Ditemukan 3490 data
21 — 19
Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;Nopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dicocokan dengan aslinya danternyata cocok. ( bukti.P.1);.
Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;Burhanuddin Pulungan., 2. Syukron Jazila Pulungan bin BurhanuddinPulungan.,3.
Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon danketerangan Pemohon dipersidangan maka yang menjadi masalah pokok dalampermohonan aquo adalah sehubungan telah menuinggal dunia Alm.Burhanuddin Pulungan ( ayah Pemohon) pada tahun 2012 dan Almh.
Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;3.
Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;dito,H. Zainul Arifin, SHPerincian biaya perkara :1. Pencatatan Rp 30.000,00 2. Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 80.000,004. Redaksi Rp 5.000,005. Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 171.000,00(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Hal. 16 dari 16 hal. Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SULESTARI, SH.
21 — 10
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 21 MeiHalaman 1 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejal 20 Juni2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;Pengadilan Tinggi Tersebut :Telah membaca :1.
Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab:119/NNF/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatanganiHalaman 3 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.oleh AKBP. ZULNI ERMA dan RHENDRI D. GINTING, S.Si dan diketahuioleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.
MELTA TARIGAN,M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu)plastik bening yang diduga berisikan butiran kristal bening narkotika jenisshabushabu shabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisisHalaman 5 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.milik Terdakwa ABDI PRATAMA Als PZ Bin GIMIN adalah positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan (satu) nomorurut 61 lampiran UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
M.Hum, dan Fakih Yuwono, S.H. sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Pekanbaru tanggalHalaman 12 dari13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.1 Juli 2019, Nomor: 253 / PID. SUS/2019/PT PBR, untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari:Rabu tanggal 7 Agustus 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggotatersebut, serta H. Dabesri Bara, S.H.,M.H.
,M.H,Halaman 13 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.Setelah salinan putusan/petikan Dicocokan DenganAslinya ternyata sesuai dengan aslinnyaPit. Pengadilan Tinggi PekanbaruPanmud Perdata,IDA AYU NGURAH RAKNAYANI S.H..,M.H.NIP. 196604017 198803 2 001Halaman 14 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.Halaman 15 dari13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.
HOTMAN SIAGIAN
Tergugat:
1.MUHAMMAD LUBIS
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RANTAU PRAPAT
3.PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN PTP III SEKARANG PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA PTPN III MEMBANG MUDA
54 — 8
Penggugat:
HOTMAN SIAGIAN
Tergugat:
1.MUHAMMAD LUBIS
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RANTAU PRAPAT
3.PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN PTP III SEKARANG PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA PTPN III MEMBANG MUDALabuhanbatu, Prov.Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TergugatII;Perseroan Terbatas Perkebunan ( PTP) Ill (Persero) sekarang bernamaPerseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) Ill(Persero),Membang Muda Kabupaten LabuhanBatuUtara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Penggugat;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juli 2021 KuasaPenggugat mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan tanggal 13Juli
370 — 31
Primanru Jayadengan Stempel PTP. Nusantara Ill PSSIL DASAH dengan pengangkutanPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 604/ Pid/ 2015/ PT.Mdn Halaman 5 dari 23 halNomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani oleh Manager An. ROBERTSITORUS dan Stempel PT. Primanru Jaya Cabang Medan ditandatangani olehHENDRIYANTI.6. 2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest)An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. Nusantara Ill PKS SeiSilau dengan stempel PT.
PrimanruJaya dengan Stempel PTP. Nusantara Ill PSSIL DASAH denganpengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani olehManager An. ROBERT SITORUS dan Stempel PT. Primanru Jaya CabangMedan ditanda tangani oleh HENDRIYANTI, terlampir dalam berkasperkara;6.2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest)An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. Nusantara PKS Sei Silaudengan stempel PT.
Nusantara Ill PKS Sei Silau kepada PT.Primanru Jaya dengan Stempel PTP. Nusantara Ill PSSIL DASAHdengan pengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatanganioleh Manager An. ROBERT SITORUS dan Stempel PT. Primanru JayaCabang Medan ditanda tangani oleh HENDRIYANTIterlampir dalamberkas perkara;6.2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous WasteManifest) An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. NusantaraPKS Sei Silau dengan stempel PT.
Bahwa tidak benar Terdakwa telah menandatangani kontrak langsungdengan perusahaan penghasil limbah dalam hal ini PTP Nusantara Ill,bahwa yang benar yang menandatangani kontrak kerja antara PT.PRIMANRU JAYA selaku Pengelola Limbah dengan PTP Nusantara lllsebagai penghasil limbah adalah Bonar Marpaung selaku Kepala CabangPT.
Nusantara Ill PKS Sei Silau kepada PT.Primanru Jaya dengan Stempel PTP. Nusantara Ill PSSIL DASAH denganpengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani olehManager An. ROBERT SITORUS dan Stempel PT. Primanru Jaya CabangMedan ditanda tangani oleh HENDRIYANTI; Tetap terlampir dalamberkas perkara;6. 2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous WasteManifest) An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. NusantaraPKS Sei Silau dengan stempel PT.
87 — 11
(PTP. SBKIKEF PT. MI) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2009.Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT ;LawanPT. MULIA KERAMIK INDAHRAYA, beralamat di Jl.
Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEFmeminta kepada Tergugat untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namunternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupuntanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yanglegal dan beradan hukum.7.
Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan berpatite yang tidak adatitik temunya, maka pata tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan
Mulia Keramik Indahraya, taggal 24 Desember2008 ;Surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja No.056/PTPSBKIKEF /MI/Bks/XII/2008, tanggal 24 Desember 2008 ;: Surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja ke II No.060 / PTP SBKIKEF/MI/Bks/XII/2009, tanggal 06 Januari 2009 ;Surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja HI No.063 / PTP.
Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF mempertanyakan COS kepada Tergugat, namun ternyata Sdr.Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding, dantanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali
20 — 9
Ptp. Nomor : 90/Pdt.P/2018/MS.Bir1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105012310760003tanggal 30 Oktober 2018 an. Zulfikar, yang telah bermeteraicukup, dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos kemudiandicocokan dengan aslinya diberi tanda P.12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111145908520001tanggal 21 Desember 2013 an. Hj.
Ptp. Nomor : 90/Pdt.P/2018/MS.BirBahwa Rilza Mutia telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2019yang lalu disebabkan karena sakit yang dideritanya di Desa Cot Trieng,Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;Bahwa saksi tahu Almh. Rilza Mutia meninggal dunia karena saksiadalah kakak kandungnya dan melihat serta ikut menghadiri fardhukifayahnyaBahwa Almh.
Ptp. Nomor : 90/Pdt.P/2018/MS.BirUndang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata pada hari dan tanggal sidang yangtelah ditetapkan tersebut para Pemohon hadir secara in person dipersidangan;Menimbang bahwa, para Pemohon adalah suami dan ibu kandung dariAlmh.
Ptp.
Ptp. Nomor : 90/Pdt.P/2018/MS.Bir
19 — 8
Bahwa 2 (dua) orang anak yang akan diangkat/diasuh oleh Pemohontersebut adalah anak kandung dari saudara lakilaki kandung Pemohonyang bernama Amarullah Dalimunthe dan anak tersebut adalah anak keduaHal 1 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspkdan anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama AmarullahDalimunthe dan Syamsiah Sitompul;.
Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon(Adelina Dalimunthe, S.Pd. binti Zubir Dalimunthe) terhadap 2 (dua)orang anak masingmasing bernama : Khairul Anwar Dalimunthe binAmarullah Dalimunthe, lakilaki, lahir tanggal 21 Juni 2002 dan WidiaSafitri Dalimunthe binti Amarullah Dalimunthe, perempuan, lahir tanggal30 Januari 2007;Hal 2 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk3.
Khairul AnwarDalimunthe bin Amarullah Dalimunthe, lakilaki, lahir tanggal 21 JuniHal 3 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk2002 .,2. Widia Safitri Dalimunthe binti Amarullah Dalimunthe,perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2007 dan kedua anak tersebutlahir dalam perkawinan yang sah;.
Surat:Potokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan PardameanRitonga, Nomor: 521/55/X1/2012 yang telah diberi meterai secukupnyaHal 4 dari 16 hal Ptp.
Redaksi Rp 5.000.Jumlah Rp 166.000.( Seratus enam puluh enamrupiah )Hal 16 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk
13 — 5
Ptp.
19 — 9
Anonim Ptp.
Anonim Ptp. Nomor : 113/Pdt.P/2019/MS.Bir4.
12 — 5
Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksi dimuka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 20Agustus 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp
yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKurau Kabupaten Tanah Laut;Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus mendapatkan buku nikah;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertio administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangHal. 2 dari 11 hal Ptp
Saksi:Hal. 4 dari 11 hal Ptp No.337/Pdt.P/2018/PA.Plh1.
Tarsi bin Turadam, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSD, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Jalan Swadaya, RT.003,RW.001 Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, diHal. 5 dari 11 hal Ptp No.337/Pdt.P/2018/PA.Plhhadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksimerupakan kakak ipar Pemohon I; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada
Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No.337/Pat.P/2018/PA.PIh
12 — 9
Bahwa pada tanggal 19 April 2017, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa TungkaranKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.Hal. 1 dari 17 hal Ptp No 33/Pdt.P/2019/PA.PIh.
Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang NomorHal. 2 dari 17 hal Ptp No 33/Padt.P/2019/PA.PIh23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohonakan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUAKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu.10.Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini.Berdasarkan halhal
telah ditentukan Pemohon danPemohon II datang menghadap dipersidangan;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon Il, dengan ralat bahwaPemohon yang benar berstatus duda cerai hidup berdasar akta cerai tahun 2009,dan setelah itu Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai tahun 2017 saatmenikahi Pemohon Il;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon danPemohon II telah mengajukan alatalat bukti:Hal. 3 dari 11 hal Ptp
Adi bin Nursiah, danmaharnya uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah); .Hal. 5 dari 17 hal Ptp No 33/Pdt.P/2019/PA.PIhe Bahwa Pemohon berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon Ilberstatus janda cerai mati ;e Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Safi;e Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahanPemohon dan Pemohon Il tersebut;e Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga,sepersusuan atau mahram;e Bahwa permohonan ini diajukan
Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 33/Pat.P/2019/PA.PlIh
93 — 32
Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penghulu Udin diHal. 1 dari 11 hal Ptp No 29 /Pdt.G/2019/PA.PIhJl.
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa, permohonan itsbat nikah a quo telah diumumkan di papanpengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamatenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon danPemohon II datang menghadap dipersidangan;Hal. 3 dari 11 hal Ptp No
Pasar Hewan Kelurahan SarangHalang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; Saksi hadir pada akad pernikahan Pemohon dan Pemohon Il,karena saksi sebagai Wali Nikah;Hal. 4 dari 11 hal Ptp No 29 /Pdt.G/2019/PA.PIh2.
Rabiatul Adawiah. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI.masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim AnggotaHal. 10 dari 11 hal Ptp No 29 /Pdt.G/2019/PA.Plhtersebut dan dibantu oleh H. Gazali, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengandihadiri oleh Pemohon dan Pemohon Il;Hakim Anggota, Ketua Majelis,tid, ttd,Dra. Rabiatul Adawiah. Dra. Hj. St.
Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 29 /Pdt.G/2019/PA.Pih
12 — 5
Ptp.
51 — 12
Ptp No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Plh13.Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon(A.
Ptp No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Plh1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6301074107580009tanggal 11 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya (P.1);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor 6301071209770002tanggal 29 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkansesual dengan aslinya (P.2);3.
Ptp No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Plh Bahwa selama ini ada pihak ketiga yang menggugat pernikahanPemohon dan A. Bachtiar bin Sannu; Bahwa antara Pemohon dan A. Bachtiar bin Sannu tidak adahubungan mahram, antara keduanya tidak pernah bercerai, dan salahsatu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtaq) ; Bahwa A.
Ptp No. 0447/Pdt.G/2017/PA.PlhKompilasi Hukum Islam yang berbunyi untuk melaksanakan perkawnan harusada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'iyang terdapat dalam :1.
Ptp No. 0447/Pdt.G/2017/PA.PIhttd,Rashif Imany, S.H.I., M.SI.Perincian Biaya:PendaftaranProsesPanggilanRedaksiMateraiokey =JumlahRp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 600.000,00Rp 5.000,00Panitera Pengganti,ttd,Drs. MamunRp 6.000,00 .Rp 691.000,00Hal.12 dari 12 hal. Ptp No. 0447/Pdt.G/2017/PA.PIh
31 — 6
Jalan Sawi Blok F No.3 RT.006 RW.002 Desa AtuAtuKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;Hal. 1 dari 12 hal Ptp No. 248/Padt.G/2018/PA.Plh3. Farid Khani Base Camp PT. GMK Timur RT.011 RW.004 DesaPasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;4. Muhammad Fahlariannor bin Yunani, umur 42 tahun,pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Perusahaan PTGMK, tempat tinggal di Dusun karang Anyar RT.013 Desa DamitKecamatan Batu Ampar Kabupten Tanah Laut;5.
Mas kawinnya uang sebesar Rp.Hal. 2 dari 12 hal Ptp No. 248/Padt.G/2018/PA.Plh3.000, (tiga ribu rupiah).
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor6301034808420001 tanggal 22012012 yang dikeluarkan oleh KepalaHal. 4 dari 12 hal Ptp No. 248/Padt.G/2018/PA.PlhDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (buktibertanda P.1);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor6301031303620001 tanggal 20112012 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (buktibertanda P.2).3.
Juaini, S.H. yangditetapbkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra.Hal. 11 dari 12 hal Ptp No. 248/Padt.G/2018/PA.PlhRabiatul Adawiah dan Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon danTermohon;Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttdDra.
Haryitno, S.H.Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 300.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00 +Rp 391.000,00Hal. 12 dari 12 hal Ptp No. 248/Padt.G/2018/PA.Plh
72 — 10
(PTP. SBKIKEF PT. MI) berdasarkanSurat Kuasa tanggal 30 Desember 2009. Untuk selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT ;Melawan:PT.
Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEFmeminta kepada Tergugat untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namunternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupuntanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yanglegal dan berbadan hukum.
Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan berpatite yang tidak adatitik temunya, maka pata tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan
Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF mempertanyakan COS kepada Tergugat, namunternyata Sdr.
Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.e Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding, dantanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja kedua dan ketiga yang akan dilakukan padatanggal
71 — 30
Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi,maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untuk merundingkan terlebihdahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugat tetap pada pendiriannyauntuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpa dibicarakan dengan PTP SBKIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukan bahwa TERGUGAT tidak menghormatiPTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum.7.
Bahwa,oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHKterhadap Sdr.
Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundinganberpatite yang tidak ada titik temunya, maka pata tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEFmelayangkan surat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, denganharapan pihak Tergugat mau diajak berunding kembali dan maumendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SB KIKEF, namun ternyataTERGUGAT tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan)..
Mulia Glass IndustrindoTbk, ditandatangani oleh Suryono dan Didi Sutardi PTP.SBKIKEF(diberi tanda PSA);8.10.11.12.28Surat Nomor: 060/PTP. SBKIKEF/MI/BKS/I/2009, tanggal 12 januari 2009, perihalpemberitahuan aksi mogok kerja ke JU, ditujukan kepada PT.Mulia IndustrindoTbk, fitandatangani oleh Suryono dan Didi Sutardi PTP.SBKIKEF (diberii tanda P5B);Surat Nomor: 063/PTP.
Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF mempertanyakan COS kepada Tergugat, namun ternyata Sdr.Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan surat pemberitahuanrencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat mau diajak berundingkembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SB KIKEF, namun ternyataTergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding, dan tanggal 6 dan 12 Januari 2009,PTP SB KIKEF kembali
Mutia Funna Binti Fauzan
Tergugat:
Andy Fata Bin H Aziz Daud
23 — 8
Ptp. Nomor : 90/Pdt.P/2018/MS.BirIl. Alat bukti saksisaksi :1. umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaanPNS/Sekdakab, tempat kediaman di Desa Juli Cot Mesjid, KecamatanJuli, .
Ptp.
Ptp. Nomor : 90/Pdt.P/2018/MS.BirMenimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Para Pemohondan keterangan Para Pemohon di persidangan maka yang menjadi masalahpokok dalam permohonan aquo adalah sehubungan telah meninggal duniaAlmh.
Ptp. Nomor : 90/Pdt.P/2018/MS.Birditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almh.
Ptp. Nomor : 90/Pdt.P/2018/MS.BirHal. 15 dari 14 hal. Ptp. Nomor : 90/Pdt.P/2018/MS.Bir
8 — 3
Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 20 Desember 2001, Pemohon danPemohon Il melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di DesaPandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;Hal. 1 dari 11 hal Ptp No 254/Pdt.P/2018/PA.PlhBahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah KandungPemohon Il bernama Subli. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghuluresmi bernama Anwari Murad, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yangmasingmasing bernama Ahmad Gazali dan Muhammad.
pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKintap Kabupaten Tanah Laut.Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmendapatkan buku nikah;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertiob administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangHal. 2 dari 11 hal Ptp
Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamatenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang menghadap di persidangan;Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonanyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon II;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon danPemohon II telah mengajukan buktibukti berupa:Hal. 3 dari 11 hal Ptp
Kitab /'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :Hal. 8 dari 11 hal Ptp No 254/Pdt.P/2018/PA.PlhJar* sapbirg wl 955Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari unpamanya wali dandua orang saksi yang adil "2.
Proses : Rp 50.000,00Hal. 10 dari 11 hal Ptp No 254/Pat.P/2018/PA.PlihPanggilan : Rp 260.000,00Redaksi : Rp 5.000,00Materai : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 351.000,00Pelaihari, 09 Agustus 2018Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 254/Padt.P/2018/PA.Plih
10 — 4
Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 09Oktober 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp
Pemohon II tetap beragama Islam;Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKintap Kabupaten Tanah Laut;Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmendapatkan buku nikah;Hal. 2 dari 11 hal Ptp
persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa: Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karena saksimerupakan keponakan Pemohon II; Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada tahun 2006 di Kelurahan Sarang Halang KecamatanPelaihari Kabupaten Tanah Laut; Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama AhmadSinwani, penghulunya Syamsudin, saksi nikahnya masingmasingMuhammad Zamzami dan Tugino , mas kawinnya berupa uang;Hal. 4 dari 11 hal Ptp
Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbuny) :Hal. 8 dari 11 hal Ptp No 410 /Pdt.P/2018/PA.PlihJar sopbirg uty 9mArtinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dandua orang saksi yang adil "2.
PendaftaranProsesPanggilanRedaksiMateraiaT Fw WNHakim Tunggal,ttd,Rashif Imany, S.HI., M.SI.Panitera Pengganti,ttd,Wahyu Aulia, S.H.Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 260.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00 Hal. 10 dari 11 hal Ptp No 410 /Pat.P/2018/PA.PlhJumlah Rp 351.000,00Pelaihari, 01 Nopember 2018Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.HHal. 11 dari 11 hal Ptp No 410 /Pat.P/2018/PA.Plh