President Taksi dari 26 Oktober 2008 s/d tanggal 21Juli 2011 Tergugat tidak pernah mengadakan RUPS untuk pemilihankembali sebagai pengurus ; 220220 2222. Bahwa Tergugat yang diangkat oleh sdr. Arnold Gultom (Alm) adalahuntuk mengisi jabatan selaku Direktur Utama periode 2005 s/d 2008sesuai dengan Surat sdr.

Bahwa Tergugat Ivan Doli Gultom bertindak untuk dan atas namaperseroan selaku Direktur Utama yang permohonannya telah dikabulkanoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penetapan No. 03/Pdt.P/RUPS/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2011 telah melaksanakanRUPSLB Ketiga tanggal 12 Oktober 2011, dengan Penetapan tersebutTergugat telah mengkukuhkan dirinya selaku Direktur Utama tanpa dipilihkembali melalui hasil RUPS yang sah berarti mereka yang duduk padaKepengurusan periode 2005 s/d 2008 telah diaktifkan

kembali sebagaipengurus tanpa dipilin melalui RUPS yang sah, sehingga Kepengurusanmereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilantersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusan yang tidakSAN. n 2a n nnn nn nnn nn nnn n=7.

Soepriyadi MM., CSsebagai Para Penggugat, sedangkan Objek gugatannya antara lainadalah sama tentang penyelenggaraan RUPS PT.

Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) danuntuk penyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT. 7. Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat menyatakan sebagaianggota pemegang saham dari PT.

Bahwa Jabatan Penggugat adalah Direksi dimana pengangkatandilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan jangkawaktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Pasal 94ayat 1 dan 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan sewaktu. waktu dapat diberhentikanberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai denganPasal 105 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Sedangkan Pekerja/Buruh diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dantunduk

Selain itu juga karena memang Pemohon Kasasi/semulaPenggugat tidak pernah tahu sama sekali adanya RUPS yang membahaspengangkatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai direktur,dimana sebagai Department Head (Kepala Bagian) semestinya PemohonKasasi/semula Penggugat setidaknya diberitahu atau ada yang memberitahu akan adanya kegiatan RUPS perusahaan Termohon Kasasi/semulaTergugat karena RUPS adalah kegiatan yang sangat penting sebagaiorgan Perusahaan.

Yang ada adalah Direktur Utama membuat semacamrisalah rapat sendiri (biasanya seorang diri) pada secarik kertas yangkemudian dianggap seolaholah sebagai hasil RUPS dan selanjutnyaHal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Susdiserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh perusahaan TermohonKasasi/semula Tergugat melalui Kepala Bagian Legal untuk dibuatkansemacam akte risalah RUPS.

dan dengan penggajian yangkatanya oleh RUPS juga sebagaimana eksepsi Termohon Kasasi/semula Tergugat.

Semuanya hanyalah kebohongan belaka danpemutarbalikkan fakta, karena sebenarnya yang namanya RUPS baik ituRUPS tahunan maupun RUPSLB tidak pernah ada, karena semuanyadiputuskan dan dikendalikan dengan ketat oleh Bok.

Menyatakan perbuatan tergugat memberi kuasa kepada Kusnadi Tjandra agar memimpin RUPS PT NEW WORLD RUBBER FACTORY Ltd.NV adalah perbuatan melawan Hukum;4. Menyatakan bahwa RUPS yang dilaksanakan di singosari yang dipimpin KUSNADI TJANDRA selaku kuasa dari STEPHANUS SETIAWAN(Tergugat) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;5.

Menyatakan RUPS dari PT NEW WORLD RUBBER FACTORY Ltd.NV dengan segala keputusannya yang tercantum dalam Akta No. 13 Tanggal 22 September 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT NEW WORLD RUBBER FACTORY LTD. Nv YANG DIBUAT OLEH Notaris PRIME CIPTA BUDI SANTOSO,SH adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;6.

M E N E T A PK A N :

• Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
• Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan pemanggilan RUPS sendiri;
• Menetapkan bentuk RUPS yaitu RUPSLB, jangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar

Bahwa dalam rangka pembahasan penyelesaian perseroan tersebut, Pemohonselaku pemegang saham yang mempunyai 40 % (empat puluh persen) sahamdengan hak suara, sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanatas permintaan:a 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakill1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara

, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub Dewan KomisarisPemohon dengan itikad baik telah meminta penyelenggaraan RUPS (LB) RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Direksi PT Lamin Aspalindo Tiga,mengingat penyelenggaraan RUPS telah sangat lama tidak dilakukan olehPerseroan dan diketahui terakhir kali penyelenggaraan RUPS adalah RUPSTahunan pada tahun 2002.

sebagaimana dimaksudpada ayat (5),a permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b Pemohon telah mengajukan kembali permintaan kepada Dewan Komisaris PTLamin Aspalindo Tiga untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) berdasarkan surat Nomor: TR.0O1.01/191/HOFC2019tanggal 4 Februari 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan

sendiri;Menetapkan bentuk RUPS yaitu RUPSLB, jangka waktu pemanggilan RUPSLB,kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, Sesuai dengan atau tanpaterikat pada ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas atau Anggaran Dasar PT Lamin Aspalindo Tiga dengan mata acaraRUPSLB sebagai berikut:10a.

) sendiri , karena PT Lamin Aspalindo Tiga tidak mempunyai asset yangmendukung untuk menjalankan kegiatan opersional dan selain itu PT Lamin AspalindoTiga tidak melakukan penyesuaian Anggaran dasar sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 40 Tahun 2017 pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) dan juga Pemohon13selaku pemegang saham sebanyak 40% telah mengajukan permohonan untukdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa karena PT Lamin Aspalindo Tigaterakhir kali mengadakan RUPS pada tahun 2002 akan tetapi

CASTAWAY LIFE tertanggal 2 Oktober 2014; Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor : 569/669/SOSNAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama NADINE MARIE Mc QUEEN tertanggal 7 Oktober 2014; Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPS LB tertanggal 3 Oktober 2014; Copy Surat Keberatan dari pihak NADINE MARIE Mc QUEEN perihal keberatan diadakannya RUPS LB

Castaway Life tertanggal 13 Oktober 2014; Copy Tanda Terima dokumen perihal keberatan atas undangan RUPS tertanggal 13 Oktober 2014; Copy Daftar Hadir RUPS LB tertanggal 13 Oktober 2014; Copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT.

CASTAWAY LIFEtertanggal 2 Oktober 2014; Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor569/669/SOSNAKERTRANS/201 4 tentang Perpanjangan IzinMemperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama NADINE MARIEMc QUEEN tertanggal 7 Oktober 2014; Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPS LB tertanggal 3 Oktober2014; Copy Surat Keberatan dari pihak NADINE MARIE Mc QUEEN perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

Dan saksi Agus Kamarwan, SH.Untuk pengurusan dokumen perusahaan yang ada kaitannya dengan maksuddiadakannya RUPS LB tanggal 13 Oktober 2014 yaitu untuk mengganti saksiNadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT. Castaway Life ; Bahwa terdakwa membenarkan adanya pengumuman di surat kabar LombokPos tanggal 20 Oktober 2014 tentang adanya RUPS LB di PT. Castaway Lifetanggal 13 Oktober 2014 dan penggantian saksi Nadine Marie Mc> Queensebagai Direktur Utama PT.

LB J tertanggal 3Oktober 2014; Copy Surat Keberatan dari pihak NADINE MARIE Mc QUEEN perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

Castaway Life tertanggal 13Oktober 2014; Copy Tanda Terima dokumen perihal keberatan atas undangan RUPStertanggal 13 Oktober 2014; Copy Daftar Hadir RUPS LB tertanggal 13 Oktober 2014; Copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang SahamPT.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa hubungan kerja antara Penggugat sebagai tenaga profesional denganTergugat adalah pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja (EmploymentAggreement) tertanggal 5 September 2001 antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P1) ;Bahwa dengan didasari kemampuan dan prestasi kerja yang dimiliki olehPenggugat selama menjabat sebagai Chief Financial Officer, kemudian oleh Tergugatberdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Bahwa menurut hukum, dalam UU PT ataupun Anggaran Dasar PemohonKasasi/semula Tergugat disebutkan bahwa Anggota Direksi dapat diberhentikansewaktuwaktu berdasarkan Keputusan RUPS (vide Pasal 105 UU PT jo.

Sus/2010Keputusan RUPS, maka Anggota Direksi berdasarkan Pasal 105 ayat (2) danayat (3) UU PT dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepadapemegang saham melalui RUPS atau mengajukan tuntutan hukum ke PengadilanNegeri, bukan mengajukan tuntutan hukum ke PHI ;Bahwa jikapun Termohon Kasasi/semula Penggugat ingin mengajukan tuntutankompensasi sebagai Buruh dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat, makaseharusnya tuntutan kompensasi hanya terbatas pada saat TermohonKasasi/semula Penggugat diangkat

31 Desember 2008, yaitupada saat Keputusan RUPS memberhentikan Termohon KASASI/semulaPenggugat sebagai ANGGOTA DIREKSI sebagaimana dinyatakan dalam AktaPKR No. 5/2008 (vide bukti T7).

Dan Judex Facti mengabaikan fakta hukumbahwa pengajuan tuntutan kompensasi PHK oleh Termohon KASASI/semulaPenggugat dilakukan melalui PHI setelah yang bersangkutan diberhentikansebagai ANGGOTA DIREKSI oleh Keputusan RUPS ;Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, karena ini menyangkut sengketa hukumpemberhentian Direksi Perseroan oleh Keputusan RUPS yang diatur dalam UUPT, dimana UU PT dan Anggaran Dasar juga mengatur mengenai mekanismejika seorang Direktur berkeberatan diberhentikan sebagai Anggota Direksi

Prosedur penyelenggaraan RUPSLB diatur dalamketentuan Pasal 79 UUPT yang selengkapnya Pemohon Kasasikutip sebagai berikut:Pasal 79 (UUPT)(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh)

pada ayat (5);a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakanmasalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan mata acara

rapat lainnya yang dipandang perluoleh Direksi;(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk padaketentuan undangundang ini sepanjang ketentuan peraturanperundangundangan di bidang pasar modal tidak menentukanlain;1.3.

Ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1);b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3);c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1); ataud.

Idola Tunggal tidak pernah mengetahuirencana pelaksanaan RUPS pertama dan kedua yangdilakukan oleh Tuan AGUS SUTANTO tersebut karenatidak pernah diberikan undangan secara sah danpatut untuk menghadiri RUPS. Fakta bahwa Tuan ANDISUTANTO telah tidak di undang secara sah dan patutuntuk menghadiri RUPS pertama dan kedua PT.

Augustin BeatriceSuyanto, SH. dan RUPS LB yang dituangkan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 10 Juli 2008Nomor 25 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.Augustin Beatrice Suyanto, SH. yang menurutPENGGUGAT merupakan RUPS LB yang cacat hukum karena.dasarhukum yang menjadi dasar RUPS LB tersebut yaitu. penetapanPengadilan Negeri Jakarta BaratNomor: 283/Pdt.P/2006/PN.

Bahwasampaisaatini tidak adaputusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yangmenyatakanbahwa RUPS LB PT. IDOLA TUNGGAL dan aktaaktayang disebut diatas dicabut atau dibatalkankarenacacat hukumsehingga batal demi hukum ;vill. Bahwa Notaris sebagai pembuat akta bertanggungjawab terhadap kebenaran seluruh isi akta yangdibuatnya termasuk apakah mekanisme RUPS atau RUPSLBuntuk perubahan anggaran dasar perseroan sudahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

cacat hukum dan dibatalkan ;Bahwa sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan RUPS LBserta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

JKT.Bar tanggal 7 Agustus 2006tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Bahwa PENGGUGAT harus membuktikan terlebih dahulumengenai sah atau tidaknya RUPS LB PT.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, ZAKARIA YUSUF, TENGKUHASNUN, Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, JONNAIDI (Kabag Hukum)dan HAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal 29Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012,yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, saksi ZAKARIA YUSUF, saksiTENGKU HASNUN, saksi Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, saksiJONNAIDI (Kabag Hukum) dan Sdr. HAMDAN (Kabag Perekonomian),dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh Terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal29 Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

Bumi Laksamana Jaya.6. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMILAKSAMANA JAYAHalaman 29 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR7.10.11.12.13.13.14.15.16.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT.

Samyang IDBSelanjutnya dalam rapat tersebut ditunjuk terdakwa untuk membuat atau memproseslebih lanjut hasil keputusan RUPS tersebut ke hadapan Notaris, dimana terdakwamenambahkan (satu) agenda dalam Berita Acara RUPS tanggal 20 Januari 2011yang tidak pernah dibicarakan maupun disepakati pada RUPS tersebut, yaitumengenai persetujuan jualbeli saham, kemudian terdakwa menggunakan BeritaAcara RUPS tersebut di Notaris, sehingga terbitlah akta Nomor 120 tanggal 31Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris

Samyang IDB karena isi akta Nomor 120tanggal 31 Maret 2011 tersebut tidak benar karena tidak sesuaidengan hasil agenda rapat RUPS PT.

Samyang IDB;Bahwa terdakwa kemudian menambahkan (satu) agenda dalamBerita Acara RUPS tanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernahdibicarakan maupun disepakati pada RUPS tersebut, yaitumengenai persetujuan jualbeli saham, dan kemudian terdakwamenggunakan Berita Acara RUPS tersebut di Notaris, sehinggaterbitlah akta Nomor 120 tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ISWANDONO POERWODINOTO,SH. yangmemuat mengenai adanya jual beli saham dari PT.

dihadapan Notaris telah menambahkan satu agenda rapat dalam BeritaAcara RUPS tanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya yaitumengenai penjualan sebagian saham milik PT.IDB Bio Research Development sebanyak90.500 lembar saham atau sebesar Rp851.152.500, yang dijual pada Samyang GenexCorporation; Padahal dalam RUPS tidak ada keputusan mengenai jual beli sahamtersebut;Hal 41.dari 43 Hal.Put.No.1356/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa berita acara RUPS

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16052013 (enam belas Mei dua ributiga belas) telah berlangsung di Kantor saya Notaris selaku TurutTergugat Il Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan 2 (dua)agenda pokok, yaitu :a. RUPS Tahunan (sebagaimana tertuang dalam akta Berita AcaraRapat Nomor 28) danb. RUPS Luar Biasa (sebagaimana tertuang dalam akta Berita AcaraRapat Nomor 29) ;4.

Bahwa apa yang dituangkan Fundamentum Petendi maupun dalampetitum dari Penggugat adalah tidak benar karena Turut Tergugat IItelah membuat akta Berita Acara Nomor 28 berisi RUPS Tahunan danBerita Acara Rapat Nomor 29 berisi RUPS Luar Biasa ;.

Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 88, tertanggal 27 Juli 2011, yang dibuat oleh AnlyCenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P2) ;3. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 10, tertanggal 7 Juli 2011, yang dibuat oleh AnlyCenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P3) ;4. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT.

Foto copy Akta Perubahan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. BangunMegah Semesta, Nomor : 1, tertanggal 1 Agustus 2011, yang dibuatoleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P5) ;6. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 2, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat olehAnly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P6) ;7.

Foto copy surat undangan RUPS Tahunan, Nomor : 164/BMS/V/2013, tertanggal 11 Mei 2013, yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta, diBatam (Bukti TI.II41) ;42.

02/PDT.P/RUPS/2013/PN.JKT.TIM

KAJUN KARKAM PERKASA untuk tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 yang sudah dilegalisir;14. 1 (satu) bendel foto RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA tgl.15 Juni 2016 yang sudah dilegalisir;15. 1 (satu) lembar fotocopy DAFTAR HADIR RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA tgl.15 Juni 2016 yang sudah dilegalisir;16. 1 (satu) Bendel asli salinan BERITA ACARA RAPAT tanggal.15 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;17. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat berkop PT.

KAJUN KARKAM PERKASA tanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;18. 1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA, yang sudah dilegalisir;19. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yang ditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDA TERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;20. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSON RODNEY PHILIP kepada VALERY SARUMPAET untuk menyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selaku Ketua rapat, yang sudah dilegalisir;21. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIA TITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untuk menyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUN KARKAM PERKASA selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSON RODNEY PHILIP kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untuk menyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23. 1 (satu) Bendel Asli Salinan AKTE PT.

KAJUN KARKAM PERKASAtanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;18.1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA,yang sudah dilegalisir;Hal 21 dari 54 Hal Putusan Nomor 94/P!D/2018/PT.DKI19.20.21.22.23.24.Cos26.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yangditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDATERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegaiisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSONRODNEY PHILIP kepada VALERY SARUMPAET untukmenyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selakuKetua rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIATITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untukmenyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUN KARKAM PERKASAtanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA,yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yangditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDATERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSONRODNEY PHILIP kepada VALERY =SARUMPAET untukmenyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selakuKetua rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIATITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untukmenyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUNKARKAM PERKASA tanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAMPERKASA, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

, apabilatidak melakukan RUPS maka pemegang saham bisa mengajukanpermohonan untuk melakukan RUPS;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya, dipersidangan Tergugat dan Tergugat II telah mengajukan buktibukti surat yaitu:1.

atau dimuatHalaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2017/PN Skhdalam AD/ART PT, apabila hal tersebut tidak ditunjuk dalam RUPS atautidak dimuat dalam AD ART PT maka Komisaris tidak berwenang mewakillPT, Bahwa yang paling tinggi kedudukannya dalam mengambil suatukeputusan dalam suatu Perseroan Terbatas adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa Seorang Pemegang Saham tidak bisa menjadi Direksi dalam satuPerseroan Terbatas; Bahwa apabila seorang Direksi dalam melakukan perbuatan

RUPS minimal 1 (Satu) kali dalam satutahun; Bahwa seorang Komisaris tidak bisa menggantikan tugas Direksi tanpaada hasil RUPS yang menyatakan Komisaris menggantikan tugas Direksi; Bahwa Komisaris tidak bisa menunjuk dirinya sendiri untuk mewakillDireksi dalam suatu Perseroan, Komisaris bisa menunjuk orang lainmewakli Direksi dalam RUPS; Bahwa Direksi mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untukmengelola PT tersebut keculai ada diatur dalam AD/ART;Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor

51/Pat.G/2017/PN Skh Bahwa yang dapat diangkat sebagai Direksi dalam suatu PT adalahorang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali,orang tersebut dinyatakan pailit, dinukum melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan Negara; Bahwa Anggota Direksi dipilin dan diangkat oleh RUPS;Bahwa dalam AD/ART mengatur tata cara pengangkatan danpemberhentian Anggota Direksi Seharusnya Pengangkatan danpemberhentian seorang Direksi termuat dalam Keputusan RUPS; Bahwa apabila seorang Direksi menerima

Bahwa kewenangan Dewan Komisarisdalam mewakili Direktur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini jugaditentukan dalam hal penyelenggaraan RUPS yang menyebutkan bahwa jikasemua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidakperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorangDewan Komisaris;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 angka 5 AnggaranDasar PT Semesta Nusantara Bhakti, oleh karena

Tentang Hakim yang memeriksa dan ataumenyidangkan perkara.Bahwa untuk menyidangkan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 adalah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Batam, haltersebut dapat dilihat pada Pasal 80 ayat :2). Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS ....... dst ;3).

Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal ........ dst, danPasal 5, 6 dan 7, jelasjelas disebutkan yang memeriksa dan ataumenetapkan perkara RUPS adalah Ketua Pengadilan Negeri, tidak adapengecualian disebutkan secara tegas dalam ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas Tahun 2007 tersebut, oleh karena itu pemeriksaandan atau penetapan perkara Permohonan RUPS LB perkara No.716/Pdt.P/20/PN.BTM, tentunya telah melanggar ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, oleh karena UndangUndangPerseroan

Terbatas Tahun 2007 adalah ketentuan undangundang yangbersifat khusus tentunya ketentuan yang khusus mengesampingkanketentuan undangundang yang umum, maka oleh karena itu jugaberalasan hukum untuk membatalkan Penetapan Permohonan RUPS LByang diajukan oleh Ny.

Hakim Pengadilan Negeri Batam kurangpertimbangan hukum.Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 Pasal 80 ayat (4) dengan jelas disebutkan Ketua PengadilanNegeri menolak permohonan dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikansecara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

LB, makaTermohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (4) UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, seharusnya Hakim PengadilanNegeri Batam beralasan hukum untuk menolak permohonan RUPS LBTermohon Kasas'!

MUTIARA ETAM COAL 13Desember 2012;Bukti T.i2c : Fotocopy dari fotocopy Surat No. 031/DirMEC/XII/2012tanggal 21 Desember 2012 tentang Sanggahan atas RUPS PT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (PTUN) Samarinda tidak berwenangmemutuskan, menilai, dan mengeksaminasi keabsahan hasil pertemuan/RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Etam Coal;3.

Mutiara Etam Coal, dan untuk itu penyelesaiannya haruslah dinyatakanPengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya,sedangkan dalil Tergugat terkait dengan menilai atau mengeksaminasi keabsahan hasilpertemuan/RUPS PT.

MEC, maka apabila ada sanggahan/keberatan maka hal tersebut harus memilikikekuatan hukum terlebih dahulu untuk membatalkan RUPS PT.

MEC, sehingga harus dikatakan diamenyetujui secara sadar isi RUPS tersebut, dan terhadap SK IUP yang asli tidak dapat lagidijadikan dasar untuk tidak diproses dan diterbitkannya perubahan UP PT. MEC olehkarena dimohonkan oleh pengurus PT. MEC yang baru berdasarkan RUPS PT. MEC;Menimbang, bahwa terhadap keadaan Penggugat yang tidak memiliki IUP Asli, haltersebut dapat disikapi dengan menyatakan tidak berlaku lagi IUP PT.

Begitu juga Tergugat IIdengan tidak ada melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)menyangkut permasalahan yang dikemukakan Penggugat, maka TergugatII juga telah terbukti lalai dalam menjalankan tugas pada badan hukum diPT.

CLS;22 Bahwa tindakan Tergugat II mengundang RUPS LB PT. CLS tgl. 11 Januari 2010dan tgl. 26 Januari 2010 maupun dalam RUPS atau RUPS LB PT.

atau RUPS LB PT.

CLS;e Menghukum Tergugat II sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan NegeriJakarta Utara untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPS LB PT.

CLS;8 Menyatakan tindakan Tergugat II melakukan RUPS LB PT. CLS tgl. 11 Januari2010 dan tgl. 26 Januari 2010 maupun RUPS atau RUPS LB yang akan datang yangmengundang Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;9 Menghukum Tergugat II sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri JakataUtara untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPS LB PT. CLS karena kedudukanTergugat I sebagai pemegang saham dalam PT. CLS sedang diadili;10 Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan RUPS LB PT.

,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 3 tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Jaenudin Umur,S.H.,S.E.,M.Kn;