18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi /unctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana.Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Medan tanggal 23 Maret 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ADRI PRASTOWO tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1e KUHPidana.

(Dakwaan Primainr);Membebaskan Terdakwa ADRI PRASTOWO dari Dakwaan Primairtersebut;Menyatakan Terdakwa ADRI PRASTOWO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 junctoPasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan UndangUndang Republik Indonesia Nomor

tindak pidana korupsi,sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut;Membebaskan Terdakwa ADRI PRASTOWO dari Dakwaan Primairtersebut;Menyatakan Terdakwa ADRI PRASTOWO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama;Hal.3 dari 12 hal.

Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.SusTPK/2016/PN Mdntanggal 24 Mei 2017 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Terdakwa Adri Prastowo tersebut di atas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adri Prastowo oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun

SYAHIDAL OMS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa NAZRAN, ST Bin H. SYAHIDAL OMS oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZRAN, ST. Bin H.

Memulihkan hakhak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya;Telah mendengar replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umumdalam persidangantanggal 20 Pebruari 2014yang menyatakan tetapdengan tuntutan pidananya dan dupliksecara lisan dari PenasihatHukum Terdakwa yangmenyatakan tetap dengan nota pembelaannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannyatertanggal 20 Agustus 2013No.Reg.Perk: PDS 01/SAMAR/04/2013, telahmendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai

Menyatakan terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT

Kerjasama tersebuttidaklah perlu diperjanjikan sebelumnya, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidanadilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerjasama; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: setiap orang yang melakukanpercobaan, perbantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi,dipidana dengan pidana yang sama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5sampai dengan

karenapada dasarnya Jaksa Penuntut Umum tidak melihat dengan cermat bahwa terdakwa sebagaipemilik pabrik perkebunan kepala sawit adalah terdakwa selaku Ketua Koperasiberdasarkan surat ganti kerugian atas tanah sebagaimana telah terdakwa uraikan diatas,sementara Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan faktafakta lainnya, tentuhalnya tersebut dapat terdakwa sampaikan berdasarkan faktafakta persidangan danberdasarkan fakta tersebut terdakwa jelas tidak dapat disimpulkan begitu saja sebagaisubjek yang melakukan

tindak pidana korupsi yang merugikan negara, sehinnga unsursetiap orang telah terbukti atas diri terdakwa sebagaimana yang disimpulkan JaksaPenuntut Umum.

Tindak Pidana Korupsi a.n.Parno,SH.

tindak pidana korupsi;Foto Copy dari foto copy Surat dari BadanKepegawaian Negara Republik Indonesia No.F.IV.26.36/P.124/43 tanggal 23 Mei 2018 perihal PNSyang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsiatas nama Parno, SH, dkk, yang membuktikan bahwasurat dari Bupati Tanjung Jabung Timur menyurati BKNRI mohon pertimbangan masalah PNS yang telahdihukum penjara dan telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana korupsi dijawaboleh BKNFoto Copy dari foto copy Undangan Rapat

kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi;Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No.578 Tahun 2018, yangmembuktikan bahwa Surat keputusan Bupati TanjungJabung Timur terhadap PNS yang telah dihukumpenjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi telah melaluiketentuan hukum yang berlaku;Foto Copy sesuai dengan salinan aslinya PutusanPengadilan Negeri Jambi No. 37/Pid.susTPK/2015/PN.Jmb an.

Bukti T 10penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi;Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No.578 Tahun 2018, yangmembuktikan bahwa Surat keputusan Bupati TanjungJabung Timur terhadap PNS yang telah dihukumpenjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi telah melaluiketentuan hukum yang berlaku;Foto copy dari foto copy Petikan Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No. 578 tanggal 28 Agustus

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Badan Kepegawaian Negaratelah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor F.IV.2636/P.124/43 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an.Parno,S.H., dkk (Vide bukti T5);Halaman 40 dari 52 HalamanPutusan Perkara Nomor: 29/G/2018/PTUNJBI8.

MENYATAKAN TERDAKWA ANDI ROSILIANSNYAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA 2. MENJATUHKAN PIDANATERHADAP ANDI ROSLIANNYAH BIN ANDI ROMLING KARENA KESALAHANNYA PIDANA PENJARA SELAMA 7 TAHUN

Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2018/PTBGL.pidana korupsi tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwaAndi Roslinsyah,ST,MT Bin Andi Ramling telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dakwaan kesatu primair, dan pertimbanganhukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alin dandijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding,kecuali lamanya

BUDI TJAHYONO, M.Si. tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwadari dakwaan tersebut;Menyatakan Terdakwa Drs.

BUDI TJAHYONO, M.Si. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1

BUDI TJAHYONO, M.Si tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam suratdakwaan Kesatu Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair;Menyatakan Terdakwa Drs. BUD TJAHYONO, M.Si terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanjJudex facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama telah tepat dan tidak salah menerapkanhukum; Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah menyebabkan dana ProgramPemberdayaan Industri Kecil (PIK) tidak disalurkan sebagaimanamestinya, yaitu Terdakwa menyetujui dan menandatangani penarikan sisadana Program Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dan diserahkan kepadaDrs.

Menyatakan Terdakwa H.SYAIFANNUR,SH.MM bin SYAMSUDDIN UBIT tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair

Menyatakan Terdakwa JUMADI, AP Bin DAMAI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer ;2. Membebaskan Terdakwa JUMADI, AP Bin DAMAI oleh karena itu dari dakwaan primer ;3. Menyatakan Terdakwa JUMADI, AP Bin DAMAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider ;4.

LA ODE ATE, Sm.Hk. yang identitasnyasebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan primair;2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. dari dakwaanPrimair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;4.

La Ode Ate, Sm.Hk., yang identitasnyasebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi;Membebaskan Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. dari dakwaanprimair tersebut;Menyatakan Terdakwa Drs. H.

La Ode Ate, Sm.Hk., yang identitasnyasebagaimana yang tersebut di atas tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;2. Membebaskan Terdakwa Drs.H. La Ode Ate, Sm.Hk., dari dakwaanprimair terebut;3. Menyatakan Terdakwa Drs.H. La Ode Ate, Sm.Hk., terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;4.

/Penuntut Umum baikdakwaan primair maupun dakwaan subsidair adalah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;Mengingat konstruksi dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatifdalam perkara ini, maka secara hukum Majelis Hakim harus memilih danmenentukan salah satu dari yang didakwakan, apakah dakwaan primair ataudakwaan subsidair yang dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, atau sebaliknyaapakah dakwaan primair atau dakwaan

subsidair yang dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;Bahwa menurut Yurisprudensi MARI yang sudah tetap sebagaimanayang telah dijadikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara Nomor 65/Pid/2011/PT.

HUTAMADI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) suncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair,oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa Drs.

HUTAMADI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangHalaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 314 PK/Pid.Sus/2019Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

HUTAMADI, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primair:2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut:3. Menyatakan Terdakwa Drs.

HUTAMADI, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menyatakan Terdakwa DANI SETIAWAN A.Md tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa DANI SETIAWAN A.Md dari dakwaan Primair;3 Menyatakan terdakwa DANI SETIAWAN A.Md terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;4.

Menetapkan agar Terdakwa DANI SETIAWAN membayar BiayaPerkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidakmengakui perbuatan Terdakwa;Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :Menyatakan Terdakwa DANI SETIAWAN, A.Md, tidak teroukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaancathlab di RSSN Bukittinggi TA 2012, sebagaimana yang diatur dan diancammelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat

Menyatakan Terdakwa DANI SETIAWAN A.Md tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa DANI SETIAWAN A.Md dari dakwaan Primair;3 Menyatakan terdakwa DANI SETIAWAN A.Md terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;4.

Menyatakan Terdakwa Upik Rosalina Wasrin tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut. Menyatakan Terdakwa Upik Rosalina Wasrin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

1.Menyatakan terdakwa Eldis,SPBinDarmawi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama Sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;3. Menyatakan terdakwa Eldis,SP BinDarmawiterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;4.

terdakwa Eldis,SP tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSISECARA BERSAMASAMA sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan PrimairMembebaskan terdakwa dari dakwaan PrimairMenyatakan terdakwa Eldis,SP terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan

TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPdalam dakwaan Subsidiair ;Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ELDIS,SP dengan pidanapenjara selamal (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selamaterdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000.

yuridis diatasdimana semua unsurunsur tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaansubsidiair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telahterbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis berkeyakinan bahwa terdakwatelah terbukti bersalah melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaansubsidiair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.Menyatakan terdakwa Eldis,SPBinDarmawi tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama Samasebagaimana dalam dakwaan Primair;1 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;2 Menyatakan terdakwa

IMAM MACHFUD, M.Pd tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalanh melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair, olehkarena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Drs.

IMAM MACHFUD, M.Pd telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangHal. 2 dari 8 hal Put. No. 317 PK/Pid. Sus/2019undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

IMAM MACHFUD, M.Pd., tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan primer;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;Menyatakan Terdakwa Drs.

., terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan subsidair:Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan

HUSAIN tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)juncto Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa Ir. ANWAR M.

HUSAIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2502 K/Pid. Sus/20204. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ANWAR M.

HUSAIN tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dalam dakwaan primair;Membebaskan Terdakwa Ir. ANWAR M. HUSAIN dari dakwaanprimair tersebut;Menyatakan Terdakwa Ir. ANWAR M. HUSAIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dalam dakwaan subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ANWAR M.

ARSYAD RAUF tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1)juncto Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;2.

ARSYAD RAUF terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 3 junctoPasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana:4.

Putusan Nomor 287 K/Pid.Sus/2019Menyatakan Terdakwa Muh Arsyad Rauf tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dalam dakwaan primer tersebut;Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primertersebut;Menyatakan Terdakwa Muh Arsyad Rauf terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukansecara bersamasama";Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Arsyad Rauf dengan pidanapenjara selama 1

tanggal 10 September 2012 Nomor09/Pid.Sus/2012/PN.Mks., sekedar mengenai lamanya pidana dan statustahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF tersebut di atastidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair:Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF tersebut daridakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "Korupsi yangdilakukan secara bersamasama", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUFdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp50,000.000,00(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidakmembayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF ditahandalam Rumah

., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 12 huruf e Undang

ARIS PRANATA tidak terobukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa dariDakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa

ARIS PRANATA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir.

ARIS PRANATA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama pada Dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Ir.

tidak dapatdikualifikasikan sebagai bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal263 Ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, karena bukti tersebut tidak berkualitas sebagaibukti yang menentukan yang dapat dijadikan sebagai dasarpertimbangan untuk membebaskan Terpidana atau melepaskanTerpidana dari segala tuntutan hukum atau terhadap perkara a quoditerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah terbuktibersalah melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalamHal. 6 dari 8 hal.

Menyatakan terdakwa SLAMET Bin SASTRO SUWITO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT.

Pasal 64 ayat (1)KUHP telah terpenuhi dan terdakwalah yang melakukannya, makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa kesalahan terdakwaseperti yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umumtelah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanyaterdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI SEBAGAI PERBUATANBERLANJUT ;Menimbang, bahwa =s sepanjang persidangan berlangsungPengadilan Negeri melihat terdakwa tidak mempunyai cukupalasan untuk dihapuskan

serta pasal pasal lain dari peraturanperundang undangan yang berkaitan dengan perkaraIni 3 ++ +5222 ee eee ee eee eee eee eee eeeM E N GA D I L I2)3).4).5).6).7).129Menyatakan terdakwa SLAMET Bin SASTRO SUWITO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwanPrimair; Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaanPrimair tersebut; Menyatakan terdakwa SLAMET Bin SASTRO SUWITOtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan

tindak pidana ~~ KORUPSI YANGDILAKUKAN BEBERAPA KALI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUTMenghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu)Tahun; Menetapkan agar masa penahanan~ kota yang telahdijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya darilamanya pidana yangdijatuhkan ; Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanjika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti denganhukuman kurungan untuk selama 1 (satu)bulan; ++ eee eeMenghukum

Sus/2020Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri TimorTengah Selatan tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa YUSTUS MNAO yang identitasnya tersebut di atastelah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan secarabersamasama melakukan tindak

pidana korupsi, sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menghukum Terdakwa YUSTUS MNAO atas kesalahanya itu denganpidana penjara 4 (empat) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yangtelah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yangdijatunkan dan menghukum pula Terdakwa

Menyatakan Terdakwa YUSTUS M'NAO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair:2. Membebaskan Terdakwa YUSTUS MNAO dari dakwaan primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa YUSTUS MNAO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;4.

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkankarena putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama, tidak salah dan telah menerapkanperaturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telahdilaksanakan menurut ketentuan undangundang;2.

tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;Bahwa demikian pula putusan judex facti menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telahmempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupiperbuatan Terdakwa, baik