Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 13-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 32/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
Sutarmin, S.IP
Tergugat:
Bupati Konawe Selatan
276 — 230
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakanpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana ; Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi interpertasi hukumyang berbeda dengan kalimat dan/atau pidana umuM ; Menimbang, bahwa terkait Pasal
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Putus : 26-11-2012 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 53/G/2012/PHI Mdn
Tanggal 26 Nopember 2012 — - RIZKY HARAHAP (PENGGUGAT) - PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN (TERGUGAT)
125 — 21
  • Bahwa, pada tanggal 08 Juli 2011 Penggugat kembali mendapatkan sebuahsurat, dengan perihal Surat Peringatan Kedua (SP Il) dari Tergugatberdasarkan Surat Peringatan nomor ADM/MNASP/021N11/11, yang manaalasan pemberian Surat Peringatan tersebut adalah : "Salah melakukanpengecekan kecepatan pompa sehingga memperhitungkan perkiraanselesai pemompaan pada jam 15.30, pengecekan pada jam 15.10 minyaksudah lebih dari partai 2200 MT.";6.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 225/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
147 — 108
  • Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Pengadilan PN SUBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-01-2014 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PN SUBANG Nomor 13/PID.SUS/2014/PN_SBG
Tanggal 13 Maret 2014 — MUHAMAD HARISZQON SUDRAJAT
90 — 5
  • karena perkaranarkotika;Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2012, saksi berhubungankembali dengan Wahyu (DPO) dan awalnya Wahyu (DPO) menitipkanganja sebanyak 3 (tiga) kilogram untuk diedarkan;Bahwa saksi berhasil mengedarkan ganja tersebut sehingga Wahyu(DPO) mempercayai saksi dan Wahyu (DPO) bertanya apakah saksisanggup untuk mengedarkan ganja dalam paket besar;Bahwa saksi menyanggupi permintaan Wahyu (DPO) dan kemudianWahyu (DPO) meminta agar saksi mencari tempat untuk menyimpanganja dalam partai
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 02-05-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Kis
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
92 — 38
  • Tergugat Ill, dipanggil Edi, lakilaki, lahir di Kisaran pada tanggal12 April 1967, 49 (empat puluh Sembilan) tahun, Islam, wiraswasta,(dulu) beralamat di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, KabupatenAsahan, (terakhir) berdomisili di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara,Kabupaten Asahan (Kantor DPC Partai PERINDO KabupatenAsahan);8.4.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 15-04-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
1.LA MIRI, A.Md.
2.TRI MURNI
Tergugat:
Pejabat Kepala Desa Labone
225 — 95
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak Iain,dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasadan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PN MUARO
Register : 25-05-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PN MUARO Nomor 67/Pid.B/2012/PN.MR
Tanggal 1 Agustus 2012 —
42 — 3
  • Doni mengatakan kepadasaksi bahwa minyak solar yang dibawanya tersebut adalahtidak ada surat ijinnya;Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengangkut minyaksolar tersebut haruslah surat ijinnya, apabila dalam partaikecil maksimal 60 liter dan terlebih dahulu harus punyasurat ijin yang dikeluarkan oleh kopperindag kabupatenSijunjung, sedangkan apabila mengangkutnya dalamjumlah partai besar maka haruslah diserta dengan DO(Delivery Order) dari PT Pertamina;Bahwa sepengetahuan saksi minyak solar yang dibawa
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 135/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
72 — 40
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau ;d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;17.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 12 Juli 2017 — Perbuatan Melawan Hukum
200 — 126
  • Saksi ANDI MUSTARI.S.H, memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRD KotaBontang dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan 2009di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan reses
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-02-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 06-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 21/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat:
Drs. BASUKI RAHMAD, M.Si.
Tergugat:
BUPATI BLITAR
116 — 48
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan ptusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum, fs Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, ataud.
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN ATAMBUA Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Atb
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
181 — 89
  • sedangkan keterangan saksi sifatnya hanyalahmendukung atau melengkapi bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;Menimbang, bahwa pada pasal 1868 KUHPerdata disebutkan bahwaakta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan olehundangundang dibuat oleh atau di hadapan pegawaipegawai umum yangberwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1875 KUHPerdata, pasal 288RBg apabila akta bawah tangan memenuhi unsur dibuat secara sepihak atauberbentuk partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — VIVA HANDAYANI vs Hj. R.A.Y. HARTINI H. TJONDRONEGORO, Dkk
92 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu sepatutnya TuanHardjono selaku ahli waris harus ditarik sebagai pihak/partai dalamgugatan, maka dengan tidak ditariknya yang bersangkutan tersebut, makagugatan dianggap kurang pihak;2. Bahwaternyata Penggugat merupakan subjek yang masih prematur sebabkedudukannya selaku ahli waris dari perkawinan Ny. Engelina Wurangiandan Tuan Hardjono tidak pernah diakui oleh Ny.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 02-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G./2014/PTUN-Dps
Tanggal 12 Februari 2015 — Penggugat :
- GEDE ADNYA TINDRAWAN,SH
Tergugat :
- DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH DENPASAR
139 — 73
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; Bahwa dari ketentuan Pasal 40 ayat 3 tersebut diatas, Penggugat tidak adasatupun melanggar ketentuan tersebut dan apabila dikaitkan dengan hasil TimPemeriksaan yang diangkat berdasarkan surat perintah untuk melakukanpemeriksaan Nomor : KP 06.02/II.D9/7177/2014 dimana Tim13Pemeriksa hanya mengeluar Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukankepada Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar yang mana laporan TimPemeriksa tersebut hanya menuduh secara subyektif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-09-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 K/Pdt/2014
Tanggal 23 September 2014 — PT BUMI PUTERA BOT – FINANCE melawan JUNAIDI NASUTION, dkk
83 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tindakan Penggugat yang secara salah dan keliru menarik PT.Bumiputera BOT Finance sebagai Tergugat dalam perkara inidipandang bertentangan dengan Prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata, sehingga gugatan yang diajukan PenggugatEror In Persona karena keliru menarik PT. Bumiputera BOT Financesebagai Tergugat dalam perkara ini;c. Bahwa eksepsi gugatan Penggugat Eror In Persona yakni Keliru PinakYang ditarik Sebagai Tergugat berpedoman pada pandapat ahlihukum M.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 25-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 49/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 7 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat : Yuliana, S.E
Terbanding/Penggugat : YANUAR CAHYADI WIJAYA
36 — 23
  • Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2498 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Mei 2013 — SUHARDI, dkk VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PTPN XII)
109 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • realisasinya, tetapi justruTergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembali mengumpulkan paraPetani yang berasal dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Durenan sebanyak 94 (sembilanpuluh empat) orang dan Dusun Balerejo sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang,dan meminta para Petani untuk pindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu diDusun Tegalrejo dengan ancaman apabila para Petani tidak mau / menolak untukdipindahkan maka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTI)atau anggota Partai
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 08-04-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PA JEMBER Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 36
  • Jembersebagian sudah didirikan bangunan berupa rumah tinggal Penggugat II/DARINAH berpuluhpuluh tahun lamanya yang juga merupakan abhliwaris (alm) Soemardi.Bahwa, oleh karenanya ambisi Tergugat terhadap tanah warisan (alm)Soemardi mestinya diajukan dalam bentuk Gugatan contentioso yaituperkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dantergugat), karena sebagian tanah warisan tersebut telah puluhantahun dikuasai ahli waris yang lain;Sehingga Permohonan Penetapan Voluntair yang diajukan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 6 Agustus 2015 — ERWIN PASARIBU VS - PT. BANK SUMUT - PURNA KARYA SEJAHTERA ( PKS )
75 — 16
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lelang
Register : 28-05-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 25 September 2013 — - LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA melawan - KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR; - KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR; - TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR
257 — 222
  • YK tanggal16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara JohanisRichard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPCPartai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang telahdikuatkan dengan Putusan PTUN
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-11-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM,
Tergugat:
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya
218 — 119
  • Tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 24 UndangUndangNomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yangmenyebutkan:Pasal 24.(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikatuntuk maksudmaksud damali.(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhakmendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atauorganisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannyapemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengantuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasimanusia