cocok, namun perhitunganharga wajar tersebut hanya cocok diterapkan untuk penjualan kepadaSojitz yang memang mempunyai hubungan istimewa (secara fiskal)dengan Pemohon Banding, sedangkan untuk PT Humpuss tidak dapatditerapbkan karena Majelis berpendapat tidak ada hubungan istimewaantar keduanya;bahwa Majelis berpendapat penentuan harga jual yang sudah dilakukanoleh Pemohon Banding dengan metode CUP dengan indeks hargaPLATTS, sepanjang menyangkut hubungan transaksi dengan PTHumpuss, sesuai prinsip self

Selain itu akibat rendahnyaagrumus (sisa ampas tebu) yang seharusnya mencukupi untuk digunakansebagai bahan bakar boiler dan menggerakkan turbin pembangkit listrik(self sufficient), menimbulkan biaya produksi menjadi tinggi mengingatpabrik terpaksa menggunakan bahan bakar batu bara dan solar;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, jelaslan bahwaperhitungan produksi pabrik yang dibuat oleh Penggugat Konvensi tersebutsangatlah tidak masuk di akal dan sangat mengadaada;Demikian juga dengan dalil

Desember 2008,dan sebagai penerapan asas self assestment yang dianut sistem perpajakanIndonesia maka seharusnya Terbanding memahami bahwa SPT PemohonBanding adalah benar kecuali Terbanding dapat membuktikan ketidak benarandari SPT Pemohon Banding, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastianhukum bagi Pemohon Banding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yangakurat terhadap koreksi yang dibuat oleh Terbanding tersebut;bahwa faktanya koreksi Terbanding hanya berdasarkan anggapan semataTerbanding

Pasal 64 KUHPa) Bahwa perlu Termohon sampaikan, sistem perpajakan yang berlakudi Indonesia adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, membayar danmelaporkan/menyampaikan sendiri kewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak.b) Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPPPratama Bukittinggi sejak tanggal 31 Maret 2010 dengan NPWP15.464.970.1202.000sebagai wajib pajak orang pribadi mempunyaikewajiban melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi,

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pembukuan yang dilakukanoleh Pemohon tersebut adalah salah;Bahwa Indonesia menganut sistem self assessment yaitu Wajib Pajakmenghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan SuratPemberitahuan (SPT);Bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditentukan dari hasilpenghasilan bruto dikurangi biaya pembelian bahan, upah, gaji karyawan,bunga, sewa, piutang yang tidak dapat ditagih dan lainlain;Bahwa usaha pekerjaan bebas penghasilan brutonya kurang dariRp4.800.000.000

ataudipungut berdasarkan izin/nak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang olehpengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self

Prinsipini sejalan dengan sistem self assessment yangmana pembayar pajak memiliki pilihan untukmenjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.4.d. Prinsip ekonomi (economy). Prinsip inimenekankan adanya pertambahan nilai ataumanfaat dari aktivitas pemajakan, baik bagipemerintah maupun bagi pembayar pajak. Dalamprinsip ini, pemerintah akan menerapkan sistempemajakan yang efektif dan efisien seperti biayapemungutan pajak yang rendah.

Said of transaction by unrelated perties of transactionby unrelated perties, each acting in his on her own self interest; the basismarket value determination. A transaction in good faith in the ordinary course ofbusiness by partiles with independent interest.Arms length transaction.

Transaksi antara pihakpihak yang tidak terkait(unrelated perties), masingmasing pihak bertindak demi kepentingan terbaiknya(self interest); dasar bagi penentu nilai pasar yang wajar (fair market value).Transaksi yang dilakukan dengan niat atau itikad baik/bersih (in good faith)dalam perjalanan bisnis yang biasa (ordinary course of business) oleh pihakpihak yang mempunyai kepentingan independent (parties with independentinterest)Kalau kriteria Arms length transaction dipenuhi, maka harga yang terjadi

Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015Lhokseumawe, Mairini selaku AO kembali menjelaskan kepada AsnawiAbdullah bin Abdullah dan Effendi Baharuddin bahwa permohonan kredittersebut tidak dapat diproses karena debitur adalah suami/istri (terafiliasi) dantidak memiliki self financing yang mencukupi, namun Asnawi Abdullah tetapmemerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankanperintah di bawah tekanan, setelah uang dicairkan lalu debitur menggunakanuntuk pembelian toko sebesar Rp1.600.000.000,00

kedua pintu agunantoko tersebut menurut Tim Mapping adalah sebesarRp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh duajuta empat ratus ribu rupiah).e Pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai denganketentuan bank yang berlaku (pelanggaran SOP).e Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namun tidakdilakukan;e Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersial danPemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproses kreditdisebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi) dan tidakmemiliki self

Roni dengandebitur telah menemui Kabag Kredit Komersial dan Pemimpincabang;e Pada prinsipnya saya menolak memproses kredit ini karenatidak feasible pembiayaan pembangunan ruko pada saat itudengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di wilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah terlalu banyak,debitur tidak berpengalaman di bidang properti juga tidakadanya self financing dari debitur dan dikhawatirkanterjadinya salah penggunaan kredit disebabkan keberadaanketerlibatan Sdr.

Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namuntidak dilakukan; Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersialdan Pemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproseskredit disebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi)dan tidak memiliki self financing yang mencukupi(pelanggaran SOP).Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksikarena telah melampaui batas wewenang cabang(terafiliasi dengan kredit CV Arizki Rental Mobil).(4) Kredit Syahkubat Abdullah, Tuah Raja Abadi : Pada saat penambahan

Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka(keterangan terlapor, atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementaradiperiksa sebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikantumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktianuntuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yangdipersangkakan terhadapnya sebagaimana asas non self incrimination, yangberlaku secara universal, yang diadakan guna terwujudkanya due process,pada satu sisi dan fair procedure

berdasarkan P.30/MenhutlI/2012 dokumen yangdigunakan adalah SKAU, Nota Angkutan dan NotaAngkutan Penggunaan Sendiri ;Bahwa setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutannegara harus dilengkapi dengan dokumen angkutan.Dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitashasil hutan dalam setiap segmen penatausahaan hasilhutan;Bahwa dokumen FAKB (faktur angkutan kayu bulat)diterbitkan oleh petugas perusahaan pemilik kayu tersebutyang mempunyai kualifikasi Tenaga Teknis Penguji KayuBulat (Ganis PKB) secara self

dilepaskan dari pertanggungjawabanpidananya apabila tidak ada barang bukti;Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa, khususnyaTerdakwa IV membantah ikut memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY,Hakim mempertimbangkan bahwa sakssaksi dan saksi korban yangmemberikan keterangan dibawah janji Ssesuai dengan agama yangdianutnya menyebutkan bahwa ikut melihat Terdakwa IV memukul saksikorban OLDEN LOUPATTY yang mengenai pinggang.Menimbang bahwa selain itu secara hukum, Terdakwa memilikihak ingkar atau non self

Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiKetentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Maret 2010 Nomor : 00177/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebuttidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku(contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yang telahdilakukan self

Bank Danamon Indonesia.Tbk Devisi Self Emnloved Mass Market.

It is generally accepted that the existence of a subsidiary company doesnot, of it self, constitute that subsidiary company a permanent establishmentof its parent company. This follows from the principle that, for the purposeof taxation, such a subsidiary company constitutes an independent legalentity.

RonlybertMarist Togatorop dan Cahyono Nirlukito selaku Regional RecoveryHead & Asset Liquidation Rep Jakarta PT Bank Danamon IndonesiaTbk Divisi Self Employed Mass Market berkedudukan di Jakarta,sesuai Surat Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak TanggunganNomor: B.1462/ALUSEMM/0211 tanggal 28 Februari 2011(selanjutnya disebut Pemohon Lelang).4.

PajakMineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaan PajakMineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewenangan BadanPengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten LampungSelatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam danbatuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01Tahun 2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam danbatuan bagi wajid pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukandengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri(self

Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaanPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan beralih menjadi kewenangan BadanPengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten LampungSelatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam danbatuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuanbagi wajib pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukan dengan caramenghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (self

TanjungMulya Perkasa akan sulit membayar kewajiban ke bank apalagi terdapatpeminjam fiktif.Bahwa tidak ada analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self financing sebesar Rp.32,89 milyar untuk ayam petelurdan Rp. 6,1 milyar untuk ayam pedaging.Bahwa pemberian plafond KKPE untuk ayam petelur dan ayam pedagingtotal maksimal Rp40.000.000.000, ( Empat puluh milyar Rupiah ) kepada80 kelompok tani (+/ 800 petani) tanpa dilakukan verifikasi terhadapkeberadaan kelompok tani tersebut.Bahwa Jaminan

TanjungMulya Perkasa akan sutit membayar kewajiban ke bank apalagi terdapatpeminjam fiktifBahwa tidak ada analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self financing sebesar Rp32,89 milyar untuk ayam petelurdan Rp6,1 milyar untuk ayam pedagingBahwa pemberian plafond KKPE untuk ayam petelur dan ayam pedagingtotal maksimal Rp40.000.000.000, ( Empat puluh milyar Rupiah ) kepada80 kelompok tani (+/ 800 petani) tanpa dilakukan verifikasi terhadapkeberadaan kelompok tani tersebut.Bahwa Jaminan cash

Soesetyo Priharjanto ( Tio) yang sekarang menjabat sebagai wakilSKC.Mojokerto Jawa Timur ( terhitung sejak bulan Agustus 2011) karenasaat itu saksi sedang mengikuti pelatihan di Jakarta selama 2 (dua)minggu ;Bahwa self finacing terhadap PT.Tanjung Mulya Perkasa tidak dalambentuk cash / tunai, namun dalam bentuk obatobatan, pakan,vaksin(Sarana produksi ternak) yang dibutuhkan petani peternak,sarana produksiternak disuplai kepetani ternak sesuai dengan kebutuhan dan jadwal, tidaksekaligus karena sarana

penyuluhanHalaman 180 dari 233 Putusan No. 81/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdgternak ayam petelur baik dari aparat desa maupun dari BNI, tidak pernahmemberikan KK/KTP dan mereka tidak pernah ikut mengelola ayampetelur ,serta tidak mengenal namanama ketua kelompok tani yang ada. 2 (dua) orang anggota kelompok mengaku bahwa tandatangan yangtercantum dalam berkas pembentukan anggota kelompok tani bukantandatangan yang bersangkutan.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan analisa terhadapkemampuan debitur dalam menyediakan self

Putusan Nomor 92/B/PK/PJK/2015yang ditandatangani oleh Terdakwa yang berpotensi menimbulkan kerugiannegara, maka Majelis akan menetapkan jumlah denda sesuai dengan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, yaitu Self Assessment adalah anggota masyarakatwajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongannasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang;Menimbang, bahwa

Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehKPP BUMN atau KPP Wajib Pajak Besar Tiga tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan menyalahi ketentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Juni Tahun Pajak 2010 Nomor : 00180/207/10/051/12 tanggal 25 April2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajakyang telah dilakukan self assessment dan dilindungi

Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Januari 2010 Nomor : 00175/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self