bernomor B.014/DPW NTTSek/X/2016 berprinal Penegasan PAW ADPRD tanggal 18 Oktober 2016yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat atau TurutTergugat Il dimana pada intinya meminta Turut Tergugat II melakukanproses PAW atas diri Penggugat dan menggantikan Penggugat denganTurut Tergugat atau saudara Harun Elrasit;Bahwa usulan memPAWkan Penggugat oleh Tergugat dan Tergugat Ildengan alasan Penggugat melalaikan kewajibannya dilakukan oleh Tergugatdengan jalan mengabaikan prosedur pemberian sangsi

Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/201710.11.12.tahapan pemberian sangsi berupa teguran secara lisan atau tulisan dilanjutkandengan skorsing dan terakhir pemberhentian, dimana mengenaipemberhentian (ayat 3) dilakukan oleh pengurus atau pimpinan partai padasetiap tingkatannya dan diajukan oleh pimpinan partai kepada badankehormatan setingkat di atasnya untuk diputuskan.

Sedangkan ayat 8 ARTmengamanatkan akan adanya hak bagi anggota yang diberi sangsi ataudiberhentikan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Badan Kehormatan;Bahwa usulan memPAWkan Penggugat oleh Tergugat dan Tergugat Ildengan alasan Penggugat melalaikan kewajibannya juga dilakukan oleh keduaTergugat dengan jalan mengabaikan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Bulan Bintang Nomor A0116/DPPSek/03/1437 tanggal 4 Januari 2014,dimana prosedur usulan PAW Tergugat tidak sejalan dengan ketentuan

Asmoro Jati Subur diberi sangsi oleh Pihak Pertamina; Bahwa merujuk keterangan ahli Pidana Prof.Dr. Mahmutarom,H.R., S.H.

Asmoro Jati Subur diberi sangsi olehPihak Pertamina; Bahwa merujuk keterangan ahli Pidana Prof.Dr. Mahmutarom, HR., S.H.

Asmori JatiSubur diberi sangsi oleh Pihak Pertamina;Perbuatan kedua terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 335 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Telah membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum yang padapokoknya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa I. Yulianto Alias Bos Tong Bin Sukardi (Alm) danTerdakwa II.

Pemohon Kasasi adalah korban dari peredaran Narkoba yangdilakukan oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab, termasukdalam hal ini adalah saksi 6 pada kasus Pemohon Kasasi ini adalahsalah seorang yang seharusnya turut bertanggung jawab danmendapat sangsi hukum yang berat dari satuannya dalam kegiatannyasebagai pengedar Narkoba.

Kasasi akantetapi mencurigailah apakah ada oknum tertentu yang ingin menjatuhkanPemohon Kasasi.Bahwa perlu dipertimbangkan kembali selama Terdakwa menjadi PrajuritTNI AD belum pernah melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggarandisiplin prajurit maupun pelanggaranpelanggaran lain yang bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof.H.Bagir Manan,SH.MCL, pernah menyampaikan dalam beberapa tulisannya bahwa dalammenjatuhkan hukuman ataupun sangsi

cerita Penggugatsendiri yang mengatakan Tergugat sudah pergi, kemudian Saksimemastikan sendiri ke rumah Penggugat dan Tergugat dan ternyataTergugat memang sudah pergi;Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagimenurut cerita Penggugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkarmasalah Tergugat yang telah menjual mobil tanpa musyawarahterlebih dahulu dengan Penggugat;Bahwa Saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah dikenai sangsi

No. 080/Pdt.G/2012/PA.Srl.e Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah dikenai sangsi adatpada waktu Penggugat masih tinggal di karena tuduhanperselingkuhan oleh Tergugat;e Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebuttelah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga denganmenghadirkan Ketua RT dan Tokoh Agama setempat namun tidakberhasil ;Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukanPenggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Tidak disepakati dalam perjanjian standar jual beli tenaga listrik PT PLN.2 Karena tidak disepakati dalam perjanjian, maka pembebanan biaya administrasimerupakan ingkar janji, aturan baru, tambahan, lanjutan dan auatu pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkanjasa yang dibelinya.3 Sekalipun kalau ada perubahan Keputusan Direksi bahwa biaya administrasipembayaran dibebankan kepada pelangan, hal ini melanggar pasal 18 ayat (1) huruf gUUPK.Dapat dikenai sangsi

Bank Bukopin dan pihak pengelola data pelanggan (melihat kebenaran materiil isisurat Bank Bukopin) (pasal 3 d, 4 c, 7 b),2 Pengembalian semua uang biaya administrasi yang dipungut bank atas transaksipembayaran rekening listrik PLN.3 Sesuai Pasal 60 (1) UUPK, Pelaku usaha wajib dikenai sangsi administrative sebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah.)4 Dan saya mohon kepada Majelis BPSK Kota Padang yang menyidangkan perkara ini,menjatuhkan sanksi pidana sesuai pasal 62 (1) UUPK, dan merekomendasikan

Memberikan sangsi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/oburuh dan pengurus serikat pekerjal serikat burun selama dansesudah melakukan mogok kerja ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungsupaya memberikan putusan sebagai berikut :1.2.Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;Memandang dan menilai bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan Tergugat dalam Perkara ini terkait erat dengan

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2006, Selain Pemohon Kasasi yang dikenakanPHK sepihak oleh Termohon Kasasi, Termohon Kasasi juga saat yangbersamaan mengeluarkan surat skorsing dan surat peringatan ketiga terakhirdalam jangka waktu relative hanya 1 bulan, di mana sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat 2 jelasmenyatakan masa berlaku surat peringatan untuk pembinaan adalah 6 bulandengan total yang terkena sangsi tersebut sejumlan 46 pekerja yangkesemuanya dalam kondisi terPHK

sampaidengan sekarang;Berdasarkan ketentuan dalam undangundang Nomor 5 tahun 1990bahwa kulit hewan yang dibawa oleh Terdakwa termasuk hean yangdilindungi seperti Bruang Madu, macan dahan dan Macan Akar Karenapopulasinya sudah menurun dan dikhawatirkan terjadi kepunahanterhadap hewan tersebut sehingga pemerintah membuat peraturan untukmelindungi hewan tersebut;Bahwa apabila ada orang yang =menyimpan, mengangkut,memperniagakan atau memiliki hewan yang dilindungi maka orangtersebut dapat dikenakan sangsi

Kot Halaman 17 dari 27Bahwa apabila ada orang yang =menyimpan, mengangkut,memperniagakan atau memiliki hewan yang dilindungi maka orangtersebut dapat dikenakan sangsi hokum sebagaimana pasal 21 ayat (2)huruf d dan pasal 40 ayat (2) undangundang nomor 5 tahun 2009 tentangkonservasi Sumber daya alam hyati dan ekosistemnya;Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh polisi dari Terdakwa saksipernah melihatnya di kantor Balai Besar Bukit Barisan Kota Agung yaituberupa 1 (satu) lembar kulit hewan warna

Penyidikan lebih lanjut;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam undangundang Nomor 5 tahun 1990bahwa kulit hewan yang dibawa oleh Terdakwa termasuk hean yangdilindungi seperti Bruang Madu, macan dahan dan Macan Akar Karenapopulasinya sudah menurun dan dikhawatirkan terjadi kepunahan terhadaphewan tersebut sehingga pemerintah membuat peraturan untuk melindungihewan tersebut;Bahwa apabila ada orang yang =menyimpan, mengangkut,memperniagakan atau memiliki hewan yang dilindungi maka orangtersebut dapat dikenakan sangsi

sampaidengan sekarang;Berdasarkan ketentuan dalam undangundang Nomor 5 tahun 1990bahwa kulit hewan yang dibawa oleh Terdakwa termasuk hean yangdilindungi seperti Bruang Madu, macan dahan dan Macan Akar Karenapopulasinya sudah menurun dan dikhawatirkan terjadi kepunahanterhadap hewan tersebut sehingga pemerintah membuat peraturan untukmelindungi hewan tersebut;Bahwa apabila ada orang yang =menyimpan, mengangkut,memperniagakan atau memiliki hewan yang dilindungi maka orangtersebut dapat dikenakan sangsi

dilakukanPenyidikan lebih lanjut;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam undangundang Nomor 5 tahun 1990bahwa kulit hewan yang dibawa oleh Terdakwa termasuk hean yangdilindungi seperti Bruang Madu, macan dahan dan Macan Akar Karenapopulasinya sudah menurun dan dikhawatirkan terjadi kepunahan terhadaphewan tersebut sehingga pemerintah membuat peraturan untuk melindungihewan tersebut;Bahwa apabila ada orang yang =menyimpan, mengangkut,memperniagakan atau memiliki hewan yang dilindungi maka orangtersebut dapat dikenakan sangsi

dilakukanPenyidikan lebih lanjut;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam undangundang Nomor 5 tahun 1990bahwa kulit hewan yang dibawa oleh Terdakwa termasuk hean yangdilindungi seperti Bruang Madu, macan dahan dan Macan Akar Karenapopulasinya sudah menurun dan dikhawatirkan terjadi kKepunahan terhadaphewan tersebut sehingga pemerintah membuat peraturan untuk melindungihewan tersebut;Bahwa apabila ada orang yang =menyimpan, mengangkut,memperniagakan atau memiliki hewan yang dilindungi maka orangtersebut dapat dikenakan sangsi

Tanggapan orang tuaOrang tua klien berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikansecepatnya dank lien dapat diberikan sangsi pidana yang ringankarena klien masih anak anak. Namun kedepannya pihak orang tuaberjanji akan lebih mengawasi klien dalam bergaul setiaop harinyaagar perbuatan melanggar hukum tidak terulang kembali;6.

Tanggapan korbanPihak korban telah menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepadapihak yang berkompeten agar klien diberikan sangsi hukuman sesuaimenurut hukum yang berlaku;7. tanggapan Masyarakat dan Pemerintah setempatPihak Masayrakat dan pemerintah setempat berharap agarpermasalahan ini dapat diselesaikan secepatnya.

uang yang banyak dan SYARIFAHHAZANAH tetap meminta agar diterima langsung oleh terdakwa,setelah tiba di lokasi yang ditentukan, SYARIFAH HASANAHmelihat terdakwa berdiri tepat di depan grosir SABENA JAYA, dansetelah melihat SYARIFAH HAZANAH, terdakwa langsung masukke dalam grosir diikuti oleh SYARIFAH HAZANAH, dalam posisiberdiri SYARIFAH HAZANAH menyampaikan kepada terdakwabagaimana ini pak, jangan sampai uang sudah habis beginibanyak tapi anak saya terkurung, oleh terdakwa menjawab lbuga usah sangsi

, skenarionya sudah saya atur, saya ga bohong ibulalu SYARIFAH HAZANAH menjawab ibu ga usah sangsi,skenarionya sudah saya atur, saya ga bohong bu lalu SYARIFAHHAZANAH menjawab ya udahlah kalau gitu kemudian denganberat hati SYARIFAH HAZANAH menyerahkan bungkusan koranyang berisi uang dalam kemasan kantongan plastik kepadaterdakwa dan menyampaikan bahwa jumlah uang adalah sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), lalu terdakwamenanyakan kapan sisanya Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah)

uang yang banyak dan SYARIFAHHAZANAH tetap meminta agar diterima langsung oleh terdakwa,setelah tiba di lokasi yang ditentukan, SYARIFAH HAZANAHmelihat terdakwa berdiri tepat di depan grosir SABENA JAYA, dansetelah melihat SYARIFAH HAZANAH, terdakwa langsung masukke dalam grosir diikuti oleh SYARIFAH HAZANAH, dalam posisiberdiri SYARIFAH HAZANAH menyampaikan kepada terdakwabagaimana ini pak, jangan sampai uang sudah habis beginibanyak tapi anak saya terkurung, oleh terdakwa menjawab lbuga usah sangsi

apabila seseorang urinenya positif mengandungMetamfetamina maka orang tersebut sebelumnya atau sesaat diambil dandilakukan pemeriksaan urine telah mengkonsumsi Narkotika jenisMetamfetamina ;Bahwa, apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitu tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I, seseorang tersebut perbuatannya patut diduga telah melakukanperbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi

sebagaimana yang diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa, apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitu memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantanpa ijin pejabat yang berwenang seseorang tersebut perbuatannya patut didugatelah melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi sebagaimana yangdiatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa, saksi ahli menjelaskan Narkotika dapat digunakan hanya untukkepetingan pengembangan

rujukantertentu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk merehabilitasi paraketergantungan/ kecanduan Narkotika ;Bahwa, menurut saksi ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaWahyu Sudarsono Alias Cebong yaitu tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk menjual, barang sabu dan / atau memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Sabu dalam bentuk bukan tanamantanpa ijin Pejabat yang berwenang tersebut perbuatannya patut diduga telahmelakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untukmenjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan KB Kabupaten Malangsampai putusan ini dijatuhkan belum memperoleh surat ijin cerai, meskipun Majelis Hakim telah memberiwaktu yang cukup untuk itu dan Penggugat membuat surat pernyataan tertanggal 3 Juni 2010 yangisinyasanggup menerima segala resiko dan sangsi dari atasannya, oleh karena surat ijin cerai tersebut hanyabersifat administratif yang

;Dengan adanya ketentuan ini maka jelas bahwa lembaga yang berwenang untukmenilai ada tidaknya kesalahan dokter adalah Majelis Kehormatan DisiplinDokter,termasuk memberikan sangsi, sehingga tindakan Tergugat yang bukanmerupakan Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia yangmenerbitkan surat yang menjadi objek gugatan a quo yang didalamnya berisisanksi terhadap Penggugat berupa Pembebasan sementara memberikanpelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP DR M DJAMILPadang,terhitung sejak

;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka yang berhak memberikan sangsiadministratif terhadap PNS yang berpangkat Lektor Kepala/ Pembina Madya / IV d,adalah Instansi Pusat, akan tetapi dalam hal ini, Tergugat yang bukan Instansi Pusatsebagimana yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan justru tanpa hak dansecaa tidak sah telah menjatuhkan sangsi kepada Penggugat berupa penerbitan suratkeputusan yang menjadi objek gugatan a quo ;Bahwa dengan ketentuan tersebut diatas, jangankan

untuk melakukan membebasansementara untuk menangani pasien dan tindakan medis, untuk melalukan teguran lisansaja yang berhak adalah instansi Pusat ;Bahwa sesuai dengan paraturan perundangundangan tersebut diatas, maka jelas bahwayang berhak memberikan sangsi adalah instansi tingkat Pusat, dalam hal ini adalahHalaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 110 K/TUN/2013Kementerian Pendidikan Nasional dari Jalur Pendidikan dan atau /KementerianKesehatan RI dari jalur Rumah Sakit.

usaha perdagangan umum, Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatanusaha atau mengelola perusahaan dan Memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukankegiatan perdgangan yaitu surat izin Usaha perdagangan (SIUP) dan tanda DaftarPerusahan (TDP) ;Bahwa Menurut pendapat ahli perbuatan Terdakwa dilakukan didalam usahaperdagangan, yang juga menyangkut tentang perekonomian, karena dalam pasal 30 ayat(2) Peraturan Menteri perdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 juga dijelaskanTerdakwa dapat dikenakan sangsi

Oman Yanto, MM bin Supandi yang menyatakan perbuatan Terdakwa dilakukan didalamusaha perdagangan, yang juga menyangkut tentang perekonomian, karena dalam pasal 30 ayat(2) Peraturan Menteri perdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 juga dijelaskan Terdakwadapat dikenakan sangsi pidana sesuai ketentuan peraturan Perundangundangan, sedangkanperaturan Perundangundangan tersebut yang paling tepat untuk menjerat perbuatan Terdakwayaitu dengan UU darurat No. 7 tahun 1955, tentang pengusutan, Penuntutan dan

melakukan visum ke RSUD AHMAD RIPIN; Bahwa selanjutnya saksi mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa danmenghampiri Terdakwa ke rumahnya, namun pada saatitu tidak ada jawabandari Terdakwa; Bahwa sebelum melaporkan ke Kepolisian telah dilakukan penyelesaiansecara adat antara saksi dan Terdakwa, namun saksi merasa tidakmendapatkan keadilan dari hasil sidang adat karena saksi dikenakan sangsiadat sirih pinang dan batubatuan membayar uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan Terdakwa juga dikenakan sangsi

adatsirih pinang danbatubatuan membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Bahwasaksi tidak memenuhi sangsi adat tersebu t;Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Snt Bahwa pada saat mendatangi rumah Terdakwa, saksi awalnya memanggildengan suara lembut, namun lama kelamaan nadanya mulai meninggikarena emosi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantahketerangan Saksi; Bahwa saksi bukan tidak mau keluar, namun karena Terdakwa sedangmenyusui sehingga lama

keluarga Anak Korban;Bahwa saksi datang kepada keluarga saksi Rusdiyana minta perdamaiansecara kekeluargaan sebelum sidang adat;Bahwa sebelum sidang adat saksi datang ke tempatnya ketua RIT. 08membawa sirih pinang kerumah Rusdiyana dan Rusdiyana tidak mau damaidan lapor polisi;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah membayar uang sanksi adat danRusdiyana tidak tandatangan karena keberatan dan saya tanya pamanRusdiyana dan atas keterangan paman Rusdiyana bahwa Rusdiyana tidakmemiliki uang membayar uang sangsi

saya culik lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam Ini kanpengaduan istri Pak SUGIONO, Bu lalu dijawab Pelaku SUMARNI BRSITORUS iya kan saya bawa untuk menyelesaikan utangnya Pak SUGIONOlalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam ini kan sudah larut malam, Bu,bagusnya besok kita ketemu lagi, dimana tempatnya lalu dijawab Terdakwa SUMARNI BR SITORUS lya jaminan apa, kalau Pak SUGIONO lari laludijawab Kepala Desa Paya Tusam saya kan kepala Desa, Bu, ada Stempelsaya, ada rumah saya, ada kantor saya, ibu gak usah sangsi

Nomor 305 K/Pid/2017lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam ini kan sudah larut malam, Bu,bagusnya besok kita ketemu lagi, dimana tempatnya lalu dijawab Terdakwa SUMARNI BR SITORUS lya jaminan apa, kalau Pak SUGIONO lari laludijawab Kepala Desa Paya Tusam saya kan kepala Desa, Bu, ada Stempelsaya, ada rumah saya, ada kantor saya, ibu gak usah sangsi, saya jamin PakSUGIONO gak akan lari lalu dijawab Terdakwa SUMARNI BR SITORUS tidakbisa Pak, harus ada pernyataan Pak SUGIONO membayar utangnya, membuatsurat

Nomor 305 K/Pid/2017SUMARNI BR SITORUS lya jaminan apa, kalau Pak SUGIONO lari laludijawab Kepala Desa Paya Tusam saya kan kepala Desa, Bu, ada Stempelsaya, ada rumah saya, ada kantor saya, ibu gak usah sangsi, saya jamin PakSUGIONO gak akan lari lalu dijawab Terdakwa SUMARNI BR SITORUS tidakbisa Pak, harus ada pernyataan Pak SUGIONO membayar utangnya, membuatsurat jual beli tanah Kebun Karet lalu kepala Desa Paya Tusam iya kalau utangpiutang, Bu, itu urusan Pak SUGIONO, saya tidak mencampuri.

Mematuhi aturan tersebut diatas dan apabila melanggar maka bersediamenerima sangsi dan aturan hukum yang berlaku (pihak yang berwajib)Bahwa saksi menerangkan tidak tahu solar yang dibeli terdakwa denganmenggunakan gerigen tersebut akan di pergunakan untuk apa dan akan dibawa kemana.Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.KlaBahwa saksi menerangkan terdakwa membeli BBM solar di SPBU AKRNomor. 20.1.2.008 dengan harga Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluhrupiah).Bahwa saksi menerangkan

dilokasi pengisian BBM.2) Dilarang merokok / menyalakan api.3) Dilarang memotret.4) Mewajibkan konsumen untuk mematikan mesin kendaraan saatpengisian BBM.Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Kla5) Pastikan tidak terjadi kKesalahan produk BBM pada saat pengisiankendaraan ke konsumen.6) Tidak melakukan tindakan kekerasan, kriminalitas atau membuat onar.7) Tidak melakukan pungutan liar atas pelayan penjualan BBM.8) Mematuhi aturan tersebut diatas dan apabila melanggar maka bersediamenerima sangsi

Mematuhi aturan tersebut diatas dan apabila melanggar maka bersediamenerima sangsi dan aturan hukum yang berlaku (pihak yang berwajib)Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.KlaBahwa benar saksi Depri Nico Andella menerangkan tidak tahu solar yangdibeli terdakwa dengan menggunakan gerigen tersebut akan di pergunakanuntuk apa dan akan di bawa kemana.Bahwa benar saksi Depri Nico Andella menerangkan terdakwa membeliBBM solar di SPBU AKR Nomor. 20.1.2.008 dengan harga Rp.5.150 (limaribu

Bahwa karena beberapa kejadian tersebut diatas, keadaan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehinggasulit untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,Penggugat menderita lahir bathin dan tidak sangsi up lagi untuk meneruskanrumah tangga dengan Tergugat serta tidak adajalan ;erbaik kecuali perceraian;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sumedang C.q Majelis Hakim, berkenan menjatuhkan putusansebagai

Bahwa hukuman yang dijatuhnkan kepada Terdakwa sudahmencerminkan keadilan artinya semua orang sama dihadapkan hukumdan dengan dinyatakan sebagai bersalah itu juga sudah merupakanberupa sangsi moral yang sebenarnya lebih berat dibandingkan hukumanfisik, artinya Terdakwa tidak kebal hukum dia dapat dihukum sesuaidengan kesalahannya;Hal. 5 dari 8 Perkara No. 153/PID/2015/PT.DKIMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalamperkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan kontramemori

Erwin sebagai DirekturKeuangan & Umum dan upah hanya diberikan 75 % dari gaji pokok.Dalam surat pembebasantugasan ini tidak menjelaskan secarakongrit dan jelas kesalahan apa yang telah dilakukan olehPenggugat, sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan denganPKB Pasal 86 tentang Mekanisme Pemberian Sangsi, Pasal 93tentang Bantuan Hukum dan Pasal 94 tentang Pengaduan KeluhKesah. (Bukti P4);5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014, Penggugat dipanggil Sdr.

KWTtanpa menyebutkan Pasal dan ayat berapa yang dilakukanPenggugat, hal ini menjadi tanda tanya besar, sangsi skorsing/pembebasan tugas sementara telah dijatunkan akan tetapikesalahan apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat tidakdiketahui/tidak dicantumkan.Hal ini mencerminkan bahwatuduhan itu tidak mempunyai dasar dan buktibukti yang jelas danhanya untuk menutupi kesalahankesalahan Termohon Kasasi/Tergugat sendiri;d.

Dalamsurat pembebasan tugasan ini tidak menjelaskan secara kongritdan jelas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat,sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan PKBPasal 86 tentang Mekanisme Pemberian Sangsi, Pasal 93tentang Bantuan Hukum dan Pasal 94 tentang Pengaduan KeluhKesah;Hal. 28 dari 40 hal.Put.Nomor 268 K/Pdt.SusPHI/2016b.

Dalam surat pembebasan tugasan ini tidak menjelaskansecara kongrit dan jelas kesalahan apa yang telah dilakukan olehPenggugat, sehingga tindakan Tergugat telah bertentangandengan PKB Pasal 86 tentang Mekanisme Pemberian Sangsi,Pasal 93 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 94 tentangPengaduan Keluh Kesah.