Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret2019;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN LSK Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor360/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 15 November 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16November 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas

Rp. 150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 16 Dari 16 Putusan Nomor 79/PDT/2018/PT BNA

Sudirman Kavling 60 Senayan Jakarta 12190 berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal.16 Mei 2018 ;PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung ; Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini;Halaman2dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang; Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;Telah mendengar

,M.H., menerangkan : Bahwa unsur rumusan delik Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor didahului denganperbuatan melawan hukum dan diakhiri dengan adanya kerugian negara,sedangkan unsur rumusan delik Pasal 3 UU Tipikor, didahului dengan adanyapenyalahgunaan wewenang dan diakhiri dengan timbulnya kerugian negaraatau kerugian pada perekonomian negara;Bahwa berdasarkan prinsip /egal drafting dalam hukum pidana, jika perobuatansudah dilarang dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat berupa kerugianpada keuangan

Sehingga, berdasarkan delik tersebut harus ada hubungan kausalitasdan harus dibuktikan dengan pembuktian kausalitas; Bahwa pembuktian kausalitas harus semua unsur dibuktikan yaitu perbuatanmelawan hukumnya dan akibat dari perobuatan melawan hukum tersebut; Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal adanya delik formiil materilsalah satunya contohnya ada di Pasal 378 KUHPidana;Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalamPasal 2 (ayat) 1 UU Tipikor dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu

sendiri;Bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 2 ayat(1) UU Tipikor, maka tidak serta merta dapat disangkakan melanggar Pasal 2Halaman254dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgayat (1) UU Tipikor, karena menurut Ahli Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakanpasal sampah, karena semua perbuatan melawan hukum.

Membebankan biaya perkara pada Negara ;DEMIKIANLAH , diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari RABU,tanggal 03 OKTOBER 2018, oleh SRI MUMPUNI, S.H.M.H., selaku HakimKetua, DARIYANTO, S.H.,M.H., dan Dr. H. MARSIDIN NAWAWI,S.H.M.H.

;Disamping itu terlepas terkait atau tidaknya permasalahan kerugianPenggugat, secara kebetulan pemeriksaan Tergugat dalampenyelidikan dan penyidikan di Kepolisian hampir bersamaan dengandiperiksanya Direktur Rumah Sakit Mitra Plumbon yang sebelumnyamenjabat sebagai Kadinkes Kabupaten Cirebon dalam penyidikanuntuk dimintai keterangan ketika Operasi Tangkap Tangan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon terpilin yangsaat ini masih di sidangkan pada Pengadilan Tipikor di Bandung ;Bahwa

Rumah Sakit Mitra Plumbon yang sebelumnya menjabatsebagai Kadinkes Kabupaten Cirebon dalam penyidikan untuk dimintaiketerangan ketika Operasi Tangkap Tangan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon terpilin yang saat ini masih disidangkan pada Pengadilan Tipikor di Bandung ;11.Bahwa, selanjutnya Tergugat menolak tuntutan Penggugat berkenaandengan tuntutan materiil pada posita angka 30 (tiga puluh), tuntutanimmateriil pada posita angka 31 (tiga puluh satu), tuntutan berupa sitajaminan

Memori Banding tanggal 11 Januari 2017 dari Penuntut Umum yangditerima Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 11 Januari 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017;6. Pemberitahuan yang dibuat oleh BUKAREI, S.H.

,Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Februari 2017 Nomor : 11/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 10 Maret 2017 olehKetua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, sertadibantu

Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;6.Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 Mei2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;7.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;Terdakwa di persidangan pengadilan Tipikor

SH.MH& Partner berlamat di KompleksSwafen Permai Nomor : 17 Manokwari yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri ManokwariNomor : 18/Leg.SK/2016/PN.Mnk tanggal 10Februari2016, untuk pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa telah mencabutSurat Kuasanya terhadap Penasihat Hukumnya tertanggal 16 Mei2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding di Jayapura Nomor : 28/

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7Februari 2012 No. 01/PNH/II/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 7 Februari 2012sampai dengan tanggal 7 Maret 2012; 3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28Februari 2012 No. 3/PPN/II/2012/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 8 Maret 2012sampai dengan tanggal 6 Mei 2012; 4.

VINSENSIUS SABA danbukan dari pelawan, sehingga barang bukti / surat yang telah disita tersebutdikembalikan kepada orang atau dari siapa dilakukan penyitaan;Menimbang, bahwa bila dihubungkan degan alat bukti surat T4 yangdikeluarkan oleh terlawan dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan negeri Kupang perihal laporan untuk mendapatkan persetujuanpenggeledahan dan penyitaan atas nama tersangka Drs.

Pdt.Plw/2016/PN Kfmpenyitaan terhadap 69 (enam puluh sembilan) item barang bukti / surat dari Drs.VINSENSIUS SABA pada tanggal 25 April 2014;Menimbang, bahwa bila disinergiskan antara bukti surat T3, T4 dan T5,maka tidak ada persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dimanapada bukti T3 dalam lampirannya menyebutkan terlawan melakanpenggeledahan / penyitaan terhadap 69 (eman puluh sembilan) item barangbukti / surat, namun dalam bukti surat T4 dalam laporan terlawan kepada KetuaPengadilan Tipikor

,MHPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehWakil PaniteraDrs. EFEND1,S.HNIP. 196612261990031003Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Bna

PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR dtBANDA ACEH HO.TJUT NASRULLLAHH. SAID SALEM, S.H., M.H.

PUTUSANNo. 2085 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahir: dr. H. DIDI MARZUKI, MM.

,MHum., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Prof.Dr. Abdul Latif, SH.,MHum., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7Februari 2012 No. 01/PNH/II/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 7 Februari 2012sampai dengan tanggal 7 Maret 2012; 3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28Februari 2012 No. 3/PPN/II/2012/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 8 Maret 2012sampai dengan tanggal 6 Mei 2012; 4.

GPI19 13 Maret 2013 Pemeriksaan Endah CPIsaksi dari JPU Rumbiyanti Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.

GPIJPU19 13 Maret 2013 Pemeriksaan Endah CPIsaksi dari RumbiyantiJPU Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir.

Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M.tanggal 20 Desember 2012 23 April 2013 (2);Hal. 197 dari 293 hal. Put.

Sedangkan dalam Pasal 18Undang Undang Tipikor pada prinsipnya untuk mengembalikankerugian negara. Dengan tidak adanya kerugian negara dalamkasus ini, tetapi PT GPI telah dihukum untuk membayar kerugiannegara sejumlah US$ 3,089,281.26. Hal ini membuktikan negaramendapat keuntungan sebesar US$ 3,089,281.26 dalam kasus ini.Padahal filosofinya pasal 18 Undang Undang Tipikor tersebuthanya untuk mengembalikan kerugian negara bukan untukmendapat keuntungan untuk negara.

No. 36 PK/Pid.Sus/2015 XIV.Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir.

Chapter 36 Bahwa selama perkara Tipikor berjalan di pengadilan, sempat vakumsegala proses yang terkait dengan rencana pembangunan gedung Stikes danDPRD, selanjutnya setelah selesai proses hukum dan berkekuatan hukumtetap, maka kembali dilakukan serangkaian negosiasi dan rapat, hingga terjadiempat kali perubahan terhadap desain atas advice planing dan tata letak yangdiajukan oleh pihak yayasan atas perintah dan arahan Pemko Bukittinggi, danatas seluruh perubahan tersebut selalu dituruti Secara itikad

Pangeran yang masih terikat jual beli dengan kami pihak yayasansampai sekarang ini, belum ada balik nama atas nama pemerintah KotaBukittinggi, yang patut kami duga hal ini terjadi akibat pernah adapermasalahan Tipikor dulu atas tanah tersebut, yang pada hari ini kembalidiungkitungkit dan dibuat kisruh oleh pemko Bukittinggi, dengan carapenyelesaian permasalahan yang menurut kami tidak sepatut dan sepantasnyadilakukan oleh negara (Pemko) kepada rakyat atau masyarakat (yayasan) yangselama ini sangat

., yang memalsu tanda tangan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa akan tetapi dalam musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 25 Mei 2016 tersebut salah seorang Hakim Anggota Majelis,yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, M.S.

Lumme, S.H.menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) maka sesuai denganketentuan Pasal 14 Ayat (8) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam hal sidangpermusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat Hakimyang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan, maka pendapat Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung, M.S. Lumme, S.H. yang berbeda tersebutdimuat secara lengkap dalam putusan ini;Menimbang, bahwa M.S.

PUTUS ANNomor: 06 /PID.SUS.K/2012/PTMDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tipikor dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan HakimMajelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18Januari 2012, Nomor : 06/PID.SUS.K/2012/PTMDN. telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :Nama lengkap :Y A K U B.Tempat lahir : PadangsidempuanUmur/tgl.lahir :51 Tahun / 22

MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn dan ROSMALINA SITORUS,SH.MH. masingmasing selaku Hakim Ad Hock Tipikor pada PengadilanTinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU , tanggal :14MARET 2012, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut diatas, serta: HARS ON O, SH. Plt.

., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 51/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 17 Juli 2017, putusan tersebutP pada hari itu juga diucapkan dalam persidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ridwan, S.HPanitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua Majelisd.t.o d.t.oNy. Irdalinda, SH.

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksamaperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Agustus2011 No. 459/Pid.B/2011/PN.Mks serta memori banding Terdakwa tertanggal 10Oktober 2011, Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hakimtingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakankepadanya dan pertimbangan hakim tingkat

pertama tersebut diambil alih dan dijadikansebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara inidalam tingkat banding ............Sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.459/Pid.B/2011/PN MKS,Tanggal 18 Agustus 2011, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakimtingkat banding didalam menjatuhkan putusan sebagaimana keterangan saksiKasman,SE. disebutkan dalam putusan halaman 32, 33 dan 34:e Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 saksi diberitahukan

Januari 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran DanBendahara Penyimpan Dan Pengurus Barang Pada Dinas Komunikasi, InformatikaDan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018, pada hari Senintanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIBatau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman belakang Gedung A KomplekPerkantoran Pemerintah Bandung Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR

Januari 2018 Tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran Dan Bendahara Penyimpan Dan Pengurus Barang Pada DinasKomunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran2018, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIBatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman belakangGedung A Komplek Perkantoran Pemerintah Bandung Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR

Bendahara Penyimpan Dan Pengurus Barang Pada DinasHalaman 10 dari 45Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgKomunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran2018, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIBatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman belakangGedung A Komplek Perkantoran Pemerintah Bandung Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR

Bukti P.16Surat Peraturan KPU Nomor : 07 Tahun 2013 tanggal Maret 2013Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota ( Foto Copy sesuai Asli) ; Surat Keterangan Tidak Pernah dihukum Penjara karena melakukanTindak Pidana yang diancam Dengan Pidana Penjara 5 Tahun atauLebih dari Pengadilan Negeri/ PH/TIPIKOR TERNATE Nomor : W28U2/828/HK.01/IIV2013 Tanggal 28 Maret 2013 ( Foto Copy, SesuaiAsli) ; Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM R. .KANWILMaluku Utara.Rumah Tahanan

(Foto Copy dari Foto Copy) ; Surat Ketua Pengadilan Tipikor TK Banding pada PT MalukuUtara Nomor : W284/971/HK.07/VIIV2013 tanggal 20 AgustusHal. 33 dari 55 hal Putusan No. 05/G/2013/PTTUN.MKS6. BuktiT.67. Bukti T 78. BuktiT 89. BuktiT.910. BuktiT.10 :11. BuktiT.11 :12. BuktiT.12 :2013 Tentang Status Hukum Dr.

dirugikan akibat keputusan KPU tersebut :Bahwa dasar hukum untuk menguji keputusan tersebut adalah didasarkanpada ketentuan bahwa setiap perbuatan pemerintah prinsipnya bisa diuji,walaupun secara wetmatigheid dibatasi tetapi secara rechtmatigheid tetapbisa dilakukan j~n nnn en nnn nnn nnn nnn mn nnn nmin nnnBahwa ketentuan pasal 51 huruf g UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012tidak dapat dikenakan/diterapbkan kepada Penggugat karena tindak pidanayang dilakukannya didasarkan pada ketentuan undangundang tipikor