Menyatakan Terdakwa SITI MARIAM tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadimaksud dalam dakwaan primair ;2. Membebaskan Terdakwa SITI MARIAM dari dakwaan primair tersebut3.

Menyatakan Terdakwa SITI MARIAM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair, melanggar Pasal 3juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;4.

Menyatakan Terdakwa SITI MARIAM tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair;2. Membebaskan Terdakwa SITI MARIAM oleh karena itu dari segaladakwaan tersebut:3. Memulinkan hak Terdakwa SITI MARIAM dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;4. Memerintahkan Terdakwa SITI MARIAM dikeluarkan dari RumahTahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;5.

selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti tidak salan dalam menerapkan hukum,Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar mengenai faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengandakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair; Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah salah satupenerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkanSK Gubernur DKI Jakarta Nomor 948/2014 tanggal 30 Mei 2014 sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); Bahwa dari dana hibah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliarrupiah) tersebut yang dipakai untuk dana mobilitas Komisioner KomisiInformasi Provinsi DKI Jakarta adalan sebesar Rp573.000.000,00

HERLAMBANG, SE bin SUGIANTOAlias HARTONO HERLAMBANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama"sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Primair, serta2. Menyatakan terdakwa H.HARTONO S.

HERLAMBANG, SE binSUGIANTO Alias HARTONO HERLAMBANG terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersamasarna" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.3.

Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan KesatuSubsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUDDIN dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agarTerdakwa dimasukkan dalam tahanan Rutan, dan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak

Direktur Bahar Itung;Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untukdipergunakan dalam perkara lain.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar, Nomor 65/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks, tanggal 1 Agustus2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:leMenyatakan Terdakwa SYAHRUDDIN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur

dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsijJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Primairdalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa SYAHRUDDIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sesuai DakwaanKesatu Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa SYAHRUDDIN terbukti secara sah danmeyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olen TerdakwaHal. 6 dari 12 hal.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN Bnatanggal 20 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Rosdiana tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadakwaan primair Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa Rosdiana oleh karena itu dari dakwaan primairPenuntut Umum tersebut;Menyatakan

Terdakwa Rosdiana telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi* sebagaimanadakwaan subsidair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rosdiana dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Menyatakan Batal Demi Hukum, Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN Bna, tanggal 20 Nopember 2017 yang dimintakan bandingtersebut;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa Rosdiana tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadakwaan primair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa Rosdiana oleh karena itu dari dakwaan primairtersebut: Menyatakan Terdakwa Rosdiana telah terbukti secara sah danmenyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana Korupsi* sebagaimanadakwaan subsidair: Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa Rosdiana dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunhkan; Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar Nota

Menyatakan Terdakwa ROSDIANA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwadikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6(enam) bulan ;3.

IMAM MACHFUD, M.Pd tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalanh melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair, olehkarena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Drs.

IMAM MACHFUD, M.Pd telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangHal. 2 dari 8 hal Put. No. 317 PK/Pid. Sus/2019undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

IMAM MACHFUD, M.Pd., tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan primer;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;Menyatakan Terdakwa Drs.

., terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan subsidair:Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan

Imanuel Bilos, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan primair;Membebaskan Terdakwa . Viktor Yeremias Tiran, S.Sos, M.Si danTerdakwa II. Drs. Imanuel Bilos dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa . Viktor Yeremias Tiran, S.Sos, M.Si danTerdakwa Il. Drs.

Imanuel Bilos telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jJuncto Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Subsidiair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa .

Putusan Nomor 343 K/Pid.Sus/2018meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa . Viktor Yeremias Tiran, S.Sos. M.Si., danTerdakwa Il. Drs. Imanuel Bilos, dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa . Viktor Yeremias Tiran, S.Sos. M.Si danTerdakwa Il. Drs.

Imanuel Bilos, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang DilakukanSecara BersamaSama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . Viktor Yeremias Tiran, S.Sos.M.Si., dan Terdakwa Il. Drs.

Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut

BINTON SIMORANGKIR, MM TIDAK TERBUKTIsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi turutserta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara yang mana beberapa perbuatan tersebutmempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaiperbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun

BINTON SIMORANGKIR, MM TERBUKTI secarasah dan menyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsi turut sertamelakukan perbuatan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atauHalaman 2Putusan No.61/Pid.SUSTPK/2015/PN.Mdnsarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang manabeberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupasehingga harus dipandang

ALI, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama; 4.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karenajabatan atau kedudukan;Menimbang, yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangantersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanakorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut ;Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif yang merupakan caracara yang dapat dilakukan orang untuk melakukan

tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dankekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga yang dimaksud dengankewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak PidanaKorupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atauHalaman 149 dari 186 halaman Putusan No. 16/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.150kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat

., Bin HANDURAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair; 2. Membebaskan terdakwa BUDI SEPRIANSON, S.E., Bin HANDURAN, dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa BUDI SEPRIANSON, S.E., Bin HANDURAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair; 4.

;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan PidananyaHalaman 264 dari 321 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN PlIk berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakankewenanan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadiatur

Menyatakan Terdakwa Upik Rosalina Wasrin tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut. Menyatakan Terdakwa Upik Rosalina Wasrin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

HUTAMADI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) suncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair,oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa Drs.

HUTAMADI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangHalaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 314 PK/Pid.Sus/2019Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

HUTAMADI, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primair:2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut:3. Menyatakan Terdakwa Drs.

HUTAMADI, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menyatakan terdakwa Yulinazra,SP.MT tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;3. Menyatakan terdakwa Yulinazra,SP.MT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;4.

/PN.Pdgterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaansubsidiairtersebut;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHpPtelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak

Menyatakan terdakwa Yulinazra,SP.MT tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

HUSAIN tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)juncto Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa Ir. ANWAR M.

HUSAIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2502 K/Pid. Sus/20204. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ANWAR M.

HUSAIN tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dalam dakwaan primair;Membebaskan Terdakwa Ir. ANWAR M. HUSAIN dari dakwaanprimair tersebut;Menyatakan Terdakwa Ir. ANWAR M. HUSAIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dalam dakwaan subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ANWAR M.

Menyatakan terdakwa PHILIPUS ISHAK.PL.S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

GedungSDN 011 Seruyung yang ditandatangani oleh saksi Ahli Dinas PUKabupaten Malinau yakni DEDI HERYANTO, ST Bin RUDI DARMAWANdimana dari hasil Evaluasi tersebut ditemukan adanya penyimpangansebesar Rp.34.259.479,47 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluhsembilan empat ratus tujuh sembilan empatpuluh tujuh sen).Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa PHILIPUSISHAK ,SSos. yang pada pokonya menerangkan :e Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungandengan ia didakwa melakukan

tindak pidana korupsi penyimpanganpelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikanT.A. 2007 pada Rehabilitasi pisik SDN 011 Seruyung.e Bahwa benar terdakwa selaku PNS Guru dan telah mengabdi selama 28(duapuluh delapan) tahun dan pada saat kejadian menjabat sebagaikepala sekolah di SDN 011 Seruyung berdasarkan SK pengangkatan dariKadis Pendidikan Kabupaten Malinau dengan Nota Dinas Nomor 582/08/KPb/VI/2006 tertanggal 1 Juli 2006.Hal. 37 dari 56 hal.

Sus/2020Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri TimorTengah Selatan tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa YUSTUS MNAO yang identitasnya tersebut di atastelah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan secarabersamasama melakukan tindak

pidana korupsi, sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menghukum Terdakwa YUSTUS MNAO atas kesalahanya itu denganpidana penjara 4 (empat) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yangtelah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yangdijatunkan dan menghukum pula Terdakwa

Menyatakan Terdakwa YUSTUS M'NAO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair:2. Membebaskan Terdakwa YUSTUS MNAO dari dakwaan primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa YUSTUS MNAO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;4.

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkankarena putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama, tidak salah dan telah menerapkanperaturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telahdilaksanakan menurut ketentuan undangundang;2.

tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;Bahwa demikian pula putusan judex facti menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telahmempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupiperbuatan Terdakwa, baik

SOEHARTO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primair sesuaiPasal 2 Ayat (1) yuncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP;2.

SOEHARTO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiairmelanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP;Hal. 2 dari 13 hal.

SOEHARTO tersebut di atas terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2592 K/Pid. Sus/20185.

SOEHARTO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanaDakwaan Primair;. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primairtersebut;. Menyatakan Terdakwa H. SOEHARTO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana Dakwaan Subsidair;. Menghukum Terdakwa H. SOEHARTO dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun;.

Tindak Pidana Korupsi a.n.Parno,SH.

tindak pidana korupsi;Foto Copy dari foto copy Surat dari BadanKepegawaian Negara Republik Indonesia No.F.IV.26.36/P.124/43 tanggal 23 Mei 2018 perihal PNSyang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsiatas nama Parno, SH, dkk, yang membuktikan bahwasurat dari Bupati Tanjung Jabung Timur menyurati BKNRI mohon pertimbangan masalah PNS yang telahdihukum penjara dan telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana korupsi dijawaboleh BKNFoto Copy dari foto copy Undangan Rapat

kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi;Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No.578 Tahun 2018, yangmembuktikan bahwa Surat keputusan Bupati TanjungJabung Timur terhadap PNS yang telah dihukumpenjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi telah melaluiketentuan hukum yang berlaku;Foto Copy sesuai dengan salinan aslinya PutusanPengadilan Negeri Jambi No. 37/Pid.susTPK/2015/PN.Jmb an.

Bukti T 10penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi;Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No.578 Tahun 2018, yangmembuktikan bahwa Surat keputusan Bupati TanjungJabung Timur terhadap PNS yang telah dihukumpenjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi telah melaluiketentuan hukum yang berlaku;Foto copy dari foto copy Petikan Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No. 578 tanggal 28 Agustus

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Badan Kepegawaian Negaratelah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor F.IV.2636/P.124/43 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an.Parno,S.H., dkk (Vide bukti T5);Halaman 40 dari 52 HalamanPutusan Perkara Nomor: 29/G/2018/PTUNJBI8.

Nobertus Dus tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi SecaraBersamaSama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Nobertus Dus terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi SecaraBersamaSama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang RepublikHal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Nobertus Dus tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair;Membebaskan Terdakwa Drs. Nobertus Dus dari dakwaanprimairtersebut;Menyatakan Terdakwa Drs. Nobertus Dus telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi YangDilakukan Secara BersamaSama sebagaimana dalam dakwaansubsidair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;Bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampubertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasanpembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, makaTerdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karena itu Terdakwadijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi

Nobertus Dus terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi SecaraBersamaSama;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan;Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/20183.

., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair; 2. Membebaskan terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair; 4.

;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananyaberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai DakwaanKesatu Subsidair dan menuntut supaya terdakwa

tindak pidana Korupsi secarabersamasama, oleh karenanya seluruh Pledoi dan Duplik terdakwa, haruslahdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selama pelaksanaan persidangan tidak ada ditemukanfaktafakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasanpemaaf pada diri maupun pada perbuatan terdakwa.

,dan lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama tahanan yang telah dijalaniterdakwa, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakankarenanya dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetapditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebabagaimanadimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkaraternyata telah dilakukan penyitaaanya secara sah menurut hukum dankemudian telah ada dipergunakan dalam melakukan

tindak pidana korupsi ini,juga disamping ada barang bukti yang nyatanyata ada hubungannya denganHalaman 119 dari 128 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2015/PN PIktindak pidana korupsi yang terjadi, maka selanjutnya barang bukti dimaksudakan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sebabagaimanadimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkankepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya(retrebutif) akan tetapi mempunyai

Menyatakan terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;2. Membebaskan terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., dari dakwaanKesatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;4.

Menyatakan Terdakwa NENGAH ARTABAWA tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakankepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Kesatu : Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu :PRIRGIP 7 sere rsereerenn eee ereeeree enter HER HEH ERE RETR3.

Menyatakan Terdakwa Nengah Artabawa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanaDakwaan Kesatu Subsidiair pasal 3 jo pasal 18 UURI No.20 tahun2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 4.