Ditemukan 17962 data
73 — 21
perkara.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalahtelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatsecara terusmenerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak bisa jagi untuk dipertahankan.Kewenangan Pengadilan Agama TembilahanMenimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
42 — 22
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon I dan Pemohon II telahmemberikan keterangan yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dirasakansendiri oleh saksisaksi karena tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I danPemohon II, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari ulama Hanabilahbahwa syahadah alistifadhah (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumberpada berita yang sudah demikian luas tersiar) boleh digunakan dalam perkawinan,hakhak pribadi, wakaf
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, kekuasaan absolut Pengadilan Agama padapokoknya adalah perkara dibidang: Perkawinan; Waris: Wasiat: Hibah; Wakaf;Halaman7 dari 19hal. Put. Nomor562 PK/Pdt/2017 Zakat; Infag; Shadagah; Ekonomi syariah;. Bahwa kompetensi absolut (absolute competentie) adalah kekuasaanyang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaanpengadilan.
Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanahyang bersangkutan;Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Sertipikat merupakan surat
126 — 23
ataupun sejak berlakunya UUPA, yangtidak disertal kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan,tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;atauHalaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt/G/2019/PN.PWKf, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yangdibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/KepalaDesa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan; atauJ. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961; atauI. surat keterangan riwayat
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 202 K/Pid.Sus/2010tanah ahli waris, Foto Copy akta kelahiran bagi yang belum dewasa, memilikialat bukti kepemilikan tanah antara lain akta eigendom, surat tanda buktihak/SK hak tanah, Akta PPAT (jual beli, hibah, pemisahan pembagian danakta ikrar wakaf), kuitansi/segel perjanjian sebelum 8 Oktober 1997 jual beli,surat bukti pendukung dari harta warisan, surat pernyataan ahli waris dansurat kematian, surat bukti perpanjabatan, foto copy leter C desa dan fotocopy SPPT terakhir dari pemohon, bukti
September 2007segala biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran kegiatan LMPDPtahun anggaran 2007 BPN Kabupaten Kediri sedangkan persyaratan yangharus dipenuhi pemohon adalah Identitas pemohon, Foto Copy KTP danKSK pemohon, Foto Copy KTP dan KSK penjual/pemberi hibah atau paratanah ahli waris, Foto Copy akta kelahiran bagi yang belum dewasa, memilikialat bukti kepemilikan tanah antara lain akta eigendom, surat tanda buktihak/SK hak tanah, Akta PPAT (jual beli, hibah, pemisahan pembagian danakta ikrar wakaf
143 — 51
Tanah Wakaf dan bangunan Madrasah seluas 1065 m dengan sertifikat No. 534 dengan batas-batas :Sebelah Utara : Jalan DesaSebelah Timur : Tanah xxxxxxxxxSebelah Selatan : Tanah xxxxxxxxSebelah Barat : Tanah xxxxxxxxx b. Tanah xxxxxxxx luas 1050 m dengan sertifikat No.361 yang telah dihibahkan kepada 5 (lima orang anaknya dengan sertifikat No. 00806 An. Annisa Rahmawati luas 192 m, sertifikat No. 00807 An.
(Mohon Majelis Hakim menjadikan Pertimbangan yang Serius)Adapun sebagian Tanah yang diwakafkan untuk dibangun Yayasan Madrasahdengan luas 1.065m2, dan telah bersertifikat adalah diwakafkan oleh xxxxxxxxx,karena sebenarnya XXxxxxxxx menyetujui Wakaf itu) di tanah sebelahSelatannya, bukan yang ditempati bangunan madrasah sekarang sehinggaXXXXXXXXX berkata Kalau keberatan biar Tanah bagianku aja yang untukwakaf dan itu disetujui oleh Xxxxxxxxxx.
Fotokopi buku tanah No. 534/wakaf atas nama Djohari Pak Hoiriyah luas 1.065 m?berdasarkan Akta lkrar Wakaf PPAIW tanggal 4 111991 untuk keperluanGedung Madrasah, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dan dinazeglen, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda TIk2;c. Fotokopi Nama Wadjib Pajak Dhohari P. Hoiriyah persil 19 kelas desa IV letter C,bukti tersebut telah diberi materai cukup, dan dinazeglen, tidak ada aslinya karenaterbakar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TIl3;d.
BkI tertanggal 23 September 2008, buktitersebut menjelaskan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan xxxxxxxxx melawanXXXXXXXXX Kaffal, bukti tersebut bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, tidakdibantah oleh Para Penggugat namun tidak berkaitan dengan pokok perkara maka buktitersebut dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti Tll2 berupa fotokopi buku tanah No. 534/wakaf atasnama Djohari Pak Hoiriyah luas 1.065 m? berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW tanggal4 111991 di wakafkan kepada H.
Wakaf tanah dan bangunan seluas 1065 m25). XXXXxxxx seluas 1050 m? yang juga sudah beralih hak kepada 5 oranganaknya;6). Nor xxxxxxxxah seluas 696 m27). XXXXXXXXX seluas 687 m2Sehingga sisa tanah ataS nama XXXxxxxxx P.Xxxxxxxxxx tersebut hanyaseluas 4482.4 m?b. Tanah sawah dengan No. C.87, Persil 19 Kelas IV seluas kurang lebih 874m2 AM.
(terhadap ketiga obyek tanah ataS nama XXXXXxxxx, XXXxxxxxxx dan Naniktidak diletakkan sita jaminan)Wakaf tanah dan bangunan Madrasah seluas 1065 m? (berdasarkanpengakuan Para Penggugat, Tergugat , Tergugat Il dan Para Turut Tergugatdan berdasarkan bukti P9 serta Tl+2 sertifikat Nomor: 534 dengan batasbatas :Utara : Jalan DesaTimur : Tanah xxxxxxxxxSelatan > Tanah xxxxxxxxBarat > Tanah xxxxxxxxx. Tanah atas nama xxxxxxxx seluas 1050 m?
10 — 2
Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugattinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamatsebagaimana alamat Penggugat saat ini selama enam bulan, kemudianPenggugat dengan Tergugat berpindah ke rumah kontrakan yangberalamat di Jalan XXXX selama tiga tahun, hingga akhirnya Penggugatdan Tergugat kembali berpindah dan terakhir tinggal bersama di rumahmilik bersama yang beralamat di Jalan Wakaf Pasar 4 Tambak Rejoselama satu tahun enam bulan.
15 — 8
Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di PasarXII Jalan Balai Desa Gang Ikhlas/Wakaf, Dusun I, Desa Marindal Il,Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidakberhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena TergugatHalaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpksudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupanrumah tangga;8.
Tergugat
42 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
58 — 6
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadapgugatan Penggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukanPenggugat bertanggal 10 Agustus 2016 di persidangan tanggal 06 September2016;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisandi persidangan pada tanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknyamenyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat danmohon
17 — 1
XXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f
13 — 0
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamIngkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Ris Murniyati binti M. Ansori
Tergugat:
Peter Whitehurst Duguid bin Harry William Duguid
24 — 1
Peradilan Agama yang berbunyi : Peradilan Agama adalahPeradilan bagi orangorang yang beragama Islam, dan Pasal 49 Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (kompetensi absolute) yangberbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
75 — 35
yang berupa : 2 ( dua ) bidangtanah berikut bangunan yang berada diatasnya sebagaimana terurai dalamposita permohonan Pemohon poin 7 (tujuh);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b.waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
1.Rengsi Simanjuntak istri kedua alm Jamulia Siahaan
2.Miduk W Siahaan
3.P Siahaan Parhehean Siahaan
4.Otto Siahaan
5.Marlinang Siahaan
6.Sostro Siahaan
7.Tongam Siahaan
Tergugat:
1.Muni Siahaan BA Anak kandung alm Santun boru Hutasoit
2.Janes Pakpahan anak kandung alm Sonta boru Siahaan
3.Delima Silitonga istri alm Hakim Siahaan
4.DR Capt Anthon Sihombing
Turut Tergugat:
1.Sahata Siahaan
2.Maruhum Siahaan
3.Roida Gurning
4.Pemerintah RI cq Kepala Badan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Pro Sumatera Utara
76 — 9
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan Wakaf. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sipahutar. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Simarompu ompu.Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara;Bahwa benar adapun rencana ataupun keinginan Alm. Santun boruHutasoit (iobu Tergugat 1!) ataupun istri pertama Alm.
Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Dusun Parhasioran, DesaLobu Siregar Il, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utaraseluas + 65.000 M2 ( 6,5 Hektar) dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adel Silitonga dan tanah milikGideon Siahaan Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan Wakaf. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sipahutar.
201 — 101
menjadiHarta Peningalan atau Warisan dari keturunan yang sama.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akanmempetimbangkan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 undangundang no. 3 tahun2006 sebagaimana perubahan atas undangundang No. 7 tahun 1989,disebutkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang Bergama Islam dibidang: a. perkawinan; b. warta; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
bahwa Gugatan para Penggugat termasuk dalam kategoripenentuan kewarisan, dan sebagaimana identitas yang tercantum dalamGugatan para Penggugat bahwa para Penggugat beragama Islam sehinggaharuslah tunduk dan patuh pada Pengadilan Agama sesuai dengankewenangan dari Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaHalaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN SelIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
15 — 2
Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala,pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf,pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dansegala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang,wasiat dan hak kepemilikan.
Imam Ahmad bin Hambal dan sebagianulama Syafiiyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkaraperkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak,wala, wakaf dan hak kepemilikan murni.maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima keterangan para saksitersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangansaksisaksi Tergugat, apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin
1009 — 429
Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2016/PT BTN10.g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tandakesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yangdialinkan, atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, ataui. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor
Ny. TUKIYEM
Tergugat:
SUKARDI
59 — 7
Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini.Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatubadan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlaktidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah : Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang:Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
berwenang untukmemeriksa, memutus perkara pidana dan perkara perdata;Menimbang, bahwa Kekuasaan pengadilan di lingkungan PeradilanAgama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentudi kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orangorang yang beragama Islam.Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
68 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
JalanPerigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712Medan seperti ternyata dari Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919atau Surat Menentukan Hak Kebon, tertanggal 20 Mei 1919 Nomor 134 terdaftaratas nama Encik Daiyah berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanamdan didirikan di atas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya182,30 M; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
Nomor 218 K/Pdt/20141919 terdaftar atas nama Encik Daiyah berikut dengan segala sesuatu yangtumbuh, ditanam dan didirikan di atas tanah tersebut, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya182,30 M; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf,panjangnya 205,50 M; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T.
yang terletak dahulu di Jalan Perigisekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand SultanNomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah berikutdengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikan di atas tanahtersebut dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya182,30 M; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf