tanggal 10 Oktober 2019 danRMV1/1/3.2/4955 tanggal 10 Oktober 2019.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 PMK 27/2016,Tergugat selakukreditur/penjual harus membuat pengumuman dan memberitahukan rencanapelaksanaan lelang a quo kepada debitur, dan terhadap hal tersebut Tergugat selaku kreditur/penjual telah mengumumkan rencana pelaksanaan lelang a quosebanyak 2 (dua) kali, yakni pengumuman lelang melalui Selebaran tanggal 15Oktober 2019 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat KabarHarian "Tribun

diperolehsebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuhratus juta rupiah), yakni Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh jutarupiah) dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II secara tanggungrenteng;Bahwa selain kerugian materiil yang dialami Penggugat di atas, kerugianmoril yang dialami Penggugat adalah hilangnya rasa tenang dari Penggugatdalam menikmati tanah beserta bangunan miliknya, apalagi dengan adanyaPengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan yang dimuat padaHarian Tribun

Putusan No. 288/PDT/2020/PT MKS2019 sebagai pengumuman pertama lelang eksekusi hak tanggungandan Surat Kabar Harian Tribun Timur yang terbit pada tanggal 3 Januari2020 sebagai pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan ;i. Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Tergugat telah memberitahukanrencana pelaksanaan lelang melalui surat Nomor1868/CSUL/CAM/AM/SP /XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentangPemberitahuan Lelang atas Objek Jaminan kepada Debitur Irwan in casuTergugat II ;j.

dokumen persyaratan lelang sudahlengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.Halaman 31 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PTMDNDalam hal ini, Turut Tergugat Il hanya melaksanakan tugasnya sebagaipelaksana lelang yang mana penjualnya adalah PT Bank TabunganPensiunan Nasional, Tbk. in casu Tergugata Il.14.Bahwa Tergugat II telah melaksanakan pengumuman lelang sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, Pelelangan ini telahdiumumkan melalui Surat Kabar Tribun

Fotocopy Tribun Pontianak tertanggal 7 Juli 2015, diberi tanda P5;6. Fotocopy Berita Kalimantan/ spirit rakyat membangun Kalimantan, tanda P6;7. Fotocopy Penetapan Nomor 540/Pid.B/2015/PN.PTK tanggal 18 Agustus2015 atas nama Handoko Salim, diberi tanda P7;8. Fotocopy surat Somasi dari bank CIMB Niaga, tertanggal 22 April 2019,diberi tanda P8;Hal 21 dari 34 halamanPutusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Ptk9. Fotocopy surat Somasi II dari bank CIMB Niaga, tertanggal 29 April 2019,diberi tanda P9;10.

tersebut sekaligus membantah dalil Penggugatpada halaman 5 angka 16 (enam belas) yang pada pokoknyaPenggugat menganggap tindakan Tergugat II dalam melaksanakanpelelangan terhadap agunan milik penggugat telah salah dan tidak sahatau batal, karena dalil tersebut adalah dalil yang salah dan tidakberdasar hukum.Bahwa pelaksanaan lelang ini telah diumumkan ~~ melaluiselebaran/tempelan Nomor: B.154/KCXIX/ADK/01/2016 tanggal 11Januari 2016 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui suratkabar harian Tribun

untukmeyakinkan Investor, sehingga Penggugat mau menandatanganikeputusan sirkuler tersebut;Bahwa saat hendak pulang, yaitu di parkiran Gedung MID Plaza,Penggugat disuruh menandatangani kwitansi kosong oleh Tergugat IV,dengan alasan yang sama yaitu hanya sebagai formalitas untukmeyakinkan investor, tanopa ada pembayaran apapun dari Tergugat IVkepada Penggugat;Halaman 4 dari 43 halaman putusan Perkara Nomor : 582/PDT/2019/PT.DKI12.Bahwa kemudian Penggugat sangat terkejut dengan pengumuman diKoran Tribun

UU Ruzhanul Ulum, SEmengenai Penanggulangan Civid19 dilingkunganPesantren Kabupaten Kuningan, tanggal 29 September2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);Salinan Artikel Berita Online Tribun Jabar. ID denganJudul Artikel Positif Covid19 Klaster Ponpes HusnulKhotimah terus bertambah, Total kasus corona dlKuningan 335, tanggal 30 September 2020 (foto copysesuai dengan foto copy);Salinan Artikel Berita Online Ciremaitoday.

Penanganan Covid19 kabupaten Kuningan;2) Melaksanakan Pedoman dan langkah langkah teknis PenanggulanganCovid19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, yang antara lainmelakukan pemeriksaan PCR Covid19 pada santri, ustadz dan pegawalyang bergejala Covid19 serta mereka yang belum dilakukan Swab dilingkup Ponpes Husnul Khotimah;(Vide Bukti P 12);Bahwa setelan swab maupun PCR di Pondok Pesantren Husnul Khotimahyang terkorfirmasi terus bertambah, dimana termuat dalam artikel, antara lain :1) Berita Online Tribun

Tugas Penanganan Covid19 kabupaten Kuningan;2) Melaksanakan Pedoman dan langkah langkah teknis Penanggulangan Covid19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, yang antara lain melakukanpemeriksaan PCR Covid19 pada santri, ustadz dan pegawai yang bergejalaCovid19 serta mereka yang belum dilakukan Swab di lingkup Ponpes HusnulKhotimah;Menimbang, bahwa setelah swab maupun PCR di Pondok PesantrenHusnul Khotimah yang terkorfirmasi terus bertambah, dimana termuat dalamartikel, antara lain :1) Berita Online Tribun

No.188.2/1189/Sj tanggal 7 Mei 2008 PerihalTindak lanjut UndangUndang No. 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.12 Tahun 2004Copy 24Bukti P24Surat Komisi Pemilinan Umum tanggal 27 Mei2008 No. 970/15/V/2008 perihal PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahpasca Undangundang No. 12 Tahun 2006.Copy 25Bukti P25Klipping Berita dari Tribun Kaltim hari Rabu, 4Juni 2008 halaman 6Asli 26Bukti P26Klipping Berita dari Kaltim Pos hari Rabu, 4Juni 2008 halaman 1Asli 27Bukti P27Surat edaran dari Pasangan

Surat 146/ES&P/VI/2008Asli 34Bukti P34Koran Tribun Samarinda, pada hari Senintanggal 23 Juni 2008, yang isinyamemberitakan tentang penemuan 7 (tujuh)Karung Beras Stiker Sudutkan Julu yangditemukan Panwaslu di KM 58 KotaSamarinda.Asli 35 Bukti P35 Pernyataan kesaksian An. Risa Fahrizal yang Asli Hal. 45 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008 melaporkan tentang adanya PenggandaanKartu Pemilin ke beberapa instansi pemerintah 36Bukti P36Pernyataan kesaksian An. Saksi M.

LakukanHearing terkait hasil tes Honorer K2;Fotokopi sesuai aslinya Berita Koran hari Sabtu Tanggal 1Maret 2014, berjudul 68 Honorer K2 Jalani Verifikasi, SK terbitpaling lambat April;Fotokopi sesuai aslinya Berita Koran Kaltim halaman 8 hariJumat tanggal 7 Maret 2014 edisi 2248, berjudul Terbukti, BKDtempuh Jalur Hukum;Fotokopi sesuai aslinya Berita Koran Kaltim halaman 8 hariRabu tanggal 26 Maret 2014 edisi 2264, berjudul Tim VerifikasiTemukan SK Honorer mencurigakan;Fotokopi sesuai aslinya Berita Tribun

Kaltim hari Kamis tanggal19 Juni 2014 berjudul BKD Ajukan Perpanjangan PemeriksaanBerkas 68 Honorer K2 di BKN hingga Juli;Fotokopi sesuai aslinya Berita Koran Kaltim hari Sabtu tanggal12 Juli 2014 edisi 2357, berjudul K2 AbalAbal diimbau Mundur,Nasib K2 Tunggu Jawaban Menpan;Fotokopi sesuai aslinya Berita Tribun Kaltim hari Rabu tanggal3 Desember 2014 berjudul BKD Temukan Kejanggalan BerkasHonorer;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukansaksi;Halaman 72 dari 111 Halaman

: Foto copy surat LADUI MU SU Nomor : 30/ADVMUISU/VII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, perihal permohonanfatwa yang ditujukan kepada MUI SU.Bukti P16 : Foto copy LADUI MU SU Nomor : 45/ADVMUISU/VII/2015 tanggal 18 Maret 2016, perihal permohonan Fatwayang ditujukan kepada MUI SU.Bukti P17 : Foto copy keputusan simposium komisi FatwaMUI Sumut bersama ormas Islam Sumut tema : Mengawal aset wakafumat Islam di Sumatera Utara tanggal 19 Muharram 1437 H/O1 November2015.Bukti P18 : Foto copy Berita Harian Tribun

Medan tanggal6 Oktober 2015 dengan judul Massa FPI dan LUI datangi PolrestaMedan..Bukti P19 : Foto copy Berita Tribun Medan tanggal 5 Oktober 2015dengan judul Muchlis dilaporkan Pihak Yayasan Asrama Putri ;Bukti P20 ;Foto copy surat pernyataan Kesaksian Syarifah Sofiani Laila(anak kandung almh.

juga untukdilakukannya klarifikasi atau penjelasan mengenai perkara ini kepadamasyarakat untuk membersihkan kembali nama baik dan reputasiPenggugat Rekonvensi yaitu dengan dibuatnya penjelasan dan klarifikasiserta pernyataan permohonan maaf dan penyesalan oleh TergugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi II terhadap PenggugatRekonvensi atas tindakantindakan Tergugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi Il kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini di di 3(tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Tribun

mengajukan surat surat bukti sebagai berikut :e Fotokopi surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios Metro Mega Mall tertanggal 11April 2013, diberi tanda T1.e Fotokopi Tata Tertib Pasar Modern Metro, diberi tanda T2.e Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Kios BlokKJ 9 KawasanNiaga Metro Mega Mall Kota Metro Lampung Nomor:217/LGLNJ/X/2013tertanggal 12 Oktober 2013 diberi tanda T3.e Fotokopi Kartu Pintar Kios atas nama Syarifudin Blok KJ 9, diberi tanda T4.e Fotokopi Pengumuman di koran harian Tribun

tersebut sekaligus membantah dalil Penggugat padahalaman 5 angka 16 (enam belas) yang pada pokoknya Penggugatmenganggap tindakan Tergugat Il dalam melaksanakan pelelanganterhadap agunan milik penggugat telah salah dan tidak sah atau batal,karena dalil tersebut adalah dalil yang salah dan tidak berdasar hukum.Bahwa pelaksanaan lelang ini telah diumumkan melaluiselebaran/tempelan Nomor: B.154/KCXIX/ADK/01/2016 tanggal 11Januari 2016 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui suratkabar harian Tribun

Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang, makaTergugat Il menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelangsesuai dengan surat Nomor: S4244/WKN.09/KNL.01/2019tanggal 14 Agustus 2019.Bahwa guna memenuhi ketentuan bagian ke sembilan PMK27/2016, terhadap rencana lelang dimaksud juga telahdiumumkan kepada khalayak umum melalui Pengumuman LelangNo. 105/DIR/BPRSMS/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui surat kabarHalaman 34 Putusan Nomor 290/PDT/2020/PT.SMG.harian Tribun

juga untukdilakukannya klarifikasi atau penjelasan mengenai perkara ini kepadamasyarakat untuk membersihkan kembali nama baik dan reputasiPenggugat Rekonvensi yaitu dengan dibuatnya penjelasan dan klarifikasiserta pernyataan permohonan maaf dan penyesalan oleh TergugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Il terhadap PenggugatRekonvensi atas tindakantindakan Tergugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi Il kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini di di 3(tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Tribun

Pernyataan permohonan maaf Tergugat Rekonvensi secara terbukakepada para Penggugat Rekonvensi yang dimuat di Surat Kabar Harian(SKH) Nasional dan Surat Kabar Harian (SKH) setempat, yakni SKHKompas, SKH Media Indonesia dan SKH Riau Pos, SKH Tribun ;(dwangsom) kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta Rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara ini dibacakanoleh Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini ;Menyatakan putusan perkara dalam Rekonvensi ini dapat

dengan Surat Nomor > 3085 /WKN.15/KNL.02/2017 Perihal Penetapan Jadwal Lelang Tanggal12 Januari 2018, dari Kantor KPKNL Makassar Pada Point 1(satu) menjelaskan bahwa Pengumuman Lelang PertamanHarus dimuat pada Surat kabar harin Pada Tanggal 14Desember 2017, tatapi tidak dijalankan sebagimana mestinyasesuai Dengan UUHT No : 4 Tahun 1996 pada pasal 20 ayat 3(tiga) yang sudah di jelaskan diatas, dan hanya dilakukanPengumuman Lelang Kedua Pada tanggal 29 Desember 2017yang di muat di Surat kabar harian Tribun

Hal ini bisa dilinat pada berita Tribun Jateng padatanggal19 Juni 2013 dimana Bank Mandiri melakukan kebijakanseperti program Mandiri Mikro dimana tidak serta merta menyitaatau melelang angunan apabila Debitur tidak bisa membayarangsuran. Kebijakan tersebut bisa dilakukan melalui Rechedulingatau Upaya Penyelamatan Kredit dengan melakukan perubahansyaratsyarat perjanjian. Dengan demikian, usaha Nasabah atauDebitur digadanggadang bisa bangkit dan mampu membayarangsuran secara normal.

,M.Hum diberi tanda T3;Foto copy dari Asli Koran Bisnis Indonsia terbitan tanggal 27 April 2017,diberi tanda T4;Foto copy dari asli Koran Tribun Yogya Terbitan tanggal 27 April 2017,diberi tanda T5;Foto copy dai asli, Koran Merapi, terbitan tanggal 15 Februari 2018, diberitanda T6;Foto copy dai asli, Koran Merapi, terbitan tanggal 3 Mei 2018, diberi tandaT7;Foto copy dari asli Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungSebagai Pedoman Pelaksanaan