PUTUSANNomor : 7/ PID/ TPK/ 2017 / PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : SAIFUL BAHRI,SE Bin M.DINAR ADAM;Tempat lahir ; Lampung Selatan ;Umur/tanggal lahir 557 57 Tahun/21 Januari 1958;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl Radin Intan Gang Patriot

Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum. telahmengajukan pernyataan banding pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor 34/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui PenasehatHukumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 21 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Panmud Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehEmilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua:32ttd./. ttd./.Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.ttd./.M.S. Lumme, SH.

1Penyidik Polres Tanjungpinang, terhitung sejak tanggal 15 Agustus2014 s/d tanggal 3 September 2014;Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinangsejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 9Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 21 November 2014;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 22 Nopember2014 s/d 20 Januari 2015;Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 21 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015;Halaman dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR7 Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 20 Februari 2015 s/d 21 Maret 2015;8 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejaktanggal 9 Maret 2015 s/d 7 April 20159 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 8 April 2015 s/d6 Juni 201510 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejaktanggal 7 Juni 2015 s/d 6 Juli 2015Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukkum M.

Akta Pernyatan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal .8 Januari2019 dengan Nomor : 1/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SatrioPrayitno, SH.MH. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut UmumKejkasaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permintaan bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinNo.30/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bjm , tanggal 3 Januari 2019., yang manapermintaan banding tersebut telah

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal11 Januari 2019 . yang menerangkan bahwa untuk memberikan kesempatankepada Jaksa Penuntut Umum Kejkasaan Negeri Banjarmasin 11 Januai No.W.15.U1/342/Pid/Tipikor/1/2019 dan Penasehat Hukum Terdakwa padatanggal 11 Januari 2019 No.

W15.U1/343/Pid/Tipikor/1/2019..Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan SuratDakwaan sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAL, SP secara bersamasama ataubertindak sendirisendiri Selaku Pelaksana dari PT. KARYA DULUR SAROHAberdasarkan Surat Kuasa No.03/KDSSK/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017dengan saksi H. DEDI SUNARDI, MBA selaku Konsultan Pengawas dan jabatansaksi adalah Direktur CV.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejaktanggal 06 FEBRUARI 2014 sampai dengan tanggal 06 APRIL 2015 ;Menimbang, bahwa para Terdakwa atas kehendaknya tidak didampingiPenasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebute Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini ;e Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua Suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;e Telah mendengar

SH,dkkyang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Peukan Pidie,Kecamatan PidieKabupaten Pidie;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 25 Januari 2019 Nomor 33/Pen.PID/2019/PT BNA serta berkas perkaraPengadilan Negeri Sigli Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Sgi dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara tersebut;Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Pidie tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor.Reg.Perk. : PDM76/SGL/08/2018

., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,M.HumNIP.19600613 198503 1 002 Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2610 K/PID.SUS/2018

) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan PelaksanaanPekerjaan dan Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupanmengembalikan dana pembangunan yang ditandatangani oleh Rahman Fauzi;Asli 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang dari bendahara SDN 54 PagarAlam kepada Rahman Fauzi;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPalembang No. 03/TIPIKOR

Rahman Fauzi Alias Maman Bin MahyudinNanung, yaitu :e Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Koruspi Palembang Nomor : 03/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 28 Maret 2012 yang amarnya antara lainberbunyi :1.Mengadili :e Menerima permintaan banding dari PenuntutUmum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;e Membatalkan putusan Pengadilan NegeriLahat Nomor : 151 / Pid.Sus / 2011 / PN.LTtanggal 28 November 2011 yang dimintakanbanding tersebut;2.Mengadili Sendiri :e Menyatakan Terdakwa Rahman Fauzi AliasMaman Bin

Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Palembang dakwaan lebih subsidair dari JaksaPenuntut Umum dianggap kabur oleh karena tidak secara tegasmencantumkan ayat berapa dan huruf apa yang didakwakankepada Terdakwa;Bahwa dengan memperhatikan pertimbanganpertimbangan hukum dalam putusansebagaimana tersebut diatas, maka kami Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pagar Alam berpendapat sebagai berikut :1Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiPalembang Nomor: 03 / TIPIKOR

pelanggaran hukum yang dilakukanoleh Termohon Kasasi (pihak Terdakwa yaitu Rahman Fauzialias Maman Bin Mahyudin Nanung), dan jika pelanggaranhukum tersebut dibiarkan begitu saja atau kurang cermat dalammenangani perkaranya maka tidak mustahil akan banyakpelakupelaku kejahatan yang akan terbebas atau lolos darijeratan hukum;Berdasarkan uraianuraian kami tersebut diatas maka kami berkesimpulansebagai berikut :881Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 03/TIPIKOR

/2012/PT.PLGtanggal 28 Maret 2012 yang amar putusannya menyatakanantara lain Terdakwa Rahman Fauzi alias Maman BinMahyudin Nanung tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair sertamenyatakan dakwaan lebih subsider batal demi hukum adalahsama sekali tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi TinggiPalembang No. 03/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejaktanggal 13 September 2018 sampai dengan tangal 11 November 2018;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh tanggal 17 September 2018 Nomor 189/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkashalaman 1 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNAperkara Pengadilan Negeri Singkil Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skl dan suratsuratlain yang berhubungan dengan perkara tersebut;Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Penetapan Pernggantian Hakim Anggota II yang sedang mengikutiPelatihan TIPIKOR di Jakarta, tanggal 3 April 2017 Nomor112/PIDSUS/2017/PT.MDNMenimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtanggal 31 Oktober 2016No.Reg.Perk : PDM320/STBAT/10/2016 para terdakwadidakwa sebagai berikut :Bahwa mereka terdakwa Perdamenta Pinem Als Cotna dan terdakwa IISuperi Als Peri dan Planet (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PT.MDNTanggal 29

Panitera Muda Tipikor, GEDE IRIANA, SH.,M.H.Nip.196212311985 031 054Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid/2019/PT DPS

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur delik sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umummelanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor, danMajelis Hakim Kasasi berpendapat dakwaan primair ini sangat tepat danbenar di terapkan pada kesalahan Terdakwa, dan putusan Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakartayang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakaarta Pusat perlu diperbaiki

Hakim mempunyai kebebasan yangbebas atau merdeka dalam menjatuhkan putusan, namun apabila putusantersebut dibawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sesuai dengan tujuanpemidanaan dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh telahsalah melakukan didalam pertimbangan Judex Facti karena tidak menerapkanatau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yang takutkepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman danmenghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap danmeyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwamemiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memilikiprinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak BismarSiregar.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasinsejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 19Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 18Desember 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017 ;6.

Perpanjangan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 17Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : HERMANSYAH, SH danRekan, Advokat, beralamat di Jalan Jl. Kuranji RIT 009, Desa Barokah,Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;.Pengadilan Tipikor tersebut.1.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang mengnunjuk Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Putusan nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm. dari 84 halaman!2. Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua Suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;3. Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwa4. Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;5.

., membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PN.MKW.., tanggal 19 November 2013, yang amarlengkapnya sebagai berikut :381 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair ;2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;3 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., terbukti

(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor: 1/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR., tanggal 20 Januari 2014, yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor: 13/Tipikor/2013/PN.Mkw., tanggal 19Nopember 2013, yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan kepada

,tanggal 20 Januari 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PN.MKW., tanggal 19November 2013 harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana denda oleh karenatidak memenuhi rasa keadilan dan tidak pula sebanding dengan perbuatan yang terbuktidilakukan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Fakfak tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 1/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR., tanggal 20 Januari 2014,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari Nomor : 13/TIPIKOR

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 68/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKIsejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 di rumahTahanan Negara Salemba Jakarta Pusat ;Hal. 1 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPk/2018/PT.DKI2.

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 April 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20April 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa/PenasihatHukum Terdakwa tanggal 24 April 2018;Hal. 56 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPk/2018/PT.DKI9.

Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal17 April 2018, diterima di diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 17 April 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 April 2018;10.

Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 8 Mei 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2018;11.

Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Agustus 2015sampai dengan tanggal 19 September 2015;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20September 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;e Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;e Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;e Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 12 Januari 2016 No.32/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejak tanggal12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016;e Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta, sejak tanggal 11 Februari 2016 s.d. tanggal 10 April 2016;e Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta tanggal 11 April 2016 sampaidengan 10 Mei 2016;e Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta sejak tanggal 11 Mei 2016sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;Pengadilan Tingggi

Mohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJakarta menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa,membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan Penasihat Hukum Terdakwatersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakanoleh Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama didalam putusannya berdasarkan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 4 April 2016ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari RABU , TANGGAL 11 MEI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut sertadidampingi Para Hakim Anggota dan J U I T A, SH sebagai Panitera Penggantiberdasarkan

Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.tanggal 09 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menyatakan Terdakwa SYARIPUDDIN,A.Md.

TPK/2011/PT.BJM tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum danPenuntut Umum ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/201 1/Hal. 47 dari 59 hal. Put.

diberikan gaji pokok sebesarRp1.583.800,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribudelapan ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yangsah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku(1 eks) ;Dikembalikan kepada Terdakwa Syaripuddin, A.Md Bin Abdul Gani.e Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/Tipikor

ini haruslah dikuatkan ;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti, incasu baik terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama maupunMajelis Hakim tingkat banding karena tidak/kurangmempertimbangkannya, sebab Judex Facti a quo putusan PengadilanTinggi Banjarmasin dengan secara serta merta hanyamempertimbangkan bahwa menimbang, Majelis Hakim banding telahmenilai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 09 September 2011 Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor

., Bin Ismail Afta;- - Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang No.: 10/PID.TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 Pebruari 2012, dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir. Destiara Ismail, M.M., Bin Ismail Afta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;-2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer dan Subsidair tersebut;-3.

Dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 11Oktober 2011; (Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tidak ditahan); Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiTanjungkarang tanggal 15 Mei 2012 Nomor:07/Pen.Pid/TPK/2012/PT.TKtentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniGItINOKAL HaNGING; ~ wn nme none nnnnne ne nene nena nnnnnannnanennnnanannnmBerkas perkara dan