dimasukkan lagi hasil cetakan/priannnya untuk membuat cap dan tanda tangan pejabat diatas blankonotice pajak yang sudah terisi identitas wajib pajak dan identitas ranmor,kemudian notice pajak tersebut diberi cap tanda lunas dan cap registersetelah itu dipotong dan diberi lobang pada sisi kiri dan kanan notice pajaktersebut setelah itu diberi monogram pada sisi kanannya yang diambil darinotice pajak lama dan terakhir dimasukkan kedalam sampul plastik ;e Bahwa saksi Basuni Bin Muhammad dari Kantor Dispenda

Kalselmelakukan pemeriksaan terhadap lembaran Notice pajak kendaraanbermotor tersebut dan dari hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa noticetersebut adalah palsu ;e Bahwa dengan adanya penggunaan notice pajak palsu tersebut dapatmenimbulkan kerugian pada Dispenda dalam hal pendapatan pajakkendaraan ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Atau ;KeduaBahwa mereka Terdakwa .

Kalselmelakukan pemeriksaan terhadap lembaran Notice pajak kendaraanbermotor tersebut dan dari hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa noticetersebut adalah palsu ;e Bahwa dengan adanya penggunaan notice pajak palsu tersebut dapatmenimbulkan kerugian pada Dispenda dalam hal pendapatan pajakkendaraan ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telahmengerti maksud

Unsur Surat tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat ;Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan notice pajak palsutersebut dapat menimbulkan kerugian pada Dispenda dalam hal pendapatan pajakkendaraan ;Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan ; Menimbang, bahwa para terdakwa dengan pembagian tugas yaitu terdakwa.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113368.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/394/Tahun 2016 tanggal 25November 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Mei 2016Nomor 973/0948/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Mei2016 Nomor: 973/0948/DISPENDA Tanggal 7 Juni 2016 jo. SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/394/Tahun 2016 Tanggal 25November 2016; dan,4.

Nomor 2087/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : 188.4/394/Tahun 2016 tanggal 25 November 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Mei 2016 Nomor973/0948/DISPENDA

No.23/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUdengan Notice Pajak baru sedangkan STNK cukup diberikan pengesahandengan cara di cap stempel pada STNK;Bahwa dana PKB/BBNKB yang diterima oleh Bendahara KhususPenerima disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengahdengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang ditandatangani oleh Kepala UPTD kemudian dananya ditransfer melaluirekening Dispenda Tingkat Provinsi Sulteng pada PT.

ABDUL GAFUR LIKU diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dispenda ProvinsiSulawesi Tengah dan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu(UPTD) Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan Kolonedale sebagaiStaf Seksi PKB dan BBNKB berdasarkan Surat Keputusan GubernurSulteng Nomor : 821.2/376PEG/2011 tanggal 26 Desember 2011dengan tugas dan tanggung jawab adalah : e Menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan rodaempat pada Kantor Pos Pelayanan Pembantu UPTD WilayahIV Kabupaten Morowali diKolo

PARHAMRAHMAN,SE diangkat sebagai Kasi Penetapan PKB/BBNKBberdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi TengahNomor : 820/0256/Dispenda Tanggal 17 Januari 2013 yangmempunyai tugas dan tanggung jawab adalah membidangi khususkendaraan alat berat dan alat air permukaan non samsat;Bahwa sejak tahun 2008 s/d akhir tahun 2012 saksi AJLAN,S.Si,diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sekaligussebagai Penyimpan Barang sejak tahun 2009 s/d tahun 2012 danpada awal tahun 2013 sebagai Bendahara

No.23/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU1010Menerima Uang dari Bendahara Pengeluaran Dispenda PropinsiSulawesi Tengah yang digunakan biaya gaji dan biayaoperasional kantor;Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yangada di UPTD Pendapatan Wilayah IVMorowali;sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah : Menerima dan membukukan Barang berharga milik DispendaProvinsi Sulteng yang ada di UPTD Pendapatan Wil. IV Morowaliantara lain : 2. Barang Inventaris Kantor;3.

PARHAMRAHMAN,SE diangkat sebagai Kasi Penetapan PKB/BBNKBberdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi TengahNomor : 820/0256/Dispenda Tanggal 17 Januari 2013 yangmempunyai tugas dan tanggung jawab adalah membidangi khususkendaraan alat berat dan alat air permukaan non samsat;Bahwa sejak tahun 2008 s/d akhir tahun 2012 saksi AJLAN,S.Si,diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sekaligussebagai Penyimpan Barang sejak tahun 2009 s/d tahun 2012 danHal 29 dari 66 Hal. Put.

Nomor 470 K/PID.SUS/2015Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bulan Maret 2012 sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai keterangan saksi AsepGoparolah sebagai kepala Dispenda Kota Tasikmalaya di persidangan, olehkarena nama wajib pajak masih tercantum nama Pemohon Kasasi danbelum digantinamakan kepada anakanak Pemohon Kasasi sehinggaPemohon Kasasi masih mempunyai tanggung jawab sebagai wajib pajakyang baik atas usaha pertambangan tersebut dan atas fakta hukum tersebuttidak dipertimbangkan

walaupun awalnya usahapertambangan tersebut milik Pemohon Kasasi, tetapi sejak diserahkankepada anakanak Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi tidakbertanggung jawab lagi atas kegiatan usaha pertambangan tersebut,termasuk tidak mengetahui sama sekali masa berakhirnya IUP usahapertambangan pasir pasang yang telah dikelola oleh anakanakPemohon Kasasi hanya wajib pajak masih atas nama Pemohon Kasasi,sehingga Pemohon Kasasi masih membayar pajak atas dasar itikad baiksebagai wajib pajak yang baik kepada Dispenda

, hingga yang terakhirhendak membayar pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)bukan atas tagihan/pemungutan Dispenda tetapi atas inisiatif sendiriPemohon Kasasi baru ditolak oleh pihak Dispenda oleh karena IUPoperasi produksi masa berlakunya telah habis/belum diperpanjang lagi.Bahwa di dalam IUP sendiri sudah ada ketentuan dan kewajiban bagipenambang yang harus ditaati dan diikuti agar tidak merusak kawasanHal. 13 dari 20 hal.

Putusan Nomor 4094/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/0411/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/041 1/Dispenda tersebut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79868/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 juncto Put79868P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telah berkekuatan

Polisi (nomor plat)kendaraan yang akan di BBNkan dengan nomor polisi yang dikarangkarangsendiri oleh Terdakwa ;Selanjutnya fotocopy Notis BBN yang telah ditempelkan guntingan nomorrangka, nomor mesin, nama konsumen, alamat konsumen, nilai BBN, tanggallunas BBN dan nomor polisi kendaraan tersebut difotocopy kembali olehTerdakwa sehingga menghasilkan lembaran notis biaya balik nama (BBN),kemudian Terdakwa membuat sendiri kwitansi pembayaran biaya balik nama(BBN) lalu distempel (dicap) dengan stempel Dispenda

nama konsumen, alamatkonsumen dan nilai biaya balik nama yang dibuatoleh Terdakwa tersebut diguntinggunting olehTerdakwa lalu ditempelkan dengan menggunakanlem kertas ke fotocopi Notis BBN yang lama yangsudah disiapkan Terdakwa, kemudian Terdakwamerubah tanggal lunas BBN dalam fotocopi Notistersebut dan juga Terdakwa mencantumkan nomorpolisi kendaraan dengan nomor yang dikarangkarangTerdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa membuatsendiri kwitansi pembayaran biaya balik namadistempel dengan stempel Dispenda

bahwa Ida Bagus Ketut Pandamenyerahkan kekuasaan pada Ida Bagus Made Togog untuk mengajukanperkaranya, selanjutnya diberi tanda P5;Photo kopi Surat Kuasa tertanggal 4 Juli 1957 Ida Bagus Ketut Pandamemberikan Kuasa kepada Ida Bagus Made Togog, selanjutnya diberitanda P6;Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Padt.G/2015/PN Gin10.11.12.Photo kopi Pones Pengadilan Raad Kerta di Gianyar No. 150 / Sipil 1930 diatas f500 selanjutnya diberi tanda P7;Photo kopi Surat Surat Panggilan ke dari Dispenda

Gianyar No.973/485/Dispenda tertanggal 2 Juni 2014 kepada Murtawa (anak dari alm.

Karya), selanjutnya diberi tanda P8;Photo kopi dari photo kopi Surat Panggilan ke II dari Dispenda Gianyar No.973/713/Dispenda tertanggal 4 Agustus 2014 kepada Murtawa (anak dariAlm. Karya), selanjutnya diberi tanda P9;Photo kopi dari photo kopi Surat Panggilan ke III dari Dispenda Gianyar No.973/901/Dispenda tertanggal 2 September 2014 kepada Murtawa (anak dariAlm.

setelah adanyamediasi oleh Kepala Desa namun dari Pak Murtawa hanya mau memberi 5(lima) are saja tapi Penggugat tidak mau karena keinginan penggugat ialahpembagian setengahsetengah sehingga gagal, lalu mediasi juga di Dispenda,Pak Murtawa ini yang hanya memiliki SPPT dan punya akta jual beli namunalasannya masih di bank dan Pak Murtawa telah 2 (dua) kali dipanggil untukmenunjukkan akta jual beli itu namun sampai sekarang tidak pernah ;(kemudian kuasa penggugat dan saksi maju ke meja majelis hakim

denganmemperlinatkan bukti surat pada point P8, P9 dan P10 yang selanjutnyadibenarkan oleh saksi) ;Bahwa, pemanggilan oleh Dispenda sekitar tahun 2014;Bahwa, saksi sebagai rekan Pak Panda dan memang disuruh untukmenelusuri tanah itu saat tahun 2013 ;Bahwa, tidak ada tanah lain yang belum berdamai, hanya tinggal tanahsawah yang luasnya 24 (dua puluh empat) are saja yang belum berdamai ;Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Pak murtawa sebanyak 3 (tiga) kali;Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan

Bank Sulteng Nomor 001.01.03.256121.; Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBNKB dan SetoranWajib Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu : e Lembaran pertama aslinya warna Coklat untuk wajib pajak;e Lembaran kedua warna Biru untuk Arsip Dispenda Provinsi Sulteng;e Lembaran ketiga warna Hijau untuk Arsip Jasa Raharja;e Lembaran keempat warna Merah untuk Arsip Samsat Morowall;e Lembaran kelima warna Kuning untuk Arsip di Pos Pelayanan PembantuSamsat Kolonodale

ABDUL GAFUR LIKU diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dispenda Provinsi Sulawesi Tengahdan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Wilayah IV Morowali PosPelayanan Kolonedale sebagai Staf Seksi PKB dan BBNKB berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sulteng Nomor : 821.2/376PEG/2011 tanggal 26Desember 2011 dengan tugas dan tanggung jawab adalah : Hal 6 dari 66 Hal. Put.

Propinsi SulawesiTengah yang digunakan biaya gaji dan biaya operasional kantor;e Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada diUPTD Pendapatan Wilayah IV Morowall;sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah : e Menerima dan membukukan Barang berharga milik Dispenda ProvinsiSulteng yang ada di UPTD Pendapatan Wil.

PALUBahwa dana PKB/BBNKB yang diterima oleh Bendahara Khusus Penerimadisetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakanSurat Tanda Setoran (STS) yang ditanda tangani olen Kepala UPTD kemudiandananya ditransfer melalui rekening Dispenda Tingkat Provinsi Sulteng padaPT.

Putusan Nomor 4113/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1012/DISPENDA, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79870/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79870P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan

Donggala untuk dibukukan dandi Cap Lunas oleh Bendahara Dispenda selanjutnya copiannya dibawa ke Dinasuntuk dibukukan pada Buku Bend 16 kemudian juga ke Buku Bend 10.(Keterangan saksi ARWAN PALIUDJU POINT 10).Bahwa Dasar dari Bendahara Penerima menyetor uang Setoran PajakGalian C yang diterima ke Bank BPD adalah :1. Surat Edaran Bupati Donggala Nomor : 188.45/0106/Dispenda/II/2005tanggal 19 Pebruari 2005 yang intinya bahwa Semua Setoran Pajak disetorpada Bank BPD pada Rek Kepala Daerah.2.

Surat Edaran Bupati Donggala Nomor : 900/0654/Dispenda/II/2005 tanggal26 Desember 2005, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2006 seluruh setoranPajak disetor ke Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) pada BankBPD, selambatlambatnya 2 x 24 Jam Surat Tanda Terima Setoran dan SlipSetoran Bank sudah disetor kepada Kasir Dinas Pendapatan.3.

Surat Edaran Bupati Donggala Nomor : 188.45/0106/Dispenda/Il/2005tanggal 19 Pebruari 2005 yang intinya bahwa Semua Setoran Pajakdisetor pada Bank BPD pada Rek. Kepala Daerah.2.

Surat Edaran Bupati Donggala Nomor : 900/0654/Dispenda/II/2005tanggal 26 Desember 2005, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2006seluruh setoran Pajak disetor ke Rekening Bendahara Umum Daerah(BUD) pada Bank BPD, selambatlambatnya 2 x 24 Jam Surat TandaTerima Setoran dan Slip Setoran Bank sudah disetor kepada Kasir DinasPendapatan.3.

TB Lulu Luttilyang isinya untuk pengurusan tanah yang sedang ditempati oleh DinasPertanian Kabupaten Bogor yang sekarang diisi oleh UPT lahan kering,sedangkan kepemilikan tanah KH TB Enjang ljduin dengan kepemilikanSPPT dari tahun 1996 sampai 2013 dan ketika akan membayar pada tahun2014 sudah penghentian dari Dispenda Kabupaten Bogor, maka semenjakitulan terdakwa sering mendatangi Kantor UPT hingga akhirnya sampaimelakukan pengrusakan 3 (tiga) plang papan UPT ;Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan

TBEnjang ljudin dan istrinya bernama Siti Hasanah adalah SPPT dari tahun1996 sampai 2013 dan STTS (Surat Terhutang Pembayaran Pajak) tahun1996 sampai dengan tahun 2013 ;Bahwa pembayaran Pajak dari tahun 2014 sampai dengan sekarang apakahbelum dibayar dikarenakan ada penghentian dari Dispenda KabupatenBogor, dimana pada waktu itu terdakwa bersama rekan yang lainnya pernahada musyawarah dan memohon kembali tanah tersebut yang sekarangdipergunakan untuk Kantor UPT, sehingga terdakwa merusak 3 (tiga)

TB Lulu Lutfilyang isinya untuk pengurusan tanah yang sedang ditempati oleh DinasPertanian Kabupaten Bogor yang sekarang diisi olen UPT lahan kering,sedangkan kepemilikan tanah KH TB Enjang ljduin dengan kepemilikanSPPT dari tahun 1996 sampai 2013 dan ketika akan membayar pada tahun2014 sudah penghentian dari Dispenda Kabupaten Bogor, maka semenjakitulanh terdakwa sering mendatangi Kantor UPT hingga akhirnya sampaimelakukan pengrusakan 3 (tiga) plang papan UPT ;Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan

TBEnjang ljudin dan istrinya bernama Siti Hasanah adalah SPPT dari tahun1996 sampai 2013 dan STTS (Surat Terhutang Pembayaran Pajak) tahun1996 sampai dengan tahun 2013 ;Bahwa pembayaran Pajak dari tahun 2014 sampai dengan sekarang apakahbelum dibayar dikarenakan ada penghentian dari Dispenda KabupatenBogor, dimana pada waktu itu terdakwa bersama rekan yang lainnya pernahada musyawarah dan memohon kembali tanahtersebut yang sekarang dipergunakan untuk Kantor UPT, sehingga terdakwamerusak 3 (tiga)

Nurlis menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesarRp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebutadalah untuk biaya Event Perahu Naga Dispenda Padang dan dibuatkankwitansi masingmasing tertanggal 10 Agustus 2008 yang ditulis sendiri olehTerdakwa;Setelah saksi H. Usman dan istrinya Hj.

Nurlis menyerahkan uang kepadaTerdakwa seluruhnya berjumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh jutarupiah), Terdakwa masih meminta saksi untuk membantu modal usaha kerjasamanya dengan Telkomsel dan Even Perahu Naga Dispenda tersebut,Hal. 2 dari 12 hal. Put.

Nurlis menyerahkan uang kepadaTerdakwa seluruhnya berjumlah Ro170.000.000,00 (seratus tujuh puluh jutarupiah), Terdakwa masih meminta saksi untuk membantu modal usaha kerjasamanya dengan Telkomsel dan Even Perahu Naga Dispenda tersebut,karena masih percaya dengan perkataan Terdakwa maka saksi bersediamemberikan uang kepada Terdakwa beberapa kali tahapan lagi yaitu:e Pada tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluhtiga juta rupiah) melalui rekening BCA dan dibuatkan kwitansi tandaterimanya

Sedangkansisanya sejumlah Rp. 77.793.649 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilanpuluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak disetor olehTerdakwa kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Arudan tidak disetorkan ke kas daerah, antara lain dari pembayaran retribusi olehpemohon sebagai berikut :1. AGUS SUTIKNO Rp. 1.130.2442. RUDY THESMAN Rp. 5.346.3523. ANJELA ONGARA Rp. 7.176.3124. ANDREAS LIMBERS, SE Rp. 12.561.9585. KENGRI YAPLI Rp. 4.080.5826. BABALINA W.

Namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada BendaharaPenerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru dan tidak menyetorkannya kekas daerah, yaitu dari pembayaran retribusi oleh pemohon sebagai berikut :1. NOCE LIE > Rp. 12.914.2362.

MERRY THENY : Rp. 3.811.554Jumlah : Rp. 16.725.790Bahwa terdakwa mengetahui uang yang diterimanya dari para pemohon IMBadalah retribusi IMB yang harus disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatandaerah, akan tetapi setelan menerima uang tersebut terdakwa tidakmenyetorkannya kepada Bendahara Penerima Dispenda Kabupaten KepulauanAru atau tidak menyetorkan ke kas daerah.

A.n AMBO ILANG, A.n JEFRY OERSIFUNY danA.n RONYTANDRA.39) 1 (satu) bundel buku kas umum penerimaan pajak dan retribusi per januari 2011SKPD Dispenda kabupaten kepulauan Aru;40) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pembayaran tertanggal 12 Desember 2011 atasnama penyetor DEV?

Toha:2 (dua) lembar Surat Permohonan Klarifikasi dari Kantor BPN Batu;1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Status Tanah dari Sekda PemkotBatu;1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dari Dispenda Kota Batu;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran PDAM Batu;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;4.

(satu ) lembar luran Bulanan Pedagang biru a/n Warung Asri;1 (satu) lembar luran Bulanan Listrik dan Sampah warna biru a/nWarung Asri;1 (satu) lembar bukti Pembayaran luran Listrik warna biru a/n Toha;1 (satu) lembar bukti Pembayaran luran Sewa Lahan warna merah a/nToha;1 (satu) lembar Surat Permohonan Klarifikasi dari Kantor BPN Batu;1 (satu) lembar surat klarifikasi status tanah dari Sekda Kota Batu;Hal 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 838 K/Pid/202013. 1 (satu) lembar surat keterangan NJOP dari Dispenda

Bulanan Listrik dan Sampah warna biru a/nWarung Asri;9. 1 (satu) lembar bukti Pembayaran luran Listrik warna biru a/n Toha;10.1 (satu) lembar bukti Pembayaran Iuran Sewa Lahan warna merah a/nToha;11.1 (satu) lembar Surat Permohonan Klarifikasi dari Kantor BPN Batu;12.1 (satu13.1 (satu14.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran PDAM Kota Batu;15.1 (satu) lembar Surat Penetapan PKL dari Sekertariat Daerah Kota Batu)) lembar Surat Klarifikasi Status Tanah dari Sekda Kota Batu;) lembar Surat Keterangan NJOP dari Dispenda

No. 344 K/Pdt/2008melaksanakan perjanjian tersebut, selanjutnya dari pertimbanganMajelis Hakim dalam pertimbangan Eksepsi ke2, dinyatakan bahwaKepala Dispenda dan Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalanharus dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, hal inimemberikan suatu keyakinan secara tidak langsung bahwa KepalaDinas tersebut di atas lalai dalam melaksanakan perjanjiannya,sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai diikutkannyaKepala Dispenda dan Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan

Denganpermasalahan yang demikian, pihak Primkopal Denal Malang telahmelaporkan dan berkoordinasi dengan Dispenda Kota Malang danDinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Malang untuk dapatmemberikan bantuan serta solusi dalam menyelesaikan pemungutanretribusi parkir sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) perjanjian tersebut,tetapi fakta dan kenyataan di lapangan sulit untuk direalisasikan;.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Malang dalamputusannya menyatakan:Menimbang, bahwa Tergugat telah berupaya melaksanakanpengelolaan parkir sebaikbaiknya dengan mengadakan survey dilapangan (bukti T.3, T.4, T.5, T.6) dan telah menugaskan saksi EDYWINARNO, SLAMET, HARI ADITOMO dan DARMONO untukmengatasi kesulitan di lapangan, namun tidak teratasi karena pihakPenggugat, yaitu Dispenda dan DLLAJ tidak membantu pelaksanaansecara serius untuk kelancarannya sesuai Pasal 6 ayat (1) PerjanjianKerjasama

Thomas Alfa Edison, MM terhitung mulaitanggal Mei 2009 disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Pendaftaran danpenetapan UPT Dispenda Provinsi Kalimantan Timur Nunukan di Nunukan jugabertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Dispenda ProvinsiKalimantan Timur Nunukan di Nunukan;1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III.24516/TUUA/BKD/2010 tanggal 17 Mei 2010, beserta (satu) lembarDaftar Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/II.24516

Thomas Alfa Edison, MM terhitung mulaitanggal Mei 2009 disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Pendaftaran danpenetapan UPT Dispenda Provinsi Kalimantan Timur Nunukan di Nunukan jugabertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Dispenda ProvinsiKalimantan Timur Nunukan di Nunukan;30 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III.24516/TUUA/BKD/2010 tanggal 17 Mei 2010, beserta 1 (satu)lembar Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2

Nunukan diKabupaten Nunukan pada Dispenda Provinsi Kalimantan Timur;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan yang diterbitkan oleh BadanKepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 821.2/I.13191/TUUA/BKD/2004 tanggal 28 Mei 2004 yang menyatakan bahwa Sdr. Drs.H. M. Thomas Alfa Edison, MM telah dilantik pada tanggal 28 Mei 2004dalam Jabatan sebagai Pj.

Thomas Alfa Edison, MM terhitungmulai tanggal 1 Mei 2009 disamping jabatannya sebagai Kepala SeksiPendaftaran dan Penetapan UPT Dispenda Provinsi Kalimantan TimurNunukan di Nunukan juga bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KepalaUPT Dispenda Provinsi Kalimantan Timur Nunukan di Nunukan;1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III.24516/TUUA/BKD/2010 tanggal 17 Mei 2010, beserta 1 (satu)lembar daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III

Thomas Alfa Edison, MM telah dilantik pada tanggal 24 Mei2010 dalam Jabatan sebagai Kasi Pendaftaran dan dan Penetapan UPTDKabupaten Tana Tidung pada Dispenda Provinsi Kalimantan Timur olehGubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;Hal. 67 dari 115 hal. Put.

Nomor 388 PK/Pdt/2019bidang tanah sengketa yang akan digugat kemudian) denganukuran 102,60 meter;Barat berbatasan dengan tanah Kantor Dispenda (masihtermasuk dalam bidang tanah sengketa yang akan digugatkemudian) dengan ukuran 102,60 meter;Utara berbatasan dengan tanah kosong depan Rumah Sakit TipeC (masih termasuk dalam bidang tanah sengketa yang akandigugat kemudian) dengan ukuran 63 meter;Selatan berbatasan dengan tanah sengketa bidang ke 2 (dua),dengan ukuran 63 meter;Bidang Tanah Ke 2 (dua):

bidang tanahsengketa yang akan digugat kemudian) dengan ukuran 85,60meter;Barat berbatasan dengan tanah Boborina bersambung dengantanah Ferdinan Kedu (masih termasuk dalam bidang tanahsengketa yang akan digugat kKemudian) dengan ukuran 3/7meter yang sudah digusur juga oleh Tergugat I;Utara berbatasan dengan tanah Kantor Koramil dengan ukuran75 meter (masih termasuk dalam bidang tanah sengketa yangakan digugat kemudian) dan tanah sengketa bidang pertamadengan ukuran 63 meter dan bersambung tanah Dispenda

bidang tanah sengketa yang terletak di RT11, RW 04 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, KotaKupang adalah milik Para Penggugat dengan batasbatas dan ukuransebagai berikut:A.Bidang Tanah Pertama:Bidang tanah sengketa pertama dikuasai oleh Tergugat denganbatasbatas dan ukuran sebagai berikut:Timur berbatasan dengan tanah Kantor Koramil dahuluKecamatan Kelapa Lima sekarang Kecamatan Kota Lamadan sebagian bangunan baru Rumoh Sakit dengan ukuran102,60 meter;Barat berbatasan dengan tanah Kantor Dispenda

Nomor 388 PK/Pdt/2019meter dan bersambung dengan tanah Dispenda denganukuran 19 meter; Selatan berbatasan dengan tanah Imanuel Tabun denganukuran 4 (empat) meter, Tanah Arnoldus Tahu Fahik, S.H.

Pol M506NA ternyata nyata palsudan tidak sesuai dengan Surat bukti Pembayaran Pajak Daerah yang berlaku sebagaimanayang dikeluarkan oleh UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang, danterdapat kejanggalankejanggalan dibeberapa bagian antara lain :a. Angka di bagian bawah notice pajak terdapat kode register tanggal bulan dan tahunyang tidak seseuai dengan masa berlaku pajak (masa laku pajak 18112012) tetapipada kode registernya tertera kode register lama.b.

PolM506NA ternyata nyata palsu dan tidak sesuai dengan Surat bukti Pembayaran PajakDaerah yang berlaku sebagaimana yang dikeluarkan oleh UPT Dispenda Provinsi JawaTimur Kabupaten Sampang, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugiansebesar Rp. 2.600.000, (dau juta enam ratus ribu rupiah)wane non n nan n $n 22222 2222 == === === === === === Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 378 KUHP.Menimbang bahwa terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud daridakwaan

oleh petugasSamsat Kabupaten Sampang, bahwa saksi terlambat atau belummembayar perpanjangan pajak kendaraan mobil., dan selanjutnyasaksi lalu menyuruh menantu saksi yang bernama NurLaila untukmeneliti keaslian tanda bukti pembayaran pajak yang saksi terimadari terdakwa untuk diperiksa pada Samsat Kabupaten Sampang.e Bahwa selanjutnya saksi baru menyadari bahwa tandabuktipembayaran pajak yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi,adalah tidak sesuai dengan tanda bukti pajak yang diterbitkan olehUPT Dispenda

Pol M506NA milikmertua saksi, dan setelah saksi lakukan pengecekan kepada institusiterkait yaitu SAMSAT kabupaten Sampang dan Dispenda KabupatenSampang, dan ternyata menurut petugas yang berkompeten, tandabukti pembayaran pajak milik mertua saksi adalah palsu., karenatidak sesuai datadatanya sebagaimana yang tercantum dalam datayang ada dalam Dispenda.e Bahwa selanjutnya saksi lalu memberitahu hasil pengecekan tandabukti pajak yang dikatakan palsu tersebut kepada mertua saksi, dankemudian Mertua

Fadli tersebut,adalah tidak sesuai dengan tanda bukti pajak yang diterbitkan olehUPT Dispenda Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang atautanda bukti pembayaran pajak yang dipalsukan. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, H. Fadli lalu melaporkanperistiwa itu ke Kepolisian.Menimbang bahwa selanjutnya telah diperiksa AHLI dari UPT DispendaPropinsi Jawa Timur, atas nama Drs.

. , bertempat di pingyir jalan A, Yani dekatKantor Dispenda masuk Ds, Seduri Kec. Mojosari Kab.

Yani dekat Kantor Dispenda masuk Ds. Seduri Kec. MojosartKab. Mojokerto, saksi FARID FAHRUDIN telah melakukan penanehens atasdiri Terdakwa ;> Balwa . Terdakwa ditangkup karena telah mengedarkan obat Kees jenis pilDouble L tanpa ijin dan saat ditangkap telah disita barany buku!

Triheksifenedil HCL ( tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk daflur bat keras) , Menimbang , bahwa atas keterangan saksisakst tersebut di atas , Terdakwamembenarkannya seria idak mengajukan keberatan Menimbang , bahwa Terdakwa di penicanean telah membernkan Keteranganpada pokoknya sebagai berikut ~ Bahwa, pada hari SELASA tanggal 30 Nopember 2010 sekitar pukul 20,00 WIBatau setidiktidaknys pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010, bertempatdi pingvir jalan A, Yani dekat Kantor Dispenda

No. 987 K/Pid.Sus/2016mm) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Surat Perintah Membayarnn)00)pp)qq)rr)ss)tt)uu)vv)KPPN Denpasar Nomor 042446;1 (satu) lembar fotocopy yang distempel surat BP3TKIDenpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor:B.2775/BP3TKLDPS/XIV2013, tanggal 3 Desember 2013Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal

ENI selaku Wajib Pajak;1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal KeteranganBebas BPHTB;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an.

ENI selaku Wajib Pajak;n) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal KeteranganBebas BPHTB;0) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an.

2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selakuKepala DISPENDA Kota Denpasar;1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama WAYANPAGEH, SE;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Surat PajakTerhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MMselaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;mm)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerahnn)00)pp)qq)rr)DISPENDA