1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1213 K/Pid.Sus/2018

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018
    Tanggal 28 Agustus 2018 — Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS
    Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Perbedaan Pasal 2 ayat (1 ) dan Pasal 3 UU Tipikorpengadaan tanahDana alokasi umum
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Salman Luthan
    Hakim Anggota Leopold Luhut Hutagalung, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera Dwi Sugiarto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TOLAK PEMOHON KASASI II/TERDAKWA ; KBL PEMOHON KASASI I / JPU
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 28 Agustus 2018
    Tanggal Dibacakan 28 Agustus 2018
    Kaidah Perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur subjek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri,orang lain atau korporasi, serta unsur besar kecilnya unsur memperkaya diri sendiri dan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat terjadinya korupsi
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. MA membatalkan putusan judex fati tersebut dengan pertimbangan bahwa perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi serta unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatif besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 ayat (1), namun jika kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi Pasal 3 UU Tipikor.


697
484