harian Januari 2008;107. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Desember2007;108. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Nopember2007;109. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Oktober 2007;110. 1 (satu) bundel perhitungan data pengukuran awal:;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor : 03 / Pid.Sus Tipikor

No. 1928 K/Pid.Sus/2015Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan setempat dan foto foto pemeriksaan setempat kami lampirkan agar dapat menjadipertimbangan (terlampir) ;Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya menyebutkan putusan PengadilanNegeri Palu Nomor 51/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014yaitu An. Ir.

Afandy Tandjaya yaitu Putusan Nomor50/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014, tidak dimasukkansebagai barang bukti yang dipertimbangkan adalah tidak konsisten danmerupakan kesalahan di dalam menerapkan hukum pembuktian ;Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan hukum pembuktiansebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan penjelasan Pasal 33Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khususuntuk pekerjaan

No. 1928 K/Pid.Sus/2015dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI POSO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pid.Sus Tipikor/2014/PN PL., tanggal 21 Juli2014 ;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Ir.

Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yang isinyamenerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019,kepada PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbanding dahulusebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan bahwa pada hari kamistanggal 5 November 2019, AINAL HUKMAN,SH.MA., Advokat, beralamatdi Menara Batavia BI No.1 Jalan KH.

/PNKwg.Tanggal 5 Desember 2019, kepada pihak lawannya, yaitu PT.Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT.PBSI) sebagai Terbanding II dahulusebagai Tergugat Il, yang pemberitahuannya disampaikan dan diterimaoleh salah seorang kuasanya (Pengacara Negara) yang bernamaROMDHANI YILIASARI SH.MH Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingPerkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G./2019/PN.Kwg., tanggal 20Desember 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh ROMANSYAH,SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor

Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada AINAL HUKMAN SH.MAselaku kuasa dari BASUKI WIJAYA sebagai Pembanding dahulu sebagaiPenggugat, bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasidan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak daripemberitahuan kepadanya, diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara Nomor 23/Pdt.G

Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara PerdataNomor : 23 /Pdt.G/2019/PN.KWG, tanggal 20 Desember 2019, yang dibuatHalaman 37 dari 64 Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT BDGdan dijalankan oleh ROMANSYAH,SH Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada EDWIN B.LOEKSONO,SH.selaku kuasa dari PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbandingdahulu sebagai

Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 37/TIPIKOR/2015/PTBDG, tanggal 11 Januari 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 28 Oktober 2015, Nomor 128/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan

No. 793 K/Pid.Sus/2016Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 37/TIPIKOR/2015/PTBDG,tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNo. 128/Pid.SusTPK/2014/ PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaikisekedar mengenai barang bukti uang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan

ke1 KUHP, UndangUndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 37/TIPIKOR

Tipikor/2012/PN.Smda haruslah dikuatkan;Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhipemidanaan dalam tingkat banding ini maka kepada terdakwa akan dibebani membayarbiaya perkara yang akan ditetapkan pada amar putusan;Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UU.No.46 Tahun

Hakim Tinggisebagai Ketua Majelis, MOCHAMAD ILYAS, SHIMH. dan ANDREAS LUMME,SH.MH.Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor :05/PID/TPK /2013/PT.KT.Smda, putusan mana pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota dan dibantu Abdul Hadi,SH, Panitera Pengganti.tanpa dihadiri oleh

perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasanpemaaf atas dirinya dan/atau alasan pembenar dari perbuatannya, maka ia haruspula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal.3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo pasal.55 Ayat 1 ke.1 KUHP,danUU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

WAHYUTI SYAMSUDIN DG LODI, S.AG selaku KepalaSekolah di SMPN 2 Tolitoli Utara Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli UtaraKabupaten Tolitoli, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagidengan pasti sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2018atau setidaktidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengantahun 2018, bertempat di SMPN 2 Tolitoli Utara Kecamatan Tolitoli UtaraKabupaten Tolitoli atau setidaktidaknya pada tempat lain yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

WAHYUTI SYAMSUDIN DG LODI, S.AG selakuKepala Sekolah di SMPN 2 Tolitoli Utara Desa Binontoan Kecamatan TolitoliUtara Kabupaten Tolitoli, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukanlagi dengan pasti sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulanSeptember 2018 atau setidaktidaknya masih dalam kurun waktu tahun2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di SMPN 2 Tolitoli UtaraKecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli atau setidaktidaknya padatempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

Khusus untuk Penggugat dikaitkan jugaputusan Pidana dari Pengadilan Tipikor dimana amar putusan Pidana dariPenggugat tidak ada pencabutan hakhak Penggugat sebagai PNS ;Bahwa menurut Ahli Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, diatur tata carapemberhetian dan tata cara pemberian hukuman disiplin kepada PNS.Dalam hal pemberian hukuman disiplin maka pemerintah harus membentukbadan pertimbangan jabatan atau majelis pemberian hukuman disiplin, untuktingkat daerah ketua majelis tersebut adalah Sekda;Bahwa menurut

Bukti T7won nn Fotokopi Salinan Putusan Pidana Tipikor Nomor29/PID.SUSTPK/2015/PN.GTO.(fokokopi Sesuai salinan); Fotokopi Surat dari Deputi Bidang Pembinaan ManajemenKepegawaian Direktur. PerundangUndangan BadanKepegawaian Negara Nomor Cl.2630/V.13110/94 Tanggal12 September 2018 Perihal Permohonan Pendapat HukumAtas PNS Mantan Narapidana.

(fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum/Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BoneBolango, tanggal 03 Mei 2018 .(fokokopi dari fotokopi)Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BoneBolango, tanggal 19 Oktober 2018.(fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat dari Sekretraris Daerah Kabupaten BoneBolanggo tanggal O06 Maret 2019 Nomor: 800/BKPPDBB/242/III/2019 Hal Penyerahan.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak6 Nopember 2016 s/d tanggal 5 Desember 2016;7.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak6 Desember 2016 s/d tanggal 4 Januari 2017;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak5 Januari 2017 s/d tanggal 5 Maret 2017;Q9.

IX Tangkahan,Kecamatan Medan Labuhan Medan berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 01/SK.PDN/DS&C/III/2016 tanggal 18Agustus 2016 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru dengan Nomor: 905/SK/Tpk/2016/PN.Pbr tanggal 18 Agustus2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara Nomor : 5/PID.SUSTPK/2017/PTPBR dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pbr tanggal16

termasuk dalamtahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhuatausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

Kab.Inhuatau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan UndangundangRI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsidan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

tanggal 13 Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 323/Pdt.G/2013/PN Mks, tanggal 13Nopember 2014;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor: 89/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 26Mei 2015;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor 1157K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus 2016;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara lEksekusiPengadilan Negeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

13 Nopember 2014;Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor: 89/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 26 Mei 2015;Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat KasasiNomor 1157 K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus 2016;Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 862 PK/Pdt/2018, tanggal 30November 2018;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengadilan Negeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

tanggal 02 Juli 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala KantorPertanahan Kota Makassar Nomor: HP.02.02/151373.71/VIII/2019, Hal: Permintaan MenyerahkanSertipikat, tanggal 05 Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan koran, Pengumuman di KoranFajar terkait Pengumuman Kantor Pertanahan KotaMakassar Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Pembatalan Sertipikat Nomor: 1556/Peng73.71.HP.02.03/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara EksekusiPengadilan Negeri/HAM/Niaga/ PHI/Tipikor

telah dilakukan eksekusi atas Putusan Pengadilan NegeriMakassar Nomor 323/Pdt.G/2013/PN.Mks, tanggal 13 November 2013(vide Bukti PVII = Bukti T6 = Bukti T.II Int1) junctis Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor 89/PDT/2015/PT.Mks, tanggal 26 Mei 2015(vide Bukti PVIII = Bukti T7 = Bukti T.II Int2), dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1157 K/Pdt/2016, tanggal 2 Agustus2016 (vide Bukti T8 = Bukti T.II Int3) sebagaimana termuat dalamBerita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

Kembali dalam perkara perdata a quo) telah mengajukan upaya hukumPeninjauan Kembali, yang diterima tanggal 30 Agustus 2017 dan telah diputusdengan amar putusan menolak permohonan Penggugat (selaku salah satu ParaPemohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata a quo), tanggal 30 November2018 (vide Bukti T10 = Bukti T.II Int4);Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa a quo telah dibagikepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti berdasarkan eksekusi PengadilanNegeri/HAM/Niaga/PHI/Tipikor

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Seribu);Kelistrikan Pemerintahan Pendidikan : S2; Dalam perkara ini Terdakwa dan Terdakwa II ditahan di rumah tahananoleh:1.Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 September2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 201 3;Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utarasejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 NovemberDiperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2013sampai dengan tanggal 30 November 2013;"Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26Desemiber 22011 Stsseeessecensreeecnmeeeareeeeeremeee en eeeeetER EHEC HeEEEDiperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 24 FebruariDiperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal25 Februari 2014 sampai dengan 26 Maret 2014; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27Maret 2014

Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri.Banjarmasin sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016.7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.PUTUSAN NOMOR : 3/Pid.SusTPkK/2017/PT. BJM Halaman 1 dari 328.

PENGESAHAN:Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPih.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511201989031004 Halaman 17 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks Halaman 18 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks

Keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April2019 memperkuat surat keputusan bersama (SKB) untuk percepatan Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK Halaman 17pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkracht kasus tindakPidana Korupsi (Tipikor); dan 5 e.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal11 Maret 2018:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Primair:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman

,M.H.Panitera Pengganti,d.t.o.Irwan, S.H.Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20./Pid/2019/PT.BnaT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20./Pid/2019/PT.Bna

Membebankan terdakwa EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN membayarbiaya perkara Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan PaniteraPengadilan Negeri Bengkulu Klas A pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimanaAkta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl. danpermintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukansecara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai Akta PemberitahuanPermintaan

Banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl, tanggal 18 Mei2021;Halaman 64 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT BGLMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas Apada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl.dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa,sesual Akta Pemberitahuan

Permintaan Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN Bgl, tanggal 18 Mei 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara, Ssebagaimana surat dari Panitera PengadilanNegeri Bengkulu Klas A tertanggal 11 Mei 2021, Nomor : W8.U1/2011/Pid.SusTPK.01.10/5/2021 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bengkulu

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalamtenggang waktu dan tatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2021sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor5/Akta.Pid/Tipikor

DesaSukaraja (Asli).Tetap terlampir dalam berkas perkara.98 Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)sebanyak 63 (enam puluh tiga) dan lembar pecahanRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tigapuluh empat) lembar.Dirampas untuk Negara.8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur Nomor 21/PID/TIPIKOR

Tipikor/2011/ PN.Smda., sekedar mengenai pidana penjara, sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Surani bin Kiran tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;Hal. 51 dari 72 hal. Put.

Tipikor/2012/PN.Smda.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 11Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi Tanggal 04 Februari 2013 dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Tanggal 05 Februari 2013;Memperhatikan pula Memori

SYAMSUL RAKANCHANIAGO, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETYSITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua, ttd ttdPROF.DR.H. ABDUL LATIF,SH. M.HUM.ttdH.SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,SH.MH.DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

,Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya.PaniteraReflizailius.Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 253/PID/2020/PT BNAUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULIHalaman 14 Putusan Pidana Nomor 253/PID/2020/PT BNA

Keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan,terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18UndangUndang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Juncto Pasal 64Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dengan alasan;c.

., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua :TTD/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.M.H.,TTD/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,12Panitera Pengganti :TTD/Didik Trisulistya, S.H.,Oleh karena Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi Hamrat Hamid,S.H.,sebagai Anggota/Pembaca telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 07September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/PembacaIll: Dr. H. M.