otentik yangmempunyai nilai kKekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig enbindende bewijscracht) ; Bahwa setelah pernikahan resmi tersebut, para Pemohon telahdikarunial satu orang anak keturunan yang bernama XXXXX, umur 3 bulan; Bahwa sementara ada dua orang anak yang bernama XXXXX, umur 8tahun, XXXXX, umur 8 tahun, yang dinyatakan para Pemohon sebagaianaknya hasil dari pernikahan sirri tanggal 04 Desember 2008 sebelumpernikahan resmi tanggal O8 Nopember 2016, merupakan keadaansebagian fenomena

penetapan nomor 0197/Pdt.P/2017/PA.Mr Bahwa sehingga dengan kenyataan dan konsekuensi hukum tersebut,para Pemohon harus menerima kenyataan pula untuk tetap memberiperlindungan hukum kepada anak yang diakuinya tersebut dengan segeradibuatkan akta kelahiran anak pada kantor catatan sipil setempat dengandinasabkan kepada ibunya, kemudian ayahnya tetap bertanggungjawabsecara moral dan informal untuk mengayomi, memberikan perlindungan,menafkahi dan mendidiknya sampai anak tersebut dewasa ; Bahwa dengan fenomena

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009adalah bertentangan dengan keadilan;Menimbang, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan dibawah tangan adalah sah menurutagama, dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih di bawah standar kesejahteraan,merupakan faktorfaktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruhterhadap administrasi perkawinan, sehingga fenomena

yang ada di masyarakat di atastidak dapat diabaikan, karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya denganmengabaikan social justice;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, hakimdapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan di atas, dengan memberikan akseskepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan nikahdengan merujuk kepada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa isbatnikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai

Indonesia, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standarkesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktor yang masihmenggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan,sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakat tersebut tidakdapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnyadengan mengabaikan social justice;Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALUMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah

MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, perkawinan di bawah umur, dan kondisi ekonomi yang masihdi bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiHalaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.TALUakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah

bahwa faktafakta yang ditemukan tersebut merupakan faktahukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaanibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidakjarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visipengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masingmasingpasangan.Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena

belah pihak.Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon danTermohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membinasuatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi saranaintrospeksi, Sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga sertasarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkarantersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon danTermohon tanpa saling memperdulikan lagi.Menimbang, bahwa fenomena

oleh siapapunkarena berdasarkan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijscracht) ; Bahwa setelah pernikahan resmi tersebut, Para Pemohon telahdikaruniai satu orang anak keturunan yang bernama XXXXX, umur 5tahun ; Bahwa sementara anak yang bernama XXXXX, umur 14 tahun yangdinyatakan Para Pemohon sebagai anaknya hasil dari pernikahan sirritanggal 20 Februari 2002 sebelum pernikahan resmi tanggal 07 April 2010,merupakan keadaan sebagian fenomena

05/IV/2010, tanggal 07 April 2010 ; Bahwa sehingga dengan kenyataan dan konsekuensi hukum tersebut,Para Pemohon harus menerima kenyataan pula untuk tetap memberiperlindungan hukum kepada anak yang diakuinya tersebut dengan segeradibuatkan akta kelahiran anak pada kantor catatan sipil setempat dengandinasabkan kepada ibunya, kemudian ayahnya tetap bertanggungjawabsecara moral dan informal untuk mengayomi, memberikan perlindungan,menafkahi dan mendidiknya sampai anak tersebut dewasa ; Bahwa dengan fenomena

Yaitu dengan jalan memaparkan semuarealita atau fenomena yang saya alami selama dalam kehidupan perkawinan sayabersama Pemohon ;Dalam hal ini saya tidak menginginkan atau mencari sesuatu, kecuali hanya inginmemaparkan kejadian dengan kejujuran hati dan memaparkan penderitaan batin sayaselama ini ;Saya tidak bermaksud mendramatisir keadaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dan konon ceritanya 90% pekerjaan berternak ikantersebut dikerjakan oleh orang tuanya ;Ada beberapa fenomena lain yang berkaitan dengan dunia pekerjaan. Seringkalikeponakan saya menyarankan untuk kembali ke Malaysia mengadu nasib disana,guna keperluan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akan tetap dengan berbagaialasan yang ini, yang itu ditepisnya saran itu.

Barangkali fenomena ini adalahkesalahan saya dalam mengambil keputusan memilih pasangan hidup. Sudahlah marikita hilangkan permusuhan, kita awali hidup kita masingmasing dengan senyumbahagia dan terbinanya silaturrohim yang baik sebab kita mempunyai anak yangsangat membutuhkan dan merindukan belaian kasih sayang ayah dan ibunyameskipun secara terpisah ;Saya ucapkan terima kasih atas persetujuan dalam hal perwalian anak. Bagi sayaanak adalah harta yang tak ternilai harganya.

MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, perkawinan di bawah umur, dan kondisi ekonomi yang masihdi bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiHalaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.TALUakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah

1 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat.Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2019/PA.SgmMenimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaanibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidakjarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visipengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masingmasingpasangan.Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena

pihak.Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat danTergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalammembina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampumenjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumahtangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkanpertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antaraPenggugat dan Tergugat 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.Menimbang, bahwa fenomena

alat bukti berkaitan denganperselisihan dan pertengkaran, namun majelis berpendapat keterangankedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Pemohon dan Termohonselama 5 tahun 7 bulan dan keengganan Pemohon untuk kembalimenemui Termohon dalam kurun waktu perpisahan merupakan faktaperistiwa, hal mana kedua fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasardalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :di.Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohonselama 5 tahun 7 bulan bukanlah merupakan fenomena

yang lazimbagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahantersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Pemohondan Termohon sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidakadanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Pemohondan Termohon dikala Pemohon dan Termohon telah berpisah selamakurang lebih 5 tahun 7 bulan, hal tersebut sSesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :suami istri yangtidak

Pdt.G/2017/PA Brtersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, Sarana tukar menukar idedalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepadakedua belah pihak.Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon danTermohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalammembina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telahmengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohonselama 5 tahun 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.Menimbang, bahwa fenomena

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattinggal sejak November 2013 atau selama 6 tahun lebih.Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaanibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidakjarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visipengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masingmasingpasangan.Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena

kedua belah pihak.Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat danTergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalammembina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampumenjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumahtangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkanpertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antaraPenggugat dan Tergugat selama 6 tahun lebih.Menimbang, bahwa fenomena

Tergugat telah berpisah tempattinggal selama 1 tahun.Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaanibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidakjarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visipengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masingmasingpasangan.Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.SgmMenimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena

apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai saranaintrospeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga sertasarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat danTergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalammembina suatu). rumah tangga karena pertengkaran tersebut telahmengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugatselama 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.Menimbang, bahwa fenomena

No. 0248/Pdt.P/2014/PA.Bklsdi bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dariperkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baikterhadap

No. 0241/Pdt.P/Friday July 31, 2015/PA.JSMenimbang, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan dibawah tangan adalah sah menurutagama, dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih di bawah standar kesejahteraan,dan disinyalir masih adanya onum petugas PPN yang menyalah gunakan wewenang,adalah merupakan faktorfaktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruhterhadap administrasi perkawinan, sehingga fenomena yang ada di masyarakat di atastidak

dapat diabaikan, karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya denganmengabaikan social justice;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum di atas,hakim dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan di atas, dengan memberikanakses kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahannikah dan merujuk kepada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwaisbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yangberkenaan dengan

harusmenyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II adalah pernikahanyang sah menurut agama Islam dan hukum Negara RI;Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan bahwa tingkatkesadaran hukum yang rendah, pemahaman keagamaan tentang perkawinan dibawah tangan adalah sah menurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih dibawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dariperkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baikterhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, maupun anakyang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebut sejalan dengan kaidahFighiyah yang berbunyi:by9 pol al jio Jjii 25 arial!

MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, perkawinan di bawah umur, dan kondisi ekonomi yang masihdi bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah yang berbuny/i:6)9 poll J jio J jij 15 arlalArtinya: Kebutuhan

Indonesia, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standarkesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktor yang masihmenggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan,sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakat tersebut tidakdapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnyadengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah yang berbuny/i:6)9 poll J jio J jij 15 arlellArtinya: Kebutuhan

MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, perkawinan di bawah umur, dan kondisi ekonomi yang masihdi bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah yang berbuny/i:6)9 pol a) jio J jij 29 arlallArtinya: Kebutuhan

Indonesia, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standarkesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktor yang masihmenggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan,sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakat tersebut tidakdapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnyadengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah yang berbuny/i:Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor

MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal berikut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataanumum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sahmenurut agama, perkawinan di bawah umur, dan kondisi ekonomi yang masihdi bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktorfaktoryang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasiperkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena

yang ada di masyarakattersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebutsama halnya dengan mengabaikan social justice;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkandampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memilikiakta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalamperkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebutsejalan dengan kaidah Fighiyah yang berbuny/i:6)9 poll J jio J jij 15 arlalArtinya: Kebutuhan