Ditemukan 9993 data
ERMA NURJANAH, SH
Terdakwa:
SESILIA EVO DWI KRISTIANA
83 — 23
persyaratan mutu, keamanan dankemanfaatan;Bahwa setiap sediaan farmasi dalam hal ini kosmetik yangdiedarkan harus mempunyai izin edar dari Badan POM RI;Bahwa yang berwenang memberikan ijin edar sediaan farmasidalam hal ini kosmetik adalah Kepala Badan POM RI;Bahwa Legalitas yang wajib dilengkapi oleh setiap orang yangmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal108 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, bahwa praktek Kefarmasian
72 — 39
Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.120) Daftar peralatan, merek, type dan harga peralatan medis RSUDBatara Guru Belopa yang diterbitkan oleh PT Unggul KemalaHusada;121) Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanKementerian Kesehatan Republik Indonesia No:HK.02.06.Alkes/IV/398/AK.2/2015 tanggal 08 September 2015tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan kepada PT Unggul KemalaHusada;Yang disita dari Andi Arrachman122) Kwitansi No : 0455(a)/KW//2014 tanggal 13 Januari 2014pembayaran dari
12, Tanggal 06 November 2012;116) Surat Jalan No: 067/SPJ/PJM/XI/12, Tanggal 07 November 2012;117) Surat Jalan No: 096/SPJ/PJM/XI/12, Tanggal 09 November 2012;118) Purchase Order No: POPLC.090411, Tanggal 01 Oktober 2012;Yang disita dari Suwiyatno Hariyanto119) Surat penawaran harga No : 266/SPH/UKH/IX/2012 tanggal 15September 2012;120) Daftar peralatan, merek, type dan harga peralatan medis RSUDBatara Guru Belopa yang diterbitkan oleh PT Unggul KemalaHusada;121) Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian
1.Rio Bataro Silalahi, SH., MH.
2.R Y Malondo Sitorus, SH
Terdakwa:
GERDA SIMATUPANG
42 — 0
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa GERDA SIMATUPANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berupa Obat Keras;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan
159 — 171
MALAU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;2.
DEWI PERMATA ASRI, SH
Terdakwa:
TJENDRAWATI SIO Pgl CECE.
127 — 26
Pid.Sus /2019/PN PdgAhli memberikan Keterangan selaku Ahli pada saat ini karena JabatanAhli Kepala Seksi Tertin Niaga Disperindag Provinsi Sumatera Barat.Bahwa saksi menerangkan bahwa ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Ahli Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan BidangPenindakan pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Padangadalah memberikan Melaksanakan kebijakan Operasional dibidangInspeksi dan Sertifikasi Sarana/Fasilitas Produksi dan atau Distribusi obatdan makanan dan sarana pelayanan kefarmasian
HERMAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
BUDI SAEPUL NURDIN Bin IIP SARIPUDIN
41 — 5
Garut sejak tahun 1998sampai dengan sekarang;Bahwa sesuai dengan surat permintaan dari Sat ResNarkoba nomor B / 38 / II / 2018 / Sat Res Narkoba tanggal 28 Februari2018, kemudian dengan surat penunjukan kepala DINAS KESEHATANKABUPATEN GARUT untuk saksi ahli dengan surat penunjukanNomor: 102 /V/Diskes / 2018 tanggal 25 Mei 2018;Bahwa Ahli sekarang berkerja di Dinkes Garut menjabatsebagai Kepala seksi Kefarmasian;Bahwa Ahli sebelumnya sudah beberapa kali memberikanketerangan sebagai ahli dalam perkara
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DESRI AMELIA ZULKIFLI, Amd.Kep Binti ZULKIFLI Diwakili Oleh : ISHAK, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
176 — 213
Tentang Tenga Kesehatan yangberbunyi Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:a. tenaga medis;b. tenaga psikologi klinis;c.tenaga keperawatan;d. tenaga kebidanan;e. tenaga kefarmasian,; ....... f....dSt;Profesi Terdakwa Erwanti sebagai Profesi Bidan diatur olehUU No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No 4 Tahun 2019berbunyi Kebidanan adalah segala sesuatu yangberhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanankebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil,
108 — 36
Hal inidibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan saksi YOPPY, saksi FAJAR, saksiROYFUL, AHLI dan keterangan ANDIA FEGATAMA yang meskipun tidakdisumpah, memiliki persesuaian dengan saksisaksi serta Ahli yang dihadirkandipersidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa tidak memilkikemampuan di bidang kefarmasian, dan tidak sedang dalam pengobatansesuai dengan resep dokter.
26 — 3
gangguanekstrapiramidal; Efek konsumsi Hexymer Trihexyphenedyl tanpa pengawasandokter akan menimbulkan rasa senang/euforia dan sedih secara berlebihan,sakit kepala, muntah, halusinasi,gangguan ginjal dan urin; Efek jangkapanjangnya adalah gangguan saraf dan otak namun tidak menimbulkanketergantungan; Sedangkan Alprazolam merupakan golongan psycotropikagolongan IV dan penggunannya tidak boleh berhenti mendadak danalphrazolam menimbulkan ketergantungan; Yang berhak menjual obatobattersebut adalah sarana kefarmasian
PT Kalta Bina Insani Kota Bekasi
Tergugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Turut Tergugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Bekasi
89 — 36
Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinikmenyelenggarakan pelayanan kefarmasian;d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;e.
25 — 4
., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan:Bahwa saksi ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KesehatanKabupaten Pamekasan;Bahwa saksi ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian,Makanan Dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan;Bahwa pendidikan terakhir saksi ahli adalah sarjana apoteker;Bahwa berdasarkan Lampiran . UndangUndang R.I.
HERMAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
CEP ARI Bin SOPIAN MULYANA
36 — 10
Garut sejak tahun 1998sampai dengan sekarang;Bahwa sesuai dengan surat permintaan dari Sat ResNarkoba nomor B / 38 / II / 2018 / Sat Res Narkoba tanggal 28 Februari2018, kemudian dengan surat penunjukan kepala DINAS KESEHATANKABUPATEN GARUT untuk saksi ahli dengan surat penunjukanNomor: 102 /V/Diskes / 2018 tanggal 25 Mei 2018;Bahwa Ahli sekarang berkerja di Dinkes Garut menjabatsebagai Kepala seksi Kefarmasian;Bahwa Ahli sebelumnya sudah beberapa kali memberikanketerangan sebagai ahli dalam perkara
DENNY TRISNASARI,S.H.
Terdakwa:
TEGUH SETIAWAN Bin SUNALI
18 — 4
Selanjutnya pada hariKamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib saat terdakwasedang rebahan dikamarnya datang beberapa orang yang mengakupetugas dari Satuan Narkoba Polresta Malang Kota melakukanpenangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang buktinyasebagaimana tersebut diatas;Menimbang, Bahwa terdakwa bukan orang yang mempunyai keahliandalam bidang kefarmasian dalam mengedarkan sediaan farmasi berupatablet berwarna putin berlogo tersebut dan terdakwa juga tidakmempunyai ijin edar dalam
26 — 1
memperoleh tidak berdasarkanresep dokter ; 222 2n nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn neces nnn nn ennnenneeMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat kesengajaan tersebut telah nampak dengan perbuatan Terdakwamenerima titipan sediaan farmasi berupa obat dengan logo LL dari Popi tanpapengetahuan yang mencukupi tentang obat, fakta tersebut telah disadari olehTerdakwa dan fakta pekerjaan Terdakwa seharihari yang seorang pengamendan bukan sebagai apoteker, dokter maupun tenaga kefarmasian
EDI BUDIANTO,SH
Terdakwa:
Siti Nurlaela Binti Harto Prayitno
113 — 55
adalah termasuk sediaan farmasisebagaimana dimaksud dalam pasalpasal berikut :=Menurut pasal 1 ayat (4) Undang undang RI No 36 tahun 2009tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika= Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 72 tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, SediaanFarmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika=Menurut pasal 1 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah RI No 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
41 — 12
bahwa selanjutya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintahtersebut menentukan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa sebagai pemilik usaha sablon yang diberi nama Arya Sablon yangberfrofesi sebagai seorang tukang sablon, Terdakwa tidak mempunyai keahlianatau mempunyai latar pendidikan dibidang kefarmasian
23 — 3
Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.Bahwa saksi ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian,Makanan Dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan;Bahwa pendidikan terakhir saksi ahli adalah sarjana apoteker;Bahwa berdasarkan Lampiran . UndangUndang R.I.
222 — 102
Perforator (Naegele) Tanpa lIzin edar Alkes, Surat Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan AlkesNo. YF.05.03.V.B.189 tanggal 8/2/2006 perihalPerluasan Keagenan Izin Penyalur AlatKesehatan (addendum ) tidak mencantumkandaftar alkes yang dimaksud dan hanyamengatur izin PT. Esa Medica Mandiri untkmelakukan penyaluran alkes dan bukanmengatur izin edar alkes perforator (naegele)Medicon tipe 53.55.65 itu sendiri. 2. Penyimpangan pada Evaluasi Kualifikasi, sebagai berikut : Pada Dokumen Penawaran CV.
Perforator Tanpa Izin Edar Alkes,(Naegele) Surat Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alkes No. YF.05.03.V.B.189 tanggal 8/2/2006 perihalPerluasan Keagenan Izin Penyalur' AlatKesehatan (addendum ) tidak mencantumkandaftar alkes yang dimaksud dan hanya mengaturizin PT. Esa Medica Mandiri untuk melakukanpenyaluran alkes dan bukan mengatur izin edaralkes perforator (naegele) Medicon tipe 53.55.65itu sendiri.
71 — 17
Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 268/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 26 September 2012 ;Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 269/DUK/AS/IX/2012 tanggal 27 September 2012 ;Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 270/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;Putusan TIPIKOR No : 83/PidSusTPK/2014/PNMdn, Halaman 21 dari 145246.247.Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 271/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;Foto copy 1 (satu) set Surat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALBINA KEFARMASIAN
Duren Sawit RayaJakarta Timur ; Bahwa benar dasar hukum PT Blesindo Indonesia selaku distributoradalah Surat jin Penyalur Alat Kesehatan sebagaimana SuratKeputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanKementerian Kesehatan RI Nomor : HK.07.Alkes/NV/291/AK.2/2012tanggal 28 Mei 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan ; Bahwa benar sehubungan dengan Pengadaan Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan TA 2012, saksimengetahui hanya sebatas bahwa saksi pernah menandatangani
Foto copy 1 (satu) set Surat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALBINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIANKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : HK.07.Alkes/V/051/AK.2/2011 tanggal 2 Maret 2011Disita dari SUGENG PURWANDI (sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal28 Maret 2014) : Putusan TIPIKOR No : 83/PidSusTPK/2014/PNMdn, Halaman 138 dari 145248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Permintaan Harga, Dukungandan Kelengkapannya Nomor : 418 / BRM /
60 — 23
dan No.Seri Faktur Pajak : 010.00012.00000739 tanggal 11 Desember 2012 ;Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 268/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 26 September 2012 ;Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 269/DUK/AS/IX/2012 tanggal 27 September 2012 ;Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 270/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 271/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;Foto copy 1 (satu) set Surat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALBINA KEFARMASIAN
Duren Sawit RayaJakarta Timur ; Bahwa benar dasar hukum PT Blesindo Indonesia selaku distributoradalah Surat jin Penyalur Alat Kesehatan sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanKementerian Kesehatan RI Nomor : HK.07.Alkes/IV/291/AK.2/2012tanggal 28 Mei 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan ;Putusan TIPIKOR No : 84/PidSusTPK/2014/PNMdn, Halaman 80 dari 147Bahwa benar sehubungan dengan Pengadaan Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan
copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 268/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 26 September 2012 ;Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 269/DUK/AS/IX/2012 tanggal 27 September 2012 ;Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 270/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;Putusan TIPIKOR No : 84/PidSusTPK/2014/PNMdn, Halaman 140 dari 147246.247.Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 271/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;Foto copy 1 (satu) set Surat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALBINA KEFARMASIAN