(angka 17 pada halamam 47)SELDalil Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan.Atas dalil tersebut Termohon memberikan jawaban/tangqgapan sebagaiberikut :1)Bahwa Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)secara tegas disebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutantindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidanayang berlaku (KUHAP) dan berdasarkan UU Tipikor, kecualiditentukan lain dalam UU KPK

Ketentuan pasal tersebutmempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (lex Specialis)yang mengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan UU Tipikor(lex generalis) manakala diatur ketentuan yang sama.Bahwa dari dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas, terlinat bahwa Pemohon tidak memahami kekhususan hukumacara pidana yang diatur dalam UU KPK.

Yahya Harahap selaku ahli yang menyampaikan pendapat tertulis kepada Termohon dalam persidanganPraperadilan Nomor 19/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., menerangkan dimana Sumber alat bukti petunjuk yang disebutdalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK tersebut sama dengan perluasan sumber alat bukti petunjuk yang disebutdalam Pasal 26 A UU TIPIKOR. Kalau begitu.

Jika diperoleh 2 atau 3 alat bukti petunjuk yang ditarikatau bersumber yang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPK jo Pasal 26 A huruf a UU TIPIKOR, maka ke2 atau ke3alat bukti petunjuk tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian yang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPKmaupun Pasal 183 KUHAP. Misalkan, Penyidik menemukan 2 atau 3 surat/dokumen yang berisi informasi yangdikirimkan atau disimpan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 26 Bab IVUU Tipikor selengkapnya berbunyi penyidikan,penuntutan dan = pemeriksaan disidangPengadilan terhadap tindak pidana korupsi,dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidanayang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UUini .

Setelah menjalanipersidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Termohon divonis 3(tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan;Bahwa Termohon setelah menjalani' masa tahanan di LembagaPemasyarakatan Wanita Bulu Semarang, akhirnya dibebaskan padabulan April 2018.

Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Januari 2021, terhadap putusantersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Januari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi TerhadapPutusan Gugatan Paten Nomor 02 K/Pdt.SusHKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.juncto Nomor 28/Pdt.SusPaten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor

yangseharusnya tidak demikian (harga obyek jaminan sekarang senilai Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah)), hal tersebut Penggugat sangatberkeberatan dengan perbuatan Para Terlawan diatas;Bahwa harga limit lelang Para Terlawan yaitu Rp. 900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) yang mana masih di bawah utang pokokPara Pelawan dengan Terlawan yang manainimelanggar UUHalaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Padt.Plw/2021/PN Sda16.17.18.19.20.2,Perbankan merugikan debitur (Para Pelawan) dan UU Tipikor

SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tipikor, tempatkediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagalkakak ipar Penggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalahsuami isteri; Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugatdengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumahhalaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4871/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlgorangtua Penggugat Kabupaten

Bahwa alasan kasasi terdakwa pada pokoknya tidak sependapat JudexFacti dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Ayat(1) yuncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalan melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan JPU;2. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwapertimbangan hukum Judex Facti salah dengan menyatakan perbuatanterdakwa KOMAR!

., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum, Tigor Manullang , S.H.,M.H.Nursyam, S.H.M.Hum.Panitera PenggantiHj. Yudi Agustini, SH.,M.HHalaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PT MDN

Nomor 279 K/Pid.Sus/2021Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal12 Oktober 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2020 dari PenasihatHukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020sebagai

AGUNG PARNATA, SH. sebagai HakimAnggota Il, yang menyidangkan perkara tersebut sampai dengan acarapersidangan pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa,kemudian persidangan ditunda dengan acara tanggapan atas pledoi ;Bahwa ketika persidangan dengan acara tanggapan atas pledoi itulahHakim Anggota Harun Yulianto, SH. tidak lagi bersidang karena mengikutipelatinan Hakim TIPIKOR di Jakarta, sehingga Ketua Majelis atas inisiatifsendiri telah menunjuk SINGGIH WAHONO, SH. sebagai penggantinya ;Bahwa

melihat pada peraturanperundangundangan saja yang terkadang aturan tersebut tidak sempurnaadanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat setempat (DesaPautu Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una Prov.Sulawesi Tengah, wilayahnya yang sangat terpencil dan hanya dapatdijangkau melalui beberapa kali penyeberangan laut, kemudian dilanjutkandengan perjalanan darat yang membutuhkan waktu berjamjam menujuPeradilan Umum di Poso, apakah lagi bila perkara tersebut dilimpah kePengadilan Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48 / PID.SUS / Tipikor / 2012 /PN.PBR. tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.54Menyatakan Terdakwa YUMADRIS, S.E telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;Menghukum Terdakwa YUMADRIS, S.E tersebut oleh karena itu denganpidana penjara

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 18 / TIPIKOR / 2013 / PTR tanggal 29Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :621.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013 yang dimintakanbanding tersebut mengenai

Atasdasar itulah maka seharusnya UndangUndang Tipikor dalam perkara a quo,dikesampingkan, dan diberlakukan UndangUndang Perseroan Terbatas;Ill.Keberatan Ketiga : Judex Facti salah di dalam menerapkan hukum;Bahwa alasan kasasi sudah ditentukan secara "limitatif dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP. Adapun pemeriksaan kasasi yang dilakukanoleh Mahkamah Agung haruslah berpedoman kepada alasanalasantersebut.

sebagaiberikut :Bahwa setelah kami mencermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbanganhukumnya ternyata Judex Facti yang senyatanya mengatakan "Sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pemidanaan atau pidana yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanPekanbaru perlu diperbaiki karena putusan terlalu ringan (Vide PutusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor 18 / TIPIKOR

Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampaidengan tanggal 2 April 2018 ;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Lhoksukon sejak tanggal3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal14 Mei 2018 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12Juni 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 Juni2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehsejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September2018 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

Pidana Korupsi25)Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan EDDY SUPARTA, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu oleh TAT SUWARTIPanitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BangkaBelitung tanpa dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim yang mengadili;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Kamis, tanggal 27Juni 2019;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa JUMRIN PAGALA,S.Sos, M.M.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Halaman ke 179 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid. SusTPK/2019/PN.

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhisecara hukum;Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian NegaraMenimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Jumlah penyetoran kembali yang telahdilakukan ke Kas Daerah sesuai STS Rp.295.000.000,Kerugian Keuangan Negara (123) Rp.4.535.000.000, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 5.

dibantu ARRIYANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe di Unaaha serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE ANDRI WAHYUDI, SHDARWIN PANJAITAN, SHPanitera Pengganti,ARRIYANI, SHHalaman ke 223 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid.

Ahmad Dahlan, Kelurahan Kayu Putih,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;agama : Islam ;pekerjaan : Karyawan PD Flobamor (Kepala DevisiPerkapalan PD Flobamor) ;Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;1.2.Penyidik, tidak di tahan ;Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal24 Mei 2011 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 23 Juni 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 09 Juni

2011 sampaidengan tanggal 08 Juli 2011 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September2011 ;Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor Kupang, sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal06 Oktober 2011 ;Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi TipikorKupang, sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d tanggal 05 Nopember 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tipikor Kupang sejak tanggal 14 Oktober2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang sejaktanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 ;Hal. 1 dari 86 hal.

Olehnya itu,pertimbangan Judex Facti jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukumserta keliru dalam menerapkan hukum terkait unsur melawan hukum,karena Judex Facti membuktikan unsure melawan hukum denganmengabaikan unsur memperkaya diri yang sama sekali tidak terbuktidalam serangkaian faktafakta ;Mengingat kekeliruan mendasar pada tataran implementasi dan hasilrekomendasi UNCAC 2003, maka dalam Perubahan UU Tipikor dari UUNomor 31 tahun 1999 ke UU Nomor 20 Tahun 2001, ajaran perbuatanmelawan dan ajaran

HakimHakimAdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh WHakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ H. Surachmin, S.H., M.H., Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M.,Ttd/ M. S.

Bahwa saksi SU HENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRAR danTim dari Subdit Tipikor Polda Kepulauan Riau mendatangi TerdakwaWILDAN, S.SI Bin DANU RAHMAN dan langsung bertanya denganHalaman 15 dari 115 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2022/PT PBRmenyampaikan Pak WILDAN ya ?

dan dijawab lya benar Pak Timdari Kepolisianmengatakan Kami dar Tipikor Polda KepriSelanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa Bapak baru terima Amplopcoklat dari bawah meja ya Dan dijawab Ilya Pak , Apa isiamplopnya, siapa yang tadi menyerahkan amplop tersebut Dijawaboleh Terdakwa isinya uang dikasih oleh saksi LEXSI MAUKAR AlsALEX Selanjutnya saksi SUHENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRARdan Tim dari Subdit Tipikor Polda Kepulauan Riau membawaTerdakwa WILDAN, S.SI Bin DANU RAHMAN menuju ke KantorKarantina Ikan

Vaname tS 10.000 730.000Segar26. 30Apr 21 Udang Vaname 72 10.000 720.000SegarTOTAL 1.245 12.450.000 Bahwa Selanjutnya saat itu juga pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021pukul 13.50 Wib setelah Uang tersebut di terima Terdakwa WILDAN,S.SI Bin DANU RAHMAN lalu saksi LEXSI MAUKAR Als ALEX langsungpergi meninggalkan Terdakwa, pada saat saksi LEXSI MAUKAR AlsALEX berada dekat mobilnya yang terparkir di Area parkir MorningBakery KBC Kota Batam tersebut didatangi 2 (Dua) orang Anggota Polisidari Subdit Tipikor

Bahwa saksi SUHENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRAR dan Tim dariSubdit Tipikor Polda Kepulauan Riau mendatangi Terdakwa WILDAN,S.SI Bin DANU RAHMAN dan langsung bertanya dengan menyampaikanPak WILDAN ya ?

dan dijawab lya benar Pak Tim dariKepolisianmengatakan Kami dari Tipikor Polda Kepri Selanjutnyaditanyakan kepada Terdakwa Bapak baru terima Amplop coklat daribawah meja ya Dan dijawab lya Pak,Apa isi amplopnya, Siapa yangtadi menyerahkan amplop tersebut Dijawab oleh Terdakwa isinya uangdikasih oleh saksi LEXSI MAUKAR Als ALEX Selanjutnya saksiSUHENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRAR dan Tim dari Subdit TipikorPolda Kepulauan Riau membawa Terdakwa WILDAN, S.SI Bin DANURAHMAN menuju ke Kantor Karantina Ikan

Akan tetapi Majelis HakimTingkat Banding tidaksependapat dengan alasan dari yudex factie pengadilan Tipikor Palu yangdipergunakan untuk membebaskan dari dakwaan primer vide pasal 2 UUTipikor;Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa tidak diketemukansecara pasti adanya penambahan kekayaan secara signifikan pada diriterdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait (putusan halaman219), sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, tidak terpenuhi dan terbukti

secara hukum; Namun disisi lainterdakwa dikenakan hukuman tambahan vide pasal 18 UU Tipikor berupapidana tambahan agar membayar uang pengganti sejumlah Rp103.378.139,00(seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh Sembilanrupiah).

, satu dan lain halkarena Tipikor pasal 3 pada hakekatnya adalah termasuk dan mestimemenuhi tipikor pasal 2.

Oleh karena itu akan dikaji dan ditelaan secaraHalaman 66 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PT PALseksama baik dari sudut pandang teori/doktrin maupun praktek peradilanTindak pidana korupsi (Tipikor) selama ini ;Menimbang, bahwa baik doktrin hukum pidana maupun praktekperadilan hingga kini tidak hentihentinya mengkaji dan menelaah pasal 2ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak pidana Korupsi, dan ternyata secara hakekatbelum terdapat kesamaan pendapat, Utamanya terhadap unsur esensial pasal2 ayat (

Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapatdengan pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutannya maupun padapendapat Majelis Hakim tipikor tingkat pertama dalam putusannya mengenaiunsur ini, bahwa Terdakwa telah ternyata menyalahgunakan kewenangan.Karenanya lebih tepat dikonstruksi sebagai penyalahngunaan wewenang videpasal 3 UU TPK dari pada melawan hukum vide pasal 2 ayat (1) UU TPK.Sehingga menurut majelis hakim tingkat banding, adalah lebih tepat jikaTerdakwa dikenakan pasal 3 UU

keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Kami mohon jatuhkanlahputusan sesuai perbuatannya, akan tetapi bila Terdakwa tidakbersalah bebaskanlah Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutanJaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikorpada Pengangadilan Tinggi Ambon dan pada Pengadilan NegeriAmbon, karena bagi saya sebagai Terdakwa tidak sependapatHalaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor 1373 K/Pid.Sus/2017dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor

tingkatBanding dan putusan Pengadilan Tipikor pada tingkat Pertama;.

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadian Tinggi Ambon (JudexFacti) tidak menerapkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, huruf bdan huruf c KUHAP, sehingga tanpa memeriksa secara cermat danjelas faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah mengambil alihpertimbangan hukum Pengadilan Tipikor tingkat pertama untukdijadikan pertimbangan hukum dari Judex Facti dan berkesimpulanbahwa putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama dikuatkan untukselebihnya dan

dandipertimbangkan seakanakan mereka hadir dan juga yang tidak hadirHalaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor 1373 K/Pid.Sus/2017telah dibacakan di Pengadilan ini merupakan suatu hal yangbertentangan dengan hukum acara yang baik dan benar;11.Bahwa adalah beralasan menurut hukum pertimbangan hukumPengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku yang salahdan keliru serta menyimpang dari ketentuan hukum acara pidanaharuslah dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung;Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tipikor

tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015 ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 20 juli 2015 ; Perpanjangan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;Halaman 1 putusan No: 21/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG.

Perpanjangan (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejaktanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015 ; Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal18 Agustus 2015 s/d 16 September 2015 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal17 September 2015 s/d 15 Nopember 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Prof.Dr. YusrilIhza Mahendra,SH.,M.Sc., 2. Zulkarnain Yunus, SH.MH., 3. AgusDwiwarsono, SH.MH., 4. Dr. H.

(lima ribu rupiah);Halaman 133 putusan No : 21/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG.Membaca berturutturut :Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 18 Agustus2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 55/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg ;Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang,bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum,telah diberitahukan permintaan banding tersebut ;Surat mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Pit.Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal27 Agustus 2015 Nomor : W12.U1/2891/Pid.01.01/VIIV2015 kepadaTerdakwa ;Surat mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Pit.Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal27 Agustus 2015

Nomor : W12.U1/2892/Pid.01.01/VIIV2015 kepadaJaksa KPK ;Memori Banding Penuntut Umum pada KPK tertanggal 3 September2015 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 September 2015 danadanya memori banding tersebut telah diberitahukan secara sahkepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2015 ;Halaman 134 putusan No : 21/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG.8.

Biaya Materai ................cccceeeeeeeeeee ees : ; 00:Jumlah > Rp 581.000,00;(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ III/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Kuasa Penggugat;Banda Aceh, Maret 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERADrsE FENDI.SHNIP. 196607121982031004Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bna