Ditemukan 17962 data
DARWIN
Tergugat:
BETSY REULINA TARIGAN, SH
Turut Tergugat:
MUHAMMAD HASAN GINTING
64 — 16
tanah seluas 1.188 M2 (seribu seratus delapan puluh delapan meter persegi), berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi kepada JAMES TARIGAN, pada tanggal 10 Januari 1974, yang terletak di Jalan Dr Mansyur Baru, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dengan batas-batas:
- Utara berbatas dengan tanah Aprana Rulianto Tarigan;
- Timur berbatas denga tanah Ardianto/Erianto;
- Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- Barat berbatas dengan tanah wakaf
Endang Sri Wahyuni
Tergugat:
1.Suroso
2.Asnawi
3.Mulyono
4.Ngadiyo
Turut Tergugat:
Adi Yansah
97 — 56
Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 TentangPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989TENTANG PERADILAN AGAMA:Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf;zakat;infaq;> ea m>o a0 &shadagah; dani. ekonomi syari'ah..
Hanyasaja, perlu dipahami bahwa sekalipun subjek hukumnya adalah orangorang yang beragama Islam, Pengadilan Agama tidak berwenangmenyelesaikan sengketa hak milik dimaksud jika sengketa hak miliktersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketa lain,Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Padt.G/2017/PN Mrt.misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama,sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketaekonomi syariah;Bahwa berdasar halhal sebagaimana terurai tersebut
umum adalah perkarapidana dan perdata yang ditentukan oleh undangundang menjadikewenangannya, sedangkan yang menjadi obyek sengketa di PengadilanAgama berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang mana telahdisempurnakan dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di mana PengadilanAgama mempunyai Absolut Kompetensi terletak pada Justicialblenya (pencarikeadilan), yang mana kewenangan tersebut meliputi : perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
105 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Samarindatermasuk pemanfaatan gedung tersebut oleh Penggugat, asetyang tertanam tidak hanya milik Penggugat tetapi partisipasipihak ketiga sebagai donatur dalam bentuk sumbangan, hibah,wakaf dan lainlain, dan sekarang sementara berlangsungpembangunan gedung baru lantai 5 yang akan menjadi pusatkegiatan pelayanan Rumah Sakit Islam Samarinda.
sengketa tersebut tetapmemaksakan pengalihan Rumah Sakit Islam Samarinda menjadiRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Islam Abdul WahabSyahranie, padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalahpemilik yang sah atas Izin Rumah Sakit Islam Samarinda yang sudahberlangsung selama 28 tahun dan Aset Penggugat di dalam RumahSakit Islam Samarinda tersebut tidak hanya eks Gedung Rumah SakitUmum Jalan Gurami (pinjam pakai), akan tetapi terdapat AsetPenggugat sendiri serta sumbangan dari pihak ketiga berupa wakaf
berlakuatas nama Pemohon Kasasi; Manajemen Rumah Sakit Islam Samarinda, tenaga medis dan non medisserta tenaga penunjang lainnya masih aktif melakukan pekerjaanya; Hubungan kontrak dengan pihak ketiga seperti BPJS, para asuransikesehatan, serta suplair farmasi dan logistik masih sedang berjalan; Bangunan Sarana Kesehatan yang sedang digunakan bukan hanya ExGedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda (objek pinjampakal) yang dipinjam pakaikan, melainkan terdapat gedung/bangunanyang berasal dari wakaf
Terbanding/Penggugat : JOSEP SIPANGKAR
66 — 45
MangisangSidaurukadalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karenaPelepasan hak atas tanah wakaf (vide bukti P14) adalah pelepasanantara orang tua Para Penggugat dengan Gabriel Jasona Sidauruk(sepihak)yang hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan dirididalamnya tidak termasuk kepada Para Pembanding/ParaTergugatapalagi secara fakta didalam simin/makam tersebut benar beradamakam/tambak Op.
(vide bukti T11, T12, T13 dan T14) sehingga seharusnyaPelepasan hak atas tanah wakaf tersebut harus juga diketahui danditandatangani oleh Pomparan Op. Pittu Sona ;Bahwa bukti P14 dibuat hanya sebagai akalakalan atau rekayasa yangdibuat oleh orang tua Para Terbanding/Para Penggugat guna untukdianggap sebagai kepemilikan hak atas tanah seluas + 3.000 M?
Jukkar Sidauruk dan atasPelepasan hak atas tanah wakaf (vide bukti P14) adalah pelepasanantara orang tua Para Penggugat dengan Gabriel Jasona Sidauruk(sepihak), yang hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan dirididalamnya tidak termasuk kepada Para Penggugat d.r./ParaPembanding,sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan kiranya Petitumangka 9 (Sembilan) layak untuk dikabulkan ;8.
TogaPane Turnip;Bahwa demikian juga pertimbangan hukum judex factie didalam putusanhalaman 56 yang pada pokoknya menyatakan dengan adanya bukti P14yaitu surat pelepasan atas tanah wakaf/simin tanggal 13 Mei 2013 dapatmenguatkan dalil kepemilikan Para Penggugat untuk menyatakan tanahseluas + 3.000 M? (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan tanahwarisan Op. Pittu Sona yang diwariskan kepada Op.
Pittu SonaSidauruk, Makam/Tambak Jungkar Sidauruk (Kakek Para Pembandingsemula Para Tergugat) dan makam/tambak Kanurumasan Sidauruk (ayahkandung dari Pembanding semula Tergugat I) (vide bukti T11, T12, T13dan T14) sehingga seharusnya Pelepasan hak atas tanah wakaf tersebutharus juga diketahui dan ditandatangani olen Pomparan Op.
104 — 21
Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut :e perkawinan;e waris;e wasiat;e hibah;e wakaf;e zakat;e infaq;e shadaqah dane ekonomi syariah.7.
Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut :e perkawinan;e waris;e wasiat;e hibah;e wakaf;e zakat;e infaq;e shadaqah dane ekonomi syariah.76.Bahwa karena telah terbukti bahwa gugatan mengenai sengketaterhadap objek waris B AMSU MISARI (almarhumah) adalah merupakankewenangan absolute Pengadilan Agama, maka kiranya terdapat alasanhukum
dari Peradilan Umum dalam hal iniPengadilan Negeri Situbondo ataukah peradilan Agama dalam mengadili perkara ini,berdasarkan ketentuan yang ada, Peradilan Umum berwenang untuk mengadiliperkara pidana dan perkaraperkara yang didalamnya ada hubungan keperdataan,sedangkan Peradilan Agama berwenang untuk mengadili perkara perdata tertentudikalangan rakyat golongan tertentu, yaitu orangorang nyang beragama islam.Kekuasaan absolute pengadilan agama pada pokoknya meliputi:perkawinan, waris,wasiat, hibah wakaf
Kekuasaan absolute pengadilanagama pada pokoknya meliputi:perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq,shadaqah dan ekonomi syariah.Menimbang, bahwa berdasar petimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa pokok sengketa yang harus diungkap kebenarannya adalahtentang hak kewarisan dari penggugat dan tergugat V serta turut tergugat, yaituapakah benar penggugat, tergugat V dan turut tergugat ini merupakan ahli waris dariB Amsu Misari yang nota bene merupakan kewenangan dari pengadilan
KYAI IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA Alias KH. IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA
Termohon:
KEPALA DESA BANYUWANGI, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK
65 — 66
IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA;bahwa perolehan pemohon berdasarkan Ikrar Wakaf/SHODAQOHtertanggal 28 Agustus 2016 dari Fauziyah, Aida Nuzhatul Muhibbah,Ahli waris H. Anwar (Ahsanatul Faidah, Siti Nuhya, Aida NuzhatulMuhibbah dan Fauziyah) Berdasarkan Pernyataan IkrarWakaf/Shodaqoh kepada KH. Imam Bukhori Al Habsyi.
Anwar; Surat Pernyataan IKRAR WAKAF/SHODAQOH ;PBB atas nama Fauziah dengan No SPPT 0000301:;PBB atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan No SPPT 0000303; PBB atas nama H.Anwar dengan No SPPT 0000300;Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Perkara No. : 05/P/FP/2018/PTUN.SBYPBB atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan No SPPT 0000296; Surat Keterangan Beda Nama H.Anwar dengan Fadelan 1 orang yangsama, Kutipan C desa atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan Nomor 700;Kutipan C desa atas nama Fauziyah dengan
Surat Pernyataan Ikrar Wakaf (vide Bukti P10).;9. Surat PBB an. Fauziah Tahun 1994 (vide Bukti P11).;10. Surat PBB an. Aidah Nazhatul Muhibbah Tahun 1994 (vide Bukti P12, P13).;11. Surat PBB an. H. Anwar Tahun 1994 (vide Bukti P14).;12. Surat Keterangan Kepala Desa Banyuwangi bahwa nama H.Anwar ditulisjuga Fadelan (vide Bukti P15).;13. Kutipan Buku C No. 700 an. Aida Nuzhatul Muhibbah (vide Bukti P16).;14. Kutipan Buku C No. 699 an. Fauziyah (vide Bukti P17).;15. Kutipan Buku C No. 698 an. H.
47 — 34
dibuktikan dengan :1 Penetapan Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hakyang bersangkutan menurut ketentuan yamng berlaku apabila pemberianhak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ;2 Asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hakmilik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak gunabangunan dan hak pakai atas tanah hak milik ;Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan olehPejabat yang berwenang ;Tanah Wakaf
dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf ;Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan Akta Pemisahan;Pemberian Hak Tanggungan di buktikan dengan Akta Pembiran HakTanggungan ;Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menyebutkan :1Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversihakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenai adanya hak tersebutberupa buktibukti tertulis, keterangan saksi dan atau permnyataan yangbersangkutan
Kelurahan letak tanah yang bersangkutandalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggapperlu ;Halaman 23 dari halaman 39 Putusan No. 35/B/2013/PT.TUNMDN243Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalamhal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukanmelalui media masaa ;Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menyebutkan :1Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf
96 — 12
sedangkan yang9.925 M2 adalah tanah lainnya dan tanah wakaf Alokasi kuburan muslimyang dirusak ditanami Penggugat dengan tanaman padi;= Bahwa batasbatas tanah Tergugat ukurannya: Sebelah Utara berbatas dengan Pdt.
Tambunan 300 M; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul 300 M;= Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf kuburan muslimyang dirusak Banua Manik;= Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syahlan 200 M;Gugatan Penggugat mendalilkan pada halaman 2 point 2 Bahwa tanah terperkara tersebut sebelumnya telah dikuasaipenggugat dengan cara digarap dan dikelola oleh Penggugat untuktanah Pertanian. dan sejak penggugat menguasai tanah aquo sejaktahun 1980 tidak ada satupun pihak yang mengklaim ataupun keberatanterhadap
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum;2: Luar dari pokok perkara Tergugat informasikan bahwa masyarakatmuslim menyampaikan pengaduannya kepada Instansi Pemerintahanbahwa kuburan muslim yang berbatas dari sebelah Timur tanah yangPenggugat kuasai/ usahai (Banua Manik) adalah tanah wakaf/ kuburanmasyarakat, mereka keberatan bahwa kuburan keluarga mereka dirusaksdr
6 — 1
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwaPemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 08 Desember 2013, hidupbersama di rumah wakaf Pemohon, namun sejak Juli 2015 rumah tanggaPemohon dan Termohon tidak rukun selalu' terjadi perselisihan danpertengkaran pemicunya karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betahtinggal di rumah Pemohon begitu juga sebaliknya, akibatnya sejak awal tahun2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah berjalansekitar 1 tahun;Menimbang, bahwa
Tergugat
16 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
14 — 0
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h.Shadaqah, dan i. Ekonomi syariah.
29 — 16
SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx,bertempat tinggal di Jalan Ngadisimo Utara Gang Wakaf RT 008 RW 005XKXXKXKXKXKXKXK XXKXKKKKKK, KKXKKKKKKK KXKXKK, XKXKK XXKKXKXBahwa saksi ke 2 di bawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksitetangga dekat Penggugat;Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yangbernama Mayaranto;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
98 — 20
Wakaf;e. Zakat;f. Infaq ;g. Shadagah ;h.
150 — 23
Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1angka 4 yang berbunyi Perkara ekonomi syariah meliputi bank syariah,lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, sekuritas syariah,pegadaian syariah, dana persion lembaga keuangan syariah, bisnissyariah termasuk wakaf, zakat, infaq dan shadaqah bersifat komersial,baik yang bersifat kontentius maupun Volunteer.
54 — 25
padadalildalil permohonannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
27 — 1
adalah pengadilandalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diuabah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;c Wakaf
80 — 9
Amir Hamzah Gang wakaf No. 17,Lingkungan IV, Kelurahan Nangka, KecamatanBinjai Utara, Kota Binjai, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua surat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi;Telah meneliti bukti bukti;Hal 1 dari 15 Hal. Put.
59 — 3
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
24 — 13
tersebar luas (syahadahalistifadhah),sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:= w w w asso Liull sic alasu VL dslg sll Qrnis asVeIJI5 gisslg SgaJlg a5VaIlg ual 19w aslsi5 CISII5 J5alls 2 95IJI5 aVall5Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,Halaman 7 dari 10 hal.Penetapan No. 78/Pat.P/2018/PA.Pwldiangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
20 — 2
dalil figih tentang kedudukan~ keterangan saksi I(..eeesceeseeesseeeeeeeeeeeeeees ) dan Saksi ID (eee eee eeeeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan padaberita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang berbunyi :EFArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf