Ditemukan 12306 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-09-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 2257/Pdt.G/2018/PA.Smg Tanggal 6 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
10 — 0
Surat: Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Tergugat denganJanuarsih binti Muchid, tertanggal 23 Oktober 1998, diketahui oleh ModinKelurahan Srondol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1); Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.2/409.a/IX/2018 yangditerbitkan oleh Lurah Srondol Wetan Kecamatan Banyumanik KotaSemarang tanggal 10 September 20118, bermeterai cukup, (bukti P.2);Halaman 3 dari 11 hal.
Register : 11-02-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA MATARAM Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Mtr Tanggal 22 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
19 — 7
19 — 7
Surat Keterangan Tanda Penduduk nomor: 04.5/409/Kel.JB/VII/2020An. Ahmad Rianto tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan olehLurah Jempong Baru, Kota Matam ,Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2. Surat Keterangan Tanda Penduduk nomor: 04.5/408/Kel.JB/VII/2020An.
Putus : 01-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2505 K/PID.SUS/2016 Tanggal 1 Maret 2017 — Drs. H. PRIYONO bin ATMOMIHARJO
107 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga tidakmenimbulkan sengketa atau cacat hukum di kemudian hari sertamenimbulkan keresahan masyarakat;Bahwa dana kegiatan Sertipikasi PRONA Kantor Pertanahan KabupatenWakatobi Tahun Anggaran 2012 telah diambil dan dipertanggungjawabkandengan dokumen pertanggungjawaban yang seolaholah merupakan buktibukti yang sah sehingga kegiatan telah terlaksana sampai denganpenyerahan sertifikat sebanyak 2.000 (dua ribu) bidang tanah atau telah100%, namun sampai dengan bulan Agustus 2013, masih terdapat 409
Menghitung jumlah dana kegiatan sertifikasi prona Tahun 2012mulai dari pengumpulan data yuridis yang belum selesaidilaksanakan sebanyak 409 bidang;2. Menghitung jumlah dana kegiatanpemeriksaan tanah dansidang yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;3. Menghitung jumlah dana kegiatan penyuluhan yang tidakdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;4. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dansidang yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;5.
Menghitung jumlah dana kegiatan sertifikasi Prona TahunAnggaran 2012 mulai dari pengumpulan data yuridis yang belumselesai dilaksanakan sebanyak 409 bidang;2. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dan sidangyang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;3. Menghitung jumlah dana kegiatan penyuluhan yang tidakdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;4. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dan sidangyang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;5.
Menghitung besarnya jumlah kerugian keuangan negara yaitu1)+2)+3)+4);Bahwa benar berdasarkan hasil audit kami, bahwa jenisjenispenyalahgunaan Pertanahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran2012 dan 2013 yaitu; No Jenis kegiatan yang tidak Rincian (Rp) Jumlah kerugiandilaksanakan/disalahgunakan negara (Rp)TA 20121) Puldadis 409 bidang @ Rp53.000 21.677.000,002) Pengukuran 409 bidang @ Rp208.000,00 85.072.000,003) Pemeriksaan Tanah 136.320.000,004) Sidang Pemeriksaan Tanah 53.088.000,005) Penyuluhan 112.080.000,00Jumlah
Pengukuran Rp. 434.350.000.00 +Total TA 2013 Rp 573.192.810,00 NoJenis kegiatan yang tdkdilaksanakan/disalahgunakanRincian (Rp)Jumlah KerugianNegara (Rp) TA 2012 Puldadis 409 bidang @ Rp53.00021.677.000,00 2) Pengukuran 409 bidang @ Rp208.000,00 85.072.000,003) Pemeriksaan Tanah 136.320.000,004) Sidang Pemeriksaan Tanah 53.088.000,005) Penyuluhan 112.080.000,00Jumlah TA 2012 408.237.000,00TA 20131) Penyuluhan 112.080.000,002) Pengumpulan data yuridis 127.730.000,003) Pengukuran 434.350.000,00 Jumlah
Register : 28-08-2020 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Ckr Tanggal 13 September 2021 — Penggugat:
1.Juandi Sakaro Situmorang
2.Rospita Siburian
3.LISBET JENNI Br. Nababan
4.R. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.Presiden RI
2.Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
3.Menteri Perhubungan RI
4.Ir. Areyanti MAPPI
5.PT ADHI Karya Persero Tbk
6.Sondi Irwanto Silalahi
7.Hemat Nahampun
263 — 563
1.Juandi Sakaro Situmorang
2.Rospita Siburian
3.LISBET JENNI Br. Nababan
4.R. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.Presiden RI
2.Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
3.Menteri Perhubungan RI
4.Ir. Areyanti MAPPI
5.PT ADHI Karya Persero Tbk
6.Sondi Irwanto Silalahi
7.Hemat Nahampun
263 — 563
Tergugat Tiga Dan TergugatEmpat, tidak merespon dan/atau tidak memberi tanggapan apapun, hinggagugatan ini diajukan, kecuali Tergugat Dua telah memberi jawaban padatanggal 5 Juni 2020, dengan Nomor : 409/50032.16/PT/VI/2020, Perihal :Penjelasan, yang ditujukan Kepada Yth, Komarudin Simanjuntak,S.H., /Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum Victoria selaku kuasa dariSdr. Siswanto, Dkk (7 orang), yang pada pokoknya pada halaman dua (2)menjelaskan SBB :e.
Quadnon (Seandainya benar) Penggugat keberatan atas hasil penilaian gantikerugian maka Penggugat diberikan waktu selama 14 (empat belas) harisetelah penyampaian penetapan harga untuk melakukan keberatan kepadaPengadilan Negeri, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan olehPenggugat (vide Surat Nomor: 409/50032.16/PT/VI/2020 tertanggal 5 Juni2010)..
CkrBahwa penerbitkan surat Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni2020 diterbitkan olen Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tersebut yang ditujukan kepadaPenggugat, merupakan pelaksanaan tugas Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Demikian pula dalam hal Penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik untukmenentukan besaran nilai ganti rugi akibat pengadaan
Pasal 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012.Informasi mengenai Nilai Penggantian Wajar sebagai hasil penilaian KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti disampaikan kepada Penggugatsebagaimana dijelaskan di nomor 3 (tiga) huruf e Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5Juni 2020, sebagai berikut:e.
Nomor: 409/50032.16/PT/VI/2020, Perihal: Penjelasan. DitujukanHalaman 71 dari 115 Putusan Nomor 196/Padt.G/2020/PN Ckrkepada: Yth. Sdr. KOMARUDDIN SIMANJUNTAK, SH / advokat dan konsultanhukum pada Kantor Hukum Victoria Selaku Kuasa Dari sdr. Siswanto, dkk (7orang) Taman Kedoya Baru Jl.Kedoya Angsana IV Blok d5 no.2/7 KedoyaSelatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Di Jakarta, yang mana telahdiberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberitanda P3;4.
Register : 21-03-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 47/PDT/2018/PT MND Tanggal 18 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : LEXI RUNDENGAN
Terbanding/Tergugat : PT. CIPUTRA INTERNASIONAL
40 — 25
Terbanding/Tergugat : PT. CIPUTRA INTERNASIONAL
40 — 25
SaranaPinelko, sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi angka 2 huruf ctersebut di atas, yang dengan tegas dinyatakan termuat kembalidalam eksepsi angka 6 huruf c ini, dengan batasbatas sebagaiberikut: Utara : tanah milik Roni Oroh Timur: HGB No. 05/Koka Selatan : HGB No. 37/Pineleng dan sebagian HGB No.409/Koka Barat: sebagian HGB No. 409/Koka dan sebagian HGB No.02/Kokad.
Register : 01-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 K/TUN/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — I. PT. MEGA NIKEL INDONESIA., II. BUPATI KONAWE SELATAN VS I. LA AKI., II. ASHAR JAYA;
138 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf a dan b,dimana Tergugat tidak memiliki kewenangan lagi mengenai Pemberian IzinUsaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor23Tahun 2014 dan kesalahan prosedur ini teridentifikasi antara lain, DasarPengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasional adalah surat PT.IntegraMining Nusantara yang bernomor: 06/IMN/BUPATI/X/2014, sementaraNomor tersebut bukan merupakan Nomor Surat yang berlaku di PT.IntegraMining Nusantara;Bahwa dalam ketentuan Pasal 409
dan Ketentuan Pasal 411 UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahnan Daerah yang menyatakanUndangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Bahwa dengan memasukan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 padakonsideran mengingat point 4 dalam objek sengketa a quo yang diterbitkanpada tanggal 17 November 2014, maka Tergugat melanggar ketentuanPasal 409
Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PeradilanTata Usaha Negara, bentuk dari AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan asasKepastian Hukum dimana pada saat penerbitan Objek Sengketa a quobanyak paraturan perundangundangan yang dilanggar seperti Pasal 402,Pasal 409
Register : 26-07-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN AMLAPURA Nomor 43/Pid. Sus/2016/PN.Amp Tanggal 25 Oktober 2016 — 1.
Nama Lengkap
:
I MADE SUARDIKA Als NGURAH Als WAH
Tempat lahir
:
Denpasar
Umur / tanggal lahir
:
35 Tahun / Tanggal 27 September 1980
Jenis Kelamin
:
Laki - laki
Kebangsaan
:
Indonesia
Tempat tinggal
:
Jl. Kebo Iwa, Banjar Robokan, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpa sar Barat, Kota Madya Denpasar
Agama
:
Hindu
Pekerjaan
:
Swasta
Pendidikan
:
SMK
88 — 27
88 — 27
LAB :409/NNF/2016, tanggal 07 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani olehHERMEIDI IRIANTO, S.Si.,IMAM MSHMUDI, Amd.,SH.
LAB: 409/NNF/2016, tanggal 07 Mei 2016 yang dibuat danditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si,,IMAM MAHMUDI,Amd,SH.dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor1735/2016/NF s/d 1737/2016/NF berupa kristal bening ,1738/2016/NF,1740/2016/NF dan 1742/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta1739/2016/NF, 1741/2016/NF dan 1743/2016/NF berupa cairan darah adalahbenar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang
Register : 08-04-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0367/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tanggal 8 Juni 2015 — Pemohon dan Termohon
16 — 0
16 — 0
terhadaop Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 15-11-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 400/Pdt.P/2016/PA.Plh Tanggal 6 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 5
15 — 5
;Fotokopi Surat Keterangan Suamilsteri Nomor : 474.2/409/SKPDU/XV2016 tertanggal 08 Nopember 2016 dikeluarkan oleh Kepala DesaUjung Kecamatan BatiBati telah dicocokkan dengan aslinya dan telahbermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P2.);Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan BatiBatiNomor : 457/Kua.17.112/Pw.01.1/11/2016 tertanggal 10 Nopember 2016telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnyadiberi kode (P3.)
Register : 10-01-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Skg Tanggal 7 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 7
10 — 7
Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :43, 409, (lto Ls, o 3s, 4939, 79514 Sul GS)Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksidan ijab qabul.Hal. 8 dari 11 hal. Pen.
Register : 11-03-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 601/Pdt.G/2015/PA.Bjn Tanggal 20 April 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
17 — 2
17 — 2
Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang nomor 7Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50Tahun 2009 ,Yurisprudensi nomor 409 K/AG/2010 tangga 13 Agustus 2010 serta SuratKetua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI nomor 28/TuadaAG/X/2002 tanggal22 Oktober 2002 , maka Majlis Hakim memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan
Register : 01-03-2010 — Putus : 12-04-2010 — Upload : 12-08-2015
Putusan PA MAJENE Nomor 22/Pdt.G/2010/PA.Mj Tanggal 12 April 2010 — PENGGUGAT - TERGUGAT
26 — 11
26 — 11
dicocokkan denganaslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dan tergugat,oleh karena itu terbukti penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil, maka penggugat telahmengajukan bukti P2 berupa fotokopi Surat Izin dari Kepala Kantor Kementrian AgamaRepublik Indonesia Kabupaten Majene Nomor Kd. 31.02/2/PW. 01/22/2010. bertanggal 20Januari 2010 tentang izin perceraian atas nama Sukmawati, S.Pd Nip. 150 409
Register : 10-08-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0990/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 18 September 2017 — Pemohon dan Termohon
12 — 5
12 — 5
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Register : 06-07-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 01-09-2013
Putusan PA KAJEN Nomor 815/Pdt.G/2012/PA.Kjn Tanggal 20 Nopember 2012 — Pemohon lawan Termohon
11 — 10
11 — 10
Asli Surat Keterangan Nomor ; 045.2/409/VII/2012 yang dikeluarkan olehKepala Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, KabupatenPekalongan, tanggal , 05 Juli 2012 diberi tanda P3;B. Bukti saksisaksi:1.
Register : 15-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 21 Desember 2016 — Pemohon dengan Termohon
15 — 8
15 — 8
Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 01-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1195/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tanggal 12 Januari 2016 — Pemohon dan Termohon
11 — 3
11 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Register : 08-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 0278/Pdt.P/2017/PA.Blcn Tanggal 7 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 6
13 — 6
Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 409/UMSK/X/2017 yangditerbitkan pada tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaSarigadung, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Buktisurat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinyabukti P.5:6.
Register : 22-05-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tanggal 22 Juni 2015 — Pemohon dan Termohon
18 — 2
18 — 2
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 04-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 8 Februari 2017 — Pemohon dan Termohon
15 — 3
15 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 26-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 7 Juni 2017 — Pemohon dengan Termohon
11 — 3
11 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409