e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi ditengahmasyarakay yaitu lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadaphukum berdampak besar bagi tegaknya peraturan perundangundangan sertaketidaktahuan masyarakat atas aturan tentang pencatatan perkawinanmembuat fenomena

pernikahan di bawah tangan menjadi hal yang tidak bisadihindarkan, belum lagi tersebarnya paham dimasyarakat bahwa pernikahanHalaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor74/Pdt.P/2021/PA.TALUadalah ikatan sakral yang diatur oleh agama semata, sehingga pernikahan dibawah tangan dianggap sebagai pernikahan yang sah secara hukum;Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Ilyang tidak tercatat tersebut adalah fenomena umum dan bukan didasarkan atasiktikad tidak baik keduanya melainkan murni

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, lemahnyapengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum berdampak besarbagi tegaknya peraturan perundangundangan serta ketidaktahuan masyarakatatas aturan tentang pencatatan perkawinan membuat fenomena

pernikahan dibawah tangan menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, belum lagi tersebarnyapaham dimasyarakat bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang diatur olehagama semata, sehingga pernikahan di bawah tangan dianggap sebagaipernikahan yang sah secara hukum;Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.TALUMenimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dan Pemohon IIyang tidak tercatat tersebut adalah fenomena umum dan bukan didasarkan atasiktikad tidak baik keduanya melainkan murni

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, lemahnyapengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum berdampak besarbagi tegaknya peraturan perundangundangan serta ketidaktahuan masyarakatatas aturan tentang pencatatan perkawinan membuat fenomena

pernikahan dibawah tangan menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, belum lagi tersebarnyapaham dimasyarakat bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang diatur olehagama semata, sehingga pernikahan di bawah tangan dianggap sebagaipernikahan yang sah secara hukum;Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Ilyang tidak tercatat tersebut adalah fenomena umum dan bukan didasarkan atasiktikad tidak baik keduanya melainkan murni karena ketidaktahuan Pemohon dan Pemohon Il tentang adanya aturan

Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohonselama tiga tahun lamanya bukanlah merupakan fenomena yanglazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomenaperpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sedang diterpa masalah, indikasinyaHal 8 dari 13 hal.

pertengkaran yang terjadi antara Pemohon danTermohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalammembina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampumenjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelolarumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belahpihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahantempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih satutahun tanpa saling memperdulikan lagi.Menimbang, bahwa fenomena

MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, perkawinan di bawah umur, dan kondisi ekonomi yang masihdi bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah yang berbuny/i:6)9 poll J jio J jij 15 arlellArtinya: Kebutuhan

berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standarkesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktor yang masihHalaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.TALUmenggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan,sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakat tersebut tidakdapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnyadengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah yang berbuny/i:6y9 pol a) jio J jii 28 arialArtinya: Kebutuhan

Indonesia, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standarkesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktor yang masihmenggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan,sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakat tersebut tidakdapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnyadengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiHalaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.TALUakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah

MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, perkawinan di bawah umur, dan kondisi ekonomi yang masihdi bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah yang berbuny/i:Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor

Indonesia, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standarkesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktor yang masihmenggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan,sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakat tersebut tidakdapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnyadengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah yang berbuny/i:6)9 pall J jio J jij 15 arlellArtinya: Kebutuhan

1 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat.Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2019/PA.SgmMenimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaanibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidakjarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visipengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masingmasingpasangan.Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena

pihak.Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat danTergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalammembina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampumenjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumahtangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkanpertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antaraPenggugat dan Tergugat 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.Menimbang, bahwa fenomena

Bahwa segala upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugattidak berhasil.Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaanibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidakjarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visipengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masingmasingpasangan.Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yangsering terjadi dan

saranaintrospeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga sertasarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.SgmMenimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat danTergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalammembina suatu. rumah tangga karena pertengkaran tersebut telahmengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugatselama 8 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.Menimbang, bahwa fenomena

Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3bulan bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yangtenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telan memberikanHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Sgmgambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpamasalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatiansatu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat danTergugat telah berpisah selama 3 bulan, hal tersebut

memang telah terjadi perselisinandan pertengkaran.Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaanibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidakjarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visiHalaman 21 dari 25 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Sgmpengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masingmasingpasangan.Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena

pihak.Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat danTergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalammembina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampumenjadi sarana introspeksi, Sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumahtangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkanpertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antaraPenggugat dan Tergugat selama 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.Menimbang, bahwa fenomena

Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugatselama paling sedikit 5 tahun bukanlah merupakan fenomena yanglazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomenaperpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinyaadalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lainantara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telahberpisah selama paling sedikit 5 tahun, hal tersebut Ssesuai denganYurisprudensi

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antaraPenggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugatdalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapatlagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaranbahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi

MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, perkawinan di bawah umur, dan kondisi ekonomi yang masihdi bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.TALUMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah

Seperti biasa bila prioritasNo.1 (425 piston) habis maka prioritas No.2 yaitu bahan 105 PB plat untukyoke sampai Penggugat pulang jam 07,00 bahan 105 PB yang ada di feedhopper belum habis ;Bahwa pada jam 06.00 bahan 425 piston datang dari bagian Punching danditaruh di lantai penampungan dekat feed hopper;Bahwa ketika Kepala Bagian oven masuk kerja jam 07.00 bahan 105 PBbelum habis, melihat fenomena yang demikian, dan di lantal penampunganmasih banyak bahan prioritas No. 1 yang belum di oven sementara

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008 Penggugat telah menyatakan menerimaanjuran Mediator Disnaker Kota Surabaya, Bukti P.5 ;16.Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang tidak pernah merespon ajakanPenggugat untuk berunding, perlu ada pertimbanganpertimbangan laintentang perlunya Penggugat menuntut untuk kembali bekerja atau tidakBahwa melihat fenomena, di mana Tergugat tidak bersedia diajak bipartitmaupun tripartit, artinya pintu untuk masuk kerja lagi bagi Penggugat telahtertutup, sehingga bila Penggugat

MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, perkawinan di bawah umur, dan kondisi ekonomi yang masihdi bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah yang berbuny/i:Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor

No. 0248/Pdt.P/2014/PA.Bklsdi bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dariperkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baikterhadap

No. 0241/Pdt.P/Friday July 31, 2015/PA.JSMenimbang, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan dibawah tangan adalah sah menurutagama, dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih di bawah standar kesejahteraan,dan disinyalir masih adanya onum petugas PPN yang menyalah gunakan wewenang,adalah merupakan faktorfaktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruhterhadap administrasi perkawinan, sehingga fenomena yang ada di masyarakat di atastidak

dapat diabaikan, karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya denganmengabaikan social justice;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum di atas,hakim dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan di atas, dengan memberikanakses kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahannikah dan merujuk kepada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwaisbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yangberkenaan dengan

harusmenyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II adalah pernikahanyang sah menurut agama Islam dan hukum Negara RI;Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan bahwa tingkatkesadaran hukum yang rendah, pemahaman keagamaan tentang perkawinan dibawah tangan adalah sah menurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih dibawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dariperkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baikterhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, maupun anakyang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebut sejalan dengan kaidahFighiyah yang berbunyi:by9 pol al jio Jjii 25 arial!

Indonesia, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standarkesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktor yang masihmenggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan,sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakat tersebut tidakdapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnyadengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamHalaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.TALUperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah