No. 17 K/TUN/2009permasalahan dalam perkara ini, adalah perbuatan tidak logis dan jelasjuga merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasarkarena Direksi hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme RapatUmum Luar Biasa (RUPS) dan juga bertentangan dengan kepatutankarena bagaimana mungkin Surat Keputusan telah diterbitkan sebelumSurat Pemberitahuannya ;Dasar GugatanBahwa yang merupakan objek gugatan Penggugat adalah KeputusanDireksi PT.

No. 17 K/TUN/200915.16.17.18.19.mekanisme Rapat Umum Luar Biasa (RUPS) dan juga bertentangandengan kepatutan karena bagaimana mungkin Surat Keputusan telahditerbitkan sebelum Surat Pemberitahuannya ;Bahwa Pasal 28 UU Serikat Pekerja yang berbunyi :Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/buruh untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadipengurus , menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ataumenjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja

Dok & Perkapalan Kodja Bahari(Persero) mempunyai sebagian tugas pemerintahan, sehinggaPemohon Kasasi (Tergugat/Pemohon Banding) dikategorikan ataudipersamakan sebagai pejabat publik atau pejabat Tata UsahaNegara, padahal Pemohon Kasasi (Tergugat/Pemohon Banding)adalah bertindak sebagai RUPS dalam menerbitkan SK091/SK/I/DKB/2007 (objek gugatan) dalam rangka pengembanganusaha ;Bahwakekeliruan Majelis Hakim memberlakukan kedudukanPemohon Kasasi (Tergugat/Pemohon Banding) selaku pejabateksekutif (Pejabat

Dok &Perkapalan Kodja Bahari (Pemohon Kasasi) selaku RUPS dan Sar.GATOT GARDJITO selaku Direktur Utama PT. Kodja Terramarin(anak perusahaan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari / TermohonKasasl) ;Bahwa hubungan hukum antara Direktur Utama PT. Dok &Perkapalan Kodja Bahari (Pemohon Kasasi) selaku RUPS denganSdr. GATOT GARDJITO (Termohon Kasasi) selaku Direktur UtamaPT. Kodja Terramarin (anak perusahaan PT. Dok & Perkapalan KodjaBahari) "MERUPAKAN HUBUNGAN PERDATA karenatundukHal. 28 dari 33 hal.

Kodja Terramarin, merupakan kewenangan RUPS selaku organHal. 29 dari 33 hal. Put. No. 17 K/TUN/2009tertinggi di PT. Kodja Terramarin, karena pengembangan usahamerupakan tugas Pemohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dalamPasal 79 ayat 1 dan Pasal 82 UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, pasal 16 UndangUndang No. 19 Tahun2003 tentang BUMN ;4.

maupun di luar pengadilan.Pasal 11 UU BUMN:"Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas.Penjelasan Pasal 11 UU BUMN:"Mengingat Persero pada dasarnya merupakan perseroanterbatas, semua ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segalaperaturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.Pasal 13 UU BUMNOrgan Persero adalah RUPS

Direksi. dan Komisaris.Pasal 14 ayat (1) UU BUMN:Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh sahamPersero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegangsaham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidakseluruh sahamnya dimiliki oleh negara.h.

Berdasarkan UndangUndang BUMN, organ PT Pelindo 1 sebagai BUMN Persero terdiridari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, danDireksi. Menteri BUMN adalah organ RUPS PT Pelindo ,mengingat 100% saham PT Pelindo dimiliki oleh Negara.Sedangkan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PTPelindo 1 untuk kepentingan dan tujuan PT Pelindo serta yangberwenang mewakili PT Pelindo di dalam dan di luar pengadilanadalah Direksi PT Pelindo ;j.

tentang Perseroan Terbatas (UUPT"), antara lain sebagai berikut:Pasal 92 ayat (1)"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.Penjelasan Pasal 92 ayat (1):"Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroanyang, antara lain meliputi pengurusan seharihari dari Perseroan.Pasal 98 ayat (1)"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.Halama 11 dari 35 Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN KisPasal 75 ayat (1):"RUPS

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terdapat perbedaanantara tugas dan wewenang antara Direksi dengan RUPS/PemegangSaham yang masingmasing tidak dapat dicampuradukan satu samalain.Pengurusan perusahaan, dalam hal ini termasuk tindakan pengurusankekayaan perusahaan. sepenuhnya merupakan tanggung jawabDireksi.

Kemudian, UNJ telahmengajukan kepada Perseroan untuk melakukan konversi keseluruhanatau sebagian kepentingannya pada Proyek AL tersebut dalam bentuksaham di dalam Perseroan;Berdasarkan halhal tersebut, Direksi Perseroan mengundangPemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS Luar Biasa") yangakan diselenggarakan pada:Hari/Tanggal : 25 Juni 2014;Waktu : Pukul10 WIB selesai;Tempat : Gedung Graha Kirana Lantai 7, Jl.

Yos Sudarso Kav.88, Jakarta Utara;(untuk selanjutnya RUPS Luar Biasa disebut sebagai "Rapat")Agenda Acara Rapat:1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran DasarPerseroan;2. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan;3. Perubahan pengurus Perseroan;Catatan:1.

Nomor 40 Tahun 2007 apabilahubungkan dengan kegiatan dalam agenda Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni2014 dan telah tertuang menjadi Akta Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014diadakan sesuai dengan alamat domisili PT Multicon IndrajayaTerminal;Pasal 61:(1) Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS

Dengandemikian, Terbanding III dahulu Tergugat Ill sama sekali tidak pernahmelakukan penyetoran modal dalam bentuk apapun dan sesungguhnyatidak berhak untuk memperoleh saham PT Multicon Indrajaya Terminal,yang diterbitkan berdasarkan keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2014yang kemudian dinyatakan dalam Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni2014;Bahwa jikapun kita mengikuti alur berpikir Termohon Kasasi dahuluTerbanding I/Tergugat dan Termohon Kasasi Ill dahulu TerbandingIll/Tergugat Ill, berdasarkan ketentuan

Padahal,undangan untuk menghadiri RUPS tanggal 25 Juni 2014 telahdikirimkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding /Tergugat pada tanggal 9 Juni 2014 (sebagaimana dinyatakan dalam AktaNomor 116).

dengan massa di luar dan massa menggoyang goyangkan pagar metroMini lebih dahulu, kemudian pagar roboh dan massa, masuk halaman gedungPT Merto Mini; Bahwa saksi tidak tahu orang orang yang ada dalam gedung metro minitersebut; Bahwa barang barang saksi yang rusak milik saksi mesin telepon dan fax 2unit komputer TV, dokumen dokume, kaca kaca hancur dan ada sepeda motormilik pegawai yang di bakar massa; Bahwa saksi juga pemilik saham PT Metro Mini dan saski tahu saat ini adasengketa kepengurusan hasil RUPS

Nani Sutiani karyawan PT metro mini dan terdakwa tidakmembawa apa apa juga tidak membawa toa dan tidak ada yang menyuruhmassa menuju ke kantor metro mini karena sudah ada izin dari kepolisian;Hal 14 Putusan No.420/Pid/B/2014/PNJktTim.Bahwa dikantor tersebut ada kira kira 9 orang yang berada di gedung tersebutyang di suruh oleh pak Panjaitan Direktur yang lama yang diangkat pada tahun1993 dan sudah berakhir masa jabatannya dan sekarang yang menjadiDirektur utama adalah terdakwa berdasarkan hasi RUPS

kesepakatan bahwa Metro minimasih bisa beroperasi dengan ketentuan di perbaiki dan peremajaan;Bahwa setelah itu massa pendemo langsung menuju Kantor Metro Mini yangterletak di jalan Pemuda Rawamangun untuk menguasai kantor PT Metro MiniHal 15 Putusan No.420/Pid/B/2014/PN.JktTim.tersebut yang sebelumnya sudah 3 tahun tidak berfungsi karena diduduki olehofang orang dari pengurus lama yaitu pak Panjaitan;Bahwa benar di tubuh PT Metro Mini ada perpecahan antara pengurus lamadengan pengurus baru hasil RUPS

alihpertimbangan tersebut kedalam dakwaan lebih subsider dengan demikian unsur initelah terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa unsur sengaja membujuk orang melakukan kejahatan,salah melakukan pengaruh atau kekuasaan di pertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa benar terdakwa adalah Direktur Utama PT Metro Mini hasil RUPS dan benarterdakwa bersama selaku pengurus dari PT Metro Mini bersama dengan saksi YutekSihombing dan Muryadi menanda

tangani izin demo kekepolisian;Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi yang di dengar di persidangansesuai BAP dan saksi yang meringankan terdakwa menerangkan bahwa demo untukmengambil alih kantor Metro Mini tersebut hanya spontanitas saja oleh karena parapemilik metromini, pemegang saham dan awak metro mini sudah tidak bisamenggunakan kantor tersebut sudah lebih kurang 3 tahun karena di duduki orangorang dari pengurus fama pak Panjaitan dan tidak mengakui kepengurusan yangbaru hasil RUPS dimana

Uang Keluar Dari Rekening PT WEST POINT TERMINAL Ke RekeningSINOPEC CENTURY BRIGHT NO WAKTU NILAI KEPERLUAN1. 10 April 2013 USD.23.275.027, Tidak diketahui2. 31 Juli 2013 USD. 574.535,76, Tidak diketahui3. 30 Agustus 2013 USD. 439.398,43, Tidak diketahuiTOTAL USD.24.288.961,19 13.Bahwa transaksi keluarnya uang dari rekening PT WEST POINTTERMINAL ke rekening SINOPEC CENTURY BRIGHT tersebut dilakukantanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris, dimana dalam Pasal 15.5.IIpoint F Akta Berita Acara RUPS

WEST POINT TERMINAL menjadi bangkrut dikemudian hari ;16.Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 (dimana untuk audit untuk tahun 2014belum di sahkan dalam RUPS) PT WEST POINT TERMINAL telah dilakukanaudit keuangan oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekanatas permintaan dan keinginan dari SINOMART KTS DEVELOPMENTLIMITED, dan sejak tahun 2015 hingga saat ini, tidak pernah dilakukan auditkeuangan oleh kantor akuntan publik manapun atas PT WEST POINTTERMINAL ;17.Bahwa PEMOHON selaku pemegang saham

diajukanoleh:a. 1 (Satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara ;b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundangundangan,anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroandiberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan;atauc. kejaksaan untuk kepentingan umum ;Permohonan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukansetelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada Perseroan dalam RUPS

Bahwa adapun alasan PARA PENGGUGAT menolak permintaan PARATERGUGAT adalah karena hal itu bertentangan dengan fakta yang sebenarnyasebagaimana termuat didalam Akta No. 17 Tahun 2016 Tertanggal 29 November2016 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa,yang dibuat di hadapan Notaris Nataris, SH, berkaitan Perubahan Struktur danKepemilikan Saham yang ada di PT.

Bahwa berdasarkan Akta No. 17 Tahun 2016 Tertanggal 29 November 2016tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yangdibuat di hadapan Notaris Notaris, SH tersebut, terlinat jelas bahwa kepemilikansaham atas nama Alm. Pewaris hanyalah 45 (empat puluh lima) lembar, 15Hal 6 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.28.29.30.31.32.33.34.(lima belas) lembar saham lainnya adalah kepemilikan Alm.

warisan dan jumlah pembagiannya, adalahkeinginan yang tak berdasar hukum;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islammenyatakan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentangpemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukansiapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing;Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf a diatas dihubungkan dengan Akta No. 17Tahun 2016 Tertanggal 29 November 2016 tentang Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

SHS) membuat target yang dituangkan dalam RKAP; DraftRKAP berasal dari usulan masingmasing Kantor Regional (KR) danditetapbkan dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RKAPPT. Sang Hyang Seri tahun 2008 sampai dengan 2011 telah ditetapkan dalamRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Sang Hyang Seri di Luar RUPS tentang Penetapan Penghasilan Tahun2011 dan Tantiem tahun Buku 2010 Direksi dan Dewan KomisarisPerusahaan PT.

SHS) membuat target yang dituangkan dalam RKAP; DraftRKAP berasal dari usulan masingmasing Kantor Regional (KR) danditetapbkan dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS). RKAPPT. Sang Hyang Seri tahun 2008 sampai dengan 2011 telah ditetapkan dalamRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Sebelum dilakukan pengesahan RKAP oleh pemegangsaham, biasanya dilakukan rapat teknis dan Rapat Pra RUPS antaraDireksi, komisaris dengan Tim dari Pemegang Saham. Pada saat rapatteknis Dirut tidak ikut, namun pada saat rapat Pra RUPS Dirut ikut.Pada rapat teknis itulah usulan RKAP Direksi dapat berubah. Setelahdicapai kesepakatan dalam rapat Pra RUPS selanjutnya di lakukanrapat RUPS untuk pengesahan RKAP.

Keuntungan yang didapat tersebutterdapat di dalam pos pendapatan, dan pada akhir tahun berdasarkanpersetujuan RUPS, dibuatlah besaran nilai tantiem dan jasa produksidan dituangkan dalam Risalah RUPS PT.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakilidalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujuidengan suara bulat;Bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT yang diberikankewenangan yang tidak diberikan kepada organ lain, dalam hal ini BODdan BOC.

RUPS merupakan sebuah forum pertemuan pemegangsaham yang berfungsi mengambil keputusankeputusan yangdipersyaratkan melalui RUPS, sebagai contoh perubahan anggaranHalaman 83 dari 172 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdwdasar, penggabungan, peleburan, pengambilalinan dan pemisahan dariperseroan.

Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badanhukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatanhukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yangmemenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89UUPT yaitu paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari

Selainkewajiban tersebut, terdapat kewajibankewajiban yang spesifik terkaitpemanggilan RUPS jika Direksi tidak melakukan pemanggilan,Halaman 92 dari 172 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdwmeskipun RUPS dengan pemanggilan oleh komisaris memiliki mataacara yang lebih terbatas daripada RUPS dengan pemanggilan olehdireksi.

Namun, jika pengalihan tersebutharus melalui perubahan anggaran dasr dan dimintakan persetujuanmenteri, maka pengajua izin tersebut haruslah dilakukan sebelumpengalinhan dapat dinyatakan efektif;Bahwa RUPS yang merupakan organ tertinggi dari perseroan terdiri dariRUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).

didirikan sejak tanggal 31 Juli 1998, dan ditetapkan oleh Surat KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor Kep476/KM.17/1998 tentang Pemberian Izin Usahasebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat,pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor.No.584.3/Kep.137Pe/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Pengangkatan Nama Nama DireksiPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) periode tahun 20072011 sertahasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

BPRBojong Picung Cianjur tersebut adalah sebagai berikut Pertama Dewan Pengawas /Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Cianjur mengajukan anggaran untuk Modal PD.BPR Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur kepada Panitia Anggaran, yangselanjutnya disahkan melalui keputusan Anggaran dan dimasukkan dalam APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian ditetapkan melalui Surat KeputusanBupati, dalam sidang RUPS maka ditetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Bupatiselanjutnya angggaran yang

BPRBojong Picung Cianjur tersebut adalah sebagai benikut Pertama Dewan Pengawas /Bagian Ekonomi Pemenintah Kabupaten Cianjur mengajukan anggaran untuk Modal PD.BPR Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur kepada Panitia Anggaran, yangselanjutnya disahkan melalul keputusan Anggaran dan dimasukkan dalam APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian ditetapkan melalui Surat KeputusanBupati, dalam sidang RUPS maka ditetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Bupatiselanjutnya angggaran yang

BPRBojong Picung Cianjur tersebut adalah sebagai berikut Pertama Dewan Pengawas /Bagian Ekonomi Pemenintah Kabupaten Cianjur mengajukan anggaran untuk Modal PD.BPR Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur kepada Panitia Anggaran, yangselanjutnya disahkan melalul keputusan Anggaran dan dimasukkan dalam APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian ditetapkan melalul Surat KeputusanBupati, dalam sidang RUPS maka ditetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Bupatiselanjutnya angggaran yang

BPRBojong Picung Cianjur tersebut adalah sebagai berikut Pertama Dewan Pengawas /Bagian Ekonomi Pemenintah Kabupaten Cianjur mengajukan anggaran untuk Modal PD.BPR Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur kepada Panitia Anggaran, yangselanjutnya disahkan melalui keputusan Anggaran dan dimasukkan dalam APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian ditetapkan melalul Surat KeputusanBupati, dalam sidang RUPS maka ditetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Bupatiselanjutnya angggaran yang

Tidak adanya kepastian bagi Penggugat untuk tetap menjabatsebagai Pemimpin Divisi Umum pada Bank BJB sebagaimanadiatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 pada Bagian II Huruf Eangka 4 e angka (3) karena setelah Penggugat diangkatsebagai Direktur Operasi oleh RUPS Luar Biasa Bank BJB saatini Pemimpin Divisi Umum pada Bank BJB telah diisi oleh oranglain;Adapun bunyi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 pada Bagian II Huruf

Final, Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pasti,karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, dansudah langsung menimbulkan hak dan kewajiban kepada BankBJB serta Penggugat untuk melaksanakan hasil keputusanTergugat tersebut, yaitu untuk mengundurkan diri dari JabatanDirektur Operasi pada Bank BJB dan Bank BJB dimintamenyesuaikan hasil RUPS Luar Biasanya dengan KeputusanTata Usaha Negara Tergugat;1.3.

Entry) dimana wawancara perlu dilakukan terhadapcalon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksiapabila:(a) Pihak yang diuji akan menjabat sebagai Direktur yangmembawakan Fungsi Kepatuhan;(b) Pihak yang diuji akan menjabat sebagai KomisarisIndependen; dan/atau(c) Diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari pihakyang diuji;Bahwa setelah menjalani tahap wawancara, Penggugatmempunyai keyakinan untuk dapat disetujui menjadi DirekturOperasi Bank BJB oleh Tergugat dengan alasan:(a) RUPS

TUN/2013Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) juncto Pasal 34 ayat (2) danPasal 40 PBI 12/23/PBI/2010 dapat Penggugat jabarkan secara lengkapsebagai berikut:Pasal 24 ayat (2) PBI 12/23/PBV2010 menentukan sebagai berikut:(2) Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggotaDireksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b namun telah mendapat persetujuan dan diangkatsebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank sesuaikeputusan RUPS

Direksi,atau Pejabat Eksekutif;(2) Bank wajib menindaklanjuti kKonsekuensi Tidak Lulus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggalpemberitahuan dari Bank Indonesia;Berdasarkan keadaan yang bersifat sangat mendesak tersebut, cukupberalasan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo berkenan terlebin dahulu memutuskan melalui suatupenetapan agar memerintahkan Tergugat dan RUPS

AGUNG ABADI JAYA yangdibuat dan ditandatangani dalam bentuk akta dibawah tangan tidakmelalui proses persetujuaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. AGUNG ABADI JAYA sehingga bertentangan dengan ketentuan yangdiatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan Akta Pendirian PT.

), selanjutnya dalam ketentuanPasal 42 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, menyatakan Keputusan RUPS untuk penambahanmodal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sahapabila dilakukan dengan kuorum (jumlah minimal anggota) kehadiranlebih dari 4% (Satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan haksuara dan disetujui oleh lebih dari % (Satu perdua) bagian dari jumlahseluruh suara yang dikeluarkan, kecuali lebin besar dalam anggarandasar, hingga

Secarasederhana, dapat diibaratkan bahwa peran eksekutif dari Direksi adalahseperti seorang presiden yang memimpin suatu Negara, yangwewenangnya diawasi secara yudikatif oleh Dewan Komisaris, yang padaakhirnya akan dipertanggungjawabkan pada RUPS sebagai perwakilanrakyat atau DPRnya.Bahwa tugas dan wewenang yang diemban oleh Direksi yang merupakantugas kepercayaan (fiduciary duty), ternyata tetap dibatasi oleh UUPerseroan Terbatas dan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatastersebut.

AgungAbadi jaya ;Bahwa benar jika perjanjian kerjasama dengan parapenggugat dalam perkara aquo tidak perlu terlebih dahulu dilakukan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dikarenakan Perjanjian yang dibuat antaraPara Penggugat dengan Tergugat II dikarenakan bukanlah perjanjianPenambahan Modal (Saham) yang oleh karenanya tidak akan merubahterhadap Modal atau merubah susunan kepemilikan saham PT.

AGUNGABADI JAYA yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk akta dibawahtangan tidak melalui proses persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. AGUNG ABADI JAYA sehingga bertentangan denganketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT.

DUDUK PERKARA DAN FAKTA YURIDIS PENGGUGAT MENGAJUKANPERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PARA TERGUGAT Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham dari PTIDE DUA SEN (IDDS) (In Casu TURUT TERGUGAT 1) dimanakepemilikan saham PENGGUGAT berdasarkan Akta Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT IDE DUA SEN (/n Casu TURUTTERGUGAT 1) No. 08 tanggal 05 November 2015 yang dibuatdihadapan Bimo Seno Sanjaya, S.H Notaris di Yogyakarta (In CasuTURUT TERGUGAT II) adalah sebanyak 1000 lembar saham dengannominal Rp 1.000.000.000

Memerintahkan PT IDE DUA SEN (/Jn Casu TURUT TERGUGAT 1);mencoret dan/atau mengeluarkan TERGUGAT , TERGUGAT II danTERGUGAT III sebagai pemegang saham;5, Memerintahkan TURUT TERGUGAT melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk merubah struktur susunan pemegangsaham pemegang saham PT IDE DUA SEN (/n Casu TURUTHal 9 dari 18 halaman No.346/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.TERGUGAT 1) serta mencoretnya dari dari daftar pemegang sahamperseroan;6.

Memerintahkan TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IImengukuhkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT IDE DUASEN (/n Casu TURUT TERGUGAT 1) untuk perubahan susunanpemegang saham;7. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT agar tunduk dan patuhterhadap seluruh putusan ini;8. Memerintahkan PARA TERGUGAT membayar kerugian Materiilsejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta Rupiah) dan Immateriilsejumlah : Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar Rupiah) secara tanggungrenteng;9.

dimana kepemilikan sahamPENGGUGAT berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT IDE DUA SEN (TURUT TERGUGAT 1!)

dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkanantara din: 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nea Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuanyang disampaikan kepada instansi pajak; Hal 5 dari 16 hal Penetapan No. 917/Pdt.P/2015/PN.SBY.b dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam SuratKabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS

; c dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing50% (lima puluh persen) saham; atau; d kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehinggadengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagimelanjutkan kegiatan usahanya. ; 17 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU PT diatur:(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkanperaturan

Pasal 157 ayat(4) UU PT tersebut maka oleh karena telah terbukti Pemohon adalahpemegang saham mayoritas dari PT Wisma Wira Jatim maka Pemohon jugaberhak untuk mengajukan pembubaran PT Wisma Wira Jatim;20 Bahwa Pemohon dalam memutuskan untuk membubarkan PT Wisma WiraJatim adalah sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS)PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (PEMOHON) yang tertuang dalam AktaNomor : 38 tanggal 11 Juni 2015 tentang Berita Acara PT Panca Wira UsahaJawa Timur yang dibuat oleh Evie

J.A.5/139/7tanggal 14 November 1952, beserta Akta Pernyataan Keputusan RapatNo. 07 tanggal 02 November 2011 dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita,SH di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 129 tanggal 17Maret 2015 dibuat dihadapan Notaris H. Rizul Sudarmasi, SH., MKn diJakarta dan daftar Perseroan Noomor AHU3493253.AH.01.11.TAHUN2015 tanggal 16 April 2015 ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 139/SKAR/V/2016 tanggal 27Mei 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : 1.

Wijaya Triutama PlywoodIndustry( Tergugat V) dalam menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang memungkinkan Tergugat VI dan VIl sebagai pemegangsaham pada keuntungan PT.

No. 244 PK/Pdt/2009siapa yang bersalah menerbitkan kerugian itu untuk menggantikan kerugiantersebut (Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata) ;Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik atas 8.407.750 (delapanjuta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham pada PT.Wijaya Triutama Plywood Industry (Tergugat V) tidak diundang untukmenghadiri RUPS maka hasil RUPS yang mengambil keputusan untukmembagi atau tidak membagi dividen untuk tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002adalah tidak sah

Mitra Andalan Jaya sudah dapatmelaksanakan haknya selaku pemegang saham atau dalam hubungannyadengan surat permohonan tersebut di atas dapat meminta kepada Direksi PT.Wijaya Triutama Plywood Industry untuk menyelenggarakan RUPS? :Surat mana kemudian dipertegas kembali oleh Wakil Ketua Mahkamah AgungRI dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2000 No.WKMA/859/X/2000 yangditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang antara lainberbunyi :a.

Wljaya TriutamaPlywood Industry (Tergugat V) dalam menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang memungkinkan Tergugat VI dan VII sebagaipemegang saham pada keuntungan PT. Wljaya Triutama Plywood Industry(Tergugat V) mengambil keputusan secara aklamasi untuk membagi atau tidakHal. 11 dari 49 hal. Put.

No. 244 PK/Pdt/2009menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana yang wajibmemanggil para pihak untuk mengahdiri RUPS adalah Direksi, kecuali halhaltertentu yang ditetapbkan dalam Anggaran Dasar, panggilan dilakukan olehKomisaris dan bukan oleh pemegang saham.

Hal inijustru. bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dimanaTerdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 pernah mengirimkan Somasicari pengacara Terdakwa, yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwamengajukan pengunduran diri baik dalam pemegang saham maupunoperasional yang berhubungan dengan PT Anugrah Makin Jaya TechnikAbadi dan meminta RUPS dengan agenda pembubaran perusahaannamun faktanya PT Anugrah Makin Jaya Technik Abadi sampai sekarangmasih beroperasional, sehingga hakhak Terdakwa sebagai

tanggal 12 Juli 2013 yang kami tujukan kepadaKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua PengadilanNegeri Semarang.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkanhukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, sesuai Undang UndangPerseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa RUPS

adalahmerupakan lembaga tertinggi dari Perseroan Terbatas guna membahas laporankeuangan perusahaan;Bahwa, oleh karena Terdakwa adalah Komisaris Utama, saksi ShindyPaul Soerjomoelyono Bin Rahmad Soerjomoelyono adalah sebagai DirekturUtama sedangkan Edward Simon sebagai Komisaris dan mereka bertiga adalahsebagai pengurus PT Anugrah Makin Jaya Technik Abadi dan apabila terjadiperselisihan antara pengurus/pemegang saham mengenai keuanganperusahaan, maka penyelesaiannya harus dengan RUPS sedangkan tahap

Pst.daluarsa sehingga Pihak Kedua sudah tidak lagi memiliki kewajibanberdasarkan MCB tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepadaPihak Pertama/Penggugat.Selain daripada itu, penerbitan MCB juga terindikasi melanggarketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu, yaitu:(i) Tidak dilakukan melalui persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang BentukBentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan SebagalSetoran

Saham;(il) Tidak dilakukan melalui persetujuan pemegang sahamindependen dalam RUPS sebagaimana ketentuan KeputusanKetua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam) Nomor: Kep32/PM/2000 tentang BenturanKepentingan Transaksi Tertentu;(iit) Tidak dilaporkan terlebin dahulu kepada Bapepam sebagaimanaketentuan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep02/PM/2001tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang TransaksiMaterial dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;(iv) Tidak ditawarkan terlebih dahulu

Bahwa di samping itu di depan persidangan berdasarkan keterangan SaksiSabaryati dan Saksi Turinu baik Saksi Sabaryati dan Saksi Turinu tidakpernah dilibatkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padaperusahaan yang bernama VGMC (Virgin Gold Mining Corporation),padahal keikutsertaan para pemegang saham dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) merupakan hak dari seluruh penanam modalHal. 12 dari 16 Hal....

Putusan No. 33/PDT/2016/PT PTK.dan merupakan kewajiban dari pada pengurus suatu perusahan untukmengundang seluruh penanam modal untuk mengikut Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);7.

PGA, namun laporan keuangan oleh auditor tetap tidakdibuat dan RUPS tahunan yang diminta, tidak pernah diselenggarakansampai hari ini.;Bahwa tibatiba pada bulan September 2012, dikirim Undangan RUPS LuarBiasa kepada Penggugat dengan agenda khusus pembubaran PT. danpenunjukan Liquidator.

;Bahwa pada bulan Oktober 2012 Para Tergugat mengajukan PermohonanPenetapan No. 922 / Pdt.P / 2012 / PNJKT.BAR yang meminta kuorum PT.PGA untuk RUPS sebesar 66% yang bertujuan untuk membubarkan PT.PGA begitu saja, dengan mengabaikan hak dan kepentingan Penggugatsecara melawan hukum.

;Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka romawi Ilbutir 18dan 14 yang menyatakan sebagai berikut:Bahwve tibatiba pada bulan September 2012, dikirim undangan RUPS LuarBiasa kepada Penggugat dengan agenda khusus pembubaran PT danpenunjukan liquidator.Tentu saja Penggugat tidak menyetujui adanya RUPS Luar Biasa tanpa adaterlebih dahulu RUPS tahunan& pembuatan laporan keuangan perusahaanyang dibuat auditor publik, karena bagaimana Perseroan mau dibubarkansedangkan belum ada kepastian

;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka RUPSLB tanpa harusdidahului dengan RUPS Tahunan dan tanpa pembuatan laporankeuanganyang dibuat oleh auditor publik adalah sah dan mengikat. ;Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakankeberatan diadakannyaRUPSLB tanpa didahului RUPS tahunandan pembuatan laporan keuanganperusahaan oleh auditor publik adalah alasan yang mengadaada dan patutuntuk diabaikan.;b.

PENTA GRAHA ARTISTIKA yang diberitanda bukti T10.;11.Photo Copy sesuai dengan aslinya surat undangan rapat Umum pemegangsaham (RUPS) Luas biasa PT. PENTA GRAHA ARTISTIKA yang ditujukankepada Pemegang sahan PT. PENTA GRAHA ARTISTIKA tanggal 28Agustus 2012 No. 1221/PGA/VIIV2012 yang diberitanda bukti T11.;12.Photo Copy sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

Adapun maksud dan tujuan dari pendirian PT PohonEmas Lestari sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar PT PohonEmas Lestari beserta perubahannya adalah melakukan kegiatan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit dan bukan kegiatan usaha di bidangpertambangan batubara;Bahwa untuk itu mengingat muatan pokok perjanjian kerjasama a quoberbeda dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha Penggugat makasudah seharusnya Tergugat mendapatkan persetujuan melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) kepada pemegang saham

Nomor 3065 K/Pdt/201613.14.15.16.Perseroan haruS mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usahayang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 19 Undang Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi:Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;Bahwa terhadap diri Tergugat Il selaku salah satu pihak yang diwakili olehTergugat terkait dengan perjanjian kerjasama a quo, Tergugat II tidakcermat dan teliti yang terindikasi berupa kesengajaan

Abu Bakar Sidik dalam membuat akta perjanjian tersebut adalahtanpa sepengetahuan dari PT Pohon Emas Lestar (Penggugat) yangseharusnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sehingga Tergugat dalam akta perjanjian didalilkan oleh Penggugatbertindak secara pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi ke4 (keempat) harus dinyatakan ditolak;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tarakan telah tepat denganmemberikan pertimbangan sebagaimana di atas.

Terbanding/Penggugat telah dengan tegas danjelas menyatakan dalam gugatan a quo bahwa Termohon Kasasi tidakmendapatkan persetujuan RUPS maupun dewan komisaris dalammengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama.

Mengingat faktanyamemang tidak ada persetujuan dari RUPS dan persetujuan dewan komisarisdari Terbanding, maka jelas dokumen yang menunjukkan hal tersebut tidakada. Berkenaan dengan hal ini, justru Termohon Kasasi dan TermohonKasasi Il/Para Pembandinglah yang seharusnya membuktikan adanyapersetujuan dari RUPS dan dewan komisaris tersebut;56.