• sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Pemohon;Panitera Pengganti; Hakim tersebut;A.WIBISONO, S.Sos DWI PURWANTI, SH Perincian biaya1.Meteral Rp. 6.000.Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 84/Pat.P/2019/PN Bgl4.5:Redaksi Rp. 5.000.Panggilan Rp. 60.000.Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.ATK Rp. 50.000.Jumlah Rp.151.000.Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah ;Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 10 (Sepuluh) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor

• /TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: Nama lengkap : SISWOYO Bin SUMIRAN;Tempat lahir : Blitar;Umur/Tgl.

  Cipto Mangunkusumo RT.007 No.04 KelurahanSimpang Tiga Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 19 Desember 2011.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur tersebut;Il.Telah membaca:Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Agustus2012 Nomor: 15/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 15/Pid/Tipikor/ 2012/PT.KT.Smdadalam tingkat banding

  Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada keduatingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu,tanggal 31 Oktober 2012 oleh KITA JENDA GINTING, S.H., Hakim Tinggi sebagaiHakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREASLUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

  masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurtanggal 28 Agustus 2012 Nomor: 15/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.

• PUTUSANNOMOR : 34/ TIPIKOR / 2012 / PT.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI JAWA BARAT DIBANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsidalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ENANG JUANA BIN EJE ; Tempat Lahir : Cicalengka ;Tanggal Lahir / Umur: 09 Januari 1954 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BRI

  Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ; Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16April 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 17 April2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012; Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampaidengan tanggal 05 Juni 2012; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 06 Juni2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor

  TingkatBanding, sejak tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03September 2012; Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor TingkatBanding, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13September 2011 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor TingkatBanding, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12Nopember 2012 ; Terdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh PenasehatHukum bernama : ERLAN JAYA PUTRA, SH.MH. dan ADE ROKILAH

  Bdg dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapatdengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dandiambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat di Bandung sebagaipertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun Majelis hakim Pengadilan100Tinggi Tipikor Jawa Barat di Bandung berpendapat perlu

  FONTIAN MUNZIL, SH, MH, ME, CFP.Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal11 SEPTEMBER 2011 Nomor: 34 / TIPIKOR / 2012 / PT.Bdg. putusan manadiucapkan pada hari SENIN tanggal 22 OKTOBER 2012 dalam sidang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotadan DEDE SOBARI, SH,

• Olehkarennya patut untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim PengadilanTinggi/ Tipikor Banda Aceh, karena Hakim yang mengadili perkara ini padaPengadilan Negeri Jantho (Judex Factie) telah tepat dan benar dalammenyimpulkan perkara ini dengan mencermati faktafakta, mempertimbangkanbuktibukti dan saksisaksi;.

  yangmencerminkan keadilan, telah menelaah bukti Surat Pembanding dan Terbanding,serta telah menilai keterangan saksisaksi Pembanding dan Terbanding denganseksama;Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah memberikan kesempatan yangberimbang kepada Pembanding dan Terbanding dalam mengajukan pembuktiandalam perkara a quo;Bahwa oleh karena judex factie dalam memutuskan perkara telah menerapkanhukum dan/atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka mohonkepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor

  ,tanggal tanggal 16 Oktober 2019, yang dimohonkan Banding tersebut;Berdasarkan alasanalasan yang telah Terbanding kemukakan di atas, makamohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memberikanputusan dengan amar sebagai berikut:PRIMAIR:1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Jth.tanggal 16 Oktober 2019;3.

  ,M.Hum masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4Desember 2019 Nomor 111/Pen.Pdt/2019/PT BNA dan putusan tersebut diucapkanHalaman 45 dari 46 Putusan Perdata Nomor 111/PDT/2019/PT BNABm na SBeUpada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggotadan dibantu

• Tipikor/2014/PN.Smda, tanggal 2 September 2014.11. Bahwa Penggugat pada Putusan pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda perkaraNo.26/Pid. Tipikor/2014 /PN.Smda, tanggal 2 September 2014 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah Pembantuan dalamKorupsi melakukan Tindak Pidana Korupsi, dengan Amar Putusansebagai berikut :MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa RUSDIYANTO,SE,M.Si Als YANTOBin H.

  Bahwa dari posita Angka romawi IV poin 8 sampai denganAngka point 14 Tergugat tidak perlu menanggapinya dikarenakanhanya membahas mengenai awal ditahan oleh Penuntut umum/Kejaksaan Negeri Sangatta terkait tindak pidana Tipikor sampaidengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inckrah).5. Bahwa dari posita Angka romawi IV poin 15 sampai denganAngka point 21 Tergugat tidak perlu menanggapinya dikarenakanhanya rangkaian hak dan kewajiban antar Tergugat denganPenggugat sebagai ASN.6.

  Tipikor/2014PN. Smda, tanggal 2 September 2014,atas nama Terdakwa RUSDIYANTO, S.E, M.Si Als YANTO BinH. ASNUDDIN;3. Bukti T.3 : Foto Copy sesuai denganAsli Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : F.IV.2630/V.1487/55 tertanggal 27 November 2017, PerihalRekomendasi Pemberhentian sebagai PNS, yangditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan danPengendalian Direktur Arsip sebagai Plt DirekturPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang KodeEtik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS;4.

• ,M.H.) masingmasingmempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion), yaitu terdapatkekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris (butusan kasasi MahkamahAgung), dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:=" Pendapat Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca (Dr. Leopold Luhut Hutagalung,S.H.,M.H.) :1.

  Pasal 263 ayat (2) c KUHAP;Bahwa oleh karena itu Hakim Ad.Hoc Tipikor/Anggota berpendapatpermohonan peninjauan kembali daripara Pemohon Pemohon PeninjauanKembali/para Terpidana dikabulkan dan mengadili kembali menyatakan bataldemi hukum putusan Mahkamah Agung No.1465 K/Pid.Sus/2010 danmemerintahkan para Terpidana dikeluarkan dari tahanan; Pendapat Hakim Agung/Pembaca Il (Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.) :1.

  HakimAd.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H. HakimHakim Agung dan M.S. Lumme, S.H. HakimAd.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, masingmasing sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan., SH., MH.

• Nganjuk yaitu penyalahgunaan wewenang dan/ataupenerimaan suap/hadiah/sesuatu oleh Bupati Nganjuk terkaitpelaksanaan proyekproyek di lingkungan Pemerintah KabupatenNganjuk pada tahun 2008 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 huruf i atau Pasal 12 huruf B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR

  Penyidik selayaknya memulai penyidikan setelah mendapatkan dua alatbukti yang sah yang berkaitan dengan perbuatan untuk sangkaan atasPasal 12 B UU TIPIKOR yaitu adanya bukti berupa barang atau uangyang haknya didapat dari hadiah, dan adanya pemberi hadiah sebagaialat bukti dari Termohon untuk menetapkan Surat Perintah Penyidikansecara umum sebelum Pemohon diambil keterangan sebagai saksi padatingkat Penyidikan umum tersebut.2.

  Pemohon mensommer kepada Termohon agar menunjukkan rekeningPemohon yang mana di dapat dari hadiah atau gratifikasi, serta siapapemberi hadiah atau gratifikasi tersebut dalam persidangan ini.Termohon berpendapat bahwa terhadap dalildalil Pemohon tersebut adalahtidak tepat dan harus ditolak, karena:1) Bahwa Pemohon tidak memahami konteks hukum acara pidana ketikamenyatakan bahwa salah satu alat bukti yang sah yang berkaitandengan perbuatan untuk sangkaan atas Pasal 12 B UU TIPIKOR adalahadanya bukti

  Oleh karena itu, Pemohonkeliru dengan menyimpulkan bahwa sangkaan terhadap Pemohondengan Pasal 12 B UU TIPIKOR ditentukan oleh adanya bukti berupabarang atau uang karena terhadap sangkaan Pasal 12 B UU TIPIKORtidak ditentukan oleh adanya bukti berupa barang atau uang.Sebagaimana Termohon sampaikan bahwa esensi Pasal 44 ayat (1) danayat (2) UU KPK, tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwapidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untukmenemukan bukti permulaan yang sekurangkurangnya

  Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana(KUHAP) tidak secara spesifik mengatur mengenai pemblokiran rekeningbank, namun bukan berarti tidak ada pengaturan terkait dengan halHal 47 dari 84 Hal Putusan No. 15/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.tersebut di peraturan perundangundangan yang bersifat khusus (lexspecialis) seperti UU TIPIKOR dan UU KPK dalam kontekspemberantasan korupsi.Pasal 29 ayat (4) UU TIPIKOR disebutkan bahwa:Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bankuntuk

• PUTUS ANNomor: 27 / TIPIKOR / 2013 / PLYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : SUKARDI, SIP Bin TUKIMAN Tempat lahir : Gunung kidul.; Umur atau tanggal lahir 9 : 58 tahun/ 17 Juli 1954. ; Jenis kelamin : Lakilaki.

  ;n Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 19 September 2012 sampaidengan 18 Oktober 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta 19 oktober 2012 sampaidengan tanggal 17 Desember 2012. : wo Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 18Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013.; Perpanjangan IJ Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal17 Januari sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013.

  PENGADILAN TINGGITERSEBUT ; nonnn= Setelah membaca := Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 September2013 No.27/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;= Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakartatanggal 2 Mei 2013 No.10/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.

• Dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidakdapat diterima;e Bahwa gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak menguraikan bertindak atasnama Direktur Perusahaan Terbatas (PT) Ardhi Baradaya Manunggal dan hanyadisebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelas apakahbertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? Dan karena itugugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.

  Dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidakdapat diterima;e Bahwa gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak menguraikan bertindak atasnama Direktur Perusahaan Terbatas (PT) Ardhi Baradaya Manunggal dan hanyadisebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelas apakahbertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? Dan karena itugugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya; Dan karena ituharus dinyatakan tidak dapat diterima;3.

• diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya adalah menyangkut keberatankeberatan terhadap putusan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut:1 Bahwa Judex Factie tidak secara cermat mempertimbangkan substansi pledoi(nota pembelaan) terdakwa dalam pertimbangan hukum putusannya;2 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor

  pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;3 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;4 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahkeliru dan salah dalam pertimbangan

  hukumnya mengenai unsur yang dapatmerugikan keuangan negara, atau perekonomian negara;5 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsurmereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut Penasihat HukumTerdakwa minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agarmenjatuhkan putusan dengan menyatakan

• ., membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tanggal 31 Oktober 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ILHAM LAHAUA, S.Sos., tersebut, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSIsebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara

  No. 163 K/Pid.Sus/2016Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 31 Oktober2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusanselengkapnya menjadi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ILHAM LAHAUA, S.Sos. tidak teroukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;Membebaskan Terdakwa

  ) Subsidair tidak perludipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harusditolak, namun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PT PAL, tanggal04 Desember 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor

  UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ILHAMLAHAUA, S.Sos tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PTPAL, tanggal 04 Desember 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor

  HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,Hal. 72 dari 73 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2016dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Dr.

• Bahwa dalam keputusan tersebut terdapat dalam pointmemperhatikan dalam diktum ke 5, Berita acara Rapat PembahasanTindak Lanjut TIPIKOR Pegawai Negeri Sipil Pemerintah KotaTangerang Selatan Nomor 863/2062/Pembinaan Tanggal 3 Juli 2018.PENGGUGAT TIDAK PERNAH DI PANGGIL SERTA TIDAKPERNAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMERIKSAAN,yang merupakan syarat dan prosedur dalam melakukan audit sepertiyang tercantum dalam Kode Etik Auditor Intern PemerintahHalaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGIndonesia

  BKN dan KPK akanmelaksanakan pengawasan bersama terkait hal tersebut (videbukti T6).4) Bahwa = selanjutnya telah diadakan rapatPembahasan Tindak Lanjut Kasus Tipikor Pegawai Negeri SipilPemerintah Kota Tangerang Selatan yang tertuang didalamBerita Acara Nomor : 863/2062/Pembinaan Rapat Berlangsungpada Hari Selasa Tanggal 3 Bulan Juli Tahun 2018 Pukul 14.00WIB bertempat diruang kerja Sekretaris Daerah Kota TangerangSelatan.

  etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia,dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia,dalam Standar Audit Komunikasi Intern 4040 Perihal TanggapanAudit bahwa Auditor harus meminta tanggapan/ pendapat auditterhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakanperbaikan yang direncanakan secara tertulis dari pejabat audit yangbertanggung jawab.Bahwa dalam SK pemberhentian penggugat terdapat dalampoint memperhatikan diktum ke 5 berita acara rapat pembahasantindak lanjut Tipikor

  Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota TangerangSelatan Nomor 863/2062/Pembinaan tanggal 3 Juli 2018 penggugatmenyatakan PENGGUGAT TIDAK PERNAH DIPANGGIL SERTATIDAK PERNAH MENANDATANGANI BERITA ACARAPEMERIKSAAN yang merupakan syarat dan prosedur dalammelakukan audit seperti yang tercantum dalam kode etik Auditor InternPmerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Audito InternPemerintah Indonesia.TANGGAPAN :Bahwa apa yang dimaksud pengugat mengenai rapatpembahasan tindak lanjut Tipikor Pegawai Negeri

  Perwakilan Provinsi Banten diSerang, Nomor 0048/KLA/00822018/SRG05/VIII/2018,tanggal 29 Agustus 2018, Perihal: Permintaan Klarifikasi (Fotokopi dari fotokopi) 11.Bukti T11Surat Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor : 549/1/KR.III/IX/2018, tanggal 7September 2018, Perihal : Pemblokiran data PNS yangterkena TIPIKOR (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) 12,Bukti T12Surat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan,Nomor 863/2892BKPP, tanggal 13 September 2018,Perihal : Klarifikasi Status

• Menetapkan agar Penuntut Umum mengumumkan putusan ini pada papanpengumuman Pengadilan dan Kantor Pemerintah Daerah;Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/PK/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg juncto Nomor 94/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smgyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang,yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Terpidana memohon agarputusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali, sebagaimanadalam memori peninjauan kembali tanggal 22 Juli

  No. 193 PK/PID.SUS/2015 2014 10Putusan Pengadilan Tipikor atas nama ZunusRosyadi (Koordinator ULP) Nomor 93/Pid.Sus/2013/PN.

  (PPK) nomor 64/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgtanggal 16 Agustus 2013AN PK 14 15Putusan Pengadilan Kasasi atas nama Agus Sutikno(PPK) Nomor 2130 K/Pid.Sus/2013 tanggal 27Januari 2014AN PK 15Berkekuatanhukumtetap 16Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Hari Sudiarto(Direktur utama CV.

  Tipikor.Smg tanggal 04 Juli 2013AN PK 16 17Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor atas nama HariSudiarto (Direktur utama CV. Wahana MuliaBersama) Nomor 65/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgtanggal 24 September 2013AN PK 17 18Putusan Pengadilan Kasasi atas nama Hari Sudiarto(Direktur utama CV. Wahana Mulia Bersama) Nomor227 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2014AN PK 18Berkekuatanhukum tetap 19Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Arif NurulHuda ST (Ketua Pokja ULP) Nomor119/Pid.Sus/2013/PN.

  Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Arif Putusan yang dimintakan upayaNurdin Nomor hukum luar biasa peninjauankembaili 2 Berita Acara Eksekusi putusan pengadilan Tanggal 26 Maret 2014 Dengan adanya keadaan baru atau novum baru tersebut maka seharusnyaputusan pidana akan menjadi lebih ringan dengan pertimbangan bahwa :Hal. 41 dari 97 hal. Put.

• Elnusa di Bank Mega Cabang Jababeka Bekasiperiode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Januari2011.tetap terlampir dalam berkas perkara.80 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Geminiwarna hitam dengan simcard nomor087880486353.dikembalikan kepada Terdakwa.1 Menghukum Terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor :20/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 9 Mei 2012yang amar lengkapnya

  Apabila dihubungkandengan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat)terhadap Terdakwa, maka putusan tersebut masih jauh dari keadilanmasyarakat karena jauh dari ancaman maksimal.Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat) yang telahmenghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima)tahun jelasjelas telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,dengan demikian kasasi yang kami ajukan memiliki dasar hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHAP.Menimbang

  Elnusa termasuk BUMNyang sangat vital yang dapat meningkatkan keuangan negara utamanya dari sektorpajak ;Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/ TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 9 Mei 2012yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg., tanggal 14 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi,oleh karena

  2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/TIPIKOR

  ,HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung, H. Suhadi, SH.MH., danProf. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. ttd./ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

• Rangka: MHKV5EA1JHK020374;

dikembalikan kepada orang yang paling berhak melalui Terdakwa;

• 7 (tujuh) buah kartu pers bertuliskan: 1) LPK RI BAI (Lembaga Perlindungan Konsumen RI Badan Advokasi Indonesia), 2) Jejak Kasus TV, 3) Global Investigasi News, 4) Fakta Hukum, 5) Detik Kasus, 6) KPK /Tipikor, 7) Jejak Kasus TV; dan
• 2 (dua) buah HP merk OPPO berwarna hitam;

dikembalikan kepada