Ditemukan 3404 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 838/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Yoki Hari Bima Als Kucing
8319
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 19-07-2005 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 141-K/PM.II-09/AD/VII/2005
Tanggal 19 Juli 2005 — Serka SUKIMAN
2417
  • Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni' kehidupan prajurit INI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatanMenimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak pidana tetapijuga
Register : 13-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mbl
Tanggal 15 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
1610
  • Bahwa Tergugat pernah dijatuhi sangsi adat oleh masyarakat sekitar karenaTergugat terbukti berselingkuh dengan wanita lain;4.
Putus : 08-03-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 Maret 2016 — ABU HASAN, VS PT. INDOLAMPUNG PERKASA
6951 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 59 K/Pdt.SusPHI/2016yang menjadi dasar Mediator memeriksa dan mengeluarkananjurannya, sehingga sangat tidak beralasan apabila Majelis Hakimmenyatakan Anjuran Mediator Nomor 560/170.1/PPHI/Il.12/TB/2015tanggal 1 April 2015 dan Risalah Mediator cacat hukum;Bahwa, Mediator terikat dengan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2004,Mediator akan terkena sangsi apabila tidak menyelesaian Mediasidalam 30 hari, sehingga Mediator akan memproses dan akanmengeluarkan anjuran apabila ada buktibukti upaya perundinganBipartite
Putus : 16-02-2005 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 15-K/PM.II-09/AD/II/2005
Tanggal 16 Februari 2005 — Kapten Cba ROMADHON
3414
  • Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni' kehidupan prajurit NI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatanMenimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai
Register : 18-01-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Bms
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
180
  • Soal yang lain tergugat harus ada surat dari BUPATI yangbelum turun.UNTUK MENANGGULANG SANGSI DARIPEMERINTAH.3. Beban biaya, tergugat tidak mengetahui siapa yangdibebani.
Register : 03-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 47/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
A B D U L L A H
Tergugat:
Kepala Desa Usar Kecamatan Plampang
215106
  • tersebut tidak pernah dilakukan teguran atau peringatanterhadap PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak tahu dan tidakmengerti tentang pelanggaran dan/atau kesalahan yang telah dilakukan olehPENGGUGAT;Sehingga dari uraian diatas, menurut hemat PENGGUGAT, tindakanTERGUGAT telah melanggar dan/atau melalaikan ketentuan yang termuatdalam pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desayang berbunyi : "perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 51 dikenakan sangsi
Putus : 05-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Hj. MILMILAH, S.Pd vs. BUPATI KABUPATEN BANYUASIN
3926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebab Pemberhentian seseorang dari jabatannya merupakansuatu sangsi atau hukuman, jadi pemberhentian terhadap Penggugattersebut harus melalui peringatan atau teguran baik lisan ataupun tertulis.Dan Pemohon Kasasi/Penggugat langsung Menerima Surat KeputusanNomor 821.29/130/BKD.PM/2015 dari Tergugat/Termohon Kasasi TentangPemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi dari Tugas dan Jabatannyasebagai Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 13 Talang Kelapa KabupatenBanyuasin dan untuk selanjutnya Penggugat/Pemohon
Register : 19-12-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 183/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 14 Februari 2019 — -. ALFONSIUS GILBERTUS NITU vs -. IRWAN CUNDAWAN, DKK
6424
  • melawanhukum yang dilakukan para Tergugat sejak tahun 2008 sampai dengansekarang, walaupun dilakukan larangan larangan dari Penggugatsecara lisan, namun tidak dihiraukan oleh para tergugat denganmembangun Kios dan kos kosan untuk kepentingan diri sendiri danorang lain tanpa seijin penggugat;Bahwa atas tindakan para Tergugat sebagaimana diuraikan diatasjelas jelas merupakan perbuatan yang sangat bertentangan denganhukum dan hal ini merugikan Penggugat, sehingga para Tergugatsepantasnya dikenakan sangsi
Register : 14-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 305/Pid/2021/PT SMG
Tanggal 12 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : KUKUH NUGROHO INDRA PRAJA, SH.
Terbanding/Terdakwa I : ENDANG SETYOWATI binti HARUN ALm
Terbanding/Terdakwa II : EKO PRAYITNO bin Ir. SUGITO Alm
8159
  • yangtinggal bersama dengan saksi korban kedua (CICIK SULISTYOWATI) dengantujuan untuk meminta Cap Jempol guna mengurus harta warisan, namun kejadiantersebut sesunguhnya tidak sampai memicu terjadinya tindak pidanapenganiayaan, sehingga sangat tidak tepat apabila kejadian sebagaimana terbuktipada persidangan tersebut Para Terdakwa dihukum dengan pidana badan 5 (lima)bulan penjara dari tuntutan Penuntut umum 1 Tahun 6 bulan pidana penjara, namunkami sebagai Penasihat hukum juga memberikan jalan tengah atas sangsi
Putus : 16-08-2011 — Upload : 07-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 156-K/PM II-08/AD/VI/2011
Tanggal 16 Agustus 2011 — Ahmad Husyamah,PRATU
2716
  • Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwasebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus ditaati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran danapabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapiTerdakwa tetap melakukan perbutan pelanggaran tindak pidana tersebutdan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mentaldisiplin yang jelek.2.
Putus : 17-04-2014 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 210 / Pid. Sus / 2013 / PN.DPS.
Tanggal 17 April 2014 — TERDAKWA ANAK
3127
  • lebih buruk kepadanya ; Bahwa sekiranya nanti klien telah selesai menjalani hukuman, maka petugasBapas akan menitipkan klien pada panti asuhan, supaya kelak klien memperolehketrampilan maupun pelatinan di Panti asuhan untuk dirinya sendiri sehinggamampu memperbaiki dirinya dan masa depannya kelak ; Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbanganpertimbangan dari aspekkriminal psikososio tersebut ( non yuridis ) diatas, maka Hakim sidang anak tidaksependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai jenis sangsi
Register : 08-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
Harold Marnangkok M.M. Manurung, SH,MH
Terdakwa:
Yuswardi Als Ompong
173
  • KisMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 11-04-2011 — Putus : 12-09-2011 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 12 September 2011 — PT.POLYCHEM INDONESIA TBK; LAWAN; RUDI ANTO SINAGA;
473
  • P5, Majelis Hakim berkesimpulan pada tanggal 28 Nopember 2010tidak terbukti Tergugat telah melakukan pemukulan kepada DEDE tetapimerupakan percobaan pemukulan karena ditepis oleh Bpk DEDE sehinggatidak kena sehingga percobaan pemukulan tidak dikatagorikan Tergugat telahmelakukan pemukulan dan setelah peristiwa tersebut Tergugat dan DEDEsudah saling memaafkan dan fakta di persidangan Tergugat diskorsing padatanggal 1 Desember 2010 (bukti P6) sedangkan Bpk DEDE tidak diberikansurat peringatan atau sangsi
Register : 06-09-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 150/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 31 Oktober 2017 — PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK BRANCH OFFICE Sebagai TERGUGAT Lawan K. SUPRIYADI Sebagai PENGGUGAT
7736
  • melakukan perbuatanmelawan hukum;Menyatakan denda denda seperti denda keterlambatan dan lain lainyang ditetapbkan oleh TERGUGAT tidak wajib untuk dibayar olehPENGGUGAT;Menyataka bahwa PENGGUGAT telah menyelesaikan keselurihanhutang hutangnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KonsumenNo: 80701731311;Menyatakan bahwa TERGUGAT dengan tidak menunjukan sertifikatjaminan fidusia dan pada saat penyitaan penarikan tanpa melaluibantuan pengamanan POLRI adalah Tindakan Perbuatan MelawanHukum dan menjatuhkan sangsi
Register : 13-07-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN BREBES Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bbs
Tanggal 26 September 2017 — - NOFAN ARIF TRIYONO Alias JUNOT Bin JASMANI.
8215
  • keadaran, tremor, badan terasa sakit semuakarena rangsang nyeri mulai menghilang yang lebin membahayakan lagidapat menyebabkan kematian;Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah,memprosmosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatadalah apotek;Bahwa terhadap penjual atau pengedar obat heximer dan obat lain yangdilakukan tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan dibidang sediaanfarmasi atau dibidang obat kesehatan atau yang dilakukan olehperorangan, maka terhadap penjual dapat dikenakan sangsi
Register : 28-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1165/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Ahmad Jubaidi Pranoto Alias Jube
264
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 21-11-2006 — Upload : 29-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 216-K/PM.II-09/AD/XI/2006
Tanggal 21 Nopember 2006 — Koptu ABDUL MANAN.
4125
  • Bahwa perbuatan poligami banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni kehidupan keluarga prajurit TNIserta mempengaruhi tatanan disiplin prajurit TNI, oleh karena ituagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagiprajurit TNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegasbagi pelanggaran yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orangorang yang ber salah melakukan
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2465 K/PDT/2009
EDDI KOSTRAD; PT/ MULTI ANUGERAH LESARI TEXINDO
8252 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapat dimintakan oleh pengusaha dariburuh bila terjadi kerusakan barang atau kerugianlainya baik milik pengusaha maupun milik pihak ketigaoleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian ;2 Ganti rugi demikian harus diatur terlebin dahulu dalamsuatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaandan setiap bulannya tidak boleh melebihi 50 % dariupah ;Memperhatikan Peraturan Pemerentah No. 8 tahun 1981 jelasseharusnya Termohon Kasasi harus punya peraturan perusahaan atauperjanjian kerja dalam membuat sangsi
Register : 13-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Eddy Sutrisno Als No
213
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi