Cinyosog Rt 008/004Ds Undrus Binagung KecKadudampit Kab SukabumiAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa UndrusBinangun .Pendidikan : SPMA ( Berijazah) Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;e Penyidik tidak ditahan .e Penuntut Umum sejak tanggal O08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei2013.e Perpanjangan penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 .e Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal

27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 16 Juli 2013 sampai dengan 14Agustus 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tgl.15 Agustussampai dengan 13 Oktober 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung ke1, sejaktgl. 14 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : EKA AGUSTRIANTO SA ,SH.MH ,TAOFIK SAPRUDIN,SH Advokat/ Konsultan hukum pada LAW OFFICE EKAAGUSTRIANTO

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 13 Desember 2017 Nomor 345/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal11 Januari 2018 di Rutan Salemba.12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 27 Desember 2017 Nomor 351/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret2018 di Rutan Salemba.13.

Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa padatanggal 13 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri JakartaUtara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor96/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2017 ;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 4 Januari 2018;Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2018 yang diterimaPanitera Muda Tipikor

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10Januari 2018 ;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa ttertanggal 11Januari 2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwatertanggal 18 Januari 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 19 januari 2018;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :Halaman 46 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI01/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/

atau perekonomiannegara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunannasional yang menuntut efisiensi tinggi;Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam perkara ini dilakukan olehTerdakwa secara berulangulang;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harusmempunyai efek jera bagi yang bersangkutan dan sekaligus dapat mencegahanggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Tipikor

Klaten, kecuali saat ini berada di LembagaPemasyarakatan Khusus Wanita Bulu Semarang;Hal tersebut juga menunjukkan tindakan Jaksa Penuntut Umummemasukkan Terdakwa (Dwi Purwandari, SIP) ke dalam Daftar PencarianOrang (DPO) dan Sidang Terdakwa dilakukan dengan tanpa kehadiranTerdakwa adalah tidak benar, dengan kata lain, dengan tidak sahnyapanggilan mengakibatkan memasukkan Terdakwa kedalam DPO dansidang tanpa kehadiran Terdakwa adalah tidak sah, maka akibat hukumnya,Pemeriksaan Persidangan pengadilan Tipikor

Nomor 237 PK/Pid.Sus/2016hukum yang bertentangan dengan KUHAP, maka mengakibatkan BatalDemi Hukum termasuk halnya Surat Panggilan Tersangka dan BeritaAcara Penyidikan atas nama Tersangka Dwi Purwandari, Sip, selanjutnyahal tersebut menyebabkan baik dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum maupun Putusan Pengadilan Tipikor Semarang yangmendasarkan Surat panggilan dan Berita Acara Penyidikan tersebutadalah tidak sah dan Batal Demi Hukum pula;.

dihitung lagi ;Sehingga mengakibatkan perhitungan jumlah kerugian yang menjadidasar tuntutan penuntut umum dan pertimabangan berikut amarmajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Semarang menjadi keliru dan tidak benar mengenaiperhitungan kerugiannya, hal tersebut sangat merugikanTerdakwa/Terpidana Dwi Purwandari, Sip. karena dibebankankerugian uang yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya.Dengan demikian kerugian yang dituntut penuntut umum dan putusanpengadilan tipikor

surat pemidanaan harus memuat, pertimbangan yang disusun secararingkas menganai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yangdiperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa;Bahwa ayat (2) berbunyi :Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h. j,dan Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hokum;Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 197 ayat (2)KUHAP, buktibukti surat yang sesat tersebut dipakai oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Oleh karenanya sebagaikonsekuensi hukumnya, Terdakwa harus diputus bebas, karenapelanggaran Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP, sesuaiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991tanggal 16 September 1993;Berdasarkan yang telah kami uraikan di atas, maka telah terbuktiPengadilan Tipikor Semarang adalah telah jelas memperlihatkankekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuanPasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;.

Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwapada tanggal 17 September 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjomengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2013 dari Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal

Mohamad Askin, SH., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Surachmat, SH., MH., Panitera Pengganti, dan tidakdihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd/ ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.ttd/Prof. Dr.

Salinan PUTUSANNomor 36/PDT/2018/PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antaraAGUSDI BIN USMAN, Tempat/Tanggal Lahir, di Meunasah Baro, 01 Agustus1976, Umur + 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Gampong Meunasah Baro, KecamatanSeulimueum, Kabupaten Aceh Besar.

,M.H. sebagai Hakim Ketua,Masrimal ,S.H. dan Irdalinda ,S.H,M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 36/Pen.Pdt/2018/PT.BNA tanggal 17April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri olehpara Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti, tanpadihadiri oleh kedua belah pihak.Halaman 32 dari 33.Putusan

TARMULI,SHNip. 19611231 198503 1 029Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM,S.H.MH.Nip.19620616 198503 1 006

surat selebinnya yang diajukan olehTerbanding I, VI dan VII semula Tergugat , VI dan VII, Pengadilan Tinggimempertimbangkan sebagai berikut:48Bukti T.l1, T.Vl1, T.VIl1 berupa Sertipikat SHM Nomor 1222,dimana perihal SHM Nomor 1222 telah dipertimbangkansebagaimana tersebut diatas;Bukti T.I2, T.VI2, T.VIl2 berupa Surat Keputusan Bupati LombokUtara tentang Pembentukan Tim 9, bukti T.I3, T.VI3, T.VII3tentang Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataramtentang Persetujuan Penyitaan dalam perkara Tipikor

, bukti T.14,T.VI4 tentang Izin Sita dalam perkara Tipikor, bukti T.I5, T.VI5,T.VII5 tentang Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mataram dan bukti T.I6, T.VI6, T.VII6 tentang PutusanTipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram atas nama terdakwaSimparudin, S.H., bukti T.I7, T.VI7, T.VII7 tentang Berita AcaraPenyitaan, bukti T.I8, T.VI8, T.VII8 tentang Tanda terima barangbukti, karena ketujuh bukti surat tersebut adalah menyangkut tindakpidana korupsi atas nama Terdakwa Simparudin, S.H., sedangkanperkara

Bahwa adanya kesalahan prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah :4.1 Dalam Petimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketabahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor:21/PID/TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 04 oktober 2012 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr.IDFIL, ST NIP.Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor : 119/G/2019/PTUN.BKL4.24.3196904031993031010 pangkat/golongan Penata/IIl.c dinyatakanbersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana

IDFIL ST NIP. 196904031993031010,dengan pertimbangan sebagai berikut :1) Bahwa Sadr Idfil, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Bengkulu No. 21/PID/TIPIKOR/2012/PT.BKItanggal 04 Oktober 2012 dan putusannya telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap. 2) Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangHalaman 19 dari 49 Putusan Nomor : 119

TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 04 Oktober 2012 (photo copy dari photo copy);Surat Penggugat perihal keberatan terhadap suratKeputusan Wali Kota Bengkulu Tentang PemberhentianDiri Saya tanggal 01 maret 2019 (Sesuai dengan aslinya);Surat Penggugat perihal keberatan terhadap suratKeputusan Wali Kota Bengkulu Tentang PemberhentianDiri Saya (Surat kedua) tanggal 29 maret 2019 (Sesuai dengan aslinya);Tanda terima surat kKedua Surat keberatan terhadap suratkeputusan Walikota Bengkulu Tentang pemberhentian

satu) bundel kuitansi penerimaan honorarium PPS yang diterimaoleh Sekretariat PPK masingmasing kecamatan sebanyak 19kecamatan di Kabupaten Bangkep;34. 3 (tiga) lembar buku catatan kecil bukti pembayaran honorarium PPSbulan Juni 2011 untuk 23 desa dengan jumlah sebesarRp18.400.000,00;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUtanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 20 November2013, yang dimintakan

Desember 1967Jenis kelamin : lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Dukuh Jambanan Rt.01 Desa Jambanan Kecamatan SidoharjoKabupaten Sragen;Agama : IslamPekerjaan : PNS.Guru SMK Negeri I Sragen)Pendidikan 2 S. 3 22522 nn nnn nnn nnn nn nceTerdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : 1 Penyidik Polres Sragen , sejak tanggal. 19 Juni 2013 s/d tanggal, 26 Juni 2013;Penahanan Penuntut Umum ,sejak tanggal, 26 Juni 2013 s/d 15 Juli 2013,3 Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor

Pada Pengadilan NegeriSemarang, tanggal. 04 Juli 2013, sejak tanggal. 04 Juli 2013 s/d tanggal. 02Agustus 2013,4 Perpanjangan Panahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang,tanggal. 25 Juli 2013, sejak tanggal. 03 Agustus 2013 s/d tanggal. 01Oktober 2013;5 Perpanjangan Panahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang,tanggal. 30 September 2013, sejak tanggal. 02 Oktober 2013 s/d tanggal.31 Oktober 2013;6 Perpanjangan Panahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

MH. dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Karirdan Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, dengan didampingi oleh masingmasing Hakim Anggota, dibantu olehARIF MUSTAKIM, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut UmumSRI KANAH, SH.., serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa yang didampingi oleh TimPenasihat Hukum Para Terdakwa.HakimHakim Anggota

Bahwa Mahkamah Agung sendiri dalam hal ini TIPIKOR mengakuiadanya SHM 00558 (pecahan SHM No.2), karena telah membeli tanahdari Para ahli waris Muluk Tawang. Tetapi di lain sisi Judex facti tidakmengakuinya ??? ;.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;Halaman 1 dari hal. 194 Putusan Nomor 24/PID.Tipikor/2016/PT Bna6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipokor Banda Acehsejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;7.Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;8.

Negeri/Tipikor Banda Aceh dibawah register Nomor: W41U1/15/HK.O1/IV/2016, tanggal 14 April 2016 ;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehNomor 24/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA tanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telan membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya,serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsii pada PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal

Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, SH.,MH Hakim Tinggi dan H. SUDIRMAN, SH., MH.

Hakim Ad Hoc Tindak PidanaKorupsi masingmasing sebagai Hakim anggota berdasarkan surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4 Oktober 2016 Nomor24/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganterouka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri olehHakim Hakim Anggota tersebut serta SAMAUN, SH.

,MH.Panitera Pengganti,d.t.oSalinan yang sama bunyinya oleh: SAMAUN, SH.Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, SH. MHNip.19620616 198503 1006Halaman 194 dari hal. 194 Putusan Nomor 24/PID.Tipikor/2016/PT Bna

Lestariyono, M.Sidan Terdakwa menjadi pesakitan yang disidangkan di Pengadilan TindakPidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya ;Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012, para Kepala Desa yang tergabungdalam Forum Komunikasi Kepala Desa dan Para Gabungan KelompokTani (GAPOKTAN) se Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan,Provinsi Jawa Timur telah membuat surat pernyataan, yang padapokoknya menerangkan bahwa :> Bahwa pemberian uang oleh Gapoktan kepada Kepala Desa masingmasing sebesar Rp20.000.000 tersebut

,M.H selaku Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Aktatanda terima memori banding, pada hari Kamis tanggal, 17 Oktober 2013(vide bukti terlampir) ;> Selain itu juga oleh karena hakhak Terdakwa merasa dilanggar karenadianggap tidak membuat memori banding sehingga tidakdipertimbangkannya memori banding Terdakwa dalam perkara a quo olehJudex Facti tingkat banding, maka Terdakwa juga mengirimkan suratlaporan pelanggaran atas hakhak Terdakwa dalam perkara a quo

kepadaKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, KetuaHal. 54 dari 59 hal.

No. 1293 K/PID.SUS/2016Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua MahkamahAgung RI di Jakarta, serta kepada Ketua Komisi Yudisial di Jakarta (videsurat terlampir) ;Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah terbantahkan pula apayang jadi pertimbangan Judex Facti tingkat banding dalam perkara a quo,oleh karenanya unsur ke4 dalam dakwaan Subsidiar juga tidak terpenuhidan tidak terbukti ;Oleh karena unsurunsur dari dakwaan Subsidair tidak terbukti, makaTerdakwa haruslah dinyatakan

Pasal 18 UndangUndang Tipikor, Terdakwa berpendapat Judex Facti seharusnya menyatakanTerdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum.2.

Selama ini,berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor : 003/PUUIV/2006 pemahamankata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkanperbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karenaperbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara secara nyata akan tetapi hanya dapat menimbulkan kerugian sajapun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindakpidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.

Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telahbergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanyaperbuatan.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasidari : 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor.

Oleh karena dipraktikkan secara berbedabeda menurut Mahkamah pencantuman kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telahsecara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhakatas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabayaserta dihadiri olehJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo dan Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya.Halaman155dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SbyHakim Anggota Hakim Ketua Majelis mn) T.T.DMOCHAMAD MAHIN, SH., MH ROCHMAD, SHT.T.DSAMHADI, SH., MHPanitera PenggantiT.T.DYANID INDRAH, SH., MHHalaman156dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby

Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampaidengan 12 April 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu, JakartaTimur;7. Perpanjangan Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampaidengan tanggal 11 Juni 2018;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama) sejak tanggal 12Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 13 Juli2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;10.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai tanggal 15 Agustus 2018;11.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Oktober 2018;12.Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial sejak tanggal 15Oktober 2018

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8Agustus 2018;Vil. Kontra.

Memori Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 5 September 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurtanggal 6 September 2018;Vill.

Ditangguhkan oleh Penyidik, masing masing sejak tanggal 18 Mei 2010;4 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;5 Hakim Pengadilan Tipikor tidak dilakukan Penahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :KESATUPrimair :Bahwa Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN bersamasamadengan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M.

membayar uang penganti yang tidak pernah diterima atau diperoleh oleh PemohonKasasi.5 Tidak adanya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara Atauperekonomian Negara.Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 59 menyatakan :Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkasperkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksisaksi, bukti, tuntutanJaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNo. 06/PID/TPK/2012/ PN.TK tanggal 18 Juli 2012 dan memori banding paraTerdakwa dan Penuntut Umum, alasan / pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut, PengadilanTinggi berpendapat bahwa alasan / pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTipikor tingkat pertama tentang telah terbuktinya Terdakwa I.

Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan faktahukum dan keadaan Terdakwa.Bahwa kami sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 59 paragrafke dua yang pada intinya : Bahwa Korupsi adalah Kejahatan luar biasa yang bukan saja merugikankeuangan Negara tetapi juga merugikan hakhak ekonomi dan hakhakpembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Namun di sisi lain masih pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 59paragraf ke dua yang pada intinya :Dalam menjatuhkan putusan untuk perkara tipikor

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EmiliaDjajasubagia, S.H., M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum danPemohon Kasasi II / para Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./ttd./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. Dr.

AKILMOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 24 Maret2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut :11. MURDIMIN ZAHRI;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANA BUDI ANTONI;RISNA HASRILIANTI;RIKA FATMAWATI;MUCHTAR EFFENDI;IWAN SUTARYADIMICO FANSJI TIRTAYASA.on nnF Y YN2 3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN : MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal27 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut:EFTIYANTI; ROMIHERTON; MASYITOH; MAMATSURAHMAT;HERI ASHARI; HERY PURNOMO; KI AGUS M.

AKILMOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 24 Maret2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut :1. MURDIMIN ZAHRI;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANA BUDI ANTONI;RISNA HASRILIANTI;RIKA FATMAWATI;MUCHTAR EFFENDI;IWAN SUTARYADI;MICO FANJI TIRTAYASA.onrnrnnr FY SN3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN : MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

Bahwa menurut Penuntut UmumPutusan yang dikeluarkan oleh MajelisHakim sudah sesuai dengan ketentuan pasal 197 (1) KUHAP dan dirasatelah memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsitingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkaraHalaman 74 dari 77 hal Put No.11/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK.serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka RayaNomor 27/PID.SusTPK/2016/PN.

Plk tanggal 07 Nopember 2016 danmemperhatikan Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontramemori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tipikortingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapat denganPutusan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama yang menyatakan perbuatanterdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukantindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair Jaksa PenuntutUmum.Menimbang bahwa Majelis Hakim Tipikor tingkat banding

,MH Hakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.

,MH Hakim AdHoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasing selaku HakimHakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 2 Desember 2016 Nomor: 11/Pid.SusTPK/2016/PT.PLK dan putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehkedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh HARLY M.SIMANJUNTAK, SH Panitera

No. 1380 K/Pid.Sus/2013Bahwa oleh karena Judex facti tidak mempertimbangkan seluruhfaktafakta persidangan, maka menurut hukum Judex facti telah lalaidalam mengambil keputusan yang mengakibatkan putusan Judexfacti cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;Keberatan Kedua :Tentang Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara.Bahwa pertibangan Judex facti Pengadilan Tipikor Medanpada halaman75 (tujuh puluh lima) s/d halaman 78 (tujuh puluh delapan) yang diambil alihpertimbangannya

oleh Judex facti Pengadilan Tinggi Tipikor yang mengambilalin seluruh pertimbangan hukum hakim Tipikor Pengadilan Negri Medanmenyimpulkan bahwa unsur ini terpenuhi adalah suatu pertimbangan yangkeliru alasan sebagai berikut:leBahwa Judex facti dalam perimbangannya masih mengacu kepadapenjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangmenyebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangannegara " menunjukkan bahwa

Mohammad Askin, S.H., dan MS.Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 1380 K/Pid.Sus/2013S.H.

., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ MS. Lumme,S.H.Panitera Pengganti :ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususROKI PANJAITAN, S.H.Nip. 19590430 198512 1 001Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 1380 K/Pid.Sus/2013

untuk Turut Terbanding / semula Tergugat tanggal20 September 2017, Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bna;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11September 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding / semula TergugatIl dan Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding , Il / semulaTergugat dan Ill untuk diberi Kesempatan mempelajari berkas perkara dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuanini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor

tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndangoleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari denganseksama berkas perkara tersebut beserta suratsurat yang terlampir, salinanhalaman 32 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNAresmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Juni 2017 Nomor10/Pdt.G/2017/PN Bna, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Il,Pengadilan Tinggi/Tipikor

Rp.150.000,Usman, S.HUntuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH. SAID SALEM, S.H.,M.HNIP: 19620616 198503 1 006halaman 38 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNAhalaman 39 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNA

IndonesiaTempat tinggal : Simpang Mulia Desa Aek BatuKecamatan Torgamba KabupatenLabuhan Batu SelatanAgama > IslamPekerjaan : ibu Rumah Tangga / Mantan KepalaSekolah SMP Swasta Budi UtomoCikampakPendidikan : Sarjana AgamaTerdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan:1.Penyidik sejak taggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal21 September 2015 ;Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 10 September 2015 sampaidengan tanggal 29 September 2015 ;Hakim Pengadilan Tipikor

Putusan Sela, maka Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan putusan sela dari Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding tertanggal 29 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Medan tanggal 29 Februari 2016 dan Memori Banding tersebut telahdiserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2016 yangpada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Medan tersebut sangat jauh dari rasa keadilanmasyarakat, sehingga menimbulkan perbedaaan = strafmaat (hukuman)yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan yang sangat mencolok dari apa yang dituntut PenuniutUmum dan menurut Penuntut Umum, hal ini tidak sejalan dengannuansa program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencargencarnya memberantas tindak pidana korupsi dan tidak memenuhirasa keadilan masyarakat..