dalam subjek hukum.Penggugat dalam hal ini hanya mengurangi Turut Tergugat sebagai subjekhukum bukanlah berarti subjek hukumnya tidak sama, karena dimaksud dalamundangundang sebagai subjek hukumnya sama dengan perkara terdahulu atauyang dianggap sama, karena Turut Tergugat dalam perkara terdahulu hanyalahsebagai Turut Tergugat saja dalam kapasitas sebagai pelengkap karena tidakmempunyai kapasitas kepentingan hukum dalam perkara tersebut;Sama dalam hal dalil/dasar persengketaan gugatan.Mengenai hal mendasari

Pengadilan Negeri NegaraNo.02/Pdt.G/1998/PN.NGR. tanggal 1 Juni 1998, terhadap perkara mana telahdiberi putusan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewjsde) dalam pekara a quo Penggugat telah mempersenketakan hak atastanah dalam gugatan sekarang perkara perdata No. 35/Pdt.G/2005/PN.NGRdalam objek persengketaan sama, sekalipun dalam gugatan ini Penggugatmendasarkan dasardasar gugatannya tersebut dengan perihal gugatan tentangpengosongan tanah sengketa, ada persamaan hal atau dalil mendasari

Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebanyak Rp 100.000, (seratus riburupiah); Penggugat dalam kasus tersebut sebagai Penggugat/Terbanding/PemohonKasasi terhadap permohonan haknya atas tanah sengketa tersebut sudahditolak dengan kata lain terhadap gugatan ini Penggugat sudah tidakmemiliki kapasitas lagi sebagai Penggugat karena sudah dinyatakan secarahukum berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berhakatas tanah sengketa, sehingga dalil gugatan mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SANOSI bin JANAM dan BURAWI bin SALADI, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Budiman tertanggal 22 Desember 2014;Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan,karena syarat materiil suatu gugatan dalam positanya atau fundamentumpetendi harus menguraikan secara tegas dan jelas tentang kualifikasikesalahan Tergugat;Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dengan jelas dan tegas, yang mendasari gugatan,sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat materiil;Halaman 5 dari 12 halaman.

Bahwa kemudian Penggugat juga menyebutkan dalam posita gugatannyayang tercantum dalam halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwaKeputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas KepastianHukum;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebutdi atas adalah merupakan gugatan yang kabur, karena Penggugat tidakmerujuk kepada suatu pasal tertentu yang jelas dan tegas pada suatuperaturan perundangundangan tertentu yang mendasari

gugatan;Bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebut di atasjuga merupakan dalil gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, karenaPenggugat tidak menjelaskan prosedur atau ketentuan dalam pasal manayang dilanggar oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya gugatanPenggugat pada posita atau fundamentum petendi dengan jelas dan tegasmenyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan.

(selebihnya tidak terbaca),Sertifikat Hak Milik No.24923 atas nama Dg.Hanong dengan dasar penerbitanberupa surat pernyataan penyerahan/hibah dari Sdr.Yusuf Katutu Damangyang mendasari AJB No.82/III/3/BK/1985, dan Sertifikat Hak Milik No.24924atas nama Dg.Rala dengan dasar penerbitan berupa surat pernyataanpenyerahan/hibah dari Sdr,Yusuf Katutu Damang yang mendasari AJBNo.82/III/3/BK/1985, dengan adanya AJB No.82/Ill..... yang selanjutnya tidakdapat dibaca karena rusak, adalah AJB yang dipergunakan

(Sselebihnya tidak terbaca), Sertifikat Hak MilikNo.24923 atas nama Dg.Hanong dengan dasar penerbitan berupa suratpernyataan penyerahan/hibah dari Sdr.Yusuf Katutu Damang yang mendasariAJB No.82/III/3/BK/1985, dan Sertifikat Hak Milik atas nama Dg.Rala dengandasar penerbitan berupa surat pernyataan penyerahan/hibah dari Sdr, YusufKatutu Damang yang mendasari AJB No.82/III/3/BK/1985, dan menurut SaksiH.Musdedy dengan adanya AJB No.82/Ill..... yang selanjutnya tidak dapatdibaca karena rusak, adalah

MadjidLaugu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Biringkanaya KMUP denganpenjual Ny.Subaedah B dan pembeli Yusuf Katutu dengan mendasari KohirNomor 736 Cl dimana tanah yang diperjual belikan terletak di ProvinsiSulawesi Selatan Kota Ujung Pandang, Kecamatan Biringkanaya DesaSudiang dengan luas 2.658 Meter persegi dengan harga jual senilaiRp.5.980.500; ( lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ratus rupiah)yang terdapat dalam warkah SHM No.24922 atas nama Yusuf KatutuDamang; Dikembalikan kepada Sdr.Ambo

Bahwa dengan pertimbangan para Terdakwakesatuannya berada di Jakarta dan domisili sebagianSaksi berada di wilayah Jakarta, mendasari Pasal 10huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, makapenerapan Pasal 10 huruf a dapat dikesampingkan.4. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan adanya suratpermohonan Asops Kasal Nomor : R/1013/IX/2020tanggal 24 September 2020 dan surat permohonanHal. 6 dari 8 hal.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyiPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, danbiaya ringan.Bahwa mendasari permohonan Papera para Terdakwayang mohon perkara para Terdakwa untuk disidangkan diPengadilan Militer IlO8 Jakarta dan berdasarkan Pasal 10huruf fb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009

Majelis Hakim YangTerhormat dapat menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard);Exceptio Peremptoria.Bahwa Yahya Harahap, dalam buku yang sama, Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, menjelaskan konsep exceptio peremptoria yaitu ketika dasarhukum atau sumber dari pengajuan gugatan telah berakhir atau denganHalaman 9 dari 37 halaman, Nomor 625/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel.8.10.kata lain perjanjian yang mendasari

Berikutpenjelasannya:Tidak Jelas Dasar HukumnyaBahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatanmenurut Yahya Harahap adalah apabila posita gugatan tidak menjelaskanmengenai dasar hukum yang mendasari gugatan ataupun tidakmenjelaskan fakta yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidakmemenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas.

Untuk lebihjelasnya kami kutip sebagai berikut:Posita atau fundamental petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrand) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta(fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syaratformil.

dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidlijkeen bepaalde conclusive);Adapun terkait dasar hukum (rechtelijke grond), Yahya Harahapmenjelaskan bahwa dasar hukum memuat penegasan atau penjelasanmengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atauobjek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugatberkaitan dengan materi atau objek sengketa;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka seharusnya Penggugatdalam Gugatannya memberikan penjelasan tentang dasar hukum apayang mendasari

Penggugat tidak memberikan penjelasan tentang dasar hukum apayang mendasari pengenaan biaya over budget berdasarkankontrak, tapi menyebutkan sebagai fakta hukum yang menjadikewajiban Penggugat dalam hal; tenaga, waktu dan fikiran telahmelampaui estimasi anggaran (over budget) yang diberikan,sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnyaTergugat; Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara rincidasar hukum timbulnya biaya over budget selain dari "merasaharga yang diberikan dianggap

Saksi bertetangga denganPemohon semenjak Pemohon masih kecil; Bahwa orang tua Pemohon bernama Pak Paring dan Bu Parni; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dariPARTINAH menjadi FATINAH; Bahwa hal yang mendasari keinginan Pemohon untuk mengganti namanyaadalah dikarenakan nama yang sebenarnya diberikan oleh orang tuaPemohon adalah FATINAH yang memiliki arti pembuka karena merupakananak pertama namun nenek Pemohon menginginkan agar Pemohon diberinama PARTINAH; Bahwa di tempat kerja,

pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonanpenggantian nama Pemohon; Bahwa Saksi adalah teman sekolah Pemohon; Bahwa orang tua Pemohon adalah Pak Paring dengan Bu Parni ; Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari PARTINAH menjadi FATINAH ; Bahwa sepengetahuan Saksi, sebenarnya nama yang diberikan oleh orangtua Pemohon adalah FATINAH oleh karenanya Pemohon ingin menggantinama sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya tersebut; Bahwa salah satu hal yang mendasari

., yang secara nyatadan dengan menggunakan nalar yang logis bahwa tindakan membongkaryang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum sebagaimana dalam fakta hukum karena Para Terdakwadalam persidangan menjawab pertanyaan kami Jaksa Penuntut Umumbahwa perbuatannya adalah perbuatan yang salah sebagaiman yang kamisebutkan pada angka 6;Bahwa dengan mendasari pada prinsip apa yang dikehendaki tentudiketahui (zonder eigen recht) ketika dihubungkan dengan fakta hukumdalam

menurut ketentuan undangundang yakni dalam hal penerapan prinsip perbuatan melawan hukum yangkeliru diterapkan oleh majelis hakim;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 10 alineakedua dinyatakan bahwa:"perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Il tidak lain sebagaibentuk "zonder eigen recht", namun demikian dalam arti konteks sosialsebagai nalar sifat melawan hukum faset adalah sesuatu pada umumnyadilakukan setiap orang ketika merasa apa yang dikuasai diganggu, hal iniyang mendasari

perbuatannya dibuktikan dandikaitkan dengan perbuatan melawan hak ("onrechtmatige daad") padaranah hukum perdata karena Majelis Hakim mempadankan faktasebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 10 denganmenyatakan :"perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Terdakwa Il tidak lain adalahsebagai bentuk "Zonder eigen recht", namun demikian dalam arti kontekssosial sebagai sifat melawan hukum faset adalah sesuatu pada umumnyadilakukan setiap orang ketika merasa apa yang dikuasai diganggu, hal iniyang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama MUSLIH bin DAWI, sepupu Pemohon dan MISNANDAR bin SALIMAN,paman Pemohon serta TALAK bin SURYO dan SURYANI binti SUPAIDAH telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

berdasarkan pengakuan Pemohondan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam permohonan Pemohonadalah benar , Menimbang, bahwa berdasar dalil Pemohon yang ternyatadiakui oleh Termohon serta diperkuat oleh keterangan saksiPemohon ( SAKSI P.1 dan SAKSI P.2) dan saksi Termohon (SAKSI T.1dan SAKSI T.2) maka dinyatakan terbukti, bahwa selama terikatperkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai duaorang anak ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan duaorang saksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI T.1 danSAKSI T.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalil dalil yang mendasari

JILettoeoJArtinya Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatanMenimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ; Sb .U +I WJ IJ tt (xArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundang undanganyang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut

Atas dasar fakta dan kondisi keluargaPenggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas maka tujuan perkawinansebagaimana yang diamanahkan dalam undangundang nomor 1 tahun 1974mustahil dapat tercapai;Menimbang, bahwa dengan mendasari pada fakta sebagaimana tersebutdiatas dan dengan mendasari pada ketentuan pasal 19 huruf b PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975, secara berturutturut selama 2 Tahun lebih,Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke Penggugat, ,hal 5 dari 7 hal putusan

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan cara mengadili tidakberdasarkan undangundang.Bahwa menurut Pemohon Kasasi mendasari alasan kasasi nomor 1 dan 2 diatas, Judex Facti telah melakukan caracara mengadili atau penerapanhukum yang salah, bahwa sekalipun seorang Terdakwa bersalah namuntidak dapat diadili dengan caracara yang salah sehingga selaras denganadagium yang mengatakan "Lebih baik membebaskan seribu orang yangbersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan terkaitdengan ketidaktahuan Pemohon Kasasi terhadap barang tersebut,bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang prajurit yang berdinas di Koramilyang diberikan jabatan sebagai Babinsa dan sering mendapatkanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dan merupakan programpemerintah untuk memberantas bahaya narkotika, tentu tidak semudahitu Pemohon Kasasi mau diajak dan disuruh untuk membawa barangHal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 173 K/MIL/2016tersebut

Kiranya asas keadilan harus benarbenar dapat dirasakanbaik itu oleh Hakim, Oditur maupun Pemohon Kasasi.Bahwa seyogianya Pemohon Kasasi mendasari tujuan pemidanaan sebagaimana dalam buku SR. Sianturi dalam Buku AsasAsas Hukum Pidana diIndonesia yang salah satunya adalah asas pembinaan.

Oleh karenanya, dengan mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPMcukup beralasan kepada Terdakwa untuk diberhentikan tidak dengan hormatdari dinas Prajurit TNI ; Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnyamerupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang bermerkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008,ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum blam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : " Menolak mafsadatharus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

didampingi Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2017, sehingga pemintaan bandingtersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyaratyang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan bandingtersebut secara yuridis formal dapat diterima;Menimbang bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan pemeriksaan ditingkat banding akan tetapi tidak mengajukanMemori Banding,dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui apa yang mendasari

bandingtersebut ;Halaman 5 Putusan Nomor 525/PID.SUS/2017/PT MDNMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh JaksaPenuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriMedan tanggal 5 Juli 2017 Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN Mdn, dan MemoriBanding Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;a Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON I, dan SAKSI PEMOHON II, dan dua orang saksi dariTermohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON I, dan SAKSI TERMOHON I,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Saksi DURHANS TANU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;11e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekirapukul 16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49Rw.18 Dusun Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulantersebut ;e Bahwa berawal saksi sementara berada di rumah Johanis Nduntiba tiba datang para terdakwa dan

Saksi JOHANIS NDUN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekirapukul 16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49Rw.18 Dusun Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulantersebut ;Bahwa berawal saksi baru kembali dari sawah dan sementaraberada di rumah lalu datang Durhans Tanu bertamu

Saksi MARIA NDUN MBUIK, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekirapukul 16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49Rw.18 Dusun Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulantersebut ;e Bahwa pada saat tersebut saksi sementara berada di rumah danJohanis Ndun baru saja pulang dari

Saksi CRISTA NDUN, pada saksi tersebut tidak di sumpah karena masihtergolong anak anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49 Rw.18 Dusun15Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, KabupatenKupang;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;Bahwa pada saat tersebut saksi

Saksi CHRISTIN YULIANA NDUN, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49 Rw.18 DusunDendeng Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, KabupatenKupang;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;Bahwa pada saat tersebut saksi sementara berada di rumah dan JohanisNdun baru saja pulang dari

asuhanTermohon ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, dan seorang saksi yang diajukan Termohon bernamaSAKSI 3 ASLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukumIslam memberi petunjuk sebagai berikut :mArtinya " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;mArtinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON, ibu Pemohon dan SAKSI TERMOHON, paman Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagaiberikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagai berikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagaiberikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa II Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

yang mendasarigugatannya;Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat, adalah tentang perbuatanmelawan hukum, akan tetapi dalam surat gugatan sama sekali tidak secarajelas dan rinci memaparkan uraian tentang unsurunsur dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sesuai dengan apayang telah ditentukan dalam ketentuan pasal 1365 BW.Bahwa, gugatan Penggugat tidak pula menjelaskan sejak kapan dan atasdasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, sehingga atashak kepemilikan yang mendasari

Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya ;e Bahwa ternyata dalam surat gugatan Penggugat, sama sekali tidakada uraian yang menjelaskan dasar hukumnya (rechtgrand) danperistiwa yang mendasari gugatannya.e Bahwa gugatan yang diajukan adalah tentang perbuatan melawanhukum, akan tetapi dalam surat gugatan sama sekali tidak secarajelas dan rinci menguraikan tentang unsurunsur dari perbuatanmelawan hukum tersebut.e Bahwa gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan sejak kapan danatas dasar apa Penggugat

memperoleh hak atas tanah sengketa,sehingga alas hak kepemilikan yang mendasari legal standing darigugatan tersebut tidak jelas atau obscuur.b.

Dasar hukum, Dalil Gugatan tidak jelas.Bahwa pada posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechl grand) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga daliilyang demikian tidak memenuhi syarat formal.oon Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat Ill sampai denganXII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Putusan No.81/PDT/2015/PT BTN.34e Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan asal usul dan sejak kapanPenggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, sehingga legal standingyang mendasari diajukan gugatan tersebut tidak jelas dan kabur.e Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum darituntutannya dan menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugatmemperoleh hak atas tanah sengketa tersebut, maka gugatan secarayuridis dianggap tidak memenuhi syaratsyarat formal.