MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pra-Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/674.a/VII/2021/Ditreskrimum yang telah diterbitkan oleh DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 21 Juli 2021 oleh TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/1307/VII/2020/SUMUT/SPKT

./2021/RESKRIM/Polresta MalangKota/SPKT PolsekKedungkandang tgl 17 Pebruari 2021 dan Surat Perintah PenyidikanNomor SP.Sidik/O03/III/RES.1.6./2021/Reskrim, tanggal 19 Maret 2021;Sedangkan Surat Perintah Penyelidikan Tidak Ada serta pelaksanaan GelarPerkara Tidak Ada;19.

Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan, Surat Perintah PenyidikanNomor SP.Sidik/03/II/RES.1.6/2021/Reskrim tanggal 19 maret 2021 adalahTidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan Putusan MahkamahHalaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN MIgKonstitusi No. 21/PUUXII/2014 dan UU No 8 Tahun 1981 Tentang HukumAcara Pidana serta Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019;3.

penyelidikan dan penyidikan terhadap perkaradugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal351 ayat (1) KUHP sesuai Laporan Polisi Nomor : LPB/31/II/RES.1.6/2021/Reskrim/ PolrestaMalangKota/SPKT PolsekKedungkandang tanggal 17 Februari 2021 dengan Pelapor HalimatusSadiyah dan Terlapor Miftahul Fithri Ferdiansyah, yang dilakukan olehTermohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/31/II/RES.1.6/2021/Reskrim tanggal 17 Februari 2021 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan, Surat Perintah PenyidikanNomor SP.Sidik/03/III/RES.1.6/2021/Reskrim tanggal 19 maret 2021 adalahTidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan Putusan MahkamahKonstitusi No. 21/PUUXII/2014 dan UU No 8 Tahun 1981 Tentang HukumAcara Pidana serta Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019;3. Memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Malang agar segeramengeluarkan/Membebaskan Pemohon atas nama Miftahul FithriFerdiansyah dari Lapas/Rutan kelas Malang;4.

. : SP.Sidik/422/II/2009/ Dit. Res-krimum tanggal 11 Februari 2009 untuk Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana atas nama Tersangka HERRY BENG KOESTANTO adalah Tindakan Yang Tidak Sah ; ----------------------------------------------3.

. : SP.Sidik/3038/X/2006/Dit Reskrimumtanggal 13 Oktober 2006 berikut lampiran Surat Perintah Penyidik No.Pol :SP.Sidik/3227/1X/2007/Dit.Reskrimum, tanggal 4 September 2007 (surat buktibertanda T 3, sesuai dengan asl1) ; 4 Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban) GE. Haryanto, tanggal 8 Nopember2006 (surat bukti bertanda T 4, sesuai dengan asli) ;5 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi Korban) GE.

HARYANTO tanggal6 Februari 2009 (surat bukti bertanda T 46, sesuai dengan asli) ;Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) GUNADI TEDJO KUSUMOtanggal 9 Februari 2009 (surat bukti bertanda T 47, sesuai dengan asli) ;Surat Ketetapan No.Pol. : S.Tap/32/II/2009/Dit Reskrimum Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 11 Februari 2009 (surat bukti bertanda T48,sesuaidengan asli) ;Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara atas nama Herry Beng Koestanto,No.Pol : SP.Sidik/422/II/2009/Dit Reskrimum tanggal

Tap/32/ II/2009/Dit.Reskrimumtanggal 11 Februari 2009 dan Surat Perintah PenghentianPenyidikan No.Pol. : SP.Sidik/422/II/2009/ Dit.

Armanih yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2019 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1137 / K / IX / 2017 / PMJ / RESJU, tanggal 27 September 2017 sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 220 / VII / RES 1.9 / 2019 / Reskrim, tanggal 24 Juli 2019 adalah hapus atau gugur;

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghentian Penyidikanterhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 1137 / K/ IX / 2017 PMJ / RESJUtanggal 27 September 2017 sebagaimana termuat dalam Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik / 220 / Vil / RES 1.9 / 2019 / Reskrim tanggal24 Juli 2019.5. Mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik Para Pemohon padakeadaan semula.6.

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghentian Penyidikanterhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 1137 / K / IX / 2017 / PMJ / RESJUtanggal 27 September 2017 sebagaimana termuat dalam Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik / 220 / VII / RES 1.9 / 2019 / Reskrim tanggal24 Juli 2019..

Armanihyang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2019 berdasarkan LaporanPolisi Nomor : LP / 1137 / K / IX / 2017 PMJ / RESJU, tanggal 27September 2017 sebagaimana termuat dalam Surat Perintan PenyidikanNomor : Sp.Sidik / 220 / Vil / RES 1.9 / 2019 / Reskrim, tanggal 24 Juli2019 adalah hapus atau gugur;3. Membebankan biaya perkara kepada Negarasejumlah Nihil;4.

Agus Prastiawan dan 3.Farekh Fauzi sebagaiPenyidik / Penyidik dari Kantor Kepolisian Sektor Rembang, KabupatenPasuruan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 Nomor : SP.Sidik/ /V/ 2021/ Satreskrim ;a. Saksi I. ROSYID, 2. MUSTOMIN dan 3. HOIRON, memberikanketerangan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaanditingkat Penyidikan ;b. Terdakwa membenarkan uraian catatan dakwaan tersebut ;c.

Sp.sidik/33/V/2017/Reskrim tanggal 19 Mei 2017,hal ini membuat Pemohon bingung dimana dalam tanggal yang berbeda baiklaporan informasi, laporan Polisi, surat perintah penyelidikan maupun surat perintahpenyidikan bernomor yang sama ;Bahwa Termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan pada tanggal 19 Mei2017 dan selanjutnya Termohon memeriksa Pemohon sebagai saksi pada tanggal13 Juni 2017;Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2017 Termohon telah mengalihkan statusPemohon dari saksi menjadi tersangka

Keterangan Ahli.Bahwa setelah Termohon melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penyidikansampai dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak terdapat cukup buktisebagaimana dasar yang harus dipedomani oleh Termohon yaitu minimal dua alatbukti, akan tetapi Termohon dengan sewenangwenang menetapkan Pemohonsebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi tanpa alat bukti yang lainsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAPBahwa sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik

Bahwa terkait dengan peristiwa pada bulan September tahun 2018 incasu pada dalil angka 4, PT Kapuas Sawit Sejahtera melaporkanPEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana Laporan Polisi Nomor:LP/177/X/RES.1.24/2018/KALTENG/RES KAPUAS tanggal 3 Oktober2018 dan TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagaiTersangka sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/64/X/2018/Reskrim tanggal 3 Oktober 2018 dan SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor.B/64.a/III/2019/Reskrim tanggal 19

melebihi batas waktu yang telah ditentukan yakni 7(tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikansebagaimana ketentuan berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 130/PUUXIII/2015 tanggal 13 Januari 2017, dibuktikan bahwaSurat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) yangdisampaikan TERMOHON pada tanggal 19 Maret 2019 (SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor.B/64.a/III/2019/Reskrimtanggal 19 Maret 2019) sedangkan Surat Perintah Penyidikan terbitpada tanggal 3 Oktober 2018 (Nomor: SP.Sidik

Bahwa penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sebagaimanaSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/64/X/2018/Reskrim tanggal3 Oktober 2018 dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor.B/64.a/III/2019/Reskrim tanggal 19 Maret 2019 adalahcacat hukum dikarenakan lahir dari proses Penyidikan yang tidakberdasarkan pada ketentuan perundangundangan yang berlaku yakniPenyidikan TERMOHON terhadap PEMOHON tidak sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang PerkebunanPasal 42 dan

Menyatakan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/64/X/2018/Reskrim tanggal 3 Oktober 2018 dan SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor.B/64.a/III/2019/Reskrimtanggal 19 Maret 2019 sebagaimana dimaksud dalam PenetapanTersangka terhadap diri Pemohon dalam Pasal 107 huruf a jo Pasal 55huruf a UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalahhalaman 13 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Klktidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 64 / X /RES.1.24./2018/Reskrim tanggal 3 Oktober 2018;halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Klk12.13.14.15.16.c. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor :SPDP/64/X/2018/Reskrim tertanggal tanggal 3 Oktober 2018 (belum ada Tersangka);d.

Han/86/X1/2021/Reskrim untuk penahananPemohon (Gregory Lee Simpson), dan Surat Penahanan NomorSP.Han/87/XI/2021/Reskrim, untuk penahanan Pemohon II (Nicola Di Santo),yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Termohon dalam 1 hari, yaitu tanggal 11Nopember 2021, serta Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon videSurat Perintah Penyidikan/Sprindik Nomor : SP.Sidik/.......

Mengingat SuratPerintah Penyidikan (Sprindik) SP.sidik/.........

UNIT RESKRIM/POLSEK KUTA/POLRESTADENPASARIPOLDA BALI, tertanggal 11 Nopember 2021, (Selanjutnyadisebut Laporan Polisi), dan sebagai tindak lanjut laporan tersebut, maka pada tanggal 11 Nopember 2021 Termohon telah menerbitkanSurat Perintah Penyidikan (Sprindik dengan tanpa Nomor) SP.Sidik/ee /X1/12021/ Reskrim, tanggal 11 Nopember 2021 (selanjutnyadisebut Sprindik) ;1.

Surat Penahanan Nomor : SP.Han/87/X1I/2021/Reskrim, untuk Penahanan Pemohon II (Nicola Di Santo/Pemohon Il),yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkanatas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukummengikat sehingga batal demi hukum ;Menyatakan hukum bukti yang dipergunakan oleh Termohon dalammenetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/.....

Hal mana telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindikdengan tanpa Nomor) SP.Sidik/........

MENGADILI

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Menyatakan tindakan Termohon yang menghentikan Penyidikan atas perkara A-quo terhadap Terlapor Magdarentha Nainggolan sesuai dengan Laporan Polisi No.LP/92/1/2018/SPKT II tanggal 23 Januari 2018 atas nama Pelapor TIOMINAR BORU TAMBUNAN berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP.Sidik/100.a/VIII/2018/Ditreskrimum

LUKMAN. 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/K/249/VII/2013/PoldaKaltim/SPKT, tanggal 19 Juli 2013 dengan pelapor CRISTIANSYAH danterlapor NURDIN dkk; 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/69/VIII/2013/Dit Reskrimum, tanggal 21 Agustus 2013; 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor S.pgl/197/III/2016/Dit Reskrimum,tanggal 23 Maret 2016 an. IR.

SUTRISNO, S.H., M.H. dan Ir.LUKMAN.1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/K/249/VII/2013/PoldaKaltim/SPKT, tanggal 19 Juli 2013 dengan pelapor CRISTIANSYAHdan terlapor NURDIN dkk;1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/69/VIII/2013/Dit Reskrimum, tanggal 21 Agustus 2013;2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor S.pgl/197/III/2016/DitReskrimum, tanggal 23 Maret 2016 an. IR.

Kurnia Matra yangdisewa oleh saksi Andi Ahmad ;Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 13 Maret 2009 sekitar Jam 07.00 Wita,berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Donggala NomorPolisi: SP.Sidik/57/III/2009/Reskrim tanggal 12 Maret 2009 tentang perintahuntuk melakukan penyelidikan, penertiban dan pemeriksaan terhadapkeberadaan sawmill dan kepemilikan kayu hasil ilegal logging di wilayahhukum Polres Donggala, Tim Kepolisian Resor Donggala mendatangisawmill milik saksi Andi Anmad dan setibanya di

Kurnia Matra yangdisewa oleh saksi Andi Ahmad;Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 13 Maret 2009 sekitar Jam 07.00 Wita,berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Donggala NomorPolisi: SP.Sidik/57/III/2009/Reskrim tanggal 12 Maret 2009 tentang perintahuntuk melakukan penyelidikan, penertiban dan pemeriksaan terhadapkeberadaan sawmiil dan kepemilikan kayu hasil ilegal logging di wilayahhukum Polres Donggala, Tim Kepolisian Resor Donggala mendatangisawmill milik Terdakwa dan setibanya di lokasi sawmill

sehingga akibat dari berita yang ada =di surat kabartersebut banyak khalayak umum mengetahui sampai akhirnyaYayasan UNAI menjatuhkan sanksi kepada saksi MidianDoloksaribu yaitu di cuti jabatannya dari jabatanan sebagaiPembantu Rektor II UNAI sampai saat ini ;Selanjutnya Terdakwa juga melaporkan perselingkuhanitu. ke Polsek Cimahi namun kemudian karena tidak adanyacukup bukti maka Penyidikan dari Polsek Cimahi menghentikanPenyelidikan kasus tersebut dengan Surat PerintahPenghentian Penyidikan No.Pol Sp.Sidik

Sp.Sidik/559/X1/2013/Reskrim tanggal 13 Nopember 2013,tahanan tersebut meminta kepada Terdakwa untuk dikeluarkandengan alasan hendak menemui keluarganya. SelanjutnyaTerdakwa tanpa ijin kepada saksi ABD.

Sp.Sidik/559/X1/2013/ Reskrim tanggal 13 Nopember 2013,yang menjadi tugas terdakwa untuk menjaganya agartidak melarikan dir ; .Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagai sebagaimanaterurai diatas dimana Terdakwa selaku pejabat yang diberi tugasmenjaga tersangka dalam Rumah Tahanan pada Polres Mamujudimana Terdakwa mengeluar tersangka tanpa melalui prosedur yangtelah ditetapbkan dengan demikian unsur Seorang pejabat yang diberitugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atasperintas penguasa

SP.Sidik/763/XI/2020/Reskrim tanggal 17November 2020, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP.Sidik/763.a/II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021; dan Surat PerintahPenyidikan Lanjutan No. SP.Sidik/763.b/IV/2021/Reskrim tanggal 30 April2021;4. Bahwa berdasarkan adanya Laporan Polisi No.

SP.Sidik/763/X1/2020/Reskrim tanggal 17 November 2020, Surat PerintahPenyidikan Lanjutan No. SP.Sidik/763.a/II/2021/Reskrim tanggal 1Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 83/G/2021/PTUNMDNFebruari 2021; dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP.Sidik/763.b/IV/2021/Reskrim tanggal 30 April 2021;5.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan TERMOHON terbukti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Tersangka atau Keluarga dalam waktu 7 (tujuh) hari semenjak ditetapkannya Surat Perintah Penyidikan Polres Metro Jakarta Utara Nomor : SP.Sidik/479/VIII

Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 286 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa kemudian Tergugat melaporkan anakkandung Penggugat bernama Made Yamaka Vagga dan Tergugat IlHalaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 821/Padt.G/2020/PN Dpsatas tidak pidana penipuan di Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) denganLaporan Polisi Nomor : LP/219/V1/2019/BALI/SPKT, tanggal 13 Juni 2019dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/498/V1/2019/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2019.

(Satu Milyar Rupiah), agar Penggugattidak dirugikan lebih besar lagi, maka Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim Yang Terhormat untuk mengentikan atau setidaktidaknyatidak melanjutkan proses Laporan Kepolisian dari Tergugat sebagaimana Laporan Kepolisian No : LP/219/VI/2019/BALI/SPKT,tanggal 13 Juni 2019 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/498/V1/2019/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2019.Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 821/Padt.G/2020/PN DpsBerdasarkan fakta, bukti dan

bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM PROVISIMenimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi Penggugat padapokoknya adalah memerintahkan kepada Majelis Hakim agar LaporanKepolisan dari Tergugat dihentikan atau setidaktidaknya tidak dilanjutkanproses Laporan Kepolisian Nomor: LP/219/VI/2019/BALI/SPKT, tanggal 13 Juni2019 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

Bahwa dalam mediasi Tergugat menawarkan solusi yang adilbuat semua pihak, yakni: Pihak Tergugat bersedia mencabut laporankepolisian Nomor : LP/19/VI/2019/BALI/SPKT Tanggal 13 Juni 2019dengan perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik/498/V1I/2019/Dit.Reskrimum Tanggal 20 Juni 2019 bilamana pihak penggugatmengembalikan uang atas pengerjaan cut and fill di Proyek Anaya Villa &Resort sebesar Rp. 4.139.650.000 ( Empat Milyar Seratus Tiga PuluhSembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) yang dikeluarkanoleh

SP.Sidik/130.a/vi/2015/Ditreskrimum, tanggal 09 Juni 2015 tidak sahsecara hukum ;Menghukum Turut Tergugat untuk menghentikan Penyidikan sebagaimanaSpridik No. SP.Sidik/130.a/vi/2015/Ditreskrimum, tanggal 09 Juni 2015 ;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas hartakekayaan Tergugat dan Tergugat Il;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar ganti rugi maiteriilsebesar Rp. 2.130.000.000.(dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah) danatau Immaterial sebesar Rp.800.000.00.

KEGIATAN PENYIDIKANBahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri telah melakukanPenyidikan terhadap dugaan tindak pidana Pengrusakan sebagaimanadimaksud dalam rumusan pasal 406 KUHP yang yang terjadi padasekira bulan Januari 2014 di Puri Industrial Park 2000 Batam Center,sesuai Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh DirekturReserse Kriminal Umum Polda Kepri Nomor : SP.Sidik/130.a/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2015 (Vide Bukti T.1.5) yang berlakusejak tanggal dikeluarkan dan telah

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan surat perintah penyidikan No.Pol : SP.Sidik/ 240/ II/ RES.1.9/ 2020/ Ditreskrimum tanggal 17 Februari 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik dan atau menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik dan atau Pemalsuan Surat diduga

Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim tanggal 15 Mei 2019 dalamperkara dugaan tindak pidana Melakukan penghasutan supaya melakukanperbuatan melawan pidana dan / atau tindak pidana melawan hukum memaksaorang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatudengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sebagaimanadimaksud dalam rumusan Pasal 160 dan atau Pasal 335 KUHP.Bahwa Surat Perintah Penangkapan No.

Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim,tanggal 15 Mei 2019 dan SPDP No. SPDP/49/V/Res. 1.24/2019 tanggal 16Mei 2019, TERMOHON tidak berwenang menyidik perkara bukan tindakpidana.B.

Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrimtertanggal 15 Mei 2019 atas Laporan Polisi No. : LP/146/V/2019/Riau/RESKpr tanggal 03 Mei 2019 dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal160 dan atau 335 KUHP adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkanatas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;9.

Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrimkarena TERMOHON tidak berwenang melakukan Penyidikan terhadapPerkara Perdata.5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak sah dan cacathukum dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:a. Bahwa TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 atas Laporan Polisi No. :LP/146/V/2019/Riau/RES Kpr tanggal 03 Mei 2019.

sprindik Nomor : SP.Sidik/52/V/2019/Reskrimtertanggal 15 Mei 2019, bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Persatuan Kotohal. 86 dari 97 hal.

Fotocopy Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SP.Sidik/1711/VII/RES.1.11/2020/Reskrim, Nomor : SP.Sidik/1884/IX/RES.1.11/2020/Reskrim,Halaman 16 dari 24 Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN MdnNomor : SP.Sidik/2392/XI/RES.1.11./2020/Reskrim, Nomor : SP.Sidik/2620/XII /RES.1.11/2020/Reskrim, selanjutnya diberi tanda Bukti T 6;7.