Sesuai dengan sistem self assessment, SPT PPN yang di dalamnya terdapat PPN atasrevenue transfer (Jicense) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sudah dianggapbenar, karena tidak ada upaya pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak;c.

PENETAPANNomor 0758/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Ramli Afan bin Afan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Blang GandaiKecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon ;2.

PUTUSANNomor 208/Pdt.G/2021/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 1988, agamaIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan SamratulangiKelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan KotaGorontalo

PENETAPANNomor 0838/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Muhammad Nur M. Ali bin M. Ali, umur 43 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa PuloKiton Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagaiPemohon ;2.

(hereby referred as MIE), having registeredaddress in Singapore as: 25 Leng Kee Road and PT TC Subaru (herebyreferred as PTTCS), a PMA company, having registered address inJakarta as: Jalan Sultan Iskandar Muda no: 24, Jaksel, are two businessentities registered with the same ownership.PELAWAN DAN PELAWAN II BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKANDOKTRIN SELF DEALING16.Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebutsebagai SELF DEALING.

Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 196, telahmenyatakan bahwa Transaksi Self Dealing tidak langsung, misalnya;1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan.2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaanmana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu.4.

Bahwa UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 TentangKepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 menganut konsep self assessment. Melaluikonsep tersebut maka importir menghitung, membayar, danmemberitahukan sendiri Bea Masuk yang terutang termasuk keteranganmengenai barang yang diimpornya.b. Bahwa importir memberitahukan barang yang diimpornya meialuiPemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dibuktikan dengan dokumenpelengkap seperti invoice dan bill of lading.C.

Tanpa Bill of Lading,seseorang atau orang lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barangbarang yang disebutkannya di dalam B/L dari perusahaan pelayaran.e Sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan danpenyerahan barangbarang antara pihak pengangkut dan pengiriman.Bahwa pada saat melakukan importasi, secara self assessment Terlawan Il telah memberitahukan importasi barangnya dalamdokumen kepabeanan, sebagai berikut:No. Nama Barang Nomor No. Bill Of No.

Bahwa objek sengketa berupa 11 (sebelas) mobil Merk Subaruyang disita Pembanding (dahulu Terlawan 1) adalah milik PT.TCSubaru (Terlawan Il), oleh karena pada saat melakukanimportasi,secara self assessment PT.TC Subaru (Terlawan Il)telah memberitahukan importasi barangnya dalam dokumenkepabeanan;8. Bahwa dokumen berupa Bill of lading dimana di dalamnya secarategas tertera bahwa yang menjadi consignee (penerima) adalahPT.TC.Subaru;9.

lembar bendera Negara KALEDONIA ; 5 (lima) lembar bendera Negara Kepualan Solomon ; 3 (tiga) lembar bendera Negara FUJI ; 4 (empat) lembar bendera Negara PAPUA NUGINI ; 3 (tiga) lembar bendera Negara VANUATU ; 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH KELUNCURAN KANTOR OPM/ FREE WEST PAPUA CAMPAIGN DI AUSTRALIA (tulisan warna biru) dan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT MENUNTUT HAK PENENTUAN NASIP SENDIRI (SELF

lembar bendera BINTANG KEJORA ; 5 (lima) lembar bendera KNPB ;empat) lembar bendera Negara KALEDONIA ;lima) lembar bendera Negara Kepualan Solomon ;tiga) lembar bendera Negara FUul 5empat) lembar bendera Negara PAPUA NUGINI ;tiga) lembar bendera Negara VANUATU ; 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan KAMI RAKYAT PAPUA BARATWILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH KELUNCURAN KANTOR OPM/FREE WEST PAPUA CAMPAIGN DI AUSTRALIA (tulisan warna biru)dan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT MENUNTUT HAK PENENTUANNASIP SENDIRI (SELF

Huruf C Prinsipprinsip analisa, Angka 7 menyatakan bahwa Setiappemberian fasilitas pembiayaan, nasabah diwajibkan untukmenyediakan dana sendiri (self financing) yang besarnyaditetapkan oleh bank dalam aturantersendiri;b.

Pada saat menyerahkan kelengkapan tersebut terdakwa DHANNYSURYA SATRYA, SE mengatakan kepada DONNA MARITO hari ini ya cair.Setelah DONNA MARITO melakukan pengecekan ternyata terdapatkekurangan kelengkapan persyaratan berupa dana nasabah untuk pencairanpembiayaan untuk biaya materai, notaris, asuransi jiwa, self financing belumtersedia di dalam rekening nasabah PT Tanjung Siram.

Huruf C Prinsipprinsip analisa, Angka 7 menyatakan bahwa Setiappemberian fasilitas pembiayaan, nasabah diwajibkan untukmenyediakan dana sendiri (self financing) yang besarnya ditetapkanoleh bank dalam aturantersendiri;b.

(Hal.352) Bahwa untuk biayabiaya materai, notaris, asuransi jiwa, self financingdiambil dari pencairan pembiayaan Bank Syariah Mandiri. (Hal.353)6.

Huruf C Prinsipprinsip analisa, Angka 7 menyatakan bahwa Setiappemberian fasilitas pembiayaan, nasabah diwajibkan untukmenyediakan dana sendiri (self financing) yang besarnya ditetapkanoleh bank dalam aturan tersendiri;b.

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

PENETAPANNomor 0407/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Hasyimi Ibrahim bin Ibrahim, umur 48 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Cot AraKecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon I;2.

sekarangselama 4 tahun lebin keduanya pisah rumah tidakpernah bersatu lagi; e Bahwa penyebab keduanya pisah rumah karenasering bertengkar masalah Tergugat bermain cintadengan wanita lain yang bernama Titin asal dariCiamis;e Bahwa Tergugat pernah dinasehati saksi, namunTergugat tetap memilin perempuantersebut;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut,Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalamkesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohonPOLIT Self

PENETAPANNomor 0756/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Nurdin Adam bin Adam, umur 44 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DesaBlang Gandai Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagaiPemohon ;2.

sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atasPenetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, bukanlahpihak (Wajib Bayar) yang dapat mengajukan upaya administratif keberatanatas penetapan PNBP yang terutang;Bahwa prosedur keberatan yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 34/2010 sebagaimana dipahami oleh Judex Facti dan Majelis HakimTingkat Kasasi adalah untuk PNBP yang merupakan hasil perhitungansendiri/self

Pengangkutan Hasil Hutan Kayu BudidayaYang Berasal Dari Hutan Hak;Bahwa sebuah dokumen yang dipergunakan untuk menyertaipengangkutan kayu bulat dari TPK hutan, TPK Antara, TPT KB danindustri primer serta kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer danserpih dari industri primer yang berasal dari hutan alam;Bahwa SKSHHK dipergunakan pada saat melakukan pengangkutan;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self

terpadu;Bahwa dokumen yang dipergunakan yaitu surat keterangan sahnya hasil hutankayu (SHSHHk) kayu olahan jika mengangkut dari industri primer, NotaAngkutan di pergunakan jika pengangkutan Kayu Olahan dari TPTKO,Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Trg.dan menggunakan Nota Perusahaan jika pengangkutan kayu olahandiluar kedua ketentuan tersebut;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self

Apabila yangbersangkutan tidak memiliki perijinan yang sah, maka tidak berhakmendapatkan layanan dokumen angkutan;Bahwa dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu(SHSHHK) kayu olahan dipergunakan menyertai kayu olahan yangdiangkut ketempat tujuan akhir;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Trg

PENETAPANNomor 0238/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Jumadi bin M. Rizal, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di DesaMeunasah Blang Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, sebagaiPemohon ;2.

Rp 496.800,00 dan Accrued AccInsurance sebesar Rp.385.397.391,00 tidak dapat Pemohon Banding terimakarena: Bahwa di dalam biaya gaji (compensation) sudah termasuk accrued atasBonus dan THR selama tahun 2005: Bahwa Pemohon Banding telah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21atas Bonus dan THR yang Pemohon Banding bayar pada tahun 2005; Bahwa oleh karena itu, maka pada saat menghitung laba rugi fiskal (SPTPPh Badan) tahun 2005, biaya gaji (Compensation) telah Pemohon Bandingkoreksi fiskal positif (self

Bahwa namun demikian alasan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah karena pada saat menghitung labarugi fiskal (SPT PPh Badan 2005) akrual biayabiaya tersebut telahTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) koreksi fiskal(Self correction), sehingga pembuktian selanjutnya adalah apakah benarTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telahmelakukan koreksi fiskal positif atas pembebanan

tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada HutanProduksi Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8.Bahwa, Ahli menjelaskan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.42/MenlhkSetjen/2015 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada HutanProduksi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh penerbitSKSHHK secara self

Sedangkan NotaAngkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang jin;Bahwa, Ahli menjelaskan Terhadap jenis, setelah ahli melakukanpemeriksaan dan pengujian diketahui bahwa kayu yang diamankanHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbwtersebut adalah kayu jenis Jati, dengan jumlah 179 (seratus tujuhpuluhsembilan) batang dengan volume = 10,3546 M8.e Bahwa, Ahli menjelaskan jika kayu tersebut berasal dari Hutan Negara,maka kerugian negara dari perbuatan tersebut berasal dariperhitungan

PemohonBandingc Fotokopi salinan SPPT 23.315.880.000 13.540 1.722.0002008 dari KPP PratamaJakarta Cengkarengd Aplikasi Payment PBB 23.315.880.000 13.540 1.722.000Onlinee Basis Data SISMIOP 23.315.880.000 13.540 1.722.000f DHKP PBB 2008 23.315.880.000 13.540 1.722.000 bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa ketentuan mengenai BPHTB inidiatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 s.t.d.d UndangUndang Nomor 20 Tahun2000 tentang BPHTB;bahwa pada dasarnya system pemungutan BPHTB ini adalah self

sampaidengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakandalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaanpajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.Pasal 6 ayat (4)Apabila Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) belum ditetapkan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkanoleh Menteri.bahwa karena sistem pemungutan BPHTB ini adalah self

Dianka Sarana Utamabekerja sama dengan Tergugat sebagai pihak pelaksana dan denganberjalannya waktu Tergugat mengganti salah satu Unit Tug Boatnya yangberukuran 270 ft biasa dengan 270 Self Propelor yang mana kapasitasangkut sama besarnya hanya bentuknya*yang berbeda, tetapi pihakPenggugat tidak mau menerima unit tersebut karena Penggugat jugamendapat pekerjaan angkutan ini dari PT.

LG, sedangkan unit kapaltersebut Sudah berada di lokasi perairan Dongdang Samarinda, denganberjalannya waktu unit kapal tersebut tidak beroperasi hanya diam diPerairan Dongdang, Samarinda ;Bahwa kemudian Penggugat minta penggantian Unit kapal yang samabentuknya yaitu 270 Self Propelor, sedangkan Tergugat sudah terlanjurmembayar unit kapal yang tidak terpakai, karena Tergugat kesulitanmendapatkan kapal yang sejenis akhirnya Penggugat memutus kontrakkerja dengan PT.

Hal ini sejalan dengan sifat mandiri yangdimiliki oleh Tergugat dalam melaksanakan kewenangannyayaknibersifat self regulator rebounding yang artinya KPU dapat mengaturdirinya sendiri, sehingga permohonan atau permintaan KPU sama sekaliHalaman 22 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTmerupakan bentuk permintaan sesungguhnya, sedangkan kewenangansetuju atau tidaknya terhadap usulan tersebut mutlak menjadikewenangan Presiden.

Yang mana hal itu diambil tatkala ada peraturan hukumyang tidak jelas disitulan KPU sebagai lembaga negara yang independentdisuruh untuk mengambil keputusan dan memiliki kKewenangan self regulationdan melakukan tindakan diskresi supaya tidak ada kekosongan hukum;Bahwa kepastian hukum identik dengan segala sesuatu yang berdasarkan sifattertulis yang diatur di dalam undangundang saja?

Seringkali orangmenanyakan apakah itu tidak melanggar asas praduga tak bersalah, menurutAhli dalam konteks pengaturannya ya tidak bersalah tetapi jika kembali padakonteks konsepnya maka mustahil seorang Jaksa Penuntut Umum menuntutorang;Bahwa self regulation adalah kewenangan bagi lembaga negara independentuntuk mengeluarkan aturan lebih lanjut menjelaskan kewenangannya ataumenjelaskan halhal yang belum diatur, makanya KPU boleh mengeluarkanaturan KPU tetapi kewenangan diskrentive melekat bagi semua

Aturan hukum tidak jelas, 3. stagnasipemerintahan, daripada stagnasi mending melakukan trobosan;Bahwa self regulation itu hak yang melekat pada lembaga independent yangbisa mengatur dirinya sendiri dalam hal untuk diberikan kewenangan secaralangsung oleh undangundang. Misalnya hal ini diatur lebih lanjut dalamperaturan KPU.

Maka di dalam self regulation itu ada yang namanya diskresi.Yang kedua dalam hal tidak diatur ini melibatkan kKewenangan yang di dalamself regulation ituada yang namanya diskresi;Bahwa Pengertian diskresi itu) sendiri yang mengatakan bahwa untukmelaksanakan peraturan pemerintahan suatu diskresi boleh diambil denganmelanggar UndangUndang contoh pada direksi BPJS menurut undangundangBPJS direksi berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kemudian harus dipiliholeh DPR.

melawan hukum denganmenyalahgunakan kekuasaannya" yaitu Terdakwa HENDRIK SYAUTA, SHdalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi Kantor PajakPratama Tahuna dengan tugas pokok adalah melakukan pengamatan danpenggalian potensi pajak yang ada di wilayah Sangihe, telah melakukanpenyimpangan terhadap mekanisme penagihan pajak pada tahun 2010 yangtidak sesuai dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum Tata Cara Perpajakan yang bertentangan dengan sistem perpajakanyaitu Sistem Self

No. 737 K/PID.SUS/201 1dan penggalian potensi pajak yang ada di wilayah Sangihe telahmelakukan penyimpangan terhadap mekanisme penagihan pajak padatahun 2010 yang tidak sesuai dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan yang bertentangandengan sistem perpajakan yaitu sistem Self Assesment dimana menurutsistem tersebut adalah besaran jumlah pembayaran pajak diserahkankepada wajib pajak sendiri yang menghitung, membayar dan melaporkanpajak terutang, sehingga fungsi

DENNY FERRY MAKASANTI, Msiselaku Kepala Pajak Pratama Tahuna menerangkan bahwa sistemperpajakan di Indonesia menganut Sistem Self Assessment dimana wajibpajak sendiri yang menghitung, membayar dan melaporkan pajak yangterutang, jadi fungsi Direktorat Jenderal Pajak hanyalah fungsipengawasan, sistem ini diterapkan dalam pengenaan pajak penghasilan(PPh 25 dan 29), sangat tidak dibenarkan oleh undangundang aturandalam sistem perpajakan pegawai pajak yang datang dan melakukanpenghitungan, penagihan dan