Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 605 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
3315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — PT. KALTIM METHANOL INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8768 Berkekuatan Hukum Tetap
  • cocok, namun perhitunganharga wajar tersebut hanya cocok diterapkan untuk penjualan kepadaSojitz yang memang mempunyai hubungan istimewa (secara fiskal)dengan Pemohon Banding, sedangkan untuk PT Humpuss tidak dapatditerapbkan karena Majelis berpendapat tidak ada hubungan istimewaantar keduanya;bahwa Majelis berpendapat penentuan harga jual yang sudah dilakukanoleh Pemohon Banding dengan metode CUP dengan indeks hargaPLATTS, sepanjang menyangkut hubungan transaksi dengan PTHumpuss, sesuai prinsip self
Register : 10-07-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SUMEDANG Nomor 160/Pid.B/2014/PN.Smd
Tanggal 27 Nopember 2014 — Aulia Yusuf bin Suhendra sebagai Terdakwa
19650
  • manusia.e Bahwa benar ahli selaku Psikolog pernah melakukan konseling dan ataupemeriksaan terhadap kejiwaan terhadap seorang Perempuan yangbernama Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA di tempat saksi praktik Padahari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 dan hari minggu tanggal 10 Februari2013 sekitar jam 10.00 WIB dan hasil sementara konseling tersebutbahwa Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA mempunyai potensi intelektualyang baik dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sertamemiliki halhal yang harus meningkatkan self
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. GAYA FAVORIT PRESS VS PT. GAYA FAVORIT PRESS
6443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2008,dan sebagai penerapan asas self assestment yang dianut sistem perpajakanIndonesia maka seharusnya Terbanding memahami bahwa SPT PemohonBanding adalah benar kecuali Terbanding dapat membuktikan ketidak benarandari SPT Pemohon Banding, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastianhukum bagi Pemohon Banding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yangakurat terhadap koreksi yang dibuat oleh Terbanding tersebut;bahwa faktanya koreksi Terbanding hanya berdasarkan anggapan semataTerbanding
Putus : 15-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 PK/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — PT INTAN PRIMATANI vs PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., q.q. PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO)
9451 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu akibat rendahnyaagrumus (sisa ampas tebu) yang seharusnya mencukupi untuk digunakansebagai bahan bakar boiler dan menggerakkan turbin pembangkit listrik(self sufficient), menimbulkan biaya produksi menjadi tinggi mengingatpabrik terpaksa menggunakan bahan bakar batu bara dan solar;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, jelaslan bahwaperhitungan produksi pabrik yang dibuat oleh Penggugat Konvensi tersebutsangatlah tidak masuk di akal dan sangat mengadaada;Demikian juga dengan dalil
Putus : 10-01-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 454/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 10 Januari 2018 — WASIMAN. H.S dkk lawan . PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk DSP UNIT PASAR REMBANG dkk
5643
  • WibowoHeru, masingmasing selaku Regional SEMM Head dan Asset LiquidationUnit Manager pada Divisi Self Employed Mass Market PT.
Putus : 15-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 15 Februari 2017 — RACHMAD AULIANSYAH
11330
  • TanjungMulya Perkasa akan sulit membayar kewajiban ke bank apalagi terdapatpeminjam fiktif.Bahwa tidak ada analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self financing sebesar Rp.32,89 milyar untuk ayam petelurdan Rp. 6,1 milyar untuk ayam pedaging.Bahwa pemberian plafond KKPE untuk ayam petelur dan ayam pedagingtotal maksimal Rp40.000.000.000, ( Empat puluh milyar Rupiah ) kepada80 kelompok tani (+/ 800 petani) tanpa dilakukan verifikasi terhadapkeberadaan kelompok tani tersebut.Bahwa Jaminan
    TanjungMulya Perkasa akan sutit membayar kewajiban ke bank apalagi terdapatpeminjam fiktifBahwa tidak ada analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self financing sebesar Rp32,89 milyar untuk ayam petelurdan Rp6,1 milyar untuk ayam pedagingBahwa pemberian plafond KKPE untuk ayam petelur dan ayam pedagingtotal maksimal Rp40.000.000.000, ( Empat puluh milyar Rupiah ) kepada80 kelompok tani (+/ 800 petani) tanpa dilakukan verifikasi terhadapkeberadaan kelompok tani tersebut.Bahwa Jaminan cash
    Soesetyo Priharjanto ( Tio) yang sekarang menjabat sebagai wakilSKC.Mojokerto Jawa Timur ( terhitung sejak bulan Agustus 2011) karenasaat itu saksi sedang mengikuti pelatihan di Jakarta selama 2 (dua)minggu ;Bahwa self finacing terhadap PT.Tanjung Mulya Perkasa tidak dalambentuk cash / tunai, namun dalam bentuk obatobatan, pakan,vaksin(Sarana produksi ternak) yang dibutuhkan petani peternak,sarana produksiternak disuplai kepetani ternak sesuai dengan kebutuhan dan jadwal, tidaksekaligus karena sarana
    penyuluhanHalaman 180 dari 233 Putusan No. 81/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdgternak ayam petelur baik dari aparat desa maupun dari BNI, tidak pernahmemberikan KK/KTP dan mereka tidak pernah ikut mengelola ayampetelur ,serta tidak mengenal namanama ketua kelompok tani yang ada. 2 (dua) orang anggota kelompok mengaku bahwa tandatangan yangtercantum dalam berkas pembentukan anggota kelompok tani bukantandatangan yang bersangkutan.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan analisa terhadapkemampuan debitur dalam menyediakan self
Putus : 28-04-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
5943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 92/B/PK/PJK/2015yang ditandatangani oleh Terdakwa yang berpotensi menimbulkan kerugiannegara, maka Majelis akan menetapkan jumlah denda sesuai dengan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, yaitu Self Assessment adalah anggota masyarakatwajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongannasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang;Menimbang, bahwa
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII;
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehKPP BUMN atau KPP Wajib Pajak Besar Tiga tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan menyalahi ketentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Juni Tahun Pajak 2010 Nomor : 00180/207/10/051/12 tanggal 25 April2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajakyang telah dilakukan self assessment dan dilindungi
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 976/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
2012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Januari 2010 Nomor : 00175/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self
Register : 06-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. GAYA FAVORITE PRESS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • laporkan dalam SPT Masa Pemohon, dan sebagai asasself assestment Bahwa SPT Pemohon Banding adalah benar kecualiTerbanding dapat membuktikan ketidakbenaran dari SPT PemohonBanding, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagiPemohon Banding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yang akuratterhadap koreksi yang dibuat oleh Terbanding;Kesimpulan:Bahwa semua Penyerahan Barang Kena Pajak sudah Pemohon perhitungkandan laporkan dalam SPT Masa PPN Desember 2008, dan sebagai penerapanasas self
Upload : 02-04-2014
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 301/PID.B/2013/PN.PSP
2716
  • SKSKB sebagai official decleration dari pemerintahterhadap perubahan status dari aset negara menjadi aset privat.Bahwa sesuai dengan Permenhut Nomor : P.55/MENHUTII/2006Untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat, karena sudah masuk kewilayah privat menggunakan dokumen FAKB yang diterbitkansecara self assessment.
Register : 07-10-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN KOLAKA Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Kka
Tanggal 27 April 2021 — KARTINI, Dk Lawan NASRI, Dkk
171103
  • Bahwa dapat Tergugat III sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebutyang dilakukan atas dasar permintaan dari Divisi Self Empoloyed MassMarket PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 544/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
Moh. Ridwan. Dkk
Tergugat:
Direktur Utama Bank Jateng Pusat
10438
  • Bahwa Pelanggaran terhadap aturan atau UndangUndang disebut sebagaiPMH; Bahwa Yang dimaksud Self Regulator Bolt adalah Bank boleh melakukanpengkoreksian tanpa ijin nasabah karena kesalahan sistemnya sendiri.Put.No.544Pdt.G.2018 Hal.27Bahwa Relative Bank Secracy adalah Bank mempunyai kewenangan untukmembuka rekening nasabah jika diminta karena ada perkara perdatamaupun pidana.Bahwa Kesalahan transfer pada mesih ATM menjadi tanggungjawab Bank.Bank mempunyai kewenangan untuk koreksi secara langsung
Register : 24-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 516/Pid.B/LH/2020/PN Mtr
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
KASARUDIN bin LAMASE alias ILANG
26145
  • setelah saksi mengetahui terdapat perbedaan tersebutkemudian saksi melakukan pengamanan terhadap dokumen SKSHHKNomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 tersebut dansaksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan; Bahwa kondisi fisik kayu yang diangkut oleh KLM BUNGAYULIANA yang saksi temukan saat itu adalah kayu olahan dalam bentukkayu gergajian yang bentuk olahan balok berbagai ukuran; Bahwa proses diterbitkannya suatu dokumen berupa SKSHHKKO saat ini telah dilakukan secara Self
Putus : 13-04-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 April 2015 — H. TAJANG HS, Dk
9772 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 932 K/Pid.Sus/2014pemeliharaan saldo minial rekening afiliasi (TAPLUS) dan blokir,serta pemohon telah melunasi self financing minimal 20 % dari hargakendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkan dan penutupanasuransi ;c JaminanJaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai denga BNI OTOsehingga Asli BPKB harus dikuasai oleh BNI (Persero) Tbk;Dalam pelaksanaan programpenyaluran fasilitas kredit tersebut,selanjutnya H.M.
    BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dengan pemohon Kredit/calon debitursetelah jaminan diikat sesuai ketentuan, pemeliharaan saldo minimal rekeningafiliast (TAPLUS) dan blokir, serta pemohon telah melunasi self financingminimal 20 % dari harga kendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkandan penutupan asuransi ;e JaminanHal. 11 dari 102 hal. Put.
Putus : 19-04-2016 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1460 K/PID.SUS/2015
Tanggal 19 April 2016 — ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH
8542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015Lhokseumawe, Mairini selaku AO kembali menjelaskan kepada AsnawiAbdullah bin Abdullah dan Effendi Baharuddin bahwa permohonan kredittersebut tidak dapat diproses karena debitur adalah suami/istri (terafiliasi) dantidak memiliki self financing yang mencukupi, namun Asnawi Abdullah tetapmemerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankanperintah di bawah tekanan, setelah uang dicairkan lalu debitur menggunakanuntuk pembelian toko sebesar Rp1.600.000.000,00
    kedua pintu agunantoko tersebut menurut Tim Mapping adalah sebesarRp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh duajuta empat ratus ribu rupiah).e Pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai denganketentuan bank yang berlaku (pelanggaran SOP).e Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namun tidakdilakukan;e Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersial danPemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproses kreditdisebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi) dan tidakmemiliki self
    Roni dengandebitur telah menemui Kabag Kredit Komersial dan Pemimpincabang;e Pada prinsipnya saya menolak memproses kredit ini karenatidak feasible pembiayaan pembangunan ruko pada saat itudengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di wilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah terlalu banyak,debitur tidak berpengalaman di bidang properti juga tidakadanya self financing dari debitur dan dikhawatirkanterjadinya salah penggunaan kredit disebabkan keberadaanketerlibatan Sdr.
    Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namuntidak dilakukan; Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersialdan Pemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproseskredit disebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi)dan tidak memiliki self financing yang mencukupi(pelanggaran SOP).Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksikarena telah melampaui batas wewenang cabang(terafiliasi dengan kredit CV Arizki Rental Mobil).(4) Kredit Syahkubat Abdullah, Tuah Raja Abadi : Pada saat penambahan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 978/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
3421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 978/B/PK/PJK/2016sesuai standar Pemeriksaan Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yangdilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku danmenyalahi ketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Nopember Tahun Pajak 2010 Nomor: 00185/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkanpelaporan pajak yang telah dilakukan self
Register : 02-05-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 676_PDT_G_2013_PN_MDN
Tanggal 2 Juli 2014 — PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI yang memberikan Kuasa kepada 1.Dahmar, SH, 2.Achmad Yarus, SH, 3.Fajar Lesmana, SH,MH, 4.Bachtiar Baital, SH Kesemuanya Advokat pada Kantor “Wira Yustitia – 2” Law Office, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan Baru No. 17-19, Kembangan Utara, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2013, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT ; ----- L a w a n ----- 1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DR.Indra Surya, SH, LLM, Dkk selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, yang memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2014 No. SKU-36/MK.1/2014 dan Surat Tugas tanggal 03 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; 2. PT. MITRAJAYA BAHARI, yang memberikan Kuasa kepada : Chan Wai Khan,SH dan Lihardo Sinaga, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor : P, C & F Law Office, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 39 Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2013, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT ;
25758
  • maka sebagai pihak pengimporbarang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadap Negara denganmelakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barangbarang yang telah diimpor oleh PENGGUGAT tersebut ;(bukti Pemberitahuan Pabean Pasal 5A UU Kepabeanan kepada Tergugat viaOnline)Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacukepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkanperhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGAT denganmekanisme Self
Register : 09-03-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 29-05-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 88/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 25 Mei 2015 — PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN, DK LAWAN PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI
6648
  • sebagai pihakpengimpor barang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadapNegara dengan melakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barangbarang yang telah di impor oleh PENGGUGAT tersebut ;(bukti Pemberitahuan Pabean Pasal 54 UU Kepabeanan kepada Tergugatvia Online)10.Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacukepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkanperhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGATdengan mekanisme Self