Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 03 Oktober 2013 mulai tanggal 03Oktober 2013 sampai dengan 01 Nopember 2013.5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate Surat Penetapan Penahanan No:23/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Januari 2014 mulai 02 Nopember2013 sampai dengan 31 Desember 20136. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TigkatBanding pada Pengadilan Tinggi Ternate Surat Penetapan PenahananNo:29/Pen.Pid.

Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 23 Desember 2013 mulaitanggal 01Januari 2014 sampai dengan 30Januari 20147.Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTigkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ternate Surat PenetapanPenahanan No:29/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 21Januari2014 mulai tanggal 31Januari 2014 sampai dengan 1 Maret 2014Terdakwa di persidangan telah ditunjuk berdasarkan Penetapan MajelisHakim No:23/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tertanggal 9 Oktober 2013 Advokat/Penasehat

,M.Humsebagai Hakim Ketua Majelis, Mochamad Mahin ,S.H. , M.H. danHANDRIANUS INDRIYANTA, S.H .Para Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 3 Oktober 2013 No:23/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Majelis Hakimtersebut, dengan dibantu oleh ISRA ABBAS,SH Panitera Pengganti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri olehAKBAR PURAM,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate danTerdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. MOCHAMAD MAHIN S.H. , M.H H. AMAT KHUSAERI,SH.,M.Hum2.

Pemalang, tanggal 20 Maaret 2013, No: O1/Pen.Pid/2013/PN.Pml. sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal29 April 2013;Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang, tanggal 26 April 2013,No.Sprint: 342/03.22/Ft. 1/04/2013, sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 15Mei 2013;Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriSemarang, tanggal O08 Mei 2013, No: 53/Pen.Pid/Sus/H/ 2013/PN.TIPIKOR.Smg, sejak 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan

,MH., (keduanya Hakim Adhoc)masingmasing selaku HakimHakim Anggota, putusan mana diucapkan padapersidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 17 September2013, oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh PUJA WAHANA, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan TIPIKOR di Pengadilan NegeriSemarang, dengan dihadiri oleh MARVELOUS, SH. sebagai Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa yang tidak didampingiPenasihat Hukum Terdakwa .Hakim Anggota

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, Jaksa / Penuntut Umummenyatakan banding pada tanggal 23 September 2013 No. 111/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR Smg.Semarang, Oktober 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRIBANOWO. SH.MM..NIP. 19580504 198203 1008.

Tahun/ 5 September 1952Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan KotaAtambua, Kabupaten BeluAgama : KatholikPekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Ketua Panitia Pemeriksapada Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenBelu Tahun 2007)Pendidikan : S1Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (Rutan):e Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampaidengan tanggal 01 September 2013;e Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24September 2013;e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 23Nopember 2013;e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 23 Desember 2013;e Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada

Perpanjanan I oleh Ketua Penadilan Tipikor Tinkat Banding pada PengadilanTingi Denpasar tanggal 23 Mei 2014 No. 24/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.Dps.sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d tanggal 1 Juli 2014 :6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 27 /PEN.PID.SUS / 2014 / PT.TPK.DPS. sejak tanggal 2 Juli 2014 sampaidengan tanggal 31 Juli 2014 ; 7.

Penahanan Hakim Tingi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasartangal 10 Juli 2014 Nomor : 28 / Pen.Pid.Sus. / 2014 / PT.TPK.Dps. sejaktanggal 7 Juli 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014 ; 8.

Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Juli 2014Nomor : 29/PEN.PID.SUS/2014/PT.TPK.DPS. sejak tanggal 6 Agustus 2014sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 07 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.DPS. dalamperkara terdakwa tersebut diatas :Menimbang, bahwaberdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara lain;Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Semarang Nomor 63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;Mengubah Putusan Pengadilan Tipikor

Tipikor Jo.Nomor 63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg Jo.

Lumme, S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan SriMurwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul,S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana dan Penuntut Umum.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.HakimHakim Anggota,ttd./ MS.

,;Msi dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyatercatat dalam berita acara persidangan tertanggal 10 April 2018 dan pada pokoknyasebagai berikut: bahwa saksi ahli tidak tahu mengenai perkara yang sedang disidangkan dansetahu ahli dipanggil untuk hadir di persidangan terkait persoalan tipikor.Intinya dari BKN mengawal peraturan yang mana terkait dengan Tipikor itusudah jelas aturannya sejak berlakunya UU No 3 pasal 23 ayat (5) huruf cyang mana seorang PNS apabila melakukan

Yang terkaitdengan tipikor atau tindak pidana dengan jabatan ini hukumannya limitatifartinya tidak ada pilihan lain didalam undangundang, hukumannya tidakdengan hormat.

menganggapTergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas KecermatanHalaman 58 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKdikarenakan Penggugat telah dikenakan 2 (dua) kali sanksi dengan perbuatan yangsama ;Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sama dikemudian hari yaituberkenaan dengan pidana karena jabatan, Majelis Hakim memberikan saran kepadaTergugat untuk lebih cermat, teliti serta tegas dalam melakukan tindakan bagiAparatur Sipil Negara yang telah terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor

,dkkdengan lampiran data PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung JabungTimur Provinsi Jambi yang tersangkut masalah pidana (TIPIKOR) dansudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide bukti T4);Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Badan Kepegawaian Negara telahmengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor F.IV.2636/P.124/43 perinal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsian.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah tepat atau tidak pemberhentian Pengggugat darijabatannya jika dinhubungkan dengan pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaiberikut:Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormatoleh Tergugat didasarkan pada Putusan Pengadilan Tipikor

;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejaktanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari2016 ;Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengantanggal 7 Februari 2016 ;Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengantanggal 25 Februari 2016 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejaktanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 23Pid.B/2016/PN.Jth8 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

BandaAceh sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei2016 ;9 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tingg/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIK HIDAYAT, SH beralamat diKantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Jalan Ajun Guci Gampong Jeumpet AjunKecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan PenunjukanNomor 23/Pen.Pid/2016/PN.Jth tanggal 16 Februari 2016 ;Pengadilan Negeri tersebut

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengantanggal 28 Juli 2016;7.

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal27 Agustus 2016Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN IDITerdakwa didampingi oleh Penasehat WHukumnya yang bernamaSURYAWATI,SH, Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan penetapan MaijelisHakim tertanggal 07 April 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN IDItanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan

2013 dan Terdakwamengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 07 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :l PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR

PUTUSANPENGADILAN' TIPIKOR JAKARTA PUSAT TELAH SALAHMENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKANPERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.Adapun alasanalasannya sebagai berikut :LA. TIDAK ADA SATUPUN PERATURAN PERUNDANGUNDANGANYANG MENGATUR BAHWA UANG HASIL PENYEWAAN GEDUNGCAWANG KENCANA ADALAH MERUPAKAN PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK (PNBP);1.

No. 1504 K/Pid.Sus/2013permasalahan Gedung Cawang Kencana merupakan sengketahak kepemilikan dalam ruang lingkup hukum privat/ perdatasehingga tidak ditemukan adanya unsur kerugian Negara yangdimaksud dalam UU Tipikor;Berdasarkan alasan tersebut Romawi huruf B butir 1 s/d. 4 diatas,maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yangdibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang menyimpulkanbahwa Gedung Cawang Kencana adalah asset atau barang milikNegara cq.

Citra Satya Utama (CSU) untukdikomersilkan bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan,maka perobuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa tersebut tidakterbukti memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;PENGADILAN TINGGI TIPIKOR KI JAKARTA dan PENGADILAN TIPIKORJAKARTA PUSAT TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYAKARENA PERKARA A QUO ADALAH SENGKETA HAK KEPEMILIKANMENYANGKUT HAK ATAS TANAH CAWANG DAN GEDUNG CAWANGKENCANA YANG MERUPAKAN SENGKETA

No. 1504 K/Pid.Sus/2013Dengan demikian selama belum ada keputusan Pengadilan perdatayang mempunyai ketentuan hukum yang tetap mengenai status hakkepemilikan Gedung Cawang Kencana tersebut maka PengadilanTinggi Tipikor DKI Jakarta dan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidakberwenang menyatakan dan memutuskan bahwa tanah Cawang danGedung Cawang Kencana adalah asset atau kekayaan milik Negaracq.

TPK /2015/PN.TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUPARLI Bin HARJO SUYITNOTempat lahir : Seputin BanyakUmur / Tanggal lahir : 44 Tahun/ 05 Agustus 1968Jenis kelamin : LakiLakiKebangsaan / : IndonesiaKewarganegaraanTempat tinggal : Dusun

Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016.Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tnggi Tipikor sejak tanggal 10Maret sampai dengan tanggal 8 April 2016Page 1 of 178Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah ditanyakanoleh Majelis Hakim, bahwa terdakwa tidak bersedia

Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan dari:1.Penyidik serjak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus2017;Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal15 September 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 September 2017sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 1 Nopember 2017;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggalHalaman 1 dari 78, Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2018/PT SBY25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;Perpanjangan ke (satu) Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejaktanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018;Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak

tanggal 9 Pebruari 2018 sampaidengan tanggal 10 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 11 Maret 2018 sampaidengan tanggal 9 Mei 2018.Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yang bernama YulianaHeriantiningsih, S.H., M.H., Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama,S.H. yang berkantor di Jalan Legundi No. 31 Kelurahan Ketabang KecamatanGenteng Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Pebruari 2018.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). DalamPasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalamPasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum.

Lebih jelaslagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan:Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal iniHalaman 27 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bonmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam artimateril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperudangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidanaMenjawab

Bahwa PEMOHON sebagai Pembina YAYASAN ALMARUF DENPASARpada bulan Desember tahun 2017 telah dipanggil dan di BAP sebagaiSAKSI oleh Penyidik Unit 2 Tipikor Polresta Denpasar dalam Kasus dugaanTindak Pidana Korupsi DANA HIBAH Pengadaan Perjalanan Ziarah WaliSongo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar TahunAnggaran 2016 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepadaKetua YAYASAN ALMARUF DENPASAR yang di duga dilakukan olehHAJ MIFTAH AULAWI NOOR (Pengurus yayasan AlMaruf Denpasar

BukankahPasal 4 Undang Undang TIPIKOR telah dengan tegas dan jelasmenyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atauPerekonomian Negara TIDAK MENGHAPUSKAN dipidananya PELAKU Hal.5 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPSTINDAK PIDANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.Dengan demikian telah terbukti Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan(SKPP) Nomor : B149/P.1.10/Ft.1.10/01/2019, tanggal 08 Januari 2019yang diterbitkan oleh TERMOHON dengan alasan KARENA TIDAKTERDAPAT CUKUP BUKTI, MENGINGAT

/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara inl ;Telanh mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

DONO RAHARQJO, S.H,.M.HPaniteraPenggantiDTOSUKASIH, SHBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yangdiajukan oleh Kuasa Para Penggugat sekarang Kuasa Para Pembanding pada tanggal 8 Juni2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 4 Juni 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan tentang adanyapermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan TergugatII melalui Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR

tanggal 19 Juni 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan kepada Tergugat V dan Turut Tergugat melalui PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm.Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembandingsemula Para Penggugatmengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Juli 2015 dimana salinannnya telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II melaluiPengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan AHMADPANANI, SH, Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu olehSUNARYO Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

Panitera Muda Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan,bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2012 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juli2012 ;Membaca suratsurat yang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd.