Ditemukan 290993 data
23 — 9
sekitar pukul 02.00 wib antara matahari terbenam danmatahari terbit atau pada suatu) waktu) dalam bulan Desember 2010bertempat di lapangan dekat pabrik dijalan Cimerang Desa CimerangKecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat setidak tidaknya disuatutempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bale Bandung, membeli,menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau) untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpanatau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya
sah dan meyakinkan melakukan perbuatansebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwamelakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ayat (1)KUHP ;Menimbang, bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP mengandung unsur unsursebagai berikut: Barang siapa ; Membeli, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ; Yang diketahui atau sepatutnya
7 — 0
uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan olehkarena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktudan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyataGugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggildengan sepatutnya
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulanyang lalu; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya
24 — 10
B 0349949 tanggal13 Februari 2015 sudah sepatutnya diperbaiki/dibetulkan bahwalahirPemohon menjadi tanggal 9 Oktober 1979;Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt. P/2016/PN.Amp5.
Oleh karena perkara perdata mempergunakan biayabiaya, maka terhadapbiayabiaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sebagaipihak yang mengajukan Permohonan;Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yih.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksapermohonan Pemohon berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
20 — 2
tersebut gunakepentingan masa depannya;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada faktafakta hukum tersebutdiatas, memperhatikan alasanpemohon serta sepanjang pengamatan Hakim daribuktibukti yang ada, serta untuk kepentingan masa depan dan kepentinganpendidikan anak tersebut, dan pada dasarnya perkara perdata permohonan tundukpada Yurisdiksi Voluntair, sepanjang yang diajukan pemohon tidak bertentangandengan UndangUndang serta Peraturan Hukum tidak tertulis yang hidup ditengahtengah masyarakat maka sudah sepatutnya
permohonan ini untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepadapemohon;Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan iniMENETAPKAN :4Mengabulkan permohonan Pemohon ;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untukmengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal ;Memerintahkan
137 — 19
kepada praktek Rentenir /Rente, dimana praktek Rentenir / Rente di Negara Republik Indonesia tidak diakuikeberadaannya dan tidak diperkenankan untuk diterapkan atau diberlakukan, sehinggaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa pemberian bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluhpersen) per bulannya oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak diperkenankan atautidak dapat dibenarkan untuk diterapkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya
terhadap jumlah hutang pokokyang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni sebesar Rp.186.500.000,(seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai hutangkepada Penggugat dan sampai dengan saat ini hutang tersebut belum pernah dibayarkanserta telah disepakati adanya bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat dan bunga pinjaman tersebut tidak pernah dibayarkan sejak bulan Juli 2011,maka sudah sepatutnya
dinyatakan telah melakukan wanprestasi / ingkar janji, dengandemikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa karena telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugatmengadakan perjanjian hutangpiutang uang sebesar Rp.186.500.000, (seratus delapanpuluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dikenakan bunga pinjaman sebesar 10%28(sepuluh persen) per bulan dan perjanjian hutang piutang tersebut disepakati oleh keduabelah pihak tanpa paksaan, maka sudah sepatutnya
dikabulkan dan harus dinyatakanMenimbang, bahwa karena Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang,maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Tergugat tidak dapat lagi dimintakan untukmembayar uang paksa (dwangsom), dengan demikian petitum gugatan pada angka 8(delapan) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakanditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalildalil gugatannya, makasudah sepatutnya
gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuksebagian 5 222 292 2222222 nn nnn n ene === ===Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuksebagian, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan padaangka 9 (sembilan) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang besarnya biaya tersebut akandisebutkan dalam amar putusan ini ;Memperhatikan : Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa
67 — 5
Bahwa meskipun Penggugat diberi kebebasan dalam menarikpihakpihak yang berperkara, namun dengan melihat faktahukum sebagaimana diuraikan Tergugat Il tersebut di atas,maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan untukmengeluarkan Tergugat Il sebagai pihak dalam perkara a quomengingat Tergugat menjamin membebaskan Tergugat Il darisegala gugatan dan tuntutan sebagai akibat pelaksanaan lelangterhadap barang jaminan kredit atas nama Penggugat;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya
Bahwa Penggugatpada surat gugatannya menyebutkan bahwaPenggugat mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan hutang,namun tidak menjelaskan secara konkret apa tindakan yangmewujudkan itikad baiknya, sehingga kelihatan sekali bahwagugatan sangat mengadaada dan gugatan yang kabur dantidak jelas (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya dinyatakantidak dapat diterima;b.
Bahwa di dalam gugatan Penggugat sama sekali tidakdisebutkan ataupun dijelaskan adanya suatu faktahukum yangmenunjukkan adanya permasalahan hukum antara Penggugatdan Tergugat III maka gugatan Penggugat a quo yang demikianjelasjelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dankabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya dinyatakantidak dapat diterima ;2nen cencec.
Sehingga gugatan Penggugat a quo yangdemikian jelasjelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelasdan kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya dinyatakantidak dapat diterima;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya MajelisHal 14 dari 48 Putusan Pat. No. 29/Pat.G/2015/PN.NJKHakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan perlawanantidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad);DALAM POKOK PERKARA; 1.
346 — 557
Dengandemikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, menolak atau setidaktidaknya tidak menerima Gugatan ini.GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS(OBSCUUR LIBEL)8.
Atas dasar hal tersebut, setiap tuntutan yangdiajukan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak, ataudinyatakan tidak diterima.26.Bahwa dengan status kepailitan dari Tergugat Ill dan status likuidasidari Tergugat Il menyebabkan manajemen dari pemberi waralababubar.
Atas dasar hal tersebut, setiap tuntutan yangdiajukan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak, ataudinyatakan tidak diterima.22.Bahwa dengan status kepailitan dari Terqugat Ill dan status likuidasidari Tergugat Il menyebabkanmanajemen daripemberiwaralababubar.
Danoleh karenanya, menegaskan bahwaGugataninibelumseharusnya diajukan (Gugatan Prematur) oleh Para Penggugatdikarenakanmasihterdapatsyarat yang harusdipenuhisebagaimana didasarkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata, sehinggasudah sepatutnya agar Gugatan ini ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak diterima.
Atas dasar hal tersebut, setiap tuntutan yangdiajukan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak, ataudinyatakan tidak diterima.27.Bahwa dengan status kepailitan dari Tergugat Ill dan status likuidasidari Tergugat Il menyebabkan manajemen dari pemberi waralababubar.
70 — 5
Cjratau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perobuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal saat saksi Julian Rasid Als. lwan Als. Sultan Als. Bijul Bin NcepBurhan (penghuni rutan salemba jakarta pusat) menelepon terdakwa danmeminta nomor telepon saksi Mukdas Als. Odas Bin Ncep Burhan (berkasperkara terpisah) setelah mendapatkan nomor telepon saksi Mukdas Als. OdasBin Ncep Burhan dari terdakwa selanjutnya Julian Rasid Als. Iwan Als. SultanAls.
Odas Bin Ncep Burhan sudah menjelaskanperihal mobil tersebut kepada terdakwa;Bahwa terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan menduga bahwa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna hitam metalik No.PolB1870BKW yang telah dijual oleh saksi Mukdas Als. Odas Bin Ncep Burhanyang dari uang hasil penjualannya sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilan jutarupiah) terdakwa antarkan kepada saksi Julian Rasid Als. Iwan Als.
Cianjur atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasilsesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh darikejahatan, perobuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal saat saksi Julian Rasid Als. lwan Als. Sultan Als.
Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan,;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsurtersebut secara berturutturut sebagai berikut:ad.1.
PT BANK RAKYAT INDONESIA KANCA PAGARALAM
Tergugat:
1.Ruzalpik
2.Ursulah Andres
90 — 34
Pgabahwa jelaslah Tergugat telan melakukan wanprestasi kepada Penggugatkarena Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dantidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah disepakatisehingga menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sejumlahRp35.526.452,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empatratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, danoleh karenanya terhadap petitum ke2 (kedua) dalam gugatan Pensudah sepatutnya
telah diatur menurut peraturanperundangundangan yang berlaku dengan terlebih dahulu Penggugatmengajukan permohonan eksekusi setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap dalam hal Tergugat dan Tergugat II tidak memenuhi isi putusan ini secarasukarela, untuk pada akhirnya akan ditetapkan apakah objek jaminan tersebutdapat dilelang melalui perantara KPKNL atau tidak, dengan demikian Hakimberpendapat bahwa petitum ke3 (ketiga) dalam gugatan Penggugat mengenailelang objek jaminan tersebut di atas sudah sepatutnya
Kelurahan Muara SibanNomor 593/06/MS.Dp.U/2018 tertanggal 09 Maret 2018, adalah sah dan berhakdilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) demi kepentingan Penggugatsementara Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan terhadap sitajaminan tersebut baik dalam bentuk permohonan tersendiri maupun di dalamposita Penggugat;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat petitum ke5 (kelima) berkaitandengan petitum ke4 (keempat), yang mana petitum ke4 (keempat) telah ditolakmaka terhadap petitum ke5 (kelima) telah sepatutnya
atau menempati obyek agunan Tanahdan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan PenguasaanFisik Hak Atas Bidang Tanah yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan MuaraSiban Nomor 593/06/MS.Dp.U/2018 tertanggal 09 Maret 2018, tersebut untukmenyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapunjuga;Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas Hakimberpendapat bahwa oleh karena petitum ke3 (ketiga) dalam gugatan penggugattelah ditolak, maka terhadap petitum ke6 telah sepatutnya
dihukum untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikianHalaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pat.G.S/2021/PN Pgaterhadap petitum angka ke7 (ketujuh) dalam gugatan Penggugat telahsepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena beberapa petitum dalam gugatanPenggugat dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya petitum ke1 (kesatu)yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkanuntuk seluruhnya telah sepatutnya
74 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
MNA sebagai upaya terakhir dalammempertahankan kelangsungan kehidupan keluarganya yang tidak dapatdibendung lagi:Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19 dan 21 UndangUndangDana Pensiun, sebab dasar dari permohonan pembubaran yangdimintakan oleh pendiri Dapen MNA kepada Otoritas Jasa Keuanganmerupakan kehendak dari Peserta Aktif untuk kepentingan pribadi, yangmana peserta aktif belum dapat menerima hak dari dana pensiunberdasarkan undangundang dana pensiun dan peraturan dana pensiun,dan sudah sepatutnya
, Pasal 21 ayat (1) danPasal 33 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tentang DanaPensiun dan Pasal 1 huruf j, huruf w, huruf x dan huruf y KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP172/KM.10/2012serta Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme;Bahwa, penerbitan objek sengketa telah merugikan hak Penggugat yangmerupakan peserta Dapen MNA atas manfaat dari dana pensiuntersebut, sebab peserta yang sepatutnya
Putusan Nomor 463 K/TUN/201625.26.27.Penggugat selaku peserta yang sepatutnya diterima oleh parapensiunan tersebut;Bahwa, berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa halhal tersebut telahsesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b)UndangUndang PTUN, maka Tergugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara telah tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa karenasepatutnya Tergugat mengetahui bahwa objek sengketa yangditerbitkan melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku;objek sengketa
Putusan Nomor 463 K/TUN/201612.13.14.15.16.terhadap perkara a quo karena tidak memiliki kKepentingan hukum dengansurat keputusan objek sengketa, sehingga sudah sepatutnya gugatantersebut ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima;Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Melanggar Ketentuan Hukum AcaraKarena Telah Lewat Waktu 90 (sembilan puluh) Hari:Bahwa dalam dalil Penggugat halaman 5 dan halaman 6, pada angka 6dan angka 7 yang menyatakan bahwa:Sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986
Putusan Nomor 463 K/TUN/2016Maka, berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 1992 tentang DanaPensiun dan Keputusan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor KEP172/KKM.10/2012 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dariDana Pensiun Merpati Nusantara Airlines Tanggal 13 April 2012, makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam hal initelah lalai dalam mempertinbangkan halhal yang sepatutnya menjadidasar pertimbangan dalam perkara a quo, sehingga Putusan PengadilanTinggi
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Sekretariat Negara RI Cq Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPKGBK
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Keuangan RI Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I
111 — 61
DKI.sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur(obscuul libel), makasudah sepatutnya gugatanuntuk ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Il. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan1.
DKI.Konvensi/Tergugat Rekonvensi) Nomor : B358/PPKGBK/DIRUT/11/2014 tanggal 17 November 2014 terkait penyampaian masa berakhirnyaPerjanjian sewa lahan merupakan pelaksanaan dari isi Pasal 4 danPasal 8 ayat (1) PERJANJIAN.Bahwa oleh karena dalil gugatan pada angka 2, angka 3, angka 4 tidakbenar sehingga sudah sepatutnya gugatan untuk ditolak.10.
Dengan demikian tidak ada keadaankahar (force majeur) dengan keluarnya Peraturan Gubernur DKI Jakartaa quo.Bahwa oleh karena dalil angka 9 dan angka 10 tidak berdasarkanhukum dan tidak sesuai fakta, sehingga sudah sepatutnya gugatanuntuk ditolak.24.
Dengandemikian sudah sepatutnya gugatan untuk di tolak.28. Pada angka 12 dalil gugatan berbunyi bahwa patut didugaTergugat dengan itikad buruk dengan tidak mengindahkan Pasal 1 danHal 23 Putusan perkara Nomor :155/PDT/2020/PT.
Diya Nuansa Anugerah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (PPKGBK), Nomor : 038/SKDIYA/IX/14tanggal 4 September 2014.Dengan demikian dalil gugatan angka 13 tidak berdasarkan fakta,sehingga sudah sepatutnya gugatan untuk ditolak.46.
409 — 289
PerkaraNomor:27/Pdt.G/2015/PN.Gin, maka dari itu sudah sepatutnya GugatanPara Penggugat dalam perkara a quo(No. 89/Pdt.G/2016/PN.Gin,tanggal 11 Juli 2016) dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur/tidak Jelas (Obscuur Libel), karena :a.
Oleh karena gugatan para penggugat Tidak Jelas/kabur(obscuur libel), maka sudah sepatutnya gugatan para penggugatdinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima(niet onvankelijke verklaard);.
gugatan parapenggugat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelijke verklaard);Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi Tergugat tersebut diatas,sangatlah jelas gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatugugatan, maka dari itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yangMemeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo, menjatuhkan Putusan yangamarnya menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan gugatan
Berdasarkan uraian tersebut diatas,dapat dibuktikan bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslag)yang dimohonkan para penggugat dalam perkara aquo sangatlah tidakberalasan dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal261 RBg dan SEMA No.5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan(Conservatoir Beslaq) pada angka 1 huruf C, maka dari itu sudah sepatutnya permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yangdimohonkan para penggugat dinyatakan Ditolak;13.
Bahwa tergugat tidak menanggapi selain dan selebihnya dalil Gugatan ParaPenggugat karena tidak ada relevansinya dan sudah sepatutnya dinyatakanDitolak;Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, sangatlah jelas tergugattidak melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH) seperti apa yangdituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, dengan iniTergugat mohonkepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan yangamarnya
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR PT.BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN NEGARA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
80 — 56
Sudah sepatutnya posita Penggugattersebut untuk dikesampingkan dan karenanya petitumgugatan Penggugat angka 12 tidak layak untuk dikabulkan.Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 19 positaGugatan Penggugat dan petitum primair gugatan Penggugatangka 13 yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakimmenyatakan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakanterlebin dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adaupaya verzet, banding maupun Kasasi dari pihak manapun.Petitum Penggugat yang demikian jelas
Dengan demikian, telahterbukti bahwa dalildalil Penggugat yang ditujukan kepada TergugatIl tidak sesuai dengan fakta yang ada dan tidak berdasarkan hukum,sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugatatau setidaktidaknya tidak dapat diterima.3.
Untuk itu, sudah sepatutnya Majelis Hakimmenolak petitum gugatan Penggugat tersebut.Tergugat II tidak melakukan tindakan yang memenuhi unsur Perbuatan MelawanHukum5.1.Bahwa selanjutnya, Tergugat Il dengan tegas menolak tuntutanPenggugat pada posita angka 13 halaman 4 petitum angka 6Halaman 31 Putusan No. 560/PDT/2019/PT SMGhalaman 6 surat gugatan, yang menyatakan bahwa Tergugat II telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum.5.2.Bahwa tuntutan Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal karenadalam hal
Untuk itu sudah sepatutnya dalil tersebutditolak oleh Majelis Hakim.Tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum;6.1.
(vide angka 460 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank IndonesiaNomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang KewajibanPenyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagiBank Umum).Bahwa selanjutnya, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidakmemberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitunganbunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakankewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam pedomankebijakan dan prosedur perkreditan bank yang sering disebut
7 — 0
putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya
, danternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.
17 — 7
sedang Termohon tidak hadir meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor :1664/Pdt.G/2013/PA.Kajen. tanggal 17 September 2014, 17 Oktober2013, tanggal 19 Nopember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013;Halaman 3 dari 6 halamanMenimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini baru padatahap usaha damai namun pada sidangsidang berikutnya baik Pemohonmaupun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untukhadir dipersidangan dan juga telah dipanggil dengan sepatutnya
diketahui alamatnya dengan jelasdi wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya majelis hakim telahmemerintahkan jurusita Pengadilan Agama Kajen untuk memanggilTermohon melalui mass media dan telah dilaksanakan dengan relaas No.1164/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 19 Nopember 2013 dan tanggal 19Desember 2013 untuk sidang pada tanggal 08 April 201 4;Menimbang, bahwa pada sidangsidang tanggal 08 April 2014 dantanggal 22 April 2014 Para pihak tidak pernah hadir di persidanganmeskipun telah dipanggil dengan sepatutnya
10 — 0
putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya
, danternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusHalaman 4 dari6 : Putusan nomor: 0852/Pdt.G/2010/PA.TAdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.
SITI AMINAH
30 — 6
denganUndangUndang, norma kesusilaan, kKesopanan, dan adat kebiasaan di daerahKabupaten Magelang, serta Pengadilan juga tidak melihat adanya upayaHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Mkdpenyelundupan hukum (misbruik van recht) dalam permohonan Pemohon,sehingga Permohonan Pemohon pada petitum kedua patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkankarena telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan norma, adatistiadat dan hukum maka sudah sepatutnya
Permohonan Pemohon tersebutuntuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantumdalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan maknapetitum permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakanperkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan olehkarena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabilasegala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan Pasal
9 — 0
putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya
, danternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.
30 — 18
berdasarkan bukti P1 alat bukti tersebutadalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P2, atas namaPemohon I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah namaPemohon dan nama Ayah Pemohon I, nama Pemohon II dan namaAyah Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohondihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh faktabahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dannama Ayah Pemohon . nama Pemohon II dan nama Ayah Pemohon IIyang sepatutnya
memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danKartu Keluarga adalah data resmi tentang anggota keluarga paraPemohon;Menimbang, bahwa oleh karena a.Pemohon dan nama Ayah Pemohon II, nama Pemohon II g@r Suyono, nama Ayah (bin) Pemohon a@ate oiman, nama Pemohon IIadalah Ratemi, dan nama Ayah (binti) Pemohon II adalah Marsaja, olehkarena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya
Aldi Dharma Saputra
19 — 2
kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan namasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta tersebut, bahwa oleh karena aktakelahiran atas nama Pemohon dikeluarkan/diterbitkan dan terdaftar pada KantorDinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka salinan penetapanini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpabermaterai dikirimkan kepada pegawai pencatat tersebut. bahwa berdasarkanhal tersebut sudah sepatutnya
memerintahkan Pemohon untuk mengirimkansalinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil kota pekalongan.Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan tersebut diatassudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya:Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkanmaka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslahditanggung oleh Pemohon ;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENETAPKAN1.