Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, ayat (5) dan ayat (6) Pasal92 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) telah menyatakan dengan tegas mengenai:Halaman 10 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI25.26.27.(5)Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggotaDireksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakmenetapkan, pembagian

sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikanoleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harusditelaah Dewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah

yang tidakjelas (obscuur) atau setidaktidaknya bukan merupakanPemanggilan RUPS / RUPS lainnya yang berhubungan denganTURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEI JAKARTA); bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yangberhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEIJAKARTA) namun yang berhubungan dengan PT KISOJI TEI, yangtidak PENGGUGAT ketahui asal usulnya; tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS

/ RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersediadi kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS /RUPS lainnya sampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnyadiadakan sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT (vide: Pasal82 ayat (3) UUPT);Halaman 37 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI69.70.71.72.Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan

; Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkanoleh UndangUndang kepada RUPS setelah ditelaah oleh DewanKomisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Turut Tergugat berakhir;6.

September 2015 danRUPSLB yang kedua pada tanggal 25 September 2015 namun tidak dihadirioleh saah satu pemegang saham yaitu Kim Jungsun; Bahwa mengingat kebutuhan dan kepentingan perseroan PT Global BridgeInvesment Property saat ini, pemohon telah melakukan pemanggilan RUPSLBterhadap Termohon, Kim Jungsun untuk hadir dalam RUPSLB dengan surattercatat/undangan pada tanggal 1 September 2015 dan undangan untukRUPSLB kedua pada tanggal 17 September 2015, akan tetapi Termohon tidakhadir sesuai Daftar Hadir RUPS

Pertama ( bukt P6a) dan Berita AcaraRUPPS PT Global Bridge Invesment Property Pertama ( bukti P6b ) yangdilaksanakan pada tanggal 16 September 2015 dan Daftar Hadir RUPS kedua( bukti P7a ) dan Berita Acara RUPS PT Global Bridge Invesment PropertyKedua ( Bukti P7b ) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015; Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Akta Pendirian PT Global BridgeInvesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyi :Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum

sleuruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai haksuara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 bagian dari julahsuara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat; Bahwa berdasarkan pasal 25 dimaksud diatas maka 2/3 dari seluruh jumlahsaham 40. 817 adalah sama dengan 27.211 lembar aham, keaadaan demikianberdasarkan pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ), Pemohon mengajukanpermohonan Penetepan kuorum untuk mengadakan RUPS

ketiga melaluiKetua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin penyimpangan dariAnggaran dasar PT Global Bridge Invesment Property; Bahwa mengingat pentingnya RUPS Ketiga dimaksud diadakan makaberdasarkan pasal 19 ayat (4) Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty perlu ditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohonmeminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan jijin kKuorumkehadiran 2 dari keseluruhan jumlah

RUPS yang dilakukan di Purwokerto inijuga diikuti olen Penggugat. Mengapa hanya RUPSLB yang tertanggal 28Februari 2014 saja yang dipertanyakan. Penggugat sendiri sudah tahubahwa RUPS bisa dilakukan ditempat kedudukan perseroan (Cilacap) atauditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

Sehingga tidak ada yangsalah kalau RUPS perusahaan dilakukan di Purwokerto.Bahwa sebelumnya Sebagian Besar Pemegang telah berkirim surat (sampaitiga kali) kepada Penggugat selaku Kuasa Direktur Perusahaan untukmengadakan RUPS. Surat tertanggal 22 November 2013, 05 Januari 2014dan 20 Januari 2014 yang semuanya telah diterima dengan baik olehPenggugat.

Foto copy notulen RUPS tahun 2011, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6,T.77 ;8. Foto copy undangan rapat umum pemegang saham tahunan PT. TataDaerah Mandiri bertanggal 01 April 2013, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6,T.78 ;9. Foto copy daftar hadir RUPS tahun 2012 PT. Tata Daerah Mandiribertanggal 10 April 2013, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7910.Foto copy notulen RUPS tahun 2012 PT.

Tata Daerah mandiribertanggal 07 Februari 2014, diberi tanda 1.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.720 ;21.Foto copy tanda terima surat undangan RUPS luar biasa tahun 2013, diberitanda 1.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.721 ;22.Foto copy surat undangan RUPS luar biasa tahun 2013 PT.

TataDaerah Mandiri, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, 1.6, T.725 ;26.Foto copy undangan RUPS tahunan tahun 2014 PT. Tata Daerah mandiriyang ditujukan kepada pemegang saham PT. Tata Daerah mandiribertanggal 14 April 2015, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.726 ;27.Foto copy daftar hadir RUPS tahunan tahun 2014 bertanggal 30 April 2015,diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.727 ;28.Foto copy resi pos undangan RUPS tahun 2014 PT.

eh RUPS;(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS;Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas;(1) Perubahan Anggaran Dasar Tertentu. harus mendapat persetujuanMenteri;Serta harus mendapatkan Persetujuan/Permintaan dari Pemegang Saham hal inisebagaimana disebutkan dalam, Pasal 79 (2) huruf a dan b, UU PerseroanTerbatas No. 40 Tahun 2007 berbunyi:"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanatas permintaan

Kolingkas;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan atau dengan iklandalam surat kabar;(3) Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS diadakan;(4) RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur selain itu sebagai alternatif lainRapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris;(5) Jika Presiden Direktur tidak ada

atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin olehWakil Presiden Direktur;(6) Jika wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebabapapun yang tidak perlu dibuktian kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpinHal. 41 dari 48 Hal.

yang hadirdalam rapat;Jadi sangat jelas sekali apabila kita melihat kedalam UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas serta Akta Pendirian atau AD/ARTNo. 06 maupun isi Akta Perubahan No. 264 mensyaratkan bahwa PemindahanHak atas Saham harus berdasarkan RUPS, dan RUPS tersebut itu harus dihadirio/eh Para Pemegang Saham atau Wakilnya;Dengan demikian maka beralihnya saham sebagaimana disebutkan dalam AktaNo 78 tidak bisa hanya didasarkan dengan cara Jual Beli Saham sematamelainkan harus melalui

, dan RUPS tersebut itu harus dihadiri oleh Para PemegangSaham atau Wakilnya.

sama dengankeputusan RUPS..

sebagai pengganti pengambilankeputusan di luar RUPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 UUNomor 40 tahun 2007 tentang PT menyatakan :Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yangmengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham denganhak suara menyetujul secara tertulis dengan menandatangani usulyang bersangkutan.Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 91 dijelaskan sebagai berikut :Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di luar RUPS dalampraktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan

Dengan demikian keputusan PemberhentianPenggugat sudah dilakukan dengan tepat dan benar menurut aturanyang berlaku yakni :e Pasal 105 ayat (1) menyatakan :Angggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS, dengan menyebutkan alasan.e Pasal 105 ayat (1) dipertegas dalam Penjelasannya menyatakan :"Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam undangundang

Bahwa dalam gugatan Penggugat Kurang Pihak karena semestinyaPenggugat dalam gugatannya menarik / mengikut sertakan NotarisLusia Hutabarat, SH., selaku Pembuat akta No.19 tanggal 9 Juni 2015tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham(sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa).

dan keputusan tersebutdisetujui dengan suara bulat.Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan:Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegangsaham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusandisetujui degan suara bulat, sedangkan RUPS dapatdiselenggarakan dimanapun di seluruh wilayah Republik IndonseiaDengan demikian menurut hukum RUPSLB yang diselenggarakanoleh Tergugat Ill adalah sah karena diselenggarakan dengandihadiri oleh Para Pemegang Saham dan disetujui dengan suarabulat

Dalam RUPS Tahunan:a. Direksi menyampaikan: laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untukmendapat persetujuan, dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007:(1). Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaaholeh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulansetelah tahun buku Perseroan berakhir.(2).

GKM, oleh karena itulaporan keuangan tersebut adalah cacat hukum karena belum mendapatpersetujuan/pengesahan RUPS sebagai forum tertinggi untuk pengambilankeputusan dalam PT.

GKM.Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkan dalam Akta BeritaAcara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119 tanggal 27 Nopember2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM, yaitu: Akta No. 120 tanggal 27Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris diSurabaya;Bahwa, Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisi suatuketerangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

;Bahwa, di sisi lain dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB direksi PT.

Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkandalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119tanggal 27 Nopember 2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM,yaitu: Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapanDevi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya;Bahwa Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisisuatu keterangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

(Pasal 68 ayat (1)UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangantidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPSdiselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo.

Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) jo.

RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;Katakata Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5(lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannyasewaktuwaktu, sengaja dituliskan dalamhuruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo, bahwa pemberhentian Penggugat (in casu Vijay Perapti)berdasarkan keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Perseroan sebagaimana termaktub keputusan sirkuler ParaPemegang Saham

RUPS dalampraktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution).Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secarafisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usulyang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebutdisetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham;Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalah keputusan yangmempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS;Catatan:1.Mohon perhatian

Yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham; dan;b. UU PT adalah UndangUndang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;2.

Tahunan) pada tanggal 7 Juni 2013 dan Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada tanggal10 Juni 2013;Bahwa Tergugat adalah Direktur Utama dari Turut Tergugat (PT Blue BirdTaxi), yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(RUPS Tahunan) pada tanggal 7 Juni 2013 dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada tanggal 10 Juni 2013 sertamerangkap jabatan sebagai Direktur Utama Tergugat IV (PT Blue Bird, tanpakata Taxi) berdasarkan Akta

Pada tanggal 23 April 2003 Logo Burung Biru dan Merek Blue Bird beralihlagi atas nama Tergugat V (PT Pusaka Citra Djokosoetono) di Jalan MampangPrapatan Raya 60, Jakarta Selatan;Perbuatan pendaftaran Logo Burung Biru dan Merek Blue Bird ini diakuiTergugat yang tercantum dalam Laporan Pertanggung Jawaban Direktur PTBlue Bird Taxi (Tergugat I) tanggal 20 Mei 2013, yang dapat dibaca pada AktaBerita Acara RUPS Tahunan Turut Tergugat tanggal 7 Juni 2013, halaman 28dan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa

suatu perseroan terbatas ataupun kewenangan RUPS;Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas dinubungkan dengan dalildalil dan tuntutan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa perkara ini merupakankewenangan dari Peradilan Umum, bukan kewenangan Pengadilan Niaga;Alasan kedua dari segi hukum (procedural law) untuk menyimpulkan bahwaHal. 25 dari 59 Hal.

;(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak bolehbertentangan dengan ketentuan UndangUndang ini dan/atauanggaran dasar Perseroan;Begitu juga berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT Blue BirdHal. 30 dari 59 Hal.

Rahmah Arie Soetardjo, S.H., pada tanggal 7 Juni 2013dibuatkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxisebagaimana Akta Nomor 11 tanggal 7 Juni 2013 di hadapan Haji TeddyAnwar S.H., SpN.

, Penggugatmempunyai kewajiban memberikan uang sebesar Rp35.000.000, (tigaPutusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN BtmHalaman 2 dari 32 Halaman10.11.puluh lima juta rupiah) diluar biaya akomodasi dan perjalanan dinas yangdiperlukan oleh Tergugat untuk melakukan kewajibannya untukmenyelesaikan Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perizinan..Bahwa Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaanpengurusan perizinan terkait Pembuatan Akta Pendirian Perusahaanberikut Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan (RUPS

kerugian baik secara materil terhadap Penggugat.Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat dari tidakdilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakatibersama dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengurusan perizinanyaitu sebesar Rp.190.000.000, (Seratus sembilan puluh juta rupiah) yangmana biaya tersebut secara nyata telah dibayarkan kepada Tergugat gunauntuk pengurusan perizinan berupa Pembuatan Akta PendirianPerusahaan beserta Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan(RUPS

Karena itu Tergugat informasikan kepada Penggugat bahwa harusada perubahan dalam pemegang saham maka Tergugat menganjurkanuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali dan kami daripihak Tergugat waktu itu menunjuk Notaris Fajriel Al Basra, SH.

, NIB, SIUP,BPOM, bukan saksi yang mengerjakannya karena saksi belum masuk dikantor Tergugat tapi untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danizin usaha saksi yang mengerjakan;Bahwa Saksi sekarang bekerja wirausaha dan saksi bekerja sendiri;Bahwa saksi bekerja dikantor Tergugat, yang merupakan sebuahPerseroan Terbatas yang bergerak dibidang Legalitas Dokumen;Bahwa Saksi tidak tahu isi Akta SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan);Bahwa selain pekerjaan dari Penggugat juga ada pekerjaan dari oranglain yang

,yang ada hanya pembuatan PT baru; Bahwa pembuatan Akta RUPS tidak ada perjanjian, hanya pekerjaantambahan karena syarat tidak dipenuhi sebab suami istri harusnya tidakbisa sama Sama membuat PT lalu dibuatkan Akta RUPS oleh Tergugat; Bahwa yang mengerjakan RUPS adalah Ibu Rina tetapi bekerjasamadengan notaris tetapi bukan menjadi tanggung jawab Ibu Rina; Bahwa saksi yang telah menerima dokumen LOA, GMP dan aktapenunjukan dan surat dokumen tersebut tidak perlu yang Asli, yangpenting ada legalisasi

TGM bersama undangan lainnya telahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa, RUPS ini telah dibuatkan Akta berupa PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh dan di hadapan Notaris di PalangkaRaya, Ibu ELLYS NATHALINA , SH.

TGM terakhirmelaksanakan RUPS pada tanggal 12 Agustus 2016,sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatNo. 26, tanggal 22 Agustus 2016, membantah dalil posita angka(9.1) ;Bahwa, walapun bukan RUPS yang sesungguhnya hanyasebatas PENEGASAN, namun itu juga adalah RUPS karenadihadiri oleh selurun Pemegang Saham dan menyatakankehendak secara bulat di hadapan Notaris di Palangka Raya, lbuELLYS NATHALINA, SH. MH., dalam Akta No. 23, tanggal 23Agustus 2011 ;.

dalam Anggaran Dasar berartikeduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ;bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) menyebutkan :Dalam RUPS Tahunan :a.

Direksi menyampaikan : Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh DewanKomisaris untuk mendapatkan persertujuanRUPS ; Laporan keuangan untuk =mendapatkanpengesahan RUPS ;b. Ditetapbkan penggunaan laba, jika Perseroanmempunyai saldo laba yang positif ;c.

Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telahdiajukan sebagaimana mestinya denganmemperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ;bahwa dalam Pasal 8 ayat (4) Anggaran dasar menyebutkan:Halaman 25 dari 34 hal,Put.No.54/PDT/201 7/PT.PLK.Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporankeuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikanpelunanasan dan pembebasan tanggunga jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dankepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang telahdijalankan selama tahun buku yang

Putusan Nomor 193 PK/Pdt/201720.Bahwa alasan RUPS (Tergugat) untuk memberhentikan Penggugatdengan alasan untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Perusahaan,RUPS merasa Perlu melakukan Penyegaran/penggantian Direksi PT.PN II(Bukti P 16);21.Bahwa setelah memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidakmasuk diakal, Tergugat tidak membayarkan hakhak Penggugat sampaisaat ini, selaku mantan Direksi PT.Perkebunan Nusantara II;22.Bahwa perbuatan yang dilakukan Tengugat dalarn mengambil RUPS untukmemberhentikan

Bahwa hal ini membuat Penggugat sangat tertekan batin dan stres karenabeban berat yang dijalani Penggugat begitu bertubitubi dan pihak dimanatempat Penggugat mengabdikan diri tidak pernah memberikan semangatatau petunjuk, malah Tergugat melakukan berita acara RUPS dan beritahasil RUPS tentang pemberhentian Penggugat dengan waktu yang sama,yaitu pada tanggal 3 Maret 2006;25.Bahwa penderitaan Penggugat lebih berat lagi ketika harus memikirkanbiaya kebutuhan keluarga, pendidikan anakanak yang tidak

Pasal 17dari UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara danPasal 105 ayat (1) dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :(1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.(2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.Pasal 17 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :Anggota Direksi

sewaktuwaktu dapat diberhentikan berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.c.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero)PT.Perkebunan Nusantara II (Vide Bukti T10), telah membuktikan bahwaTermohon Peninjauan Kembali telah diberhentikan oleh Menteri NegaraBadan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dari Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, dan tindakan MenteriNegara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang memberhentikan Termohon Peninjauan Kembali dariHalaman

;Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yangdipimpin oleh Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatantersebut dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) denganpemberian upah per bulan sebesar Rp.33.837.400 (Tiga Puluh Tiga Juta DelapanRatus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) ;Bahwa pada bulan Maret 2010 Penggugat mengundurkan diri dengan alasanadanya diskriminasi dalam pelaksanaan pembayaran upah terhadap Penggugatkarena bila dibandingkan dengan

;Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon / memintaagar tergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),mengingat pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulanJanuari 2004 adalah berdasarkan RUPS dan selayaknya pulalah pemberhentianPenggugat dibawakan ke dalam rapat RUPS, karena tanggung jawab hukummasih tetap melekat pada diri penggugat sebagai satusatunya orang pribumiyang bekerja pada perusahaan Tergugat dengan jabatan yang sangat prinsip /utama,

Pada angka 4 dan 9 posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa:"Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yangdipimpin Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatan tersebutdilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan pemberianupah per bulan sebesar Rp. 33.837.400.".

;"Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon/meminta agarTergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengingatpengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulan Januari 2004 adalahberdasarkan RUPS, dan selayaknya pulalah pemberhentian Penggugat dibawakan kedalam rapat RUPS... ".;.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.;(4). Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata carapencalonan anggota Direksi.;(5). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.

dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarahuntuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suarayang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalamUndangUndang.kinisecara sah berubah menjadi : RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarahuntuk mufakat apabila dihadiri oleh paling sedikit 75 % (tujuh puluhlima persen) dari pemegang saham dan berdasarkan suara setujupaling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yangdikeluarkan dalam RUPS;Bahwa untuk memperbesar

Tahunan juga telahdiadakan RUPS Luar Biasa berdasarkan Surat keterangan Nomor :018/NOTBDG/VI/2017 yang dibuat oleh Notaris Made YuniDarmayanti,SH.

RUPS kedua3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tigaperlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujuipaling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yangHalaman 16 dari 130 Putusan Nomor 85/Pdt/2019/PT DPSdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yanglebih

luar biasatertanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan atas ketentuan pasal 10 ayat (4)Anggaran Dasar PT.Hitakara tersebut diatas yaitu berdasakan atas suarasetuju paling sedikit 75% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS;dimana faktanya berdasarkan voting suara tidak setuju sebesar 33,3% (tigapuluh tiga koma tiga persen) dan suara setuju sebesar 67,7% (enam puluhtujuh koma tujuh persen) sehingga seharusnya RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah;Oleh sebab itu keputusan RUPS luar biasa tanggal

LB ke2 ini hanya66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) yang setuju, sehinggahasil RUPS LB adalah tidak sah karena tidak tercapai kuorum;c.

Tomy kepadaTergugat sangat diragukan keabsahannya oleh karena Penggugatdan seluruh pemegang saham perusahaan tersebut tidak pernahmengadakan RUPS;Halaman 10 dari 51 halaman.

Putusan Nomor 81/G/2017/PTUNJKT.10.Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhiketentuan Pasal77 yang menyatakan :(1)(2)(3)(4)Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektroniklainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS salingmelihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasidalam rapat.Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusanadalah persyaratan

sebagaimana diatur dalam UndangUndangini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasarPerseroan.Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungberdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS.Pasal 88 yang menyatakan :(1)RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jikadalam rapat paling sedikit 2/3 (dua

Undangan thian bila melabel RUPS.2. Tatacara penyeleaggeraae rapat1. Kucnam peserta rapat ustul setiep agenda rapata. Ustuh Perebshas Date Perseroani Keorum lebih dari 1/2& Untuk RUPS be 2 Keorum palieg sedikit 19 hecuali enggaran dasar menestuban Kuorum yang lebih besar b. Untul Perebshas Anggarae DasarL Keorum poling sedikk 2/3& Untut RUPS te 2 Koorun palieg seGhit V5 kecusli anggaran dasar meneotubsa Kuorum yang ledih besatc.

.& Untuk RUPS be 2 Koorun paling sedikit 2) hecusli anggaran aser menentuban Kuorum yang lebih besa:4. Keorum berdasarban pecetapan pengadian4 Jumisd hasil suara pengamdilan teputusan RUPS8. Untuk Perebshas Data Pecseroas1 Keorue lebih dari 1/2& Ustut RUPS be 2 Koorun paling sediit 1) kecestl anggaran osar menestuan Kuorum yang lebih besarb. Untuk Peredades Anggaran Detar. Keorum paling sediit 23& Untut RUPS be 2 Kuorum paling sedit VS becuali anggaran dasar mencotutan Kuorum yang lebih besarc.

Hardi Soetanto tanggal 11Pebruari 2012 Hal : Permohonan Untuk Diadakan Rapat Umum PemegangSaham (P.14) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 07/K/FH/S/TM/2012 tanggal 5 Maret 2012 Hal : RUPS PT.Hardlent Medika Husada(P.15) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 08/K/FH/S/TM/2012 tanggal 5 Maret 2012 Hal : RUPS PT.Hardlent Medika Husada(P.16) ;Foto Copy Surat dari Lisa Megawati dan dr.

Hardi Soetanto tanggal 8 Maret2012 Hal : Undangan RUPS (P.17);Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 10/K/FH/S/TM/2012 tanggal 12 Maret 2012 Hal: Undangan RUPS (P.18) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 11/K/FH/S/TM/2012 tanggal 12 Maret 2012 Hal: Undangan RUPS (P.19) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 13/K/FH/S/TM/2012 tanggal 27 Maret 2012 Hal : Pemberitahuan kepada Mitra KerjaPT.

AHU.2 AH.01.09 5674 tanggal 16 Mei 2012 Perihal : PT.Hardlent Medika Husada (P.35) ;Foto Copy Surat dari Hendry Irawan No.: 012/HMH.PST/RUPS/VI/2012tanggal 7 Juni 2012 perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa Ke 2 (P.36) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 24/K/FH/S/V1/2012 tanggal 7 Juni 2012 Hal : Somasi (P.37) ;Foto Copy Surat Pernyataan dari Ir.

sebagai pemegang saham ;e Bahwa Terhadap yang demikian itu ia tidak mempunyai hak suara dantidak boleh mengadakan RUPS walaupun ia sebagai komisaris.e Bahwa dalam RUPS ada akte pernyataan berita acara dan ada juga aktekeputusan rapat kalau akte itu pernyataan berita acara maka notaris ituharus hadir pada saat RUPS baru dapat membuatkan akte pernyataanberita acara tetapi kalau akte pernyataan keputusan rapat maka bisadiwakili oleh kuasanya untuk menghadap notaris tersebut sehinggakeluarlah suatu akte

Luar Biasa PT Hardlent Medika Husada tanggal 13Maret 2012 jumlah pemegang sahamnya tidak memenuhi kuorum, sehinggapenyelenggaraan RUPS tersebut tidak sah, dan dengan demikian RUPS Luar BiasaPT Hardlent Medika Husada tersebut batal demi hukum, dan dengan demikianpetitum nomor 2 gugatan beralasan dan patut dikabulkan ;Halaman 68 dari 65 Putusan No. 71/Pdt.G/2012/PN.MlgMenimbang, bahwa RUPS Luar Biasa PT Hardlent Medika Husadadinyatakan tidak sah dikarenakan dihadiri oleh jumlah pemegang saham yang

Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah diatur danditetapbkan mengenai tata cara dan prosedur pelaksaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dalam Pasal 18 s/d Pasal 23, yang jugamerujuk pada ketentuan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT);Hal. 3Put. No.571/ PDT/2020/PT.DKIBahwa dalam Anggaran Dasar tersebut, apabila terjadi perubahanagenda RUPS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3disebutkan:3.

/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Dengan demikian, apabila terjadi perubahan agenda rapat (i.c. agendaacara RUPS), maka jelas harus merujuk dan memenuhi ketentuanketentuan tersebut di atas;Bahwa pada pelaksanaan RUPST Perseroan di tanggal 27 Juli 2018,yang dihadiri oleh TURUT TERGUGAT selaku Notaris Perseroan,berakhir dengan hasil sebagai berikut:A.

~ Tahunan Perseroan telahmemberhentikan Saudarasaudara selaku seluruh DireksiPerseroan terhitung sejak tanggal penutupan RUPS TahunanPerseroan;2. seluruh kewenangan yang Saudarasaudara sekalian milikiselaku Direksi Perseroan telah berakhir pada saat tanggalpenutupan RUPS Tahunan Perseroan;3.

Perseroan tidak bertanggungjawab terhadap setiap dan seluruhtindakantindakan yang Saudarasaudara sekalian ambil yangmengatasnamakan Perseroan, yang Saudarasaudara sekalianlakukan baik sendirisendiri, bersamasama maupun denganmenggunakan pihakpihak lain, setelah RUPS Tahunan;10. Bahwa jelas kedua hasil Rapat Dewan Komisaris tersebut di atasadalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM, dimanadinyatakan adanya penegasan pemberhentian Dewan Direksi (i.c.

Ini jelasbertentangan dengan tujuan diadakannya RUPS dalam suatu perseroanyaitu. untuk mengisi kekosongan atau mengangkat Dewan Direksi,bukan malah untuk mengosongkan jabatan Dewan Direksi.Apakah ini memang yang diinginkan oleh PARA TERGUGAT sebagaiDewan Komisaris yaitu sengaja mengosongkan jabatan Dewan Direksi,dan kemudian memaksakan dirinya untuk mengambil alih fungsi jabatanDewan Direksi dan menjalankan Perseroan??Hal. 8Put.

Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat berencana menjual sahamnyadan Tergugat berminat membeli saham milik Para Penggugat, maka untukitu disampaikan RUPS LB dan hasil dari RUPS LB PT Avia Global Teknologitersebut pada intinya menyetujui pengunduran diri Penggugat selakuDirektur Utama Perseroan, pengunduran diri Penggugat II selaku DirekturPerseroan dan pengunduran diri Penrigugat III selaku Komisaris Perseroandan mengangkat Direksi dan komisaris baru yaitu sebagai berikut: Direktur : Janto Tanumihardja

RUPS LB yangtelah dilaksanakan pada 7 September 2012 ini dituangkan ke dalamBerita Acara RUPS LB tertanggal 7 September 2012 dimana dalamberita acara RUPS LB dimaksud terdapat syarat dan kondisisehubungan dengan penjualan saham PT AGT antara Para TermohonKasasi dengan Pemohon Kasasi dan Saudara Chardin Trinanda.Perjanjian jual beli saham ini disepakati diantara para pihak aquo danmengikat serta berlaku sebagai undang undang bagi para pihak.

Sehingga jual beli sahamsaham milik ParaTermohon Kasasi menjadi batal secara hukum dengan sendirinyasebagaimana disepakati dalam Berita Acara RUPS LB tanggal 7September 2012. Terhadap hal ini Para Termohon Kasasi sudahmemahami dan menyadarinya sejak ditandatanganinya oleh para pihak(Pemohon dan Termohon Kasasi) Berita Acara RUPS LB tanggal 7September 2012 tersebut.

Pertimbangan Judex FactiPengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam memberikan pertimbanganbahwa RUPS LB maupun jual beli keduanya adalah bentuk persetujuandan RUPS LB merupakan pedoman untk melakukan jual beli.

Hal yang harus dipahamibahwa RUPS LB tanggal 7 September 2012 yang sudah ditandatanganidan disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengikatdan merupakan undangundang bagi para pihak yang mengikatkan diridalam perjanjian (i.e. RUPS LB tanggal 7 September 2012).

dahulu sebagai pemilik tanah dengan buktikepemilikan SHGB No.527/Ciampea seluas 14.110 M2, SHGBNo.529/Ciampea seluas 14.560 M2, SHGB No.526/Ciampea seluas3.280 M2, dan SHGB No. 528/Ciampea seluas 17.750 M2, yang saatHalaman 2 dari 12Akta Perdamaian Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2020/PN Cbi.Vi.ini kKesemuanya terdaftar atas nama PT taman Pantai Kronjo dan telahmenjadi jaminan kredit pada Bank BTN Kantor Cabang Bekasi.Sekaligus dalam kapasitas sebagai pemegang saham mayoritassebesar 70 % berdasarkan akta RUPS

Taman Pantai Kronjo dansekaliguSs pemegang saham sebesar 20% berdasarkan akta RUPS PT.Taman Pantai Kronjo No. 67 tanggal 29 Juli 2019.Pihak Ketiga adalah Direktur PT taman Pantai Kronjo dan sekaliguspemegang saham sebesar 10% berdasarkan akta RUPS PT. TamanPantai Kronjo No. 67 tanggal 29 Juli 2019.Pihak Keempat adalah Direktur PT taman Pantai Kronjo berdasarkanakta RUPS PT.

Taman Pantai Kronjo akanmelaksanakan RUPS Perseroan dengan mata acara tunggal yaitumelepaskan saham yang ia miliki sebesar 30% dari 70 % total sahalmpada PT.

LP/B/O605/X/2020/Bareskrim tanggal 23 Oktober2020 atas nama pelapor Herdy Sugiar tersebut.Pasal 8Segala perselisihan yang timbul dikemudian hari terkait hutang piutangantara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, ketiga dan keempat akandiselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan asaskekeluargaan.Pasal 9Sebelum RUPS perseroan sebagaimana ketentuan pasal 5perjanjian perdamaian ini dilaksanakan, Para Pengurus perseroan sepakatmemberikan kuasa penuh dan mutlak kepada Pihak Kedua selaku direkturutama

Jkt.Pst.selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkankeputusan RUPS.26.

MIF,pelaksanaan RUPSLB 13 Desember 2017 telah memenuhi syaratuntuk dilaksanakan RUPS dan memenuhi syarat mengambilkeputusan RUPS sesuai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86dan Pasal 88 UU PT jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar PT.MIF, yaitu dengan:a.

Bulan Maret 2017 s/d April 2017, oleh Dewan Komisaris selama 30 hari,namun tidak ada RUPS; Bulan Oktober 2017 s/d November 2017, oleh Dewan Komisaris selama30 hari, namun tidak ada RUPS; Bulan November 2017 s/d Desember 2017, oleh Dewan Komisaris yangkemudian dilakukan RUPS pada tanggal 13 Desember 2017; Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan non aktif yangpertama, Saksi tidak lagi memiliki Kewenangan sebagai Direktur PT MIF.Seluruh pekerjaan Saksi dikerjakan oleh Tjan Kin, baik penandatangananbilyet

Demikian; Bahwa kalau di Pasal 105, tadi yang dibacakan, bahwa Direksi bisadiberhentikan sewaktuwaktu) oleh RUPS, tapi asal yang pentingmenyebutkan alasannya. Kalau ternyata, kalau kita mengatakan Direksimembela diri, argumen dari dewan komisaris yang memberhentikansementara ternyata dipatahkan, bisa dipatahkan, kalau bisa dipatahkan,normal, tentunya RUPS akan menerima ini. Tetapi kalau ternyata RUPSmengambil keputusan lain, yang dalilnya dipatahkan bisa jadi itu juga tidakditerima oleh RUPS.

Bahwa kalau pemberhentian sementara itu untuk tiga puluh hari, tigapuluh hari harus dilakukan RUPS, selama tiga puluh hari lan dewankomisaris memegang perseroan. Kalau dewan komisaris memberhentikansementara, tiga puluh hari tidak dilakukan RUPS, siapa yang wajibmelakukan RUPS? Dewan yang memberhentikan tadi, kalau tidakdilakukan, maka Direksi harus diangkat kembali.

RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.Pasal 11.1.a.

memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.Pasal 11.1.a.

Akta No. 26 tertanggal 26 Oktober 2010:Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat,yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkantanggal panggilan dan tanggal RUPS.b.

bahve bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampaidengan tanggal RUPS diadakan.Hal 179 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKIPasal 11 ayat 1 huruf a dan Pasal 11.2 Akta No. 26 tertanggal 26Oktober 2010:11.1.a.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat, yangharus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggalpanggilan dan tanggal RUPS.11.2.