Munawir mengalamiluka luka lecet dan luka luka terbuka pada daerahkepala, leher, tubuh dan keempat anggota gerakserta patah tulang pergelangan tangan danterlepasnya tulang paha dari persendian akibatkekerasan tumpul yang dapat menyebabkan kematiansesuai Visum et Repertum Nomor011/IKK/UNJ/X1/2010 tertanggal 22 November 2010dari Universitas Jenderal Achmad Yani / RSDustira yang ditandatangani oleh Aria Yudhistiradr, SpF.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwatelah memenuhi unsur unsur tindakpidana sebagaimana

Munawir mengalamiluka luka lecet dan lukaluka terbuka pada daerahMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang15kepala, leher, tubuh dan keempat anggota gerakserta patah tulang pergelangan tangan = danterlepasnya tulang paha dari persendian akibatkekerasan tumpul yang dapat menyebabkan kematiansesuai Visum et Repertum Nomor011/IKK/UNJ/X1/2010 tertanggal 22 November 2010dari Universitas Jenderal Achmad Yani / RSDustira yang ditandatangani oleh Aria Yudhistiradr, SpF.Dengan demikian maka Majelis berpendapat

Menetapkan barang bukti berupaBarang barang : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol D 2297 YUwarna hitam kuning, dikembalikan kepada yang palingberhak. 1 (satu) unit Ran ambulance TNI AD jenis Toyota LandCruiser Noreg 8045III, dikembalikan kepada pemiliknyayang berhak yaitu) Kesatuan Kesdam III/SlwSurat surat : 12 (dua belas) lembar Visum Et Repertum Nomor011/IKK/UNJ/X1/2010 atas nama Sdr Munawir (Alm) dari RSDustira yang ditanda tangani oleh Aria Yudhistira dr, SpF. 2 (dua) lembar foto bergambar

sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugatsebagai pasangan suamiistri;Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, danterhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap padagugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapatdidengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor011

sesuai ketentuan Pasal308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalildalil gugatan Penggugat dan segenap buktibukti yang diajukannya dipersidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan faktafaktahukum dalam perkara ini, sebagai berikut:" Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yangpernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi,Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor011

Dan perbuatanterdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undangundang.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor011/14408.00/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatanganioleh YUNI SAFITRA, SP NIK. P.86384 selaku Pengelola UPC PT.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukumdan undangundang.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor011/14408.00/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatanganioleh YUNI SAFITRA, SP NIK. P.86384 selaku Pengelola UPC PT.

Olehkarena berdasarkan angka 20 huruf C Perjanjian Angkutan Laut Nomor011/PAL/ALNBSP/VII/2012 dan Perjanjian Angkutan Laut Nomor 012/PAL/ALNBSP/VII/2012 yang telah disepakati dan ditandatangani olehPenggugat dan Tergugat mengatur bahwa pembayaran tidak tergantungpihak ketiga;Bahwa secara hukum, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum denganCV Borneo Energi, oleh karenanya tidak dapat dibenarkan, jika didalampermasalahan yang timbul antara Tergugat dengan CV Borneo Energi,Penggugat harus ikut menanggung

tersebut pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang merupakan Pengadilanpengawasan seharusnya memeriksa dan memberikan pertimbangan hukumbagaimana perjanjian dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi apakah sudah memenuhi syarat dan ketentuan perundangundangankhususnya Pasal 1320 KUHPerdata, dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin jugatidak mempertimbangkan mengenai isi perjanjian terutama isi dari Pasal 13dalam KetentuanKetentuan Umum pada Perjanjian Angkutan Laut Nomor011

BPR Mahkota Reksaguna Artha Gentengdan keempat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor011/MPA/Dir/2008 tanggal 5 Januari 2008 saksi Kholis NurwulanPuspitasari, SE (Terpidana) di rolling/dimutasi di bagian administrasi danatabungan, deposito, dan dikolektor dana/kas keliling.

BPR Mahkota Reksaguna Artha Gentengdan keempat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor011/MPA/Dir/2008 tanggal 5 Januari 2008 saksi Kholis NurwulanPuspitasari, SE (Terpidana) di rolling/dimutasi di bagian administrasi danatabungan, deposito, dan di kolektor dana/kas keliling.Bahwa selanjutnya saksi Kholis Nurwulan Puspitasari, SE (Terpidana)sebagai kolektor dana dan administrasi dana pada BPR Mahkota ReksagunaGenteng mempuyai tugas dan kewenangan melakukan pengambilan danaNasabah yang menyimpan

BPR Mahkota Reksaguna Artha Gentengdan keempat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor011/MPA/Dir/2008 tanggal 5 Januari 2008 saksi Kholis NurwulanPuspitasari, SE (Terpidana) dirolling/dimutasi di bagian administrasi danatabungan, deposito, dan dikolektor dana/kas keliling.

berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohondan Termohonsecara inpersona telah datang menghadap di muka sidang;Bahwa pada hari sidang tersebut telah dinasihati oleh Majelis HakimPemohon menyatakan akan berusaha untuk hidup rukun kembali denganTermohon dan akan memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubahsikapnya, kemudian Pemohon memohon agar surat gugatannya yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Register Nomor011

Bahwa tanggal 7 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan di hadapan dan dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kledung, KabupatenTemanggung sesual Kutipan Akta Nikah Nomor011/09/11/2009 tanggal 7 Februari 2009;2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis danTergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah ijab qabul Tergugat megucapkan sighottaklik sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah;4.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtutanggal 05 Januari 2013 dan tercatat pada PPN KUA KecamatanTamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor011/11/1/2013 tanggal 07 Januari 2013,2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama diKelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar3. Bahwakiniusia perkawinan Penggugat dengan Tergugattelah mencapai1 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suamiHal. 1 dari 5 Hal. Put.

Pemuda Nomor 148 Semarang;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor011/PTSA/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 telah mengabulkan permohonanPemohon Informasi (Independent, SH.MH & Partners, atas nama klien Thomas EdyDjohar) maka kedudukan hukum Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagai pihakHalaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/G/KI/2018/PTUN.SMGTermohon Informasi yang kalah dalam sengketa Ajudikasi nonlitigasi a quo, adalahmempunyai kualitas sebagai Pemohon Keberatan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa argumentasi hukum yang dijadikan dasar bagi Majelis Komisionerdalam memutuskan bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dokumenyang dapat diakses oleh pihak lain adalah argumentasi hukum yang keliru;Menimbang, bahwa berdasarakan seluruh pertimbangan hukum diatas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor011/PTSA/XI/2018 terhadap sengketa informasi publik antara

Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor011/PTSA/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 yang dimohonkan keberatantersebut ; 3. Menghukum Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp. 286.500, (dua ratus delapan puluh enam ribu limaratus rupiah); Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Semarang pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2019 oleh kami,ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH,SH.

Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anakPemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya makamaksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTapin Tengah, Kabupaten Tapin dengan Surat Nomor011/Kua.17.0402/Pw.01/01/2018 dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tapin Tengah, tanggal 11 Januari 2018;.

Nauli Sawit) terhitung sejak Tahun 2005 sampaidengan Tergugat mengeluarkan Surat Tanggal 13 Januari 2015 Nomor011/ESTSRD/L/V2015 Hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengandemikian masa kerja Penggugat mencapai 10 (Sepuluh) tahun.. Bahwa Penggugat menerima upah setiap bulan dari Tergugat denganupah terakhir yang diterima pada bulan Desember 2015 sebesarRp.3.091.000.

Oleh karena itu, makaberdasarkan Pasal 161 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Surat Peringatanll Tanggal 17 Januari 2015 TIDAK BERLAKU LAGI, sehingga tidakdapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan PHK terhadapPenggugat sebagaimana dilakukan Tergugat dengan Surat Nomor011/ESTSRD/L//2015 Tanggal 13 Januari 2015 Hal PemutusanHubungan kerja.9.10.11.12.13.Bahwa terhadap alasan PHK yang dilakukan Tergugat kepadaPenggugat yang menyatakan, Penggugat sering meninggalkan tugastanpa izin dari atasan langsung

Nauli Sawit) terhitung sejak Tahun 2005 sampaidikeluarkannya Surat PHK pada tanggal 13 Januari 2015 Nomor011/ESTSRD/L/V2015 Hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) denganupah yang terakhir dibayar yang pada bulan Desember 2015 sebesarRp.3.091.000. (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) yangmerupakan gaji pokok dan tambahan tunjangan beras2. Penggugat telah menerima tiga kali Surat Peringatan yang diberikan olehTergugat kepada Penggugat pada bulan Oktober tahun 2011 dankemudian Januari 2012.3.

Provinsi Kal Sel Teng Km.394 Desa Gendang TemburuRt.004, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;Agama : Protestan;Pekerjaan : Petani;Terdakwa tidak pernah dihukum;Telah di bacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik PolresKotabaru. atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2021 Nomor011/Q.3.12/EKU/05/2021;a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umumtersebut;b. Keterangan saksi yang diajukan di persidangan adalah:1.

Pekugawa,samping SDK Lewoloba berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor011/SK.Perd/Kop.GSD/XII/2019, tanggal 20 November 2019 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal21 November 2019, dibawah nomor 58/SK/Pdt.G/2019/PN Lrt,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalanperdamaian melalui mediasi di Pengadilan, dan untuk itu telah

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor011/KIPR/PSASELA/IV/2019 tertanggal 18 Juni 2019;3.

Menyatakan sah secara hukum Surat Nomor011/211/Huk. B Tertanggal 21 April 2008 ;4.

Unsur Menimbulkan Akibat Hukum BagiSeseorang atau Badan Hukum PerdataMenimbang, bahwa sesuai bukti T. 4 idembukti P. 1 diketahui bahwa yang menjadi obyeksengketa dalam perkara ini adalah KeputusanTergugat Walikota Pontianak Nomor011/211/Huk. B Tanggal 21 April 2008 PerihalPermohonan Izin Perpanjangan HGB Di Atas HPLNo. 7;Menimbang, bahwa persoalannya adalahapakah obyek sengketa a quo yakni KeputusanTergugat Walikota Pontianak Nomor011/211/Huk.

Bahwaterhadap surat Para Penggugat yangdiwakili oleh kuasa hukumnya Sutadi, SH tanggal28 Desember 2007 tersebut telah dijawab olehTergugat dengan menerbitkan surat Nomor011/211/Huk. B Tanggal 21 April 2008 PerihalPermohonan Izin Perpanjangan HGB Di Atas HPLNo. 7 (obyek sengketa) yang pada pokoknyaberisi permohonan Izin untuk memperpanjang HGBdi atas Tanah HPL No. 7 atas nama PemerintahKota Pontianak belum dapat dilakukan/tidakdikabulkan/ditolak oleh Tergugat;.

Bahwa terhadap surat Tergugat Nomor011/211/Huk. B Tanggal 21 April 2008 PerihalPermohonan Izin Perpanjangan HGB Di Atas HPLNo. 7 tersebut (obyek sengketa), ParaPenggugat yang diwakili kuasa hukumnya Sutadi,SH dan Fatkhurrahman, SH pada tanggal 14 Juli2008 telah mengajukan gugatan di PengadilanTata Usaha Negara Pontianak register perkaraNomor : 30/G/2008. PTUNPTK.

Bahwa masalah perpanjangan HGB diatas tanah HPLmilik Pemerintah Kota Pontianak tetap mengikutiaturan sebagaimana termuat pada PeraturanPemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang HakGuna Usaha, HGB, Hak Pakai atas tanah = yangterdapat pada pasal 26 dan 27.Menimbang, bahwa dari bukti T. 4 idem bukti P.1berupa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor011/211/Huk.

TSe Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah, KabupatenBulungan, Propinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor011/01/III/2020, tanggal 05 Maret 2020. Kemudian pada tahun 2021Pemohon mengajukan kembali Permohonan Cerai Talak kepada Termohondengan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.TSe dengan amar putusanmenolak permohonan pemohon;2.

Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Neneng Nurhayatin, Nomor011/SKK.PG/XI/2000, tanggal 03 November 2000 dibeni tanda P.4;5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Neneng Nurhayatin, Nomor004/SKK.PG/IV/2002, tanggal 26 April 2002 diberi tanda P.5;6.

dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, setelan meneliti secara saksama memori kasasi padatanggal 28 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 September2019 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini PengadilanNegeri Surabaya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tidakterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat perjanjian kerjasamatanggal 11 Januari 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor011

gugatannya tertanggal 02 Mei2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacapdengan register perkara Nomor 2261/Pdt.G/2019/PA.Clp tanggal 02 Mei2019, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalildalil sebagai berikut;1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suamiisteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga pada tanggal05 Februari 2011 ( Akta Nikah Nomor : 045/06/II/2011 ), denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor011

Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban padapokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan untukbercarai;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukangugatannya telah menyertakan Surat Keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 010/Pars/NC/04 tanggal 12 April 2018 tentang PemberianIzin untuk Melakukan Perceraian;Bahwa demikian juga Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmengajukan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian Nomor011

Padt.G/PA.BtlMenimbanf, bahwa demikian juga Tergugat sebagai Pegawai NegeriSipil telah mengajukan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian Nomor011/Pers/NC/0.4 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta, sehingga telah sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1)PP.