TENTANG HAK ASUH dan NAFKAH ANAK.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak dan nafkah anakadalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan olehhukum, dengan demikian kumulasi Penggugat dalam perkara ini sesuaipasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubahkedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun 2009, tentangPeradilan Agama dengan demikian secara formil Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat

rumahPenggugat yang bekerja sebagai SPG dan kemudian sebagai IO, yangjam kerjanya tidak menentu dalam kurun waktu siang tetapi sering sampailarut malam, Majelis menilai kondisi tersebut tidak membawa dampakyang baik dan tidak memenuhi waktu yang cukup untuk mendidik danmengajari anakanak aquo, sehingga kedua anak yang waktunya lebihbanyak bersama orang lain i.c ibu Penggugat tidak sama jika kedua anaktersebut diasuh oleh ibunya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatuntuk kepentingan anak anak aquo, maka gugatan

kumulasi Penggugattentang hak asuh anak dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang hak pengasuhananak Penggugat telah ditolak, maka tuntutan tentang biaya nafkah anakoleh Penggugat yang menjadi satu kesatuan dalam kumulasi gugatanPenggugat dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan tidakdipertimbangkan lagi;TENTANG REKONPENSI.Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensiPenggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Hal 29 dari 33 halaman.Putusan

tidaklahsepantasnya untuk digabungkan pemeriksaan gugatanperceraian dengan harta bersama, menggugat perceraianmenyangkut personal, sedangkan harta bersama berkaitandengan masalah kebendaan, sehingga berakibat dalammasalah perceraian para pihak dapat sepenuhnya menerimaputusan Pengadilan, sementara putusan harta bersamamereka sangat keberatan sehingga salah satu pihakmelakukan upaya hukum banding;Menimbang, bahwa perceraian yang belum mempunyaikekuatan hukum tetap (inkrach) karena adanya upayabanding berkaitan gugatan

kumulasi tentulah hal ini akantimbul kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan hal initidaklah sejalan dengan upaya pelayanan sederhana cepatdan biaya ringan;Menimbang, bahwa dengan demikian majelis PengadilanTinggi Agama Palembang berpendapat bahwa gugatan hartabersama Pemohon/Terbanding tidak dapat dipertahankanHal. 7 dari 11 hal.

Dalam putusantersebut disebutkan bahwa penggabungan gugatan (kumulasi obyektif)dapat dilakukan sepanjang antara masingmasing gugatan/permohonanterdapat hubungan erat (innerlijkke samenhangen);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakimmenilai penggabungan antara perceraian dengan isbat nikah mempunyaihubungan yang erat (Innerlejke samenhangen), maka penggabungantersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai talak yangdiajukan oleh Pemohon

TgtPasal 80 ayat 2 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2009 jo.Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkaradilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyamengajukan gugatan kumulasi (Objektieve Comulatie) yaitu permohonanpengesahan Nikah dan Cerai;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat

perudangundangan seperti pasal 86 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan yang kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama atau antara satu obyekdengan obyek yang lain adalah accessoir dan erat hubungannya, dan penggabungantersebut akan mempermudah proses pemeriksaan dalam persidangan serta akan dapatmencegah kemungkinan adanya putusanputusan yang saling berbeda/bertentangan;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan

kumulasi antara dua pokokperkara yaitu gugatan pembatalan hibah dan permohonan penetapan ahli waris danmalwaris yang mana penggabungan tersebut tidak ditemukan peraturan perundangundangan yang membolehkan untuk dikumulasi, dan juga antara keduanya tidakditemukan adanya hubungan yang erat bahkan antara keduanya berbeda kasus, yang managugatan pembatalan hibah adalah perkara contentious sedangkan permohonan penetapanahli waris dan mal waris adalah voluntair, sehingga apabila kedua pokok perkara tersebutdikumulasi

Oleh karenanya pemberian kuasatersebut dinyatakan sah dan dapat diterima dan karenanya terhadap kuasahukum tersebut pun dinilai pula memiliki legal standing;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) perkaraperceraian dan hak hadhanah (pengasuhan anak) yang diajukan olehPenggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yangtermasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan

Sebab, perkara yang dipersengketakan telah diputus, Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentanggugatan kumulasi objektif secara hukum tidak memiliki objeksengketa yang dipersengketakan dalam perkara a quo in casugugatan penggugat.Bahwa atas gugatan kumulasi objektif yang diajukan olehPenggugat tidak diatur hukum acara perdata/HIR (Herzien IniandsReglement (H.!.

R)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.IB).Maka sudah sepatutnya gugatan penggugat di tolak/atau tidakditerima.Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur obscuur libel (obscurelibel exceptie)Bahwa gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Penggugatdengan gugatan kumulasi objektif pelaksanaan eksekusi dengansejumiah uang konsinyasi dan ganti rugi bunga bank dengan dalilTergugat tidak sama sekali melaksanakan putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara No. 287/Pdt/G/1995/PN.JKT.UT yang diputuspada tanggal

Menyatakan Perkara Prdta Gugatan Kumulasi Objektif yang diajukanPenggugat tidak berdasar hukum.4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (obscuur libel);;5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak;6. Menyatakan batasbatas tanah sengketa tidak jelas;Hal 18 dari 28 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2015/PN. Jk. Utr Dalam Pokok Perkara1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan Perbuatan melawanHukum:;3.

Putusan No.115/Pat.G/2018/PA.Mjadalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekassuaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akadnikah baru.Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok penggugat disertai dengankumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkanoleh majelis hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokokini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok penggugat berupagugatan tentang hak

,dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan penggugat,maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karenatelah berdasarkan hukum ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum hak asuh/hadlanaholeh Penggugat atas nama seorang anak bernama Anak, umur 3 tahun 8bulan tinggal bersama Penggugat dapat dipertimbangkan berikut dibawahini ;Menimbang, bahwa esensinya hadlanah adalah sematamata untukkepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang danpangan, kasih sayang

pemeganghak asuh anak (hadlanah) dan nafkah atau biaya hidup anak serta nafkahmadliyah Penggugat sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai ditetapkanperceraian;Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat hartabersama, hadlanah, nafkah anak dan nafkah madliyah penggugat tersebut,adalah merupakan kumulasi objektif dalam perkara bidang perkawinan;Menimbang, bahwa sebelum mempelajari pokok perkara, majelis hakimPengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu mempertimbangkan terlebih dahulutentang kumulasi gugatan

(kumulasi objektif) dalam perkara ini, apakah sudahsesuai atau tidak menurut ketentuan hukum;Menimbang, bahwa pada dasarnya skumulasi obyektif ataupenggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akanmenguntungkan proses yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu adakoneksitas dan penggabungannya akan memudahkan pemeriksaan serta akanmencegah kemungkinan terjadinya putusanputusan yang saling bertentangan;Menimbang, bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikandalam

Bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa gugatan Penggugatmerupakan gugatan kumulasi objektif, karena dalam gugatannya,Halaman 5 dari 17 hal. Put.

Nomor 224 K/Pdt/2016Penggugat mengajukan beberapa tuntutan;Bahwa memang diperbolehkan mengajukan gugatan kumulasi objektif,namun ada beberapa larangan untuk mengajukan gugatan kumulasiobjeknya, antara lain apabila gugatan yang digabung tunduk padakompetensi absolut yang berbeda;Bahwa sesuai dengan apa yang Tergugat Kemukakan pada angka 2 diatas, gugatan Penggugat tersebut pada angka 2 sub a memang menjadiwewenang dari peradilan umum, namun gugatan Penggugat tersebutpada angka 2 sub b, dimana Penggugat

dalil dan alasan Penggugat telah terbuktisecara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat,maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatancerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c ),dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;Tentang Hak Pemeliharaan Anak Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan

kumulasi penggugatPenggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Halaman 15 dari 21 halaman.

Nomor: /Pdt.G/201 8/PA.Lpk.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak dan nafkah anakadalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan olehhukum, dengan demikian kumulasi Penggugat dalam perkara ini Ssesualpasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubahkedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun 2009, tentangPeradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima gugatankumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa

1989, yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat dan Pegawai pencatat Nikah ditempat perkawinandilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;DALAM REKONPENSI :Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan

kumulasi Penggugat tentangharta bersama, hak asuh anak dan biayanya, yang ternyata Tergugat telah tidakkeberatan dan bahkan menyetujuinya, maka Majelis Hakim memberikanpertimbangannya berikut ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi Penggugat tersebut, antaraPenggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam SURATPERJANJIAN BERSAMA yang ditanda tangani tanggal 30 Okober 2014 dengandiketahui Kuasa Hukum masingmasing, yang isinya sebagai berikut :PASAL 1Pihak Kesatu dan

Nomor 9 tahun1975;Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatanPenggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat,berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintan Nomor 9 tahun 1975dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dariTergugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diriPenggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c) dan pasal 134Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;TENTANG HAK ASUH ANAKMenimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anakanak Penggugatdan Tergugat dihnukumkan dibawah asuhan Penggugat

dalil dan alasan Penggugat telah terbuktisecara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat,maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatancerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (cc ),dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;Tentang Hak Pemeliharaan AnakMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan

kumulasi penggugatPenggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak dan nafkah anakadalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan olehhukum, dengan demikian kumulasi Penggugat dalam perkara ini sesuaipasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubahkedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun 2009, tentangPeradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima

Majelis Hakim Tingkat Banding,dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin nomor 7dan 8 tentang nafkah anak yang digugat bersamaan dengan gugatan hartabersama yakni gugatan pokok, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakimtingkat pertama dengan benar meskipun demikian Majelis Hakim Banding akanmemberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, karena perkara pokok adalah perkara harta bersamadikumulasi dengan nafkah anak, gugatan

kumulasi hanya dapat diperkenan kanterhadap perkara yang mempunyai hubungan atau substansi yang samasedangkan dalam perkara a quo terdapat dua jenis perkara yang substansinyaberbeda dalam satu putusan, yakni perkara harta bersama dan nafkah anak;Menimbang, bahwa perkara harta bersama dan nafkah anak merupakanassesoir dari perkara perceraian, tetapi mempunyai substansi yang berbeda;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang nomor

Menggabungkan PenggugatPenggugat dan TergugatTergugatdalam satu gugatan (kumulasi subyek);b.

melemahkan halhalyang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama, sehingga dalildalilPenggugat, in casu mengenai kebenaran perselisihan/pertengkaran Penggugat danTergugat adalah merupakan alasan bercerai yang sah menurut hukum yang berlaku,sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat konvensi tentang hak hadhanah dannafkah seorang anak (Justin Rafael), 5,6 tahun adalah bentuk gugatan

kumulasi yangdibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama.

TENTANG HAK ASUH ANAK dan NAFKAH ANAK.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak dan nafkah anakadalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan olehhukum, dengan demikian kumulasi Penggugat dalam perkara ini Sesuaipasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubahkedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun 2009, tentangPeradilan Agama dengan demikian secara formil Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi

dalampersidangan, sehingga penyusunan identitas dalam surat gugatan tersebut dapat diterimadan eksepsi Tergugat I tentang error in persona harus ditolak;= Gugatan tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan;Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan bahwa dalamGugatan tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat lainnya(koneksitas), dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhisyarat formil dalam mengajukan suatu gugatan;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan

/kumulasi gugatan tidak diaturdalam HIR/RBg, sedangkan dalam Rv khususnya dalam Pasal 134 dan 135 Rv tidaksecara tegas mengatur hal tersebut, akan tetapi dalam praktek peradilan kumulasigugatan diperbolehkan dalam hal dan batasbatas tertentu sepanjang memenuhi syaratsyarat yaitu gugatangugatan yang digabung harus ada hubungan batin (innerlijkesamenhang) dan terdapat hubungan hukum antara para Penggugat atau antara paraTergugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukanPenggugat

PNMULaMM Unit Jember Kudus dengan Tergugat II Slamet Riyadi dan Tergugat IV DwiMarhaeni, sedangkan sengketa yang didalilkan Penggugat adalah masalah utangpiutang;Menimbang, bahwa karena antara Tergugat I dengan Tergugat III dan TergugatIV tidak ada hubungan hukum antara satu dengan yang lain, maka Penggugat tidakdapat menggugat sekaligus dalam satu surat gugatan (kumulasi subyektif), seharusnyaPenggugat menggugat sendirisendiri secara terpisah, guna menyelesaikan secara tuntasperkara gugatan a quo

menjatuhkan talak satu bain sughraterhadap Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok masalah perceraianPenggugat juga bermohon agar Penggugat dapat ditetapkan sebagaipemegang hak hadhonah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugatyang bernama Adzra Nazhifa Putrian Maha, perempuan, lahir tanggal 1Agustus 2009 dan Adzki Nabila Putrian Maha, perempuan, lahir tanggal 1April 2013, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan denganpertimbangan lebih lanjut;Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi yang diajukanPenggugat mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan danketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim menyatakandapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat danTergugat yang bernama: Adzra Nazhifa Putrian Maha, perempuan, lahirtanggal