DAKWAAN SUBSIDAIR.Bahwa Redaksi Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikanhadiah

Negara."

Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara." hanya merupakanelement delict dan bukanlah bestandeel delict (delik inti) yang harusdibuktikan. Menurut hemat kami, unsur "pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara." harus dihubungkan dengan perbuatanselanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak.Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid.

Sus/201324Kalau unsurunsur lainnya terpenuhi, barulah unsur "Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara." dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.Dalam pembahasan unsur "pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"pada Dakwaan Primair telah kami kemukakan pembahasan yuridis yangpada pokoknya kami berpendapat bahwa unsur "Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara" tidak terbukti.

Oleh karena kami telah membahasunsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" di dalam DakwaanPrimair, secara mutatis mutandis pembahasan itu berlaku di dalampembahasan tentang dakwaan Subsidair ini yang tidak perlu kami ulangkembali.Oleh karena itu, kami tetap pada pendapat kami tersebut menyatakanunsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tidak terbukti.Tidak Terbuktinya Unsur "Menerima hadiah atau janji.Bahwa, yang dimaksud dengan "hadiah", menurut Putusan Hoge Raadtanggal 25 April 1916

Menyatakan Terdakwa EDY SUBYANTORO bin JOKO SUYONO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana SelakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jab atannya yang bertentangan dengankewajibannya;2.

Menyatakan Terdakwa EDY SUBYANTORO bin JOKO SUYONO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana SelakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabtannya yang bertentangan dengankewajibannya;2.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2. Menerima hadiah atau janji ;3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;1.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalamketentuan Pasal ini mengacu pada definisi kata Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang dimaksud dalam Bab Ketentuan UmumPasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Hal. 17 dari 44 hal. Put.

negara, karena jabatannya menerima hadiah ataujanji sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 juncto Pasal 18Hal. 30 dari 44 hal.

Menyatakan terdakwa MARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan "Memberi sSesuatukepada Pegawai Negri Sipil atau penyelenggara negara dengan maksudsupaya pegawai negri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajiban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat(1) huruf a Uundangundang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak

negara denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutHalaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptkberbuat atau tidak berbuat sesuatu) dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut :+ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermulapada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 anggota Sat Reskrim PolresBengkayang yang dipimpin oleh saksi SAMINGAN Bin WAKIJO (Alm)berhasil mengagalkan

;Menimbang, bahwa terhadap rumusan dakwaan alternatif PenuntutUmum tersebut, Majelis berpendapat bahwa pasal 5 ayat (1) huruf atersebut mengandung syarat unsur subyektif yaitu adanya maksud darisipemberi agar Supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdiberi atau dijanjikan sesuatu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga apabiladihubungkan dengan uraianuraian perbuatan dalam Surat Dakwaan padaDakwaan Alternatif Kesatu dan faktafakta

Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang, bahwa unsur kepada pegawai negeri ataupenyelenggara Negara dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kepada siapa pemberian sesuatu tersebut dilakukan.Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yangsifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara sehinggadalam pembuktiannya cukup

Hal mana karena saksi Samingan sudahmengetahui informasi terdakwa MARKUBIK adalah orang yang mengurushandphone ilegal yang diamankan Polres Bengkayang tersebut, sudahsaling mengenal dan satu hari sebelumnya sudah memberitahu dan memintajin kepada saksi Samingan, bahwa akan ada barang yang lewat diBengkayang menuju Pontianak;Menimbang, bahwa berdasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, terhadap unsur dengan maksud supayapegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau

Menyatakan Terdakwa HERMENINGGILDUS APRIYADY S.Pd Anak DariM.PINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan TindakPidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya

negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum , atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendirisehingga berdasarkan hal tersebut dapat kita uraikan unsurunsursebagai berikut :Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara negara bahwa Sdr.HERMENINGGILDUS APRIYADY, S.Pd Anak

Dan Sari.HESTI PAMUJI RAHAYU, S.Pd TARSONO (Alm) adalah Pegawai Negeriyang bekerja pada SMA Negeri 1 Nanga Pinoh yang juga merekasebagai Penyelenggara Negara dalam bidang Pendidikan.Bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain bahwa unsurini terpenuhi dengan memungut biaya sebesar Rp. 200.000, ( dua ratusribu rupiah) dari setiap siswa untuk pengambilan ljazah maka hasilpungutan tersebut menimbulkan atau mengakibatkan keuntungan bagiKepala Sekolah SMAN Nanga Pinoh yaitu Sdr.

Negara; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirisendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkankan sebagai berikut :Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 2 UU No. 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UU

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negaraadalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan Nepotisme;Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20tahun 2001, pengertian penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalampasal 2 UU No. 28 tahun

Hal ini sebagaimana yang kemudian ditetapkan dalamKetetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);Bahwa dalam rangka menyelamatkan kehidupan nasionalsesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi,dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat.Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalandengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendakiterwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankantugas

Putusan Nomor 51 P/HUM/2018tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien,bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimanadiamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Penjelasan Umum atas UUNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme);Bahwa tujuan, semangat dan tuntutan sebagaimana angka 2)s.d. 4), perlu diwujudkan dalam langkah dan

negara dan terbukti telah menunjukkanadanya keterlibatan anggota dewan perwakilan rakyat dalamkasuskasus yang ada;Halaman 31 dari 57 halaman.

Negara meliputi:a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri:Halaman 35 dari 57 halaman.

negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme;Halaman 45 dari 57 halaman.

negara, akan tetapi setelah Undangundang Nomor 31 Tahun1999 diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 istilah penyelenggara Negaradan pegawai negeri disebutkan secara berbarengan sebagai subjek hukum dari suatu tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20Tahun 2001 telah dirumuskan pengertian penyelenggara negara yang berbunyi :Yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal ini adalah penyelenggaranegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme.

Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasalberikutnya dalam undangundang ini ;54Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme makadapat diketahui bahwa Penyelenggara Negara adalah meliputi :1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2 Menteri ;3 Gubernur ;4 Hakim ;5 Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ;6

Waskita Karya tersebut telahmemenuhi rumusan pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negarayang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi,Korupsi, dan Nepotisme, maka Majelis

Waskita Karya termasuk pula dalam pengertianpenyelenggara negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaMajelis berpendapat unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi ;A.d.2.

Perintis KemerdekaanKupang atau setidaktidaknya di tempat lain yangtermasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kupang,sebagai penyelenggara negara telahmenyalahgunakan kekuasaannya yaitu sebagai staf di LANTASKIM KantorImigrasi Kelas Kupang yang mengakibatkan terjadinya tindak pidanaperdagangan orang yaitu membawa Warga Negara Indonesia yakni korbanYUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULITAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK ke luar wilayah RepublikIndonesiadengan maksud untuk dieksploitasi

Negara dalamklasifikasi sebagai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pengertian pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku tercantum di dalam Penjelasan Pasal 2 butir 7Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

Negara;Bahwa fakta persidangan membuktikan Pembanding/Terdakwa adalahpetugas customer service pada Kantor Imigrasi Kelas Kupang yang seharihari bertugas memberikan pelayanan bagi para pemohon paspor.

negeri.Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 104 putusan yang menyatakan...maka sehubungan dalam delik pidana Perdagangan Orang ketikapenyelenggara negara lalai dan mengakibatkan kerugian, meski tidak ada niatuntutk itu, tetap diklasifikasikan melakukan perbuatan pidana, karena dalamTindak Pidana Perdagangan Orang tidak dibedakan antara pelaku aktif ataupasif... adalah pertimbangan yang keliru sebab sebagaimana yang telahdijelaskan pada poin angka 4 diatas yaitu Pembanding/Terdakwa bukansebagai penyelenggara

negara dan tidak ada fakta persidangan yangHalaman 33 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG15.16.membuktikan Pembanding/Terdakwa lalai ketika melaksanakan tugasnyasebagai customer service dalam pelayanan permohonan paspor untuk danatas nama pemohon Melinda Sapay;Bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

Negara yangmenerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagaiberikut :e Pada sekitar bulan Juni 2008 PT.

Selanjutnya dalam jabatan tersebut ditugaskandengan Surat Perintah Tugas No.Pol.SP.Gas/72/VII/2009/Reskrim tanggal 13Juli 2009, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dugaan tindak pidanakorupsi pada proyekproyek pembangunan di Kabupaten Lamongan tahun20082009, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaanKesatu, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerimahadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan

Seorang Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;b. Menerima hadiah atau janji;c. Diketahui atau patut didugad. Hadiah atau janji tersebut berhubungan dengan kekuasaan dankewenangannya yang berkaitan dengan jabatannya;Sedangkan untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 12a Undang UndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan kedua haruslah dipenuhi unsurunsursebagai berikut :a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarab.

Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya terlebin dahulu secarabersamasama unsur pokoknya, dan apabila terbukti maka selanjutnya majelisakan mempertimbangkan unsur keempat dari dakwaan kesatu atau dakwaankedua.Unsur Seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang bahwa dari unsur ini dapat disimpulkan bahwa pelakukorupsi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Hal iniharuslah diketahui oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut.Dengan demikian unsur ini sekaligus juga akan membuktikan unsur ketiga yaituunsur diketahui atau patut diduga.Menimbang bahwa untuk menentukan si pelaku telah mengetahui ataupatut diduga, maka dalam Memori van Toelichting (M.v.T) terdapat pengertianbahwa willens en wetens sebagai opzettelijk plegen van een misadrijf ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan, het teweegbrengen van verbodenhandeling willens en wetens atau

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya ; c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPE ; d. Bersifat final dalam arti lebih luas ; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat .

Berdasarkan ketentuantersebut, Keputusan penyelenggara Negara lainya yang menjadiTERGUGAT dalam perkara a quo adalah PT DOK dan PERKAPALANSURABAYA (PerS@!0) ; 2n nnn nr nnn nn nnn nnn nnn nnn cnn cen nce neces.

Atas perbuatan pemohon AMIN MULYA, S.E Als YAYA tersebut patut didugatelah melakukan tindak pidana setiap orang memberi atau menjanjikansesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksudSupaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan

YAYA telahmemenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.Sehubungan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap /41 / X /2019 Sat Reskrim tanggal 31 Oktober 2019 perkara dugaan Tindak Pidanasetiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau Setiap Orangyang memberi sesuatu kepada

negara adalah orang yang ditugaskan olehpemerintah;Bawaslu disebut penyelenggara negara saya tidak tahu pasti, apabiladiangkat oleh pejabat negara dan mendapat upah dengan biaya negara bisadikatakan sebagai penyelenggara negara;Bahwa kalau makna pemberian disebut gratifikasi dilinat dari legal dan ilegalpemberian hanya janjijanji dan dalam suap adanya kesepakatan, kalaugratifikasi bisa dilakukan/ tidak dilakukan;Bahwa makna kata aman, apa yang dilakukan tidak bisa mencerna perbuatanorang lain, aman

Negara yang bersih dan bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Negara telahterpenuhi.Ad.4.

Ptkatau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yangmemberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadikekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara.

Meskipun Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untukmemenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atatu janji,tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patutmenduga orangorang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatanyang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapatmemenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memeberi hadiah atau janjitersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan

antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulanAgustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyapada tempattempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai yangmelakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut yaitu pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang padawaktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayarankepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kasumum, seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain ataukas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.

negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.

Lensa Malut, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-------------------------------------- 2 (dua) Kartu Tanda Pengenal yaitu Kartu Tanda Anggota Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), dikembalikan kepada terdakwa ;-------------------------------------------------------------- - KTP (Kartu Tanda Pengenal), dikembalikan kepada terdakwa ;---------- Buku Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), dikembalikan kepada terdakwa ;-------------------------------------------

Pengertian Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) undangundangRepublik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksudPenyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme.

Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasalberikutnya dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 tahun 1999 menentukan penyelenggara negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan pertauran perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa Pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia nomor 28Tahun 1999 menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :1.

negara secara menyimpang dari tatalaksana yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tatakerja.

Di dalam Penjelasan atas UndangUndang No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegasdisebutkan bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik antaralain adalah kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

bertentangan dengan kepastianhukum yang diamanatkan UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;Bahwa Penjelasan atas UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegas jugamenyebutkan bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik antaralain adalah proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selainitu, Tergugat sebagai penyelenggara negara telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Undang Undang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang berbunyi sebagai berikut. (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan ataupidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yangmemberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeriatau. penyelenggara

negara dengan maksud supaya pegawai1819negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya atau ;memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidakdilakukan dalam jabatannya ;(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a atau huruf b

Pemerintahan YangBaik adalah meliputi Asas: Kepastian Hukum; Tertib Penyelenggaraan Negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; dan Akuntabilitas;Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang penyelengara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme;Bahwa mengenai kepastian hukum, tertib Penyelenggaraan Negara,keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas telahdijelaskan didalam penjelasan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:e Asas Kepastian hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Tergugatdidalam segala tindakannya seharusnya bertindak berdasarkanhukum, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 1026/1932/VV/2012 tertanggal : Pencatatan Cessie Nomor 28, walaupunTergugat mengetahui

adanya perkara perdata tentang Cessie Nomor28 tersebut, maka dalam hal ini Tergugat membuat tidak adanyakepastian hukum terhadap kepentingan dan hak Penggugat;e Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Asas yang menjadilandasan keteraturan, keselarasan, dari keseimbangan dalampengendalian Penyelenggara Negara;Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Tergugatseharusnya dalam mengeluarkan sebuah keputusan harus selarasdengan hukum dan tidak menabrak ataupun meniadakan sebuahHalaman 9

Putusan Nomor 247 K/TUN/2015perkara, apalagi dalam hal ini Tergugat mengetahui perihal adanyaperkara perdata terkait Cessie Nomor 28;Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia Negara;Asas Proporsionalitas adalah Asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara

Negara harusdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwapenyelenggara Negara, dalam hal ini tentu Tergugat harus dapatmempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada masyarakatyang dilayaninya, maka dari pada itu Tergugat harus dapatmempertanggungjawabkan tindakannya terhadap Penggugat, sebabakibat tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan

Menyatakan Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos,bersalahmelakukan tindak pidana yaitu rnemberi sesuatu berupa uang tunaikepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, denganrnaksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf aUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20

Bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapatdibenarkan, karena tidak terdapat alasan Terpidana yang dapatmembebaskan dirinya dari dakwaan Penuntut Umum;Bahwa Terpidana tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, karena Terpidana melakukan perbuatan a quo tidakmenggunakan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan sebagaipegawai negeri, penyelenggara negara, atau ASN

Kharismadapat menyalahgunakan kewenangan sedangkan secara administrasitidak terpenuhi adaya Surat Keputusan (SK) pengangkatan Terpidanaselaku pengawai negeri, penyelenggara negara atau pemangkujabatan negara/pemerintahan;Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan penyalahgunaankewenangan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang tentangTindak Pidana Korupsi tersebut, apabila Terpidana bertindak untukmewakili kepentingan pemerintah/negara. Selain hal tersebut syaratHal. 18 dari 23 hal.

Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019utamanya harus ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan Terpidanaselaku Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara, namun haltersebut tidak terungkap di persidangan; Bahwa maksud dan tujuan pembuat undangundang merumuskan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 dengan kualitas subjek berbeda, dimana dalamPasal 3 subjeknya adalah pegawai negeri/penyelenggara negara selakupemangku jabatan negeri/negara (vide Pasal 1 Ayat (2) juncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999), sedangkan

poor cc re eee eee 2 (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan selambat lambatnya 10 (sepuluh )hari sebelum Penetapan batasdilaksanakan ; (5) Pemeberitahuan tersebut dilakukan dengan suratsesuai bentuk sebagaimana tercantum dalamlampiran ; Bahwa tindakan dari Tergugat yang telahmengeluarkan surat keputusan a quo bertentangandenagan Pasal 3 angka 1 Undang undang No 28 tahun1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih danbebas korupsi.kolusi dan nepotisme, mengenai asasumum penyelenggara

Negara salah satunya asaskepastian yang dalam penjelasannya menyebutkan asasNegara hukum mengutamakan landasan peraturanperundang undangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara Negara artinyatindakan Tergugat dengan mengeluarkan keputusan15dalam perkara aguo telah melanggar asas tersebutyang berakibat dirugikan hak hukum dari penggugat9.