Ditemukan 1172 data
1.Ulfa Aminuddin, S.H.
2.Ifhan Taufiq Lubis, S.H.
3.Deni Niswansyah, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN Alias DUAN Bin ABDUL MANAP
86 — 26
Kemudian setelah dilakukan prosesuntuk penertbitan gambar bidang tanah, dan berkas dikirim kebagianpenetapan Hak Tanah, dan saat itu dilakukan pemeriksan kembali berkaspermohonan tersebut, dan baru diketahui bahwa Tanda tangan kepala desadi Surat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah tersebut palsu, karenasaat itu disana juga ada berkas yang berasal dari desa yang sama, dansaat itu tanda tangan kepala desanya berbeda dengan yang diajukan olehsdra. RIDWAN.
121 — 30
dandokumen pertanggungjawaban Rastra sebagai dasar penagihanpembayaran ke negara, Terdakwa sengaja bertandatangan diatas namapara pihak penerima dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastrauntuk pendistribusian Rastra Tahun 2017 di 2 Desa di KecamatanTombolopao yaitu Desa Balasuka dan Tonasa dan 5 Desa/Kelurahan diKecamatan Tompobulu yaitu Desa Tanete, Desa Garing, DesaBontobundung, Kelurahan Malakaji dan Kelurahan Cikoro tersebut dengancara memalsukannya sehingga seolaholah Rastra Tahun 2017 di 2 Desadi
bertandatangan dalam Berita Acara SerahTerima (BAST) Rastra dengan cara memalsukan nama para pihakpenerima untuk kelengkapan administrasi dan dokumenpertanggungjawaban Rastra sebagai dasar penagihan pembayaran keHalaman 145PUTUSAN Nomor 108/Pid.Sus.Tpk/2018/PN Makassarnegara, sehingga seolaholah Rastra Tahun 2017 di 2 Desa di KecamatanTombolopao dan 5 Desa/Kelurahan di Kecamatan Tompobulu tersebuttelah disalurkan dan diterima hingga Titik DistribusiMenimbang, bahwa dalam kenyataannya alokasi rastra untuk 2 Desadi
85 — 23
Sus K/2014/PN.Mdn halaman 32 Bahwa pada pengadaan program raskin tahun 2012 saksi menjabatselaku Camat yang bertugas sebagai penanggungjawab tingkatkecamatan ; Bahwa yang menjadi tugas saksi adalah mengkoordinir penyaluran raskinmulai dari Bulog ke Kecamatan sampai penyaluran raskin ke desa desadi Kecamatan Muara Sipongi tahun 2012 ; Bahwa Terdakwa menjabat sebagai pengurus raskin di KecamatanMuara Sipongi berdasarkan Surat Keputusan Bupati ; Bahwa yang menjadi tupoksi Terdakwa adalah mengkoordinirpendistribusian
1.Tongam Siburian
2.Mida Rohani Sibarani
Tergugat:
2.Kepala Desa Paranginan Utara
3.Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (TP3D) Desa Peranginan Utara
Intervensi:
1.Lenni Veronika Nainggolan.
2.Henrico Siregar
3.Harmoko Sianturri
4.Yusroita Rajagukguk
5.merchis Darwin Siburian
6.Rico Siregar
7.Vera Waty Hutabarat.
222 — 89
untuk adanyakedudukan minimal yang harus dipunyal seseorang atau badan hukum untukmencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsungantara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukanfakta hukum bahwa Para Penggugat adalah kesemuanya calon Perangkat Desadi
278 — 132
Halaman 5 dari 58Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 7 (Tujuh) DesaDi Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat, Tanggal 21 Januari 2019Lampiran Nomor urut 3 Desa Pasalulu atas nama Yon Palias. Kerugian yangdialami yakni berupa:1. Penggugat tidak dapat terpilih menjadi Kepala Desa Pasalulu Tahun 2019yang menyebabkan Penggugat tidak dapat menjalankan amanah danmandat Masyarakat Desa Pasalulu ;2.
50 — 3
sebesar Rp. 1.620.008.500, (satu milyarenam ratus dua puluh juta delapan ribu lima ratus rupiah). jumlah total uang yangdiberikan Terdakwa kepada SEDDY adalah sebesar Rp. 1. 174. 548. 000, (satumilyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).jadi disini dapat dengan jelas terdapat selisihnya yaitu sebesar Rp. 445.460.500,(empat ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu lima rupiah).Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai pendamping Desadi
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS
160 — 126
ujan mas tahun 2018Satu bundel Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018untuk Padat Karya Tunai Direktorat Jenderal Pembangunan danPemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.Fotocopy satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/ 203/ C/ SOSPEMDES/2018, Tanggal 7 Mei 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPDCabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan PemblokiranSementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (20%) Desadi
414.2/364/C/SOSPEMDES/2018,Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD CabangKepahiang, perihal Penyampaian Permohonan PemblokiranSementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa diWilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa besertalampiran.Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018,Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD CabangKepahiang, perihal Penyampaian Permohonan PemblokiranSementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desadi
1.Bariza Hapip
2.Edi Susanto
Tergugat:
1.PPS Kepala Desa Batu Ampar
2.Sri Damayanti
3.Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Turut Tergugat:
1.Bamus Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun
2.Camat Pauh
3.Bupati Sarolangun
54 — 18
Bahwa apabila dtemukannya pelanggaran terhadap tahapan dan prosesPemilinan Kepala Desa, maka semestinya Para Penggugat menyampaikandan/atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panitia Pengawas danatau Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan untuk selanjutnyaakan diproses oleh Panitia Pengawas dan atau Panitia Pemilinan Kepala Desadi Tingkat Kecamatan sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (3) huruf f yaitu :Membantu Panitia Pengawas dan Panitia Pemlihan Desa dalammenyelesaikan Perselisihan
HOLDI, ST
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MANTANGAI HULU
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTANGAI HULU
Intervensi:
MARJO, SE
89 — 65
(Foto copy dari foto copy);: Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desadi khususkan ke Pasal 37 Ayat (7). . (Foto copy dari foto copy).: Surat Pernyataan An. M. Arifin, tertanggal 15 Desember 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli); : Kartu Keluarga No. 6203091006100006 An.
64 — 14
Latif, bahwa rekening tersebut khusus untuk menerimabantuan ADD dan bantuan lain dari Kabupaten serta Provinsi, setelah dana itudicairkan, maka sebagian besar diambil dan disimpan pada rekening pribadiTerdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Swaduk selalu membuatAPBDes pada pertengahan atau akhir Tahun Anggaran, dengan alasan bahwapelaksanaan lelang tanah bondo desa kebanyakan dilaksanakan pada pertengahanatau akhir Tahun Anggaran, serta alasan lain yaitu kebanyakan dari Pemerintah Desadi
BAMBANG SUHARTONO
Tergugat:
BUPATI KEDIRI
Intervensi:
SUPADI
758 — 1009
;Fotokopi sesuai asli, Jadwal Pemilinan Kepala Desadi Kabupaten Kediri Tahun 2019;Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa TarokanKecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Nomor 01Tahun 2019 tentang Pembentukan PanitiaPemilihan Kepala Desa Tarokan KecamatanTarokan Kabupaten Kediri Tahun 2019, tanggal 12Agustus 2019;Fotokopi sesuai asli, Berita Acara SosiaiisasiHalaman 40 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Bukti T.ll.Intv 13Bukti
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Haeruddin, SE Diwakili Oleh : Haeruddin, SE
86 — 50
melaksanakan kegiatan pengadaan lampu jalan tenagaSurya dengan bersumber dari Alokasi Dana Desa yang tercantumdidalam Anggaran Pembelanjaan Dana Desa (APBD Desa);e Bahwa adapun mekanisme penganggaran APBD desa di Kab.Polman yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD) Kab.Polman menerima jumlah besaran Pagu Anggarandari DPKAD Kab.Polman;e Bahwa berdasarkan Jumlah PAGU yang diberikan tersebut DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab.Polmankemudian membagi jumlah anggaran tersebut kepada 144 Desadi
152 — 52
menjadi kepala Desa Werilolo menggantikan Daniel DapaTalu dan menjabat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;Bahwa syarat hewan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat danKondo Malo, namun pada hari H, pihak Kondo Malo tidak membawa apaapa, sehingga Penggugat melanjutkan permasalahan tersebut ke KantorDesa dan sampai sekarang di Pengadilan;Bahwa saksi tinggal di Desa Weri Lolo, namun berbeda dengan dusundengan lokasi tanah sengketa;Bahwa permasalahan ini sudah ada pada saat saksi menjadi Kepala Desadi
Sanjani, Dkk
Tergugat:
Kepala Desa Pagaran Dolok, Kec, Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas
353 — 130
Permohonan Rekomendasi Pemberhentian PerangkatDesa PagaranDolok nomor : 140/61/2021 tanggal 15 Juli 2021ditujukan kepada Camat BatangLubuSutam untuk dimohonkanpemberian persetujuan Rekomendasi Pemberhentian ParaPenggugat sebagai Para Perangkat Desa PagaranDolokKecamatan BatangLubuSutam ( Vide Bukti T4 )Maka berdasarkan faktafakta tersebut diatas terbukti prosedural/Formalterkait tahap Tergugat telah mengirim Surat Permohonan untuk memintaRekomendasi atas pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desadi
78 — 11
RAHMAT USMAN tidak menyerahkan buku urunan desa kepada pejabatbaru dan atau kepada saksi ;Bahwa prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah mandor/kadus berkewajiban menyetorkannya kedesa dan selanjutnya oleh pihak desadi bayarkan kepada Bank Jabar, dan dari Bank Jabar keluarlah surat tandaterima setoran, dan STTS tersebut disampaikan lagi kepada masyarakat ;Bahwa saksi tidak tahu dan Terdakwa tidak pernah menyetorkan pembayaranpajak dari para penggarap dari Kp.
109 — 35
Samapemborongnya untukbisa mengadakan bibir113rumput laut yang baru,dan kebetulan di lokasiada bibit baru daripetani akhimya kamimembeli bibit rumputlaut tersebut daripetani sebanyak 6 Tondengan hargaRp.6.000.000, (Enamjuta rupiah)bibitpertama saya lupa ,sedangkan bibit ke duadatang sekitar bulanNopember, bibitdikirimsatu kali pakaikapal,setahu Saksiuang kompensasi yangRp.6.000.000,(Enamjuta rupiah) dibelikanbibit dengan anggotakelompok petani yangsudah panen danbibitnya bagus, saksimenjadi Kepala Desadi
43 — 16
KASIHBIN PACANG Bin PACANG.Bahwa sebelum terjadi peristiwa pembunuhan ditempatSaksi TARLI ada acara pernikahan anaknya yaitu darihari Rabu tanggal 25 April 2012 sampai dengan harikamis tanggal 26 april 2012 dan pada hari Rabu tanggal25 April 2012 sekitar jam 08.00 Wib ditempat acarapernikahan anak Saksi TARLI, Saksi selaku Kepala Desadi Desa Tumbang Labaning ada memberi teguran atauhimbauan kepada pemuda maupun yang punya acarayang intinya tidak boleh membuat keributan yang waktuitu didalam rumah
Anggi Windiarto
Tergugat:
Kepala Desa Bandungrejo
Intervensi:
RIZKA ULFA RIFTIANA
189 — 95
Bahwa dalam Panitia Pilprades ada 7 orang yaitu: Ketua Sutriman,Wakilnya Sumali, Sekretaris Abdul Aziz, Bendahara Erna Hidayati, Anggotanya Rumaji, Kundari dan Fatonah; Bahwa saksi tugastugasnya sebagai sekretaris memberikanpengumuman, mengumpulkan syaratsyarat, melakukan tahaptahapan membuat suratsurat Sampai pelantikan; Bahwa saksi mendapat gaji dari Anggaran Desa; Bahwa saksi ingat Anggaran Desa diperuntukan untuk PemilihanPerangkat Desa; Bahwa ada 10 orang yang ikut mendaftar sebagai Perangkat Desadi
100 — 76
Lamongan;9. 2 (dua) Bendel Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Program Dana Desadi Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;10.1 (satu) Bendel Kwitansi tentang penggunaan Dana Desa SumberjoKec. Pucuk Kab. Lamongan;11.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Nomor188/757/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Juni 2013 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sumberjo Kec. PucukKab.Lamongan (Sdr.
YANDI PRIMANANDRA, SH.
Terdakwa:
1.DANI SUKO PRIYANTONO,SE
2.NANANG FACHRUDIN, SE Bin ABDUL RAHMAN
81 — 9
mengetahui dimana ke 82 (delapan puluh dua) unit sepedamotor tersebut berada ;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Eko Rudy Setiawan,saksi yang melakukan pengiriman 82 (delapan puluh dua) unit sepeda motoratas peribntah dari saudara Anton untuk dikirimkan ke alamat Bu Nanik danbeberapa unit ditandatangani bukti penerimaannya oleh saudara Anton danbeberapa unit lainnya ditandatangani oleh Bu Nanik dan keseluruhannya diantarke rumah Bu Nanik yang katanya menjabat sebagai kaur di Pemerintahan Desadi