuk MempertahankanA#Manwcdccocodcco se MZonotemnna BHme.sot & of aofomSS Masukan sebesarMH NSaeexe wa et ooxw FAH Dose Taos eA Paw

Setiap anggota DPRD adalah anggota Fraksi dan setiap Fraksi adalahkepanjangan tangan dari Partai Politik, demikian juga halnya dengan ParaPenggugat, oleh karena itu penolakan terhadap Penggantian Antar Waktu(PAW) dari Para Penggugat adalah merupakan pembangkangan ParaPenggugat kepada Partai Persatuan Pembangunan;c.

Apabila instansi terkait ditarik sebagai pihak yang berkepentingan dalamPergantian Antar Waktu (PAW) tersebut maka jelas gugatan ParaPenggugat adalah tidak lengkap subjek hukumnya atau kurang pihak;e. Bahwa putus tidaknya perkara yang diajukan oleh KH. M. Taufiq MasfuriHal. 9 dari 42 hal Put. Nomor 457 K/Pdt.SusParpol/2015dan M.

Pada hal instansi terkait dalam hal ini Pimpinan DPRDKabupaten Tuban sangat relavan memiliki huobungan hukum dengan tidakdiajukannya Penggantian Antar Waktu (PAW) yang hingga perkara inidinyatakan kasasi. Sehinga secara hukum seharusnya Para Penggugatmenarik instansi terkait dalam hal ini DPRD Kab.

Tuban untukmempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya~ akibat tidakdiprosesnya PAW itu biar permasalahannya menjadi jelas dan transParantanpa ditutuptutupi oleh oknumoknum yang tidak bertanggngjawabHal. 36 dari 42 hal Put.

Namun dalam kenyataannya Pimpinan DPRD tidakmengajukan PAW tersebut, sehingga secara hukum harus ditarik dalamperkara a quo untuk bertanggungjawab perbuatan hukumnya.Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka eksepsiPara Termohon Kasasi tersebut di atas harus diterima atau dikabulkanoleh Mahkamah Agung RI;F. Majelis Hakim salah menerapkan hukum mengenai Surat Keputusan (Sk)Nomor 13/SK/DPP/C/V/2012 tangal 16 Mei 2013.