Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-10-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Skh
Tanggal 30 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20945
  • dan sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pernah membawa wanita keKost dengan mengaku bahwa itu istrinya, kemudian Penggugat mencarinyalagi akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya Penggugat ke Kantor Tergugatyaitu di KPKNL Pontianak dan Penggugat bertemu dengan atasannyalangsung dan menurut informasi dari atasannya Tergugat sudah cuti sejak.Putusan No.1325/Pdt.G/2019/PA.SkhHalaman 8 dari 18 halaman20.21.Ze23.cuti sejak 21 Januari 2019 dan tidak masuk lagi tanpa ada konfirmasi yangakibatnya bisa diberi sangsi
Register : 05-12-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1418/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn
Tanggal 12 Mei 2014 — PENGGUGAT X TERGUGAT
4415
  • Dan sesuai PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dan SEBAKN No. 08/SE/1983 & No. 48/SE/1990, bahwa bila terjadi perceraian PNSyang bersangkutan akan mendapat sangsi administrasi (hukuman administrasi);Berdasar sighat talik sejak terjadi akad nikah Tergugat hanya menanda tanganibuku nikah dan tidak pernah diberi kesempatan untuk membaca selesai nikah,selanjutnya buku nikah diminta dan disimpan oleh Penggugat hingga saatsekarang;Ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat secara mupakat yangdiucapkan
Putus : 05-12-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 978 / Pid. Sus / 2013 / PN.DPS.
Tanggal 5 Desember 2013 — TERDAKWA ANAK
4221
  • Tanggapan pihak keluarga korban :Pihak korban diwakili bapaknya menyerahkan permasalahan ini kepadapihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku danTerdakwa menjadi insyaf, kapok dan tidak melakukan lagi perbuatanya ;Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbanganpertimbangandari aspek kriminal psikososio tersebut ( non yuridis ) diatas, maka Hakimsidang anak tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenaijenis sangsi dan straafmat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadapterdakwa
Upload : 02-04-2015
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Prp
197
  • unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti15Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mempergunakan Narkotika Golongan Bagi Diri SendiriMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatanitu. tidak mengindahkan normanorma hukum yang berlaku dan melanggarperaturan hukum yang ada sangsi
Register : 22-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SUCIPTO bin SURONO
765
  • Terdakwa menerangkan Surat Persetujuan Berlayar Bisa di Keluarkandari Syahbandar Perikan dengan syarat Surat Laik Operasional (SLO)sudah Terbit, sangsi kapal berangkat melaut tidak memiliki atau membawaSPB akan di kenakan sangsi. Terdakwa menerangkan bahwa KM. REJEKI DJAYA 2 berangkat padaTanggal 15 Maret 2021 melaut untuk mencari ikan dengan menggunakanAlat Tangkap Cantrang tidak membawa atau memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SPB),maka KM.
Register : 27-07-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 131-K/PM.III-12/AD/VII/2017
Tanggal 18 Oktober 2017 — SUGIONO Kopka, NRP 31940578441175;
6545
  • Nurul Laili,S.H.).4) Untuk pengembalian sebesar Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) itu harus diterimakan kepada Saksi1selambatlambatnya tanggal 3 September 2016 atasketerlambatan pengembalian Terdakwa sanggupmemberikan sangsi atau denda keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari.g. Bahwa setelah mendengar pengesahan tersebut, kemudianKepala Notaris atas nama Ny.
    Nurul Laili,S.H.).4) Untuk pengembalian sebesar Ro200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) itu harus diterimakan kepada Saksi1selambatlambatnya tanggal 3 September 2016 atasketerlambatan pengembalian Terdakwa sanggupmemberikan sangsi atau denda keterlambatan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari.g. Bahwa setelah mendengar pengesahan tersebut, kemudianKepala Notaris atas nama Ny.
    Untuk pengembalian sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) itu harus diterimakan kepada Saksi (Sdr.Bambang Hadiyanto, S.H.) selambatlambatnya tanggal 3September 2016 atas keterlambatan pengembalianTerdakwa sanggup memberikan sangsi atau dendaketerlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)per hari.11...
Putus : 23-06-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 23 Juni 2016 — HIZKIA YOSIAS SIMON POLIMPUNG, S.IP.M.Si, VS UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA (UAI),
471220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prodi Tergugat dengan Nomor 151/A/F08/UAI/VIII/2014, hal: Ucapan Terima Kasih, tanggal 18 Agustus 2014sebagaimana dimaksud pada angka 22 di atas, merupakan surat yangbermaksud untuk menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)kepada Penggugat;Bahwa Pasal 42, Peraturan Perusahaan Tergugat, menegaskan:Yang termasuk jenis pelanggaran berat antara lain:1) Mengabaikan sangsi yang dijatuhkan pada pelanggaran sedang;2) Memiliki, menggunakan dan atau memperdagangkan minumminumankeras dan penyalah gunaan
    Nizar Umar tidaklah berarti sebagai sangsi sedangsebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Tergugat;Bahwa tindakan Sdri. Damayanti Wardyaningrum, S.E., M.Si., selaku Pjs.Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 358 K/Padt.SusPHI/201639.40.At,Dekan/Careteker Ka.
Putus : 09-07-2007 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 89-K/PM.II-09/AD/VII/2007
Tanggal 9 Juli 2007 — Koptu RIYANTO
2515
  • Terdakwa yangberulang ulang kali.Menimbang, dari uraian pelanggaran/kejahatan serta hukumanyang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa diatas serta pengaruhterhadap Pribadi Terdakwa maupun dampaknya di lingkungan TNI,Majelis menilai Terdakwa sudah tidak patut lagi dipertahankansebagai militer, karena apabila Terdakwa kembali ke kesatuansetelah menjalani pidana penjaranya saja, maka dikhawatirkan bagiprajurit TNI AD lainnya akan~ menilai bahwa pelanggaran yangberulang ulang karena tidak mendapatkan sangsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 14-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1168/PID.Sus/2014/PN.Blb
Tanggal 8 Januari 2015 — CECEP SUHANA BIN USEP DADAN
8227
  • sehingga dengan demikian Anak terbuktisebagai subjek hukum yang sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus/perbuatanpidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena ituAnak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya danharusmempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sangsi
Putus : 20-02-2013 — Upload : 04-04-2013
Putusan PN KOTABUMI Nomor 374/Pid.Sus/2012/PN.KB.
Tanggal 20 Februari 2013 — GIMUN bin MISDI;
3728
  • Propinsi Lampung;e Bahwa perbuatan terdakwa merambah / menebangi pohon yang berada didalamhutan kawasan adalah tidak dibenarkan karena pohon yang berada didalam hutankawasan tersebut seharusnya dijaga dan dipelihara tidak diperbolehkan dirusakdalam bentuk apapun;e Bahwa lokasi tempat terdakwa merambah hutan tersebut termasuk kedalam kawasanhutan lindung dalam regsiter 24 Bukit Punggur Dusun Sinar Ogan Desa DwikoraKecamatan Bukit Kemuning Kabuapten Lampung Utara dan perbuatan terdakwatersebut ada sangsi
Putus : 05-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1893 K/Pid/2011
Tanggal 5 Januari 2012 — I WAYAN MIASA
1922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku dimasingmasing wilayah Desa Pekraman di seluruh Bali.Bahwa Awigawig Desa Adat yang berlaku di masingmasing Desa Pekramanmemegang peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan wargadalam masyarakat, oleh karena fungsi daripada Awigawig Desa Adatmempunyai peranan ganda, disatu sisi mempunyai peranan ganda, disatusisi mempunyai peranan yang bersifat prepentive yaitu dapat mencegahterjadinya pelanggaran hukum oleh warga masyarakat, disisi lain mempunyaiperanan represife dengan penjatuhan sangsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 2089/Pdt.G/2015/PA.Po
Tanggal 1 September 2016 — PEMOHON X TERMOHON
110
  • Secara pribadi saya mengakui bahwa pertengkaranpertengkaran ini di picu oleh perbuatan Pemohon yang sering atau suka bermainmain dengan Wanita idaman lain,misalnya pada saat pemohon masih menjadiPOLISPemohon juga Pernah lari keluar pulau jawa dengan WANITA IDAMANLAIN ,dan karena meninggalkan tugas lebih dari satu bulan akhirnya Pemohon diProses hukum secara kedinasan dan mendapatkan Sangsi dari dinas di Tahan / dikurung selama 14 (empat belas) hari, namun karena saya masing sayang dancinta kepada
Register : 29-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Pkl
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Cab Pekalongan Unit Wonopringgo
Tergugat:
1.Subekti
2.Endang Nurwati
4313
  • Maka dari itu Suami saya merantau ke Jakarta, untuk mencaripekerjaan agar dapat bisa mengangsur namun dalam beberapa tahun inipenghasilan suami saya paspasan untuk mencukupi keluarga dan ditambahlagi anak yang ketiga lahir dengan tidak normal (Sesar) dan butuh biaya dengancara pinjam saudara kesana kemari, untuk biaya operasi dan sampai sekaranghutang tersebutpun belum juga lunas karena keterbatasan penghasilan suamiHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PN Pklsaya, belum lagi sangsi yang
Putus : 13-12-2004 — Upload : 29-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 167-K/PM.II-09/AD/XII/2004
Tanggal 13 Desember 2004 — Kopka ABIDIN OLII.
7139
  • Bahwa dengan maksud dan tujuan agar memberikan efek jerakepada Terdakwa dan tidak ditiru' oleh prajurit TNI yang lain makaMajelis perlu) memberikan sangsi yang tegas dan segera terhadapperbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasiladan Sapta Marga.
Register : 22-04-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 469/PID.B/2013/PN.BDG
Tanggal 21 Mei 2013 — HARTONO alias TONO bin RIANTO
395
  • dalamperkara ini bahwa terdakwa MUMUH MUNAJAT alias KOYEN binMARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmenurut hukum melakukan tindak pidana Memberi kesempatankepada khalayak umum untuk bermain = judi yangsebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303ayat (1) ke 2 KUHPidana dan tidak ditemukan adanya alasanpembenar atau alasan pemaaf sehingga terhadap terdakwaMUMUH MUNAJAT alias KOYEN bin MARTA harus dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap terdakwapatut dijatuhi sangsi
Register : 30-01-2012 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 18-09-2012
Putusan PA SAMPANG Nomor 92/Pdt.G/2012/PA Spg
Tanggal 31 Juli 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
190
  • Bahwa dalam masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat mencium gelagat yangkurang baik kalau Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain/ oknumanggota Polres, sehingga pada saat itu Tergugat merasa perlu untuk melaporkankepada atasan oknum polisi tersebut, maka atas laporan Tergugat telah digelar sidangdisiplin dan oknum polisi dimaksud dijatuhi sangsi; Bahwa terhadap materi gugatan Penggugat point (6) Tergugat sangat keberatan karenahingga detik ini Tergugat menginginkan islah namun upaya
Upload : 20-10-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 153-K/PM.II-09/AD/IX/2010
KOPKA BACHRUDIN
5921
  • Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru olehprajurit TNI yang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegasdan keras terhadap pelanggaran yang demikian.MenimbangBahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh
Register : 05-06-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Prp
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Eddy Sugandi Tahir S.H.
Terdakwa:
Mulia Alias Mulia Bin Burhanuddin
2013
  • Unsur dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan
Register : 02-07-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — REKTOR UNIVERSITAS MATARAM VS Prof. Drs. H. THATOK ASMONY, M.B.A., D.E.A;
4939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Bertindak Cermat, yaitu Asas yang mengandung pengertianbahwa setiap pengambilan keputusan oleh pejabat harus didahuluidengan pemeriksaan yang teliti terhadap fakta dan peristiwahukum yang ada;Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakanTergugat, yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidaksungguhsungguh dalam menganalisa alasan Penggugat untukmelakukan perjalanan dinas, bahkan Tergugat juga telah tidakcermat menerbitkan/memberikan sangsi adminstrasi ringankepada Penggugat
Putus : 13-10-2010 — Upload : 10-11-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 153-K/PM.II-09/AD/IX/201
Tanggal 13 Oktober 2010 — KOPKA BACHRUDIN
6931
  • Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurit TNIyang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadappelanggaran yang demikian.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yangbersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurityang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.