Kediri Nomor SPPH: 132503287 Nomor REG.

Pemohon yang bernama TASRAN Tempat/tanggal Lahir 26 Maret 1973, nama ayah kandung TAMBIRO sebagaimana tercantum didalam KTP NIK : 6403062303730002, Akta Kelahiran Nomor : 474.1/578/II/1991, tertanggal 25 Februari 1991, KK Nomor : 6403062807090002 dan Kutipan Akta Nikah No. 73/28/VI/1996 tanggal 17 Juli 1996 adalah orang yang sama/satu orang yang sama dengan nama AGO Tempat/Tanggal Lahir Sulawesi 23 Maret 1973 nama Ayah Kandung AHMAD yang tercantum di dalam SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI (SPPH

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis/tercatat atas HAMDIYATUR ROHMAH pada Akta Kelahiran Nomor: 3301-LT-02082019-0014 yang dikeluakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cilacap tertanggal 20 Agustus 2019, Kutipan Akta Nikah nomor : 657/53/1986 tertanggal 11 Oktober 1986, Kartu Keluarga Nomor: 3301011101054619 , KTP dan nama HAMDIYAH pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon adalah IDARAWATI lahir di Brebes tanggal 22 Desember 1979;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menyesuaikan/menyelaraskan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Nikah semula tercatat nama Pemohon IDARAWATI lahir di Brebes tanggal 20 Desember 1979 dan pada SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) semula tercatat IDA RAWATI lahir di Brebes tanggal 22 Desember 1979 menjadi nama IDARAWATI

Menetapkan Pemohon Latifa sebagai kuasa dari almarhum Sutomo khusus untuk mengambil tabungan di Bank BTPN KCP Sumenep nomor rekening 03681001002 atas nama Sutomo, tabungan di Bank Mandiri Syariah (sekarang Bank Syariah Indonesia) KCP Sumenep nomor rekening /0/115/258 atas nama Sutomo, Deposito di Bank BTPN Nomor AA 491220 dan AA 491221 atas nama Sutomo serta pengurusan keberangkatan Haji di Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH

Bahwa tanah tersebut telah memiliki Surat Pernyataan Pengakuan Hak(SPPH) pada tanggal 14 April 2015 Nomor 593.2/13/SKTS/LK2015 milikabdul Manap Bin Abdul Hasyim;6. Bahwa Penggugat telah menyarankan kepada Tergugat apabila merasamemiliki tanah tersebut untuk membuktikannya melalui gugatankepengadilan Negeri Lubuklinggau karena pada saat ini tanah tersebutdikuasai oleh Para Penggugat ;Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pat.G/2019./PN LIg7. Bahwa Tergugat yang bernama Ir.

pada tanggal 12 Juni 1964;Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksamamaksud dan tujuan permohonan pemohon dihubungkan dengan alat buktisurat yang diajukan pemohon , serta keterangan para saksi maka dapatdiketahui bahwa adalah benar Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 12Juni 1964 sesuai dengan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk RepublikIndonesia ),bukti P.2 (Kartu Keluarga ) , bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) ,bukti P.5 (Setoran Awal BPIH), bukti P.6 (Surat Pendaftaran Pergi haji (SPPH

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa DINAR SABANG Binti LASABANG lahir di Matareng pada tanggal 31 Desember 1939;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara untuk merubah Tahun kelahiran Pemohon dari Tahun 1957 menjadi Tahun 1939 pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama

AT / KD A A/ 2007 tertanggal 25 September 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2;Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 593.83/412/03/2007, dengan dasarkepemilikan pemilik lama berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas TanahNomor : 199/ SKT / SPPH AT /KDAA/2007 tertanggal 24 September 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3;Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 593.83/360/03/2007, dengan dasarkepemilikan pemilik lama berupa Surat Pernyataan

Anwar H.Noh Nomor 191 / SKT /SPPH AT /KD A A / 08/ 2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta Sari Agustina yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa AirAnyir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P30;Surat Keterangan Tanah atas nama Kosim Nomor 192/ SKT/SPPH AT/ KD A A/ 08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, selanjutnyapada fotokopi bukti

surat tersebut diberi tanda P31;Surat Keterangan Tanah atas nama Riduan N omor 195/ SKT / SPPHAT / KDAA /08/ 2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P32;Surat Keterangan Tanah atas nama Ifandi Nomor 196/ SKT/ SPPH AT/ KD AA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkanHalaman 33 dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G

Ibny Khaldun Nomor 198/ SKT/ SPPHAT/KD A A/08/ 2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta Sari Agustina yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa AirAnyir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P35;Surat Keterangan Tanah atas nama Arsat Nomor 199/ SKT/SPPH AT/ KD A A/ 08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir, selanjutnyapada fotokopi bukti surat

tersebut diberi tanda P36;Surat Keterangan Tanah atas nama Abdullah Nomor 200/ SKT / SPPHAT / KD A A/08/ 2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P37;Surat Keterangan Tanah atas nama Aidi Nomor 201 / SKT/ SPPH AT/ KD A A/ 08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan

Lahir Jampalenna 01 Juli 1970 diubah menjadi NURSIAH, Tempat/Tgl.Lahir Jampalenna 01 Juli 1966 sesuai dengan Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Pendaftaran pergi Haji (SPPH).

Dari aspek hukum adat, berupa: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas TanahAdat dari Pemilik Hak Adat Marga/Keret Ulim/Kwaktolo, dengan nomor:59/01/SPPH/TA/DAPWIL/V/2014 tertanggal 05 Mei 2014;Bahwa sekalipun, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dariPemilik Hak Adat Marga/Keret Ulim/Kwaktolo baru diterima Penggugat padatanggal 05 Mei 2014, namun Pengukuran tanah garapan milik Penggugat telahdilakukan oleh Pemilik Hak Adat Marga/Keret Ulim/Kwaktolo sendiri sejaktahun 2004.

Eksepsi Error In Persona :Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat telah masukdan tinggal di dalam tanah sengketa sejak tahun 1988 dan baru mendapat SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Pemilik Hak Adat Marga/KeretUlim/Kwaktolo dengan Nomor 59/01/SPPH/TA/DAPWIL/V/2014 Tertanggal 05 Mei2014, berarti sebelum Penggugat masuk menyerobot tanah sengketa, tanahsengketa telah menjadi milik Tergugat Billy Gan sesuai bukti hak berupa SertipikatHak Guna Bangunan Tahun 1983 dan

1989keadaan tanah sudah rata dan ditimbun oleh Tergugat pada tahun 1983;Bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti hak yang kuat dan sah ataskepemilikan tanah yang semula seluas 7.800.M2 kemudian berubah menjadiseluas 5.082.M2 maupun tanah sengketa seluas 4.186.M2 tersebut di atas dangugatannya hanya berdasarkan rekayasa dan kebohongan yang tidak berdasarhukum sama sekali dan hal inipun dibuktikan dengan adanya Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah Adat Marga/Keret Ulim/Kwaktolo dengan Nomor59/01/SPPH

melanggarhak dan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonvensibaik materil maupun immateril ;Bahwa cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk memohon kiranya MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil Putusanyang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi YUNUS NAU tidak mempunyai hakatas tanah obyek sengketa seluas 4.186.M2 dan menyatakan bahwa SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Pemilik Hak Adat Marga/KeretUlim/Kwaktolo Nomor 59/01/SPPH

Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi YUNUS NAUW tidak mempunyai hak atastanah obyek sengketa seluas 4.186.M2 dan menyatakan bahwa Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Pemilik Hak Adat Marga/Keret Ulim/KwaktoloNomor : 59/01/SPPH/TA/DAPWIL/V/2014 Tanggal 05 Mei 2014 kepada YUNUSNAUW adalah tidak sah dan tidak berlaku mengikat secara hukum atas tanah obyeksengketa seluas 4.186.M2 hak yang sah atas nama Penggugat Rekonvensi BILLYGAN ;.

SPPH.113001852 tertanggal 22Juni 2011, diberi tanda (bukti P6);7.

Madiun Nomor SPPH : 133000437 tanggal 15 Mei 2013 nama pemohontertulis SUDARSONO lahir di Tulungagung, tanggal 18 Agustus 1964 ;7. Bahwa sesuai dengan Paspor No. AP968390, yang dikeluarkan padatanggal 07 September 2011 Reg. No.1A21663363CKRO, nama Pemohontertulis SUDARSONO lahir di Tulungagung, tanggal 18 Agustus 1970 ;8.

Menetapkan :

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama, tanggal, dan tahun kelahiran pada dokumen setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) milik Pemohon, Nomor Porsi: 1300484421, tanggal 22 Desember 2010, yang disetorkan melalui Bank BNI Cabang Pamekasan dan Nomor SPPH: 131401367, yang semula tertulis nama PAI Bin DIRO ELSAD, lahir di Pamekasan tanggal 10 Desember 1950, diubah menjadi

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yaitu Hadriah Intan lahir Maros, 12 Oktober 1967 sebagaimana pada Kartu Identitas dengan NIK 6403055210670004, dan juga nama Intan lahir Maros, 12 Oktober 1967 sebagaimana tercatat dalam BPIH Bank Muamalat Nomor Porsi : 200005 5345 tanggal 20 Desember 2011 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor : 200600451 tanggal 20 Desember 2011 adalah orang yang sama;

Setelah Jemaah haji mendapatkan SPPH yang bensinomorporsi,koreksihanyadapatdilakukan di Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi dan / atauDirektoratJenderalPenyelenggaraan Haji dan Umrah;Menimbang, bahwaselanjutnyadalam KeputusanDirekturJenderalPenyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/28/2016tentangPedomanPendaftaran Haji Reguler, pada huruf G angkabdiatursebagaiberikut:Halaman6dari9Penetapan No. 169/Padt.P/2019/PN Mkd5.

C2476163 yang dikeluarkan oleh Kantor ImigrasiKelas Il Agam.3. bahwa Pemohon telah mendaftar haji tanggal 01 Juni 2011 pada KantorKementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dan Insya Allan akanberangkat menunaikan Ibadah haji Tahun 1440 H/2019 M tetapi terdapatperbedaan nama Pemohon antara Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atauLembaran Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengannama Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga danAkte Kelahiran yang dikeluarkan oleh

Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 22 Mei2003, yang diketahui oleh Kepala Desa SukaramiBAHARUDDINSYAH, Nomor : 271/SPPH/2002/V/2003tanggal 16 Mei 2003, serta disaksikan oleh saksi saksibatas tanah yaitu SULAMARTINI dan ERAWATI.3.

Surat Keterangan Tanah Nomor : 271/SPPH/2002/V/2003,yang dibuatoleh BAHARUDDINSYAH, selaku Kepala DesaSukarami dan diketahui/dibenarkan oleh MUHADIN, BAselaku Camat Lahat, tanggal 26 05 2003 Nomor : 42/SKT/2003.151.1 Sebidang tanah ukuran panjang 90 M dan 70 M, lebar 60 M (luas4.800 M?), dengan batas batas : sebelah Utara = Sailan Efendi(Penggugat Rekonpensi Ill), Timur = Nelly Wilnah alias Iting(Penggugat Rekonpensi ), Selatan = Ny.

Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 271/SPPH/2022/V/2003, tertanggal 22 Mei 2003, sesuaidengan aslinya, diberi tanda T.1.3;. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, tertanggal 01Desember 2006, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1.4;. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak, tertanggal 30November 2006, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1.5;. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah (Sporadik), tertanggal 05 Desember 2006, sesuaidengan aslinya, diberi tanda T.1.6;.

Menetapkan orang yang bernama Yupardi Bin Samuda yang lahir pada tanggal 31 Desember 1978 sebagaimana data pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon adalah orang yang sama dengan Yupardi Bin Samuda yang lahir pada tanggal 12 Mei 1973 sebagaimana data kependudukan Pemohon berupa Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan Akta kelahiran;3.

SPPH/196/XII/2010/ Dit.Narkoba, penyidik sudah menunjuk KAIMUDINHAMZAH, SH. untuk mendampingi Tersangka ditingkat penyidikan.Dari dua bentuk pertimbangan yang berbeda tersebut diatasmenunjukkan bahwa Judex Facti telan merekayasa danmemutarbalikkan fakta dan ini merupakan pelanggaran terhadaphukum dan terhadap etika profesi hakim yang perlu mendapatperhatian dari Bapak Ketua Mahkamah Agung yang Mulia berkaitprilaku Hakim yang tidak profesional dan proporsional dalammenilai sebuah fakta, karena dengan

KAIMUDIN HAMSAH, SH. duduk mendampingiTerdakwa baik ditingkat Penyidikan maupun ditingkatpemeriksaan dari Penyidik tertanggal 18 Desember 2010 No.Pol : SPPH/196/XII/2010/ Dit.