Ditemukan 3120 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 B/PK/PJK/2009
Tanggal 29 Desember 2009 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • gram dan 800 gram.Alasan tersebut jelas ternyata dalam halaman 17 paragraf 2Putusan Pengadilan Pajak yang kami kutip sebagai berikut :Bahwa Terbanding menetapkan Lactogen1 with DHA danLactogen2 with DHA pada pos tarif HS 1901.10.29.00 dengan tarifBM 5% adalah karena Lactogen with DHA tersebut ternyata tidakhanya mengandung bahanbahan tambahan yang diperkenankanberdasarkan halaman 34 dan halaman 158 buku Explanatory Notesto the Harmonized System, 3' edition, volume 1 tahun 2002 yangditerbitkan oleh World
    Perhatikan hasil identifikasi barang;1.2.2 Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI),tentukan Babbab terkait;1.2.3 Teliti masingmasing Bab terkait tersebut;1.2.4 Perhatikan catatan Bagian/Sub Bab, Sub Pos dan uraianBarang;1.2.5 Inventarisir pospos yang relevan setara;1.2.6 Gunakan referensireferensi World Customs Organization(jika diperlukan) Contoh : Explanatory Notes to theHarmonized System, HS Commodity Database,Alphabetical Index, Compendium of ClassificationOpinions;1.2.7.
Putus : 29-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367/B/PK/PJK/2009
Tanggal 29 Desember 2009 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
3515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.367/B/PK/PJK/2009bahwa Terbanding menetapkan "Lactogen 1 with DHAdan *Lactogen 2 with DHA ~ pada pos tarif1901.10.29.00 dengan tarif BM 5% dengan alasankarena Lactogen with DHA tersebut ternyata tidakhanya mengandung *"bahan bahan tambahan yangdiperkenankan berdasarkan halaman 34 dan halaman158 buku Explanatory Notes toThe Harmonized System, 3rd edition, volume 17 tahun2002 yang diterbitkan oleh World CustomsOrganization, dan karena dalam bentuk kemasan 200gram, 400 gram, 800 gram.Akibat dari
    Penetapan KlasifikasiBarang itu) disebutkan bahwa :butir 1.2 Pedoman Proses' Penetapan KlasifikasiBarang"Proses penetapan klasifikasi barang dilakukandengan tahapan sebagai berikut1.2.1 Perhatikan hasil identifikasi barang ;1.2.2 Lihat daftar ist Buku Tarif Bea MasukIndonesia (BIMI), tentukan Babbab terkait ;1.2.3 Teliti masing masing Bab terkait tersebut ;1.2.4 Perhatikan catatan Bagian/Sub Bab, Sub Pos danuraian Barang ;1.2.5 Inventarisir pospos yang relevan setara ;1.2.6 Gunakan referensi referensi World
Register : 11-08-2023 — Putus : 07-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN BATAM Nomor 555/Pid.B/2023/PN Btm
Tanggal 7 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
Agus Eko Wahyudi, S.H.,M.H
Terdakwa:
MUHAMMAD REZA BIN MUSTIKA
810
  • pidana Penipuan yang dilakukan beberapa kalisebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  • Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama2 (dua) tahun;
  • Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti yaitu:
    • 1 (satu) Buah Koper Merk Bags World
Putus : 11-02-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102/B/PK/PJK/2010
Tanggal 11 Februari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
1524 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bentuk kemasan 400 gram dan 800gram ;Alasan tersebut jelas ternyata dalam halaman 23 paragraf 3 putusanPengadilan Pajak yang kami kutip sebagai berikut :Bahwa Terbanding menetapkan Lactogen2 with DHA pada pos tarif19011029.00 dengan tarif BM 5 % dengan alasan karena Lactogen withDHA tersebut ternyata tidak hanya mengandung bahanbahan tambahanyang diperkenankan berdasarkan halaman 34 dan halaman 158 bukuExplanatory Notesto the Harmonized System, 3rd edition, volume 1 tahun2002 yang diterbitkan oleh World
    Gunakan referensireferensi World Customs Organization (jikadiperlukan) contoh : Explanatory Notes to the Harmonized System,CDRom HS Commodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classifications Opinions ;1.2.7. Tentukan pos yang tepat ;Butir 1.8 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu memperhatikan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System(KUMHS) ;3.
Putus : 26-04-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 B/PK/PJK/2010
Tanggal 26 April 2010 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 800 gram.Alasan tersebut jelas ternyata dalam Halaman 23 paragraf 3 PutusanPengadilan Pajak yang kami kutip sebagai berikut :Bahwa Terbanding menetapkan Lactogen1 With DHA dan Lactogen2 WithDHA pada pos tarif HS 1901.10.29.00 dengan tarif BM 5% dengan alasankarena Lactogen With DHA tersebut ternyata tidak hanya mengandungbahanbahan tambahan yang diperkenankan berdasarkan halaman 34 danhalaman 158 buku Explanatory Notes to the Harmonized System, 3 edition,volume 1 Tahun 2002 yang diterbitkan oleh World
    Penetapan KlasifikasiBarang itu disebutkan bahwa :Butir 1.2 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :Proses penetapan klasifikasi barang yang dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut :1.2.1.rials1.2.3.1.2.4.1.2.5,LettsPerhatikan hasil identifikasi barang.Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI), tentukan Babbab terkait.Teliti masingmasing Bab terkait tersebut.Perhatikan catatan Bagian/Sub Bab, Sub Pos dan uraian Barang.Inventarisir pospos yang relevan setara.Gunakan referensireferensi World
Putus : 04-01-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253/B/PK/PJK/2009
Tanggal 4 Januari 2010 — PT. NESTLE INDONESIA ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • gram ;Alasan tersebut jelas' ternyata dalam Halaman 17paragraf 3 Putusan Pengadilan Pajak yang kami kutipsebagai berikutbahwa Terbanding menetapkan "Lactogen 171 with DHAdan *Lactogen 2 with DHA pada pos tarif HS1901.10.29.00 dengan tarif BM 5% dengan alasankarena Lactogen with DHA tersebut ternyata tidakhanya mengandung *bahan bahan tambahan yangdiperkenankan berdasarkan halaman 34 dan halaman158 buku Explanatory Notes to The HarmonizedSystem, 3 edition, volume 17 tahun 2002 yangditerbitkan oleh World
    ProsesPenetapan Klasifikasi Barang itu disebutkan bahwa :butir 1.2 Pedoman Proses Penetapan KlasifikasiBarang"Proses penetapan klasifikasi barang dilakukandengan tahapan sebagai berikut1.2.1 Perhatikan hasil identifikasi barang ;1.2.2 Lihat daftar isi Buku Tarif Bea MasukIndonesia (BIMI), tentukan Babbab terkait ;1.2.3 Teliti masing masing Bab terkait tersebut ;1.2.4 Perhatikan catatan Bagian/Sub Bab, Sub Posdan uraian Barang ;1.2.5 Inventarisir pospos yang relevan setara ;1.2.6 Gunakan referensi referensi World
Register : 13-04-2010 — Putus : 10-01-2012 — Upload : 25-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 B/PK/PJK/2010
Tanggal 10 Januari 2012 — PT. NESTLE INDONESIA vs DIRJEN BEA DAN CUKAI;
3315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ternyata dalam Halaman 41 paragraf 6 Putusan PengadilanPajak yang kami kutip sebagai berikut:bahwa Terbanding menetapkan Lactogen2 With DHA pada Pos Tarif1901.10.29.00 dengan tarif BM 5% dengan alasan karena Lactogen With DHAtersebut ternyata tidak hanya mengandung bahanbahan tambahan yangdiperkenankan berdasarkan halaman 34 dan halaman 158 buku ExplanatoryNotes to the Harmonized System, 3 edition, volume 1 tahun 2002 yangHalaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 171/B/PK/PJK/2010.diterbitkan oleh World
    Gunakan referensireferensi World Customs Organization (jikadiperlukan) ;Contoh: Explanatory Notes to the Harmonized System, HSCommodity Database, Alphabetical Index, Compendium ofClassifications Opinions;1.2.7. Tentukan pos yang tepat.Butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikas Barang:Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu memperhatikanKetentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS)..
Putus : 10-03-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144/B/PK/PJK/2010
Tanggal 10 Maret 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
2614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 144/B/PK/PJK/2010Alasan tersebut jelas ternyata dalam halaman 41 paragraf 4 putusanPengadilan Pajak yang kami kutip sebagai berikut :BahwaTerbanding menetapkan Lactogen2 with DHA pada pos tarif19011029.00 dengan tarif BM 5 % dengan alasan karena Lactogen withDHA tersebut ternyata tidak hanya mengandung bahanbahan tambahanyang diperkenankan berdasarkan halaman 34 dan halaman 158 bukuExplanatory Notesto the Harmonized System, 3 rd edition, volume 1tahun 2002 yang diterbitkan oleh World Customs
    Gunakan referensireferensi World Customs Organization (jikadiperlukan) contoh : Explanatory Notes to the Harmonized System,CDRom HS Commodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classifications Opinions ;1.2.7. Tentukan pos yang tepat ;Butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu memperhatikan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System(KUMHS) ;3.
Register : 17-06-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 220/PID/2019/PT DKI
Tanggal 12 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RINDRIA SARI MARGARETHA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DONNY M. SANY, SH, MH
11459
  • Barang bukti berupa :Hal. 12 Put.No.220/Pid/2019/PT.DKI.a) 1(satu) bundel asli Catatan bulanan Bassura sdh sampai bin Jan15diatas kertas yang bertuliskan Resort World Sentosa Singapore daritanggal 14/112014 s/d 16/72016.Tetap terlampir dalam berkas perkara.b) 4 (empat) unit Apartemen/Resto Tamansari Sudirman ExecutiveResidencedi Jalan No.42 RT.9/RW.1 Karet, Kecamatan SetiabudiKuningan Jakarta Selatan terdiri dari :1) Tower O lantai dasar/GF No. 1 Blok A;2) Tower O lantai dasar/GF.
    Barang bukti berupa :a).1(satu) bundel asli Catatan bulanan Bassura sdh sampai binb).Jan15 diatas kertas yang bertuliskan Resort World SentosaSingapore dari tanggal 14/112014 s/d 16/72016.Tetap terlampir dalam berkas perkara.A(empat) unit Apartemen/Resto Tamansari Sudirman ExecutiveResidencedi Jalan No.42 RT.9/RW.1 Karet, Kecamatan SetiabudiKuningan Jakarta Selatan terdiri dari :a. Tower O lantai dasar/GF No. 1 Blok A;b. Tower O lantai dasar/GF. No. 10Blok A;c.
Putus : 02-11-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. SISTEMINDRA KONTROLINDO, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
3022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibuat dalam bentuk kemasan 800 gram.Alasan tersebut jelas ternyata dalam Halaman 41 paragraf 5 PutusanPengadilan Pajak yang kami kutip sebagai berikut:bahwa Terbanding menetapkan Lactogen 2 With DHA pada Pos Tarif1901.10.29.00 dengan tarif BM 5% dengan alasan karena Lactogen WithDHA tersebut ternyata tidak hanya mengandung bahanbahan tambahanyang diperkenankan berdasarkan halaman 34 dan halaman 158 bukuExplanatory Notes to The Harmonized System, 3 edition, volume 1 tahun2002 yang diterbitkan oleh World
    Gunakan referensireferensi World Customs Organization (jikadiperlukan) ;Contoh : Explanatory Notes to the Harmonized System, HSCommodity Database, Alphabetical Index, Compendium ofClassifications Opinions;1.2.7. Tentukan pos yang tepat.Butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang:Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu memperhatikanKetentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS).3.
Putus : 18-05-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204/B/PK/PJK/2010
Tanggal 18 Mei 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
1410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kemasan400 gram ;Alasan tersebut jelas ternyata dalam halaman 41 paragraf 5 putusanPengadilan Pajak yang kami kutip sebagai berikut :BahwaTerbanding menetapkan Lactogen1 with DHA dan Lactogen2 with DHA pada pos tarif 19011029.00 dengan tarif BM 5% denganalasan karena Lactogen with DHA tersebut ternyata tidak hanyamengandung pahanbahan tambahan = yang diperkenankanberdasarkan halaman 34 dan halaman 158 buku Explanatory Notes tothe Harmonized System, 3rd edition, volume 1 tahun 2002 yangditerbitkan oleh World
    Gunakan referensireferensi World Customs Organization (jikadiperlukan) contoh : Explanatory Notes to the HarmonizedSystem, CDRom HS Commodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classifications Opinions ;1.2.7.
Register : 03-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — PT. AMERO MITRA FILM vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
115179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NEGARA THAILAND, IRLANDIA, DAN INDIA:" Bahwa munculnya sengketa yang perkaranya telah Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding ajukan permohonan banding, berawaldari sengketa nilai pabean yang mana definisi mengenai Pajak,Pungutan, dan Sanksi diatur dalam Agreement on Implementation ofArticle VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994(selanjutnya disebut dengan GATT 1994) yang telah disahkan melaluiUndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing the World
    Bahwa dalam menentukan nilai pabean, sesuai dengan Agreement onImplementation of Article VI of General Agreement on Trade and Tariff(GATT) 1994 yang telah disahkan melalui Undangundang No. 7 tahun1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World TradeOrganization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)tanggal 2 November 1994, dalam Pasal 22 menyebutkan bahwaperundangundangan nasional harus memuat ketentuan penetapan nilaipabean sesuai World Trade Organization Valuation Agreement
    of General Agreement on Trade and Tariff(GATT) 1994 yang telah diratifikasi dalam UndangUndang Nomor 7Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World TradeOrganization bahwa penetapan nilai pabean sesuai World TradeOrganization Valuation Agreement (WTO Valuation Agreement),sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c W7O Valuation Agreementmenyatakan bahwa :1.
Register : 11-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PA TILAMUTA Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Tlm
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3325
  • Bahwa saksi mengenal Terggugat sejak tahun 2001;Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat danTergugat pada saat Tergugat bercerita kepada kepada bahwa Penggugatsuka marahmarah, namun kejadiannya sudah lama;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya :Bahwa seorang anak yang bernama Lion World ARB adalahbukan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat namun anak orang lainyang diasuh dan dibesarkan oleh keduanya;Bahwa Penggugat tetap pada dalildalil
    Tergugat yang berakhir dengan pisah tempattidur sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali,karena tidak mungkin Tergugat membicarakan masalah yang terjadi dalamrumah tangganya tanpa diawali oleh permasalahan yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telahmengajukan alat bukti berupa surat T.1 dan T.2 serta dua orang saksi;Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 telah bermeterai cukup berupaSurat Pernyataan yang dibuat oleh Lion World
Putus : 31-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390/B/PK/PJK/2009
Tanggal 31 Desember 2009 —
184 Berkekuatan Hukum Tetap
  • gram ;Alasan tersebut jelas ternyata dalam Halaman 23paragraf 4 Putusan Pengadilan Pajak yang kami kutipsebagai berikutbahwa Terbanding menetapkan "Lactogen 171 with DHAdan "Lactogen 2 with DHA pada pos tarif1901.10.29.00 dengan tarif BM 5% dengan = alasankarena Lactogen with DHA tersebut ternyata tidakhanya mengandung *bahan bahan tambahan yangdiperkenankan berdasarkan halaman 34 dan halaman158 buku Explanatory Notes to the Harmonized System,3rd edition, volume 7 tahun 2002 yang diterbitkanoleh World
    KlasifikasiBarang itu) disebutkan bahwa :butir 1.2 Pedoman Proses' Penetapan KlasifikasiBarang"Proses penetapan klasifikasi barang dilakukandengan tahapan sebagai berikut1.2.1 Perhatikan hasil identifikasi barang ;71.2.2 Lihat daftar isi Buku Tarif Bea MasukIndonesia (BIMI), tentukan Babbab terkait ;71.2.3 Teliti masing masing Bab terkait tersebut ;1.2.4 Perhatikan catatan Bagian/Sub Bab, Sub Pos danuraian Barang ;1.2.5 Inventarisir pospos yang relevan setara ;1.2.6 Gunakan referensi referensi World
Putus : 02-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 B/PK/PJK/2010
Tanggal 2 Desember 2010 — PT. NESTLE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.260/B/PK/PJK/2010.10Lactogen 2 With DHA pada Pos Tariff 1901.10.29.00dengan tariff BM 5% dengan alasan karena Lactogen WithDHA tersebut ternyata tidak hanya mengandung bahanbahan tambahan yang diperkenankan berdasarkan halaman34 dan halaman 158 buku Explanatory Notes to theHarmonized System, 3% edition, volume 1 tahun 2002 yangditerbitkan oleh World Customs Organization, dank arenadalam bentuk kemasan 200 g, 400 g dan 800 g..
    Gunakan referensi referensi World CustomsOrganization (jika diperlukan) ;Contoh : Explanatory Notes to the HarmonizedSystem, HS Commodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classifications Opinions;1.2.7.
Putus : 09-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/MIL/2016
Tanggal 9 September 2016 — MUHAMMAD RASYIDIN
13199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Novita Retno Astuti yang merupakan teman sekolahTerdakwa menawarkan bisnis perdagangan Indeks Hang Seng, karenatawaran tersebut, Terdakwa menjadi tertarik dan menanamkan invesnyayang pertama kali di perusahaan Maxgain Internasional Futuresmenggunakan uang dinas sebesar Rp220.600.000,00 (dua ratus dua puluhjuta rupiah), kKemudian dana yang berada di Maxgain oleh (Saksi14)dipindahkan ke perusahaan World Indeks, Terdakwa menambah dana lagisebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Terdakwa
    Novita Retno Astuti yang merupakan teman sekolahTerdakwa menawarkan bisnis perdagangan Indeks Hang Seng, karenatawaran tersebut, Terdakwa menjadi tertarik dan menanamkan invesnyayang pertama kali di perusahaan Maxgain Internasional Futuresmenggunakan uang dinas sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluhjuta rupiah), Kemudian dana yang berada di Maxgain oleh (Saksi14)dipindahkan ke perusahaan World Indeks Terdakwa menambah dana lagisebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Terdakwa menambahdana
Putus : 22-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — CV. PUJIMA GOARNA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pahak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa didalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalamperaturan WCO (World
    Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untukpemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusunoleh sebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council (sekarangdikenal dengan nama World Custom Organitation),
    Gunakan referensireferensi World CustomsOrganization/WCO (jika diperlukan);Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 537 B/PK/PJK/2016Contoh : Explanatory Notes To The HarmonizedSystems, CD ROM HS Comodity Database, AlphabeticalIndex, Compendium of Classificationn Opinions.1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat.4.
Putus : 05-03-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08/B/PK/PJK/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
4032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement Establishing The World Trade Organization (PersetujuanPembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut UU WTOmenyatakan "Mengesahkan Agreement Establishing The World TradeOrganization (Persetujuaan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskahaslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesiadilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan
    Harga yang diberitahukantersebut tidak sesuai dengan praktek perdagangan umum apabila dibandingkandengan harga barang yang dihitung berdasarkan harga jual barang impor yangbersangkutan, atau barang identik, atau barang serupa (Metode IV).Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan harga pembandingdalam menetapkan nilai pabean atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB266941 a.n Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan best practicesebagaimana diuraikan dalam World Customs Organization
Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 02/HKI.DESAIN.INDUSTRI/2014/PN.Niaga.Sby
Tanggal 8 Juli 2014 — RONY KRISTANTO VS 1. HARIYANTO 2. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
592222
  • kedua belah pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2014, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SurabayaPada... eee eee (GVpada tanggal 12 Maret 2014, dibawah register Nomor : 02/HKI.DESAIN INDUSTRI/2014/PN.NiagaSby, telah mengajukan gugatan dengan alasan/dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa PENGGUGAT adalah pembuat alat alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes dengannama produk world
    gugatan Penggugat adalah sebagaimanadimaksud dimuka; Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar sertifikat desain industri nomor pendaftaran ID 0032 865 D tertanggal 08 Maret 2013 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh TURUTTERGUGAT dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa:Penggugat adalah pihak yang berkepentingan;Bahwa PENGGUGAT adalah pembuat alat alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes dengan nama produk world
    Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan;Menimbang, bahwa ternyata UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industritidak menjelaskan tentang siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang berkepentinganberdasar Pasal 38 ayat (1) dimaksud diatas, karenanya dalam putusan ini akan dipertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan :Bahwa PENGGUGAT adalah pembuat alat alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnesdengan nama produk world
    nomor pendaftaran ID 0 032 865D tertanggal 08 Maret 2013 atas namaTERGUGAT seharusnya tidak dikeluarkan karena sudah menjadi milik umum, tetapipada kenyataanya sertifikat tersebut dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT sehinggasertifikat desain industri nomor pendaftaran ID 0 032 865 D tertanggal 08 Maret 2013 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari alasanalasan Penggugat tersebutdiatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah sebagai produsen alatalat kebugaran /fitnessdengan nama produk world
Putus : 29-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 B/PK/PJK/2009
Tanggal 29 Desember 2009 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
2313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • gram dan 800 gram.Alasan tersebut jelas ternyata dalam halaman 17 paragraf 3Putusan Pengadilan Pajak yang kami kutip sebagai berikut :Bahwa Terbanding menetapkan Lactogen1 with DHA danLactogen2 with DHA pada pos tarif HS 1901.10.29.00 dengan tarifBM 5% adalah karena Lactogen with DHA tersebut ternyata tidakhanya mengandung bahanbahan tambahan yang diperkenankanberdasarkan halaman 34 dan halaman 158 buku Explanatory Notesto the Harmonized System, 3 edition, volume 1 tahun 2002 yangditerbitkan oleh World
    Perhatikan hasil identifikasi barang;1.2.2 Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTM),tentukan Babbab terkait;1.2.3 Teliti masingmasing Bab terkait tersebut;1.2.4 Perhatikan catatan Bagian/Sub Bab, Sub Pos dan uraianBarang;1.2.5 Inventarisir pospos yang relevan setara;1.2.6 Gunakan referensireferensi World Customs Organization(jika diperlukan) Contoh : Explanatory Notes to theHarmonized System, HS Commodity Database,Alphabetical Index, Compendium of ClassificationOpinions;1.2.7.