Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama Saksi I Asli, kakak ipar Pemohon dan Saksi II Asli, ibu kandung Termohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

No. 172 K/MIL/201 1landasan yuridis, untuk mengungkap kebenaran dan keadilan sekaligusmerupakan fakta/bukti konkrit dalam rangka penegakan hukum, begitu jugadalam perkara ini, adapun keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut di dasarkanadanya :1.Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai bahanpertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini, hanya mendasari padaPengakuan Saksi1 (korban) yang kemudian diambil alin oleh Majelisdengan menyatakan bahwa Keterangan Saksi1 merupakan fakta hukum

No. 172 K/MIL/201 1Zina, sehingga seharusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah tidakrelevan untuk di jadikan bahan pertimbangan hukum dalam memutuskanperkara ini ;Adapun mengenai uraian dan argumentasi yang mendasari keberatan PemohonKasasi terhadap Putusan dikarenakan :1.Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai bahanpertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini, hanya mendasari padaPengakuan Saksi1 (korban) yang kemudian diambil alin oleh Majelisdengan menyatakan bahwa

(red.Putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya halaman 11 titik 3 dalampendapatnya ) dan untuk selanjutnya menyatakan Hakim yang akan menilaiterhadap keterangan Saksi bukan oleh Pemohon Kasasi ; Berkaitan dengan keberatan pertama tersebut, Putusan Majelis Hakimhanya mendasari atas keterangan Saksi1 (Istri dari Serda Esa PurwoWidodo) sedangkan Saksi2 dan Saksi3 dalam persidangan jelas tidaksesuai dengan ketentuan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1angka ke26 dan angka ke27 UndangUndang Republik

Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari permohonanPemohon untuk menceraikan Termohon adalah bahwa sekitartanggal 30 hingga 31 Juli 2011 rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi ke tempatkaraoke tanpa izin Pemohon, yang kemudian menyebabkan pisahtempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 9 harilamanya ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutpada pokoknya didasarkan atas alasan

diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum = Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI PEMOHON 1 dan SAKSIPEMOHON 2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasing masing bernama SAKSI TERMOHON 1 dan SAKSI TERMOHON 2telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalil dalil yang mendasari

pihak karenamafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikutArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan denganmencari kemaslahatan ;Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ;Artinya :; Perbuatan halal yang paling dibenci AllahSWT adalah perceraiannamun dalil dalil yang mendasari

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134K o mpidlasi H u k um Is lam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI ASLI I dan SAKSI ASLI If dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SUJONO bin SADIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pihakkarena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikutArtinya " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;tNArtinya " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (10) tersebut di atas secara jelas danterang menyatakan: "... putusan atas permohonan kasasi, memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusantersebut...";d. Bahwa ternyata Permohonan Kasasi yang diajukan oleh TermohonPeninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/semula Penggugat telahdikabulkan oleh Judex Juris sebagaimana Putusan Kasasi MahkamahAgung Nomor 554 K/Pdt.SusHKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015,dengan alasan "....

Bahwa dengan demikian Putusan Kasasi Judex Juris tidak memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan yangmenyatakan:.... Judex Facti telah salah menerapkan hukum ...

"Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus,HKI/2015,tanggal 23 Oktober 2015 telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau, sehingga dalamsuatu kekeliruan yang nyata, dimana putusan tersebut tidak memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000,yang pada pokoknya menyatakan: ".... putusan atas permohonan kasasi,memuat secara lengkap pertimhangan hukum yang mendasari putusantersebut. .. ";.

Nomor 10 PK/Padt.SusHKI/2017pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, sehinggaberalasan hukum untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah AgungNomor 554 K/Pdt.SusHKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015 yangdimohonkan peninjauan kembali;2).

Mesin 28D2864591.Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumberdasarkan surat penetapan penyitaan Nomor : 53/Pen/Pid/2013/PN.PBR tanggal 21Oktober 2013 dalam persidangan telah dikenali dan dibenarkan oleh para saksi danterdakwa ;Menimbang, bahwa mendasari keterangan para saksi dan terdakwa barang buktiserta petunjuk dalam persidangan dapat diperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 wib telahterjadi tindak

Unsur barang siapa.29Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalam hukum pidana,pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang diduga sebagaipelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi juga keteranganterdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwapelaku tindak pidana yang

PDM483.PKN/12/2013 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.

PDM432.PKN/II/2013tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2. unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwaTeddy Jaya Rusli

barang disebabkan karenaada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;Menimbang, bahwa dengan unsur ke lima tersebut diatas Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa benar mendasari pada keterangan para saksi dan terdakwadalam persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Teddy Jaya Rusli als Teddy adalahBePeRyBatel65karyawan PT.

Bahwa mendasari keterangan dari Saksil ( Gede WelisSuganipa) dfan Saksill (Ayub Suweri) bahwa sejak tanggal 27 Juli2010 Terdakwa pergi meninggalkan satuan Denma Brigif Raider20/IJK tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yangbertwenang;c.

2021tanggal 24 Agustus 2021 tentang Panggilan keempat menghadapPersidangan Pengadilan Militer.Bahwa jawaban surat panggilan sidang dari Komandan BrigifRaider 20/IJK selaku komandan kesatuan Terdakwa Nomor :B/779/VII/2021 tanggal 22 Juli tentang laporan tidak dapatmenghadap dipersidangan Pengadilan Militer.Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa iasudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudahtidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari

Bahwa benar mendasari keterangan dari Saksil ( GedeWelis Suganipa) dfan Saksill (Ayub Suweri) bahwa sejaktanggal 27 Juli 2010 Terdakwa pergi meninggalkan satuanDenma Brigif Raider 20/IJK tanpa ijin yang sah dari Dansatatau atasan lain yang bertwenang.3.

Bahwa benar mendasari keterangan dari Saksil ( GedeWelis Suganipa) dfan Saksill (Ayub Suweri) bahwa sejaktanggal 27 Juli 2010 Terdakwa pergi meninggalkan satuanDenma Brigif Raider 20/IJK tanpa ijin yang sah dari Dansatatau atasan lain yang bertwenang.Hal 9 dar 13 hal Putusan Nomor : 114K/PM.III19/AD/V1/20212.

Keterangan Terdakwa berbelitbelit dan tidak ada penyesalan ;10non Menimbang, bahwa alasan Pembanding / Terdakwa yang tersebut dalampoint s/d 5 tersewbut diatas akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggisebagai berikut ; Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 10 Januari 2013Nomor : 284/Pid.B/2012/PNGS mendasari pemeriksaan atas perkara iniberdasarkan berkas perkarea atas nama Terdakwa Tarosi Laia Als.

belum genap berusia 18tahun, dengan mempergunakan ancaman sebilah parang dan maksud Terdakwauntuk memaksa korban bersetubuh dengannya telah mulai dilakukan dengan tidakmemakai celana dan ancaman dengan parang agar maksudnyatercapai,11sedangkan tidak tercapainya dan selesainya maksud Terdakwa karena bukankeinginan Terdakwa, tapi karena saksi korban melarikan diri, sehingga korbanterhindar daripemerkosaan ; Bahwa, dari halhal tersebut diatas, ternyata Hakim pada peradilan TingkatPertama meyakini dan mendasari

dipersidangandari 12 (dua belasa)orang saksi dan barang bukti parang dan baju yang dibenarkan oleh Para Saksi,sehingga Pengadilan Tinggi tidak melihat dan tidak menemukan adanyapertimbangan yang berat sebelah, karena tidak ada alasan yang membenarkanperbuatan Terdakwa tersebut ; Bahwa, dalam putusannya Hakim dalam peradilan Tingkat Pertama yangmengadili perkara ini telah menerapkan peraturan perundangundangan dengantepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya, Hakim pada peradilanTingkat Pertama mendasari

AtbBahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebutakan tetapi terdakwa dipengaruhi mabuk minum minuman beralkohol ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka danbengkak pada pelipis dan saksi berobat jalan di Rumah Sakit UmumDaerah Atambua ;Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa saksi tidak melakukanperlawanan dan juga setelah saksi terluka terdakwa tidak menolongsaksi ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;.

terdakwa ;Bahwa setelah mendengar cerita dari korban Benediktus Riu tidakmenerima perlakukan terdakwa terhadap korban sehingga BenediktusRiu mengajak Deo Molo pergi mencari terdakwa kerumahnya ;Bahwa saksi dan korban mengikuti dari belakang dan ketikaBenediktus Riu dan Deo Molo bertemu dengan terdakwa langsungBenediktus Riu dan Deo Molo langsung memukul terdakwa masingmasing sebanyak 2 kali kemudian saksi dan korban bersama kakakkorban meninggalkan lokasi kejadian ;Bahwa setahu saksi masalah yang mendasari

tajam danmengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan perkerjaansehari hari ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;hal8 dari 14 hal, Putusan No.40/Pid.B/2017/PN.AtbBahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret2017sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Kampung Koana, DusunMeni, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka ;Bahwa masalah yang mendasari

untuk permintaan pembuatanakta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011, adalah aktanomor 05 tanggal 01 November 2007 (dapat dilihatdalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman2) ;e Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal21 Februari 2011 adalah perseroan yaitu PT.

OORJA INDO PETANGISFOUR (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21Februari 2011 halaman 2) ;e Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal21 Februari 2011 adalah akta dibawah tangan/kesepakatan tertulis antara Terdakwa Masdar Als Sidoidengan perusahaan PT. OORJA INDO PETANGIStanggal 19022011 yang dibuat 2 (dua) bahas (bahasaindonesia dan bahasa inggris)/ (dapat dilihat dalam aktanomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2) ;Hal. 27 dari 35 hal. Put.

No. 278 K/Pid/201328Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal21 Februari 2011 adalah alas hak Surat PernyataanKepemilikan Lahan tanggal lima mei dua ribu tujuh(05052007) seluas 208 Ha atas nama Masyarakat DusunBai, Desa Langgai : Tuan Haji Durah dan kawankawandengan batasbatas : Sebelah Utara Sungai Apar KeSebelah Timur Sungai BolumSebelah Barat Sungai BenongaSebelah Selatan Perkebunan Kel.PT.

Masdar Alias Sidoi BinSaran, yaitu :Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian PoldaKaltim, dan keterangan dalam BAP adalah benar dan diberikan tanpa adaancaman, paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun ;Bahwa yang mendasari untuk permintaan pembuatan akta nomor 78tanggal 21 Februari 2011, adalah akta nomor 05 tanggal 01 November2007 (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011halaman 2) ;Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari2011 adalah perseroan

No. 278 K/Pid/2013Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari2011 adalah akta dibawah tangan/ kesepakatan tertulis antara TerdakwaMasdar Als Sidoi dengan perusahaan PT.

Uang Tunai sebesar Rp.84.000, (delapan puluh empat ribu rupiah),yang mana barang bukti tersebut diakui dan benarkan oleh para saksi danterdakwa;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa, barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangandapat diperoleh fakta fakta sebagai berikut:1. bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 12014 skira jam 12.00WIB.di Dusun Segodo, RT.03/RW.01. Desa Segodo Bacang kec.

Unsur barang siapaMenimbang bahwa, dengan unsur pertama barang Siapa, pengertian barangSiapa menurut ilmu hukum Pidana adalah siapa saja sebagai sebyek hukumorang yang diduga sebagai Pelaku tindak pidana dan pelaku tersebut mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa dalam persidangan juga barang bukti yang diajukan jaksa PenuntutUmum dalam persidangan dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal18 Agustus

Menimbang bahwa, dengan unsur kedua tersebut diatas, yang rupanya dalamUndang undang dirumuskan secara Alternatif, dan bilamana telah terpenuhinyasalah satu rumusan perbuatan tersebut, maka rumusan yang lainnya tidak perluuntuk dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, juga keteranganterdakwa dalam persidangan dapatdiketahui, bahwa nterdakwa sebagai penjual /pengecer nomor togel yang merupakan perpanjangan tangan dari seorangHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B

Disamping itu. terdakwa juga mengetahui bahwapermainan judi adalah dilarang oleh pemerintah dan merupakan tindak pidana,namun terdakwa tetap melakukannya;Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan mengenal barang bukti yangdisita dari terdakwa pada saat ditanggkap dan membenarkan barang barangbukti tersebut disita dari terdakwa yang digunakan dan hasil dari penjualan nomortersebut;Menimbang bahwa, mendasari pada fakta fakta tersebut diatas, Majelis Hakimdapatmenyimpulkan, bahwa ada diketahui perbuatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki6pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama PRIYATUN binti MAN dan SUHABIYAH binti GINOM, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Moacdl uals WL p rs aw LelioArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3d MbLII UI JI J Yel palArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

2016 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer 104Palembang pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Dan sebelum meningkat alasan saya mengajukan kasasi ini sayamempedomani atau mendasari

Pasal 239 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pemeriksaan pada tingkat kasasidilakukan oleh Mahkamah Agung RI guna menentukan:a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya;b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Cc. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut

Putusan Nomor 324 K/MIL/2016Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi MajelisHakim Agung RI untuk tidak menerima permohonan Kasasi Terdakwa, karenabaik pengadilan Tingkat Pertama, maupun Pengadilan Tingkat Banding belummemeriksa dan membuktikan sebagaimana faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangantersebut karena pertimbangan Judex Facti tersebut

pertimbanganHakim Praperadilan tersebut adalah sesuatu keliru yang sangat nyata,dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut: Hakim Praperadilan tidak dapat membedakan saksi dalam tingkatpenyidikan dan saksi yang dihadapkan di depan persidangan di bawahsumpah; Hakim Praperadilan sangatsangat keliru untuk menyatakan TermohonPraperadilan dalam menghentikan penyidikannya haruslah berpedomanpada Pasal 183 KUHAP, karena Pasal 183 KUHAP diberlakukan khususuntuk Hakim; Termohon menghentikan penyidikan mendasari

LP/2046/IX/2013/Polda Sulsel/Restabes Makassar untuk ditindaklanjuti, karena tidak terdapat cukup bukti,yaitu di antaranya tida ada saksi dan perkara yang dilaporkan tersebutadalah ranah perdata, maka mendasari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP, Termohon selaku Penyidik menghentikan penyidikannya denganmenerbitkan Surat Ketetapan No.

S.Tap/32/V/2014/Reskrim tanggal 28 Mei2014;Jika Hakim Praperadilan mengkaji dan mendalami aspek hukum berkaitandengan diajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon, baikmengenai hukum perjanjian, kKedudukan para saksi dan buktibukti lain yangdiajukan oleh Pemohon Praperadilan, tentu) Hakim Praperadilanmenjatuhnkan putusan dengan amar putusan menolak permohonanpraperadilan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena pertimbanganHakim hanya mendasari uraian permohonan Pemohon Praperadilan, tidakmencari

Fakta hukum yang terungkap dalam PutusanPraperadilan No. 05/Pid.PRAP/2014/PN.Mks, Hakim Praperadilan telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telahTermohon uraikan di atas, yaitu di antaranya: Hakim Praperadilan mengharuskan Termohon dalam menghentikanpenyidikan yang dilaporkan oleh Pemohon harus mendasari Pasal 183KUHAP; Hakim Praperadilan menerima keterangan saksi SABIR SAAD dan saksiH.

Menyimak redaksi yang termuat dalam Pasal183 KUHAP, sesuatu bentuk kekeliruan yang nyata yang dilakukan olehHakim Praperadilan mengharuskan Termohon Praperadilan dalammenghentikan penyidikan terhadap Pemohon dengan mendasari ketentuanPasal 183 KUHAP. Hakim Praperadilan juga keliru dan tidak mampumembedakan antara 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183KUHAP. Hakim Praperadilan telah mencampurbaurkan pengertian antara 2(dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183 KUHAP.

Bahwa disamping itu, setiap kali terjadipertengkaran Termohon seringkali pulang ke rumah orang tuanya sampai berharihari tanpa seizin Pemohon selaku suami dan menyampaikan ingin berceraidengan Pemohon, mendasari hal yang demikian itu. Pemohon berusahamenasehati Termohon supaya memperbaiki perilakunya dan Pemohon berjanjiagar giat bekerja, namun justru disikapi oleh Termohon dengan kemarahan yangselalu berujung pertengkaran dan perselisihan;5.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinyamengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada PengadilanAgama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan sertameminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga mendasari haltersebut untuk menjatuhkan talak kepada Termohon maka Pemohon hanyaharuS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkanmengenai bentuk talak yang

Bahwa mendasari jawaban Termohon dalam konvensinya pada angka4 telah memperlihatkan dengan jelas Termohon tidak membaca danmemahami pemohonan a quo secara cermat dan seksama, karena dalamsurat permohonannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan Pemohonmerasa kurang penghasilan, tetapi Pemohon dalam permohonannyamendalilkan ...

Bahwa oleh karena dalam mengajukan talak a quo didasarkan padaadanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohondengan Termohon, dan Pemohon tidak ada harapan untuk rukun kemballsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam, dimana tidak dipersyaratkan adanya kesediaan atau persetujuan dariTermohon, juga dengan mendasari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RINomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang kaidah hukumnyaberbunyi: Majelis Hakim dituntut

Bahwa adapun dengan terjadinya perceraian antara PemohonRekonpensi dan Termohon Rekonpensi tidak memutuskan hubungan antaraorang tua dengan anak, di mana orang tua tetap berkewajiban untukmemenuhi segala kebutuhan anak, maka mendasari ketentuan Pasal 156huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Semua biaya hadhanahdan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannyasekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurusi dirisendini (21 tahun), Karenanya itu, meskipun mengenai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan seorang saksi Termohon yang bernama SAKSI IIItelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

abs ole p rb. rw LaclleArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;d MbEIT Ul J1 J Vel paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

agar perkaranya diakhiri dengan cara perdamaian akan tetapi usahaperdamaian tersebut tidak tercapai, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat, sebagimana terurai diatas yangdipertahankan isinya oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, KuasaTergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban sebagai bantahan terhadapgugatan Penggugat sebagai berikut:DALAM EKSEPSIDasar Surat Gugatan cacat Hukum / Tidak Sah Bahwa seolaholah yang mendasari

DALAMPOKOK PERKARABahwa apa yang mendasari uraian dalam eksepsi sebagaimanadikemukakan diatas adalah merupakan bagian yang dapat dipandang sebagaisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara inisepanjang bersesuaian satu sama lain.Bahwa tergugat MENOLAK dengan tegas dalildalil gugatan Penggugatsebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya halaman 14, kecuali yang diakuibaik secara terangterangan maupun diamdiam, lagipula sepanjang tidakmerugikan kepentingan Tergugat dengan

Urut 12Jawabannya:13Bahwa seolaholah yang mendasari SURAT KETERANGAN UNTUKMELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat olehSANI adalah SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER1976 yang dibuat oleh ABD SANI.Bahwa tanda tangan dan nama ABD SANI didalam SURAT KETERANGANPERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuat oleh ABD SANItidak sama tanda tangannya dan namanya dalam KETERANGAN UNTUKMELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat olehSANI.Untuk lebih jelasnya mohon

dilihat SURAT KETERANGAN PERWATASANTANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuat oleh ABD SANI dan KETERANGANUNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 ME1I1988 yang dibuatoleh SANIL.Bahwa oleh karena tanda tangan dan nama ABD SANI dalam SURATKETERANGAN PERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuatoleh ABD SANI tidak sama tandatangannya dan namanya dalam KETERANGANUNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuatoleh SANI, maka yang mendasari surat gugatan Penggugat adalah CACATHUKUM/TIDAK

yang dimaksud adalah sah menuruthukum.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang dikemukakan diatas, makasurat pernyataan panguasa tanah milik Tergugat adalah sah dari Pemerintahsesuai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunandan bukti pendukung kepemilikan lainnya(akan dibuktikan dalam sidangpembuktian)Bahwa justru sebaliknya yang cacat hukum/tidak sah, palsu dan/ataudipalsukan adalah KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAHTANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI yang mendasari

bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi, 2.Memidana Terdakwa Ghodiman, M.T.P. oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;12 Bahwa atas Putusan Pidana tersebut di atas Tergugat secara melawan hukumtelah menerbitkan Objek Gugatan dengan tanpa mendasarkan pada asasasas umumpemerintahan yang baik, karena tidak mendasari

proses persidangan perkara dimaksud adalah Penggugat didakwadan dituntut serta dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan Pasal 3 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 bukan Pasal 18 ayat (1);Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat adalah tindakanyang tidak cermat, ceroboh, tergesagesa dan mendzolimi hak konstitusional,serta sewenangwenang dan telah salah dan sewenangwenang dalammengambil dasar konsideran dalam Objek Gugatan dimaksud sehinggabertentangan dengan fakta dan mendasari

Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, makasecara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAUMELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (ONTVOELDOENDE);1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusanatas perkara tersebut di atas, dan telah salah menafsirkan bunyi pasal dalamperaturan perundangundangan dan mendasari

(Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi) dijatuhi hukuman untuk dicabut haknya sebagai PegawaiNegeri Sipil, maka sangat tidak beralasan apabila Majelis HakimTata Usaha Negara Semarang beranggapan bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Gubernur Jawa Tengah) menerbitkanObjek Gugatan mendasari Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal18 Oktober 2011;Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yangberkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan objek

Bahwa mendasari Pasal 1 poin 27 dan 28 UndangUndang Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut menyebabkan keteranganSaksi1 (Serma Nengah Tagel), Saksi2 (Serma Anuri) dan Saksi3 (Dr.Indra Gunawan Nasution) menjadi tidak bernilai dan tidak mempunyaikualitas sebagai alat bukti..

Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalahguna" Pemohon Kasasi berpendapat Judex Factitelah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidak didukung olehalat bukti keterangan Saksi yang memadai dan alat bukti berupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimanayang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajib didukung oleh 2alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim sebagaimana dalamPasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis ganja. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabunamun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alatbukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasHal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 484 K/MIL/2017minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimanajika dinubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.