Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal06 Desember 2013 No. 128 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby., sejak tanggal06 Desember sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ; 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri Surabaya tanggal 23 Desember 2013 No.128 / Pid.Sus / 2013 /PN.Sby., sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 MaretPUA, 9 meester eee erento enna enema5, Perpanjangan ... 5.

Perpanjangan ke I (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 27 Pebruari 2014 No.28 / PN.K / Pen.Pid.Sus / 2014 / PT.Sby., sejak tanggal 06 Maret 2014Sampai dengan tanggal 04 April 2014 ; 6. Perpanjangan ke II (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 01 April 2014 No. 28 /PN.K / Pen.Pid.Sus / 2014 / PT.Sby., sejak tanggal 05 April 2014 sampaidengan tanggal 04 Mei 2014 ; 7.

. /17Surat Sekretariat DPRD Keputusan Boalemo tanggal 1 Mei 2012Nomor : 170/DPRD/141/ V/2012 perihal pemberitahuan danpengisian jabatan lowong (foto copy sesuai aslinya) ;Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo No. 11/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.GTLO atas namaTerdakwa Anthon Nango, Cs. (sesuai foto copy) ;Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian jo.

yaitu sebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821/01/BKDDIKLAT/SK/I/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonII di Lingkungan Pemda Kabupaten Boalemo, tanggal 07 Januari 2013,Penggugat diangkat sebagai Kabid Pelayanan Perizinan Badan InvestasiDaerah dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Boalemo, akan tetapi padasaat acara pelantikan Jabatan Struktural tanggal O7 Januari 2013,Penggugat tidak hadir karena menghadiri sidang pemalsuan tanda tangandi Pengadilan Tipikor

vide bukti P5) ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821/01/BKDDIKLAT/SK/I/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonIll di Lingkungan Pemda Kabupaten Boalemo, tanggal 07 Januari 2013,Penggugat diangkat sebagai Kabid Pelayanan Perizinan Badan InvestasiDaerah dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Boalemo, akan tetapi padasaat acara pelantikan Jabatan Struktural tanggal O7 Januari 2013tersebut, Penggugat tidak hadir karena menghadiri sidang pemalsuantanda tangan di Pengadilan Tipikor

Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Tinggi Semarang Nomor 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 20November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Agustus 2012 Nomor34/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR

,M.HD.t.oJuandra, S.HHalaman 8 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN BnaPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bna

Meteral..w : Rp. 6.000,Jumlah nu... eee : Rp. 151.000,(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 10(sepuluh) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,Hal 10 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN BglA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Hal 11 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

Bahwa pada saatPutusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan tersebut dijatunkan, UndangUndang yang berlaku dibidang kepegawaian adalah UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo.

bahwa meskipun Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 2Nopember 2016, namun oleh karena di dalam Pasal 8 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 menyatakan bahwaPemberhentian seorang pegavai negeri berdasarkan peraturan iniditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranyamendapat kekuatan pasti , maka Tergugat harus menetapkanpemberhentian Penggugat terhitung akhir bulan Juli 2013, yang berartiterhitung mulai akhir bulan dimana putusan Pengadilan Negeri/Tipikor

pembagiankeadilan menurut Aristoteles yaitu Keadilan Komulatif yakni perlakuan terhadapseseorang yang melihat jasa yang dilakukannya yaitu setiap orang mendapathaknya; Keadilan Distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai denganjasanya yang telah dibuat yaitu setiap orang mendapat kapasitas denganpotensi masingmasing dan Keadilan Findikatif yakni perlakuan seseorangsesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan PengadilanNegeri/Tipikor

berkeyakinantuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo punharuslah dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai prinsip geen bevoegdheid zonderverantwoordelijkheid / there is no authonty wthout responsibility (tidak adakewenangan tanpa pertanggung jawaban), pembatalan dan pencabutan objeksengketa a quo tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untukmempertanggungjawabkan Perbuatan Penggugat yang telah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus oleh PengadilanNegeri/Tipikor

terindikasi adanya dugaan perbuatan melawan hukumDILUAR PERMASALAHAN PERDATA yang diduga dilakukan olehPENGGUGAT, dan dalam kenyataan tidak menutup kemungkinan selainmelakukan Perbuatan Hukum Perdata berupa Wanprestasi seseorang dan atau siapasaja bisa melakukan Perbuatan melawan hukum Pidana, termasuk yang dilakukanoleh PENGGUGAT terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan saat iniPENGGUGAT menjadi TERSANGKA dan DITAHAN oleh penyidik dan PenuntutUmum atas perbuatannya walaupun belum diputus oleh Pengadilan Tipikor

sangat merugikan Bank Pemberi Kredit qqTergugat I karena prosedur yang benar disimpangi oleh Penggugat antara lainternyata diketahui SPK ASLI/KONTRAK KERJA ASLI tidak ada atau dengan katalain tidak diakui oleh penerbit SPK (Oleh PemkabPemkab yang mengeluarkan),karena ternyata memang tidak pernah ada SPK yang dikeluarkan oleh Pemkabpemkab tersebut yang dijadikan jaminan ke Tergugat I dan II sebagai syaratpemberian Kredit Pola Keppres dan bahkan SPK tersebut terungkap dalampersidangan di pengadiian Tipikor

Tapi apabiiapenerima kuasa bertindak melebihi apa yang dikuasakan yang bertanggungjawab adalahpenerima kuasa;e Apabiia ada pelanggaran SOP mengaktbatkan potensi merugikan Bank /merugikan keuangan Negara tidak bisa serta merta dikatakan telah melakukan tindakpidana korupsi, dan pengertian tersebut adalah (salah), kalau tindak pidana Perbankantapi diadili sebagai tipikor berarti melanggar asas Lex Spesialis (Pasal 14 UU Tipikor);e Apabila di satu sisi melanggar Undangundang Perbankan, disatu sisi adakerugian

Dan memerintahkan TergugatI/Terbanding Il untuk mewajibkan mencabut objek sengketa berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 258/Tlogosari Kulon, penerbitan Sertipikat padatanggal 18 November 1996 dengan Gambar Situasi tanggal 1 Mei 1996 atasnama Liem Wie Tjen; Menyatakan Kepada Tergugat I/Terbanding untuk menerbitkan SP3 kepadaPenggugat/Pembanding berdasarkan bukti surat yang dibatalkan olehPutusan Tipikor No. 134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.

AGUS HERIYANTO, SH,Penasihat Hukum: Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwaTelah

PUTUSANNo. 49 PK/PID/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : EFFOST TURIAN GULO Alias EFFOST ;tempat lahir : Nias ;umur / tanggal lahir : 59 Tahun/21 Agustus 1946 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : JI.

Alat bukti telah dicocokkan denganaslinya dan bermaterai secukupnya (T.1).Fotokopi surat pengantar kutipan pidana nomor : W16U1/1723/HK.01/TIPIKOR/V/2013tanggal 30 Mei 2013..

EDDY RISDIANTO, SHPANITERA PENGGANTId.t.oUSMAN,SHUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraBiaya perkara tingkat banding :1. Redaksi...... Rp. 5.000,. Meterai..... Rp. 6.000,3. Biaya Proses.... Rp. 139.000,Jumlah,........ Rp. 150.000,NH. SAID SALEM, SH. MH.12

Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTId.t.oUsman, SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP: 19611231 198503 1 029 Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.

Petikan Putusan No. 1485 K/Pid.Sus/20131 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut UmumMungkid dan Terdakwa;2 Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarangtanggal O08 Februari 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg sekedar mengenai amar Ke2 danpenjatuhan pidana sehingga amar berbunyi sebagaiberikut:e Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PertamaPrimair tersebut;e Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

Petikan Putusan No. 1485 K/Pid.Sus/2013A Pertimbangan hukum putusan PengadilanTinggi Tipikor Semarang sebagai JudexFacti merupakan pertimbangan hukumyang tidak = cukup (onvoldoendegemotiveerd);Bahwa Onvoldoende Gemotiveerd adalah bahasa Belanda yang seringdigunakan Mahkamah Agung dalam putusanputusan untuk menyebut jikaHakim Pertama dan Banding tak cukup pertimbangan, dalam bahasa Inggrislazim disebut insufficient judgement.

Jika kurang memuat materi tersebut bisaberakibat putusan batal demi hukum.Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sebagai JudexFacti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoendegemotiveerd), oleh karena hanya membenarkan dan mengambil alihpertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa memberipertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruhHal

Hal ini dapat dilihatdari uraianuraian berikut ini :.1 Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor: 17/Pid.Sus/2013/PT.TPK SMG, tanggal 17 April 2013, pada pertimbangan hukumhalaman 7779 oleh Judex Facti seolaholah telah mempertimbangkan seluruhkeberatankeberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.2 Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbanganputusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tersebut nyatanyata sama sekali tidakmemberi suatu pertimbangan apapun

Kecuali hanyadikutip dan disalin begitu saja.Bahwa keberatan Penasehat Hukum terhadap pertimbangan hukumyang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) sesuai dengan kaidah hukumdapat digambarkan sebagai berikut:1 Bahwa Judex Facti hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbanganPengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa memberi pertimbangan sendiri.Hal.123 dari 162 hal.

Mlonggo Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTMTerdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e =Penyidike Perpanjangan Penuntut Umume Penuntut UmumSejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;e Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15 012014 ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal 16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal. 16042014 s.d. tanggal. 15052014;> Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K. ARIF, S.H.

Pleburan Tengah No.3 A, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bandung sejaktanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 ;7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.l. BidangYudisial tanggal 28 Juni 2011 No. 1286/2011/S.511.Tah.Sus/PP/2011/MA.,Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negaraselama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2011 ;8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.l. u.b.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor17/TIPIKOR/2011/PTBdg., tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut ;Hal. 18 dari 93 hal. Put.

Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara di kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.17/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. Jo.

BANDUNG dalam perkara tindakpidana korupsi No. 17/TIPIKOR/2011/PTBdg tanggal 23 Mei 2011 Joputusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor434/Pid.B/2010/PN.Tsm Tanggal 02 Maret 2011.Lebih lanjut, sesuai ASAS LEGALITAS sebagaimana dijelaskandalam pasal 1 ayat (1) KUHP dan HUKUM IN CONCRETO melaluiputusan MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 003/PUUIV/2006, PemohonKasasi menyampaikan pemahaman yang berkaitan dengan :1. Azas legalitas mengandung 3 pengertian :a.

,MH., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. TenriMuslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota ; Ketua ;Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.Ttd./H. Surachmin, SH., MH.Panitera Pengganti ;Ttd./Hj.

. : PRINT10/N.8.13/Ft.1/11/2013 sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengantanggal 10 Desember 2013 ;Hakim Tipikor, tanggal 02 Desember 2013, Nomor59/Pid. Tpk/2013/PN.Tk, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan31 Desember 2013 ;5.

Unsur tentang pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yang dijuntokan dalampasal dakwaan Kesatu Subsidair oleh Penuntut umum terhadap perbuatanTerdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor tersebut menyebutkanbahwa :(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk

(Hakim Adhoc Tipikor) dan HARIDI SH(Hakim AdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada hariSenin ,tanggal: 27 Januari 2014, oleh Ketua Majelis didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut dengan dibantu oleh Sihaini sebagai panitera penggantidihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung . serta dihadapanterdakwa ;HakimHakim Anggota Majelis: Ketua Majelis Hakim:JAINI BASIR SH MIEN TRISNAWATI,SH.MH(Hakim

Adhoc Tipikor)HARIDI SH(Hakim Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSIHAINI

Bahwa barang bukti untuk perkara FX Yohan Yap alias Yohan sudah lengkapkarena sudah diputus oleh PN Tipikor Bandung karena di lantai 26 dan 27 tidakada perusahaan yang bernama PT Bukit Jonggol Asri;.

YOHAN diPengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi lbu Tina.Putusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.208/302355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi RACHMAT YASIN terhadapTerdakwa FX. YOHAN di Pengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi ROSELLY TJUNG terhadapTerdakwa FX.

YOHAN di Pengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi CAHYADI KUMALA diPersidangan Terdakwa FX. YOHAN di Pengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi ROBIN.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi DIAN.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi HARI GANIE dalam SidangTerdakwa FX.

YOHAN di Pengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa No.001/BJABOD/SK/VII/2013 dari PT.BUKIT JONGGOL ASRI kepada F.X YOHAN YAP untuk mewakili PT. BUKITJONGGOL ASRI sehubungan dengan pengurusan perijinan PT.

Pemberantasan Korupsi,13 Agustus 14/PN TIPIKOR BDG, Pemeriksaan Saksi Robin, Sapta, Tina, Dian,Tenny, Rizky, Ricky, Heru; F.X YOHAN, Disc , yang berisikan copy dataPutusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.25 7/302633.634.635.636.637.638.639.rekaman Persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka F.X.YOHAN YAP Alias YOHAN pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13Agustus 2014.1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK Komisi Pemberantasan Korupsi,13 Agustus 14/PN TIPIKOR BDG, Pemeriksaan

Tanah Mesjid No. 163 Kota Ternate KotaTernate;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS / Mantan KA BAPPEDA Provinsi MalukuUtara;Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :1.2.Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014sampai dengan 4 September 2014 ;Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal23 September 2014;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18September 2014

No. 741 K/Pid.Sus/2016sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan pasal 197 ayat (1)huruf k KUHAP, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal197 ayat (2) KUHAP, putusan Majelis Hakim tersebut batal demihukum;Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi MalukuUtara dalam memutuskan~ perkara telah melakukanDISKRIMINASI dalam hal penahanan dimana Terdakwa tidakditahan pada dua tingkat peradilan sedangkan Ramdani, SE.yang merupakan bendahara pengeluaran yang disidangkansecara terpisah di tahan

UndangUndang Nomor 20 Tahun2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara Nomor : 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor : 27/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya

TinggiMaluku Utara Nomor : 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor : 27/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tersebut :MENGADILI SENDIRI1.

,HakimHakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai HakimHakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggotatersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,Tid / MS. Lumme, S.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Ttd / Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.Panitera Pengganii,Ttd / Dr. H.

PUTUS ANNomor. 1442 K/Pid/Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.