Ditemukan 4099 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adjudikasi
Putus : 10-05-2007 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317K/TUN/2006
Tanggal 10 Mei 2007 — . ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR, PANITIA AJUDIKASI TAHUN 2004 KELURAHAN CIBUBUR, dkk.
1011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR, PANITIA AJUDIKASI TAHUN 2004 KELURAHAN CIBUBUR, dkk.
Register : 02-03-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 04-08-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 20/G/2022/PTUN.MDN
Tanggal 3 Agustus 2022 — Penggugat:
ASAHAN BANCIN
Tergugat:
KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Intervensi:
Risna Wati Berutu
34994
  • Penggugat:
    ASAHAN BANCIN
    Tergugat:
    KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL KABUPATEN PAKPAK BHARAT
    Intervensi:
    Risna Wati Berutu
Register : 16-11-2022 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Sdk
Tanggal 26 Juni 2023 — Penggugat:
Asahan Bancin
Tergugat:
Risna Wati Berutu
Turut Tergugat:
Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Pakpak barat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat
1020
  • Penggugat:
    Asahan Bancin
    Tergugat:
    Risna Wati Berutu
    Turut Tergugat:
    Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Pakpak barat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat
Register : 11-10-2022 — Putus : 28-11-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 282/B/2022/PT.TUN.MDN
Tanggal 28 Nopember 2022 — Pembanding/Penggugat : ASAHAN BANCIN Diwakili Oleh : ADIL SOLIHIN PUTERA
Terbanding/Tergugat : KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Risna Wati Berutu
6116
  • Pembanding/Penggugat : ASAHAN BANCIN Diwakili Oleh : ADIL SOLIHIN PUTERA
    Terbanding/Tergugat : KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL KABUPATEN PAKPAK BHARAT
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Risna Wati Berutu
Register : 20-04-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 88/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 15 Juni 2020 —
Tergugat:
1.Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan
343231

  • Tergugat:
    1.Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019
    2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan
    PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATISLENGKAP (PTSL) Cg. KETUA TIM IIl PTSL 2019 KANTOR PERTANAHANKOTA ADMINISTRATIP JAKARTA SELATAN., berkedudukan di Jalan Alwi No.99, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT ;Halaman 2 dari 8 halaman. PenetapanNomor88/G/2020/PTUN.JKT.2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
Putus : 03-12-2012 — Upload : 17-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid-Sus//2012/PN. SBY
Tanggal 3 Desember 2012 — SUKARDJI Bin WIRJONO Kejaksaan Blitar
14451
  • Talun ; -----3) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Wonorejo Nomor : 05/VII/2007, tanggal 29 Juli 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pendaftaran Tanah Secara Sistematis (ajudikasi) Ds. Woorejo Kec.
    SK. 97.35.2007 Ttg Pembentukan TIM Ajudikasi) ; -------------------------------------------------------12) 1 (satu) bendel surat Keputusan Kakanwil BPN Jatim No. SK. 179.35.2007mTentang Revisi Keputusan Kakanwil BPN Jatim No. SK. 97.35.2007 Tentang Pembentukan TIM Ajudikasi dalam rangka Pendaftaran Tanaah Sistematik Tahun 2005 Di Kab.
    Blitar ; ------------------------------------13) 1 (satu) bendel Surat keputusan BPN Np. 157-XVI-2007 Tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematik Tahun 2007 di Kab.
    Blitar ;-------------------------------------------------------------------------------19) 1 (satu) Lembar Brosur yang dikelurakan oleh Kanator BPN Pusat bahwa Proyek Ajudikasi/LMPDP tidak ada pembayaran (GRATIS) ; -------------------20) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat kepala kanotr Pertanhan Kab.
    Blitar ; ----------------------------------------------------------------------37) 1 (satu) bendel daftar para pendaftar yang telah membayar pendaftaran tanah sistematik Program Ajudikasi tahun 2007 Ds. Wonorejo ;------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ;----------------------------------------------------4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) ;
Register : 28-09-2021 — Putus : 13-10-2021 — Upload : 20-10-2021
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Pwk
Tanggal 13 Oktober 2021 — Pemohon melawan Termohon
2710
  • Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta,Ketua Panitia Ajudikasi, tanggal 30 Nopember 2006, yaitu SULIM BIN TAJA, tanggal lahir 21-11-1956, kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaitu WARLIM, lahir di Purwakarta, tanggal 21-11-1956.

    3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama pemegang hak didalam Sertipikat Hak Milik No. 00456, yang diterbitkan oleh An.

    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta,Ketua Panitia Ajudikasi, tanggal 30 Nopember 2006, semula tertulis SULIM BIN TAJA, tanggal lahir 21-11-1956 diperbaiki menjadi tertulis nama pemegang hak WARLIM, lahir di Purwakarta, tanggal 21-11-1956 kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purwakarta.

    4.

    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta,Ketua Panitia Ajudikasi, tanggal 30 Nopember 2006, semula tertulis SULIM BIN TAJA, tanggal lahir 21-11-1956 diperbaiki menjadi tertulis nama pemegang hak WARLIM, lahir di Purwakarta, tanggal 21-11-1956

    5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Register : 22-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 07/G/KI/2016/PTUN-BNA
Tanggal 13 Juni 2016 — SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG SELAKU ATASAN PPID PEMERINTAH KOTA SABANG lawan YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA) PERWAKILAN KOTA SABANG
169115
  • Menyatakan Batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Aceh Nomor : 002/II/ KIA-PS-A/2016, Tanggal 4 Februari 2016 ; 3. Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
    Non Litigasi atas perkara ini selamadalam pemeriksaan dimuka sidang Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi6 Serta lainlain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan,baik di luar maupun di dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsurpendukung terbitnya Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut di atas ; Bahwa dalam permohonan keberatan ini, Pemohon Keberatan hendak mengajukan risalah/surat keberatan atas Putusan Komisi Informasi Nomor : 002/II/KIAPSA/2016 tanggal 4Februari
    Indra Yoesdiansyah, selaku Ketua Perwakilan Sabang baik dalam mediasidan sidang ajudikasi non litigasi di dalam sengketa informasi a quo hanyaberdasarkan Surat Tugas Nomor : 035/ST/Dir. Y ARA/VI/2015, tanggal 2015 (videpoin (4.19) halaman 15 Putusan KIA) ; Bahwa Komisi Informasi Aceh dalam kesimpulan Putusannya poin (5.2) halaman21 menyebutkan : pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untukmengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara aquo.
    Tata Usaha NegaraAceh pada tanggal 22 Februari 2016, sehingga Surat Keberatan yang diajukan olehPemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah diterimanya putusan ajudikasi dariKomisi Informasi Aceh ; 3 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon KeberatanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangakan disebutkan di bawah ini : e Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
    ;Menimbang, bahwa dari datadata yang Majelis Hakim terima dalam berkasPutusan Komisi Informasi Aceh dan datadata yang diajukan oleh Yayasan AdvokasiRakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Sabang yang merupakan satu Kesatuan denganYayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dalam sidang ajudikasi non litigasi yangdilaksanakan oleh Komisi Informasi Aceh dan sidang di Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh, terungkap fakta hukum bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)Perwakilan Kota Sabang yang merupakan satu
    Dengan demikian seharusnya KomisiInformasi Aceh dalam sidang ajudikasi non litigasi menyatakan bahwa Yayasan AdvokasiRakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Sabang yang merupakan satu Kesatuan denganYayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legalstanding) sebagai Pemohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas,Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pertimbanganpertimbangan Majelis KomisionerKomisi Informasi Aceh tidak tepat dan tidak beralasan
Putus : 16-04-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 152/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 April 2012 —
3615
  • ada rapat lagi dan tidak pernah adapengembalian uang sisa ajudikasi.10.
    Jombang pada tahun2006 ada program ajudikasi di Desa Pulogedang Kec. Tembelang pada tahun2006.Bahwa dengan adanya program ajudikasi pada tahun 2006 saksi sebagaiketua team yang ada di Kec.
    program ajudikasi yang ada di Ds.
    Camat Tembelang saat itu di wakilkan namun saat ini siapa yang mewakili terdakwalupa : Di desa Pulogedang mendapat program Ajudikasi agar dimanfaatkan. Program ajudikasi garatis tapi pemohon dibebani kelengkapan administrasinya3. Tim ajudikasi dari BPN Kab.
Putus : 21-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2382 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Februari 2012 — IR. MOH. NURHADI bin H. SAPUAN
1811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Rangka Pendaftaran Tanahsistematik tahun 2007 di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare,Kabupaten Kediri.1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007, Petugas Blok : SUYADI.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : SUPRIADI.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : LINANG D.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu
    DAI.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : M. ROJIN.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : MUDJIANTO.3 (tiga) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : SUKANDAR.4 (empat) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : SUROTO.Hal. 22 dari 42 hal. Put.
    No. 2382 K /Pid.Sus/2011sistematik tahun 2007 di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare,Kabupaten Kediri.1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007, Petugas Blok : SUYADI.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : SUPRIADI.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : LINANG D.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007
    ROJIN.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : MUDJIANTO.3 (tiga) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : SUKANDAR.4 (empat) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun2007 Petugas Blok : SUROTO.9 (sembilan) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa GedangsewuTahun 2007 Petugas Blok : BAMBANGRIADI.1 (satu) bendel Daftar Penerima Sertifikat Desa Gedangsewu.1 (satu) Buku besar Program Ajudikasi tahun 200.1 (satu) bendel Daftar
    No. 2382 K /Pid.Sus/20115 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu2007, Petugas Blok : Suyadi.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu2007 Petugas Blok : SUPRIADI.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu2007 Petugas Blok : Linang D.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu2007 Petugas Blok : M. Dai.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu2007 Petugas Blok : M.
Putus : 20-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 43/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 20 Agustus 2013 — ISTIQMAL Bin DARUSSALAM
5820
  • Butuh Kab.Purworejo;Bahwa Saksi menjadi PTL Jogo Boyo sejak Kadesnya Pak Istiqmal sampaisekarang ;Bahwa program ajudikasi di Desa Dlangu pada tahun 2009 ;Bahwa Saksi dalam program ajudikasi bertugas sebagai pemungut pologorodi RW.
    PurworejoBahwa Saksi menjadi Ketua BPD di Desa Dlangu sejak Agustus 2006 s/d.Agustus 2012 ;Bahwa program ajudikasi di Desa Dlangu pada tahun 2009 ;Bahwa Saksi tahu ada program ajudikasi dari Desa lain ;Bahwa yang menjadi Kepala Desa adalah Istiqmal (Terdakwa) ;Bahwa Saksi tidak tahu masalah ajudikasi, karena saksi tak pernah diundangdan diikkut sertakan ;Bahwa Saksi tidak tahu tentang Perdes No. 057/VI/Ds/2009 tanggal 22 Juni2009 tentang pelaksanaan ajudikasi di Desa Dlangu ;Bahwasaksi lihat dalam
    PurworejoBahwa Saksi menjadi BPD sejak tahun 2006 2011 ;Bahwa Saksi tahu program ajudikasi dari perangkat desa, tetapi tidak pernahdiajak rembuk/musyawarah ;Bahwa Saksi melihat tanda tangan pada lampiran daftar hadir dimaksud, danmenyatakan benar itu tandatangannya ;Bahwa untuk anggota BPD tidak pernah ikut dalam kegiatan ajudikasi, yangmelaksanakan ajudikasi adalah semua perangkat desa ;Bahwa Anggota BPD Desa Dlangu juga mendapat uang ajudikasi, masingmasing mendapatkan Rp.1.500.000, ;Bahwa Saksi
    tidak pernah mendapat titipan uang pungutan ajudikasi warga ;Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan program ajudikasi itu adalahsetiap warga yang terkena program ajudikasi dipungut biaya sebesarRp.200.000, bagi tanah yang berleter C sedangkan yang belum dipungutRp.300.000, ;Bahwa pada waktu pembuatan Perdes No. 144/DS/VI/2009 tahun 2009berapa orang yang bertandatangan saksi lupa ;Bahwa Saksi sebagai Kadus II, menyatakan benar di desa Dlangu tepatnya diRW.IV mendapat uang ajudikasi untuk membangun
    PurworejoBahwa di Desa Dlangu ada program ajudikasi pada tahun 2009 ;Bahwa sebelum ada pelaksanaan program ajudikasi diadakan rapat perangkatdesa;Bahwa didalam rapat tersebut, ajudikasi dipimpin oleh Pak Istiqmaldisampaikan kepada perangkat desa untuk menyampaikan/mensosialisasipada warga yang terkena program ajudikasi tersebut .16.27Bahwa yang saksi tahu Kades Istiqmal pernah membagi uang sebesarRp.2.500.000, kepada RWRW .Bahwa yang saksi tahu tidak ada bantuan lain selain uang itu ;Bahwa bBiaya
Register : 19-10-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 194 / Pid.B / 2009 / PN.Blt
H. NUR HASYIM,SPdi
928
  • Blitar ; Buku register pendaftaran sertifikat ;Fotocopy realisasi kegiatan panitia ajudikasi Tim I Kecamatan Kanigoro, Kab. Blitartahun anggaran 2007 ; Fotocopy daftar ajudikasi Desa Karangsono, Kec. Kanigoro, Kab.
    Blitar ; Bahwa program ajudikasi untuk Desa Karangsono, Kec, Kanigoro, Kab.
    adanya penyimpangandalam program ajudikasi yang ada di Desa Karangsono, Kec.
    Blitar ; Buku register pendaftaran sertifikat ;e Fotocopy realisasi kegiatan panitia ajudikasi Tim II Kecamatan Kanigoro, Kab. Blitar tahun anggaran 2007 ;e Fotocopy daftar ajudikasi desa Karangsono, Kec. Kanigoro, Kab.
    program ajudikasi yang menjadi Panitia di Tingkat Desa adalah KetuaTim : Suradi, SH , Wk.
Putus : 02-03-2009 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 776 / Pid.B / 2008 / PN.JMB
Tanggal 2 Maret 2009 — BAMBANG SUIRMAN
656
  • Bumi Mas sebesar Rp.500.000,- tertanggal 10-11-06 31. 1 lembar Laporan Keuangan Proyek Ajudikasi Rincian pengeluaran dan tanda bukti pengeluarannya, tahun 2006. 32. 1 buku catatan Keuangan yang belum masuk. 33. 1 lembar.Kwitansi biaya pendaftaran sertifikat tertanggal 01-09-06, dan 34. 1 lembar.Kwitansi biaya pendaftaran sertifikat, tertanggal 08-09-08 tetap terlampir dalam berkas perkara ; Uang tunai sebesar Rp. 20.558.500,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh delapan
    program Ajudikasi, saksi mengetahuiini dari tetangga.Bahwa saksi juga ikut mendaftar program ini 1 (satu) bidang tanah melaluiperangkat desa dengan melengkapi foto copy KK, KTP, SPPT, tanda pelunasanpajak, riwayat tanah.Bahwa sertifikat tanah saksi hasil Ajudikasi telah diserahkan kepada Saksi olehBPN, tetapi diminta Budiono (Panitia Desa) dengan alasan Saksi belum membayar 14e Bahwa katanya Budiono biaya untuk Ajudikasi 1 (satu) bidang Rp 200.000 (duaratus ribu rupiah) e Bahwa tanah yang didaftarkan
    tahun2006 di desa Pacarpeluk, Megaluh, Jombang dimana terdakwa sebagaiKepala Desanya Bahwa benar saksi dalam tim Ajudikasi bertugas sebagai bendahara yangditunjuk oleh terdakwa ;Bahwa proyek Ajudikasi dimulai tanggal 8 Agustus 2006 dan adapun syaratmengikuti Ajudikasi yaitu foto copy KTP, KK, KSK, Segel / Petok D, SPPTdan jumlah orang yang mendaftar Ajudikasi sebanyak 378 pemohonBahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang dapat dipungut dari Pemohon Ajudikasi19Bahwa sebagai panitia
    Imam S.Ag (sekdes), Bendahara Ilham Abidin (Kasun Peluk)dan anggota semua pelaksana staff desa dan kepala dusun termasuk saksisendiriBahwa saksi dalam jabatan anggota panitia Ajudikasi 2006 desa Pacarpelukbertugas membantu mengikuti mengukur dilapangan dan saksi belummenerima SK sebagai anggota panitia Ajudikasi Bahwa saksi hadir dalam sosialisasi Ajudikasi tanggal 8 Agustus 2006 dantim Ajudikasi menyampaikan pengarahan dan pada pokoknya sebagaiberikut : Ajudikasi persyaratan yang harus dilengkapi
    Imam S.Ag (sekdes), Bendahara Ilham Abidin (Kasun Peluk)dan anggota semua pelaksana staff desa dan kepala dusun termasuk saksisendiri ;e Bahwa saksi dalam jabatan anggota panitia Ajudikasi 2006 desa Pacarpelukbertugas membantu mengikuti mengukur dilapangan dan saksi belummenerima SK sebagai anggota panitia Ajudikasi e Bahwa saksi hadir dalam sosialisasi Ajudikasi tanggal 8 Agustus 2006 dantim Ajudikasi menyampaikan pengarahan dan pada pokoknya sebagaiberikut : Ajudikasi persyaratan yang harus dilengkapi
    tahun2006 di desa Pacarpeluk, Megaluh, Jombang dimana terdakwa sebagaiKepala Desanya 29e Bahwa saksi dalam jabatan anggota panitia Ajudikasi 2006 desa Pacarpelukbertugas membantu mengikuti mengukur dilapangane Bahwa saksi ikut mendaftar sebagai pemohon Ajudikasi sebanyak 2 bidangtananahnya, e Bahwa saksi dari proyek Ajudikasi tidak mendapatkan honor namun saksimendapat keringanan pendaftaran 2 bidang tanahnya,e Bahwa selain saksi permohonan Ajudikasi di desanya tersebut berjumlah377 bidang ditambah
Register : 20-10-2012 — Upload : 21-10-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 369/Pid.B/2009/PN.Blt
Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si
36593
  • Saksi Supriyantobahwa Saksi telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitarsebagai Wakil Ketua II Tim Ajudikasi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;bahwa Program Ajudikasi di Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitardilaksanakan sejak bulan Juli samapai dengan bulan Desember 2006;bahwa persyaratan untuk mengikuti program Ajudikasi diantaranya adalah alas hakatas tanah berupa patok, akta kutipan Letter C dari Desa/Kelurahan, surat jual beli,waris, hibah, dll;bahwa program Ajudikasi
    Pemohon program Ajudikasi, Saksi mendapatkanhonor sebesar Rp.10.000,00;18.
    Saksi Sugiono, S.Pd21bahwa Saksi sebagai Pemohon program Ajudikasi di Kelurahan Bence, KecamatanGarum, Kabupaten Blitar;e bahwa sebagai Pemohon program Ajudikasi, Saksi membayar sebesar Rp.195.000,00per bidang tanah kepada Bendahara;e bahwa Saksi tidak mengetahui kalau program Ajudikasi sebenamya tidak dipungutbiaya alias gratis;19. Saksi M.
    Sholeh Mu'adi, SH.M.Si25Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Dosen di Universitas Darul Ulum Jombang;Bahwa program ajudikasi tentang penseritifikatan tanah secara massal sangatdibutuhkan masyarakat;Bahwa program ajudikasi dimungkinkan untuk dimasukkan kedalam APBDsehingga program ajudikasi di Kabupaten Blitar benarbenar gratis;Bahwa jika tidak dimungkinkan diadakan dalam APBD maka perlu diadakankesepakatan bersama antara aparat desa dengan masyarakat dalam hal pendanaanprogram ajudikasi;Bahwa dalam
    program ajudikasi ada sebanyak 45 Pemohon yang tidakdikenakan biaya karena tanah yang dimohon adalah termasuk untuk fasilitas umumseperti Masjid dan Mushola;e bahwa meskipun ke 45 Pemohon program ajudikasi tersebut tidak dikenakan biayasama sekali namun ke 45 Pemohon tersebut pada akhirnya tetap memperolehsertifikat tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon program ajudikasi tersebutdan juga adanya fakta 45 Pemohon Ajudikasi yang tidak dikenakan biaya namun pada41akhirnya ke 45 Pemohon
Register : 19-10-2012 — Putus : 18-05-2010 — Upload : 22-10-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 822/Pid.B/2009/PN.BLT
Tanggal 18 Mei 2010 —
647
  • dari Desa/ Kel.Bence dana Ajudikasi dari Camat Garum An.
    Msi., selaku anggota Ajudikasi Kelurahan Bence dan sekaligus sebagaiLurah Bence Kec.
    Untuk pengeluaran ATK : tidak tahu25Bahwa, sepengetahuan saksi, proses ajudikasi memakan waktu lebihkurang 4 (empat ) bulan;Bahwa, program ajudikasi (sertifikasi tanah) berakhir pada tanggal 24Desember 2006;Bahwa, saksi mengetahui tentang program ajudikasi (sertifikasi tanah) dariKabag.
    (warga masyarakat);Bahwa, program ajudikasi sertifikasi tanah di BPN tidak dikenai biaya;Bahwa, Ketua Tim ajudikasi (sertifikasi tanah) mendapat honor dariKantor BPN;Bahwa, dalam hal penelitian proses ajudikasi, Camat mendapat honor dariKantor BPN;Bahwa, pada saat ada program ajudikasi (sertifikasi tanah) tahun 2006 diwilayah Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, yang menjadi CamatGarum adalah terdakwa dan yang menjadi Kepala Kelurahan Bence adalahSaiku;Bahwa, tugas dan tanggungjawab Ketua Tim Ajudikasi
Putus : 19-08-2009 — Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1543 K/PID.SUS/2009
Tanggal 19 Agustus 2009 — BAMBANG SUIRMAN;
3719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah ditentukan oleh terdakwa yang semestinya tidak perludikeluarkan oleh para pemohon Ajudikasi."
    tetuaadat, kepala dusun, atau kepala lingkungan setempat;Dengan adanya ketentuan sebagaimana di atas, maka kewenanganPemohon kasasi untuk membentuk Panitia Ajudikasi di tingkat desamerupakan kewenangan atribusi (kewenangan yang diberikan langsung olehperaturan perundangundangan), sehingga meskipun tidak ada keharusanuntuk membentuk Panitia Ajudikasi, namun apabila fakta di lapanganPembanding memerlukan tenaga untuk membantu fungsinya gunamelakukan proses ajudikasi hal tersebut secara yuridis dibenarkan
    No. 1543 K/Pid.Sus/2009Apabila Pemohon kasasi tidak membentuk Panitia Ajudikasi di tingkat desa,lantas siapa yang membantu Pemohon kasasi untuk mengumpulkan syaratsyarat ajudikasi sebagaimana dimaksud. Bahkan dalam persidangan, PanitiaAjudikasi yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang jugatidak bekerja sebagai pihak yang mengoordinir dan mengumpulkan syaratsyarat ajudikasi tersebut dari masyarakat Pemohon ajudikasi.
    tugas dari KantorPertanahan Kabupaten yang nota bene para anggota Panitia ajudikasi ditingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
    No. 1543 K/Pid.Sus/2009Disamping itu, fakta bahwa biaya ajudikasi dilakukan adanya kesepakatanantara masyarakat pemohon ajudikasi dengan pembanding jugadiungkapkan dalam keterangan saksi Moh.
Putus : 17-02-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 80/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 17 Februari 2012 —
316
  • Bahwa beban biaya kegiatan AJUDIKASI TA 2005 yang ditanggung / disubsidi oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri adalah untuk kegiatan: a.
    Pembuatan Akta ;> Foto copy dokumen ;Bahwa salah satu desa di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang ditunjuk sebagai tempatpelaksanaan program Ajudikasi TA 2005 adalah Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediridan terkait dengan pelaksanaan AJUDIKASI TA 2005 pada tanggal 30 Agustus 2005 telahdilakukan sosialisasi di Balai Desa Turus, Kec. Gurah, Kab.
    Kediri yang selanjutnya disebut Ajudikasi Tahun Anggaran 2005 yangdibiayai oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kediri, namun saat itu juga P SAMSUL ARIEFdari Tim Ajudikasi dari BPN Kediri memberikan penjelasan bahwa tidak semua kegiatan dalampelaksanaan Ajudikasi TA 2005 akan ditanggung oleh pemerintah, akan tetapi masih ada6kegiatan kegiatan yang harus ditanggung sendiri oleh warga pemohon, dan kegiatan kegiatantersebut antara lain : pembelian materei, patok batas dan kebutuhan pemberkasan.
    : EKO YEKTI Bendahara : ABBAS AFANDI (Kepala Urusan Umum Desa Turus /Terdakwa II) Anggota : SUPARSAN, MUSAFAK dan MUKTASIN atau para RT/RW diDesa Turus)Bahwa sejak bulan September 2005 dimulailah pendaftaran / pendataan atas tanah yang akandimohonkan ajudikasi dan penarikan biaya kepada warga masyarakat pemohon Ajudikasi diDesa Turus Kec.
    Kediri yang selanjutnya disebut Ajudikasi Tahun Anggaran 2005 yangdibiayai oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kediri, namun saat itu juga P SAMSUL ARIEFdari Tim Ajudikasi dari BPN Kediri memberikan penjelasan bahwa tidak semua kegiatan dalampelaksanaan..........20pelaksanaan Ajudikasi TA 2005 akan ditanggung oleh pemerintah, akan tetapi masih adakegiatan kegiatan yang harus ditanggung sendiri oleh warga pemohon, dan kegiatan kegiatantersebut antara lain : pembelian materei, patok batas dan kebutuhan
Putus : 21-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953 K/PID.SUS/2012
Tanggal 21 Nopember 2012 — Drs. AWATIFUL AMIN, S.Ag. ;
167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hak milik dan 7 sertifikat tidak dikenakanbiaya karena untuk tanah wakaf, sehingga uang yang dipungut darimasyarakat / pemohon sertifikat ajudikasi tahun 2006 pada DesaPulogedang seluruhnya berjumlah Rp. 72.800.000, (tujuh puluh dua jutadelapan ratus ribu rupiah) , secara melawan hukum.Selanjutnya berdasarkan Laporan Penggunaan Biaya Ajudikasi 2006yang dibuat oleh Panitia Ajudikasi Desa Pulogedang terhadap danayang terkumpul sebesar Rp. 72.800.000, (tujuh puluh dua juta delapanratus ribu rupiah)
    desa pulogedang1 (satu) lembar Undangan / Himbauan dalam program ajudikasi diDs.
    Pulogedang tahun 20061 (satu) bundel kwitansi pengeluaran dalam program ajudikasi diDs. Pulogedang tahun 20061 (satu) bendel pembagian uang jasa perangkat desa pulogedangadanya program ajudikasi tahun 2006Tetap terlampir Pada Berkas PerkaraUang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dikembalikankepada warga pemohon sertifikat melalui Panitia Ajudikasi DesaPulogedang.Hal. 12 dari 21 hal. Put.
    pembuatan sertifikat dalam programajudikasi tahun 20065 (lima) bendel surat pernyataan pemohon pembuatan sertifikatdalam program ajudikasi tahun 20068 (delapan) lembar surat penyataan kelengkapan data dariperangkat desa Pulogedang1 (satu) lembar Undangan / Himbauan dalam program ajudikasi diDs.
    Pulogedang tahun 20061 (satu) bundel kwitansi pengeluaran dalam program ajudikasi diDs.
Register : 20-10-2012 — Putus : 18-08-2010 — Upload : 21-10-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 381/Pid.B.Sus/2010/PN.BLT
Tanggal 18 Agustus 2010 — Agus Pramono Nugroho, S.Sos. MM;
367131
  • );2 Menetapkan biaya pungutan pensertifikatan tanah (ajudikasi) sebesar Rp.195.000.
    (sertifikasi tanah) telah menerima sertipikat;Bahwa, sebagai anggota Team Ajudikasi (sertifikasi tanah), saksi bertugasmeneliti berkas berkas permohonan pengajuan ajudikasi tersebut;Bahwa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar, mengadakansosialisasi sebanyak 5 (lima) kali sehubungan dengan program ajudikasi(sertifikasi tanah), akan tetapi tidak menyinggung masalah biaya;2223Bahwa, saksi dalam program ajudikasi (sertifikasi tanah) tersebutmenerima dana lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu
    lain;2425Bahwa, rapat tersebut dihadiri juga oleh terdakwa (dari pihak pemerintahKabupaten), sebagai pemimpin rapat dan dari BPN Kabupaten Blitaradalah Pak Badrus;Bahwa, dalam rapat tersebut, terdakwa menyampaikan, antara lain,sebagai berikut:e evaluasi ajudikasi (sertifikasi tanah) tahun 2005e partisipasi untuk ajudikasi (sertifikasi tanah) tahun 2005 berjalanlancar, sehingga untuk partisipasi ajudikasi (sertfikasi tanah) tahun2006 dibuat sama;e ajudikasi (sertifikasi tanah) tahun 2006, tersebut
    Desa Gondang; 19.)Desa Sumberagung;Bahwa, menurut laporan semua desa/ kelurahan yang melaksanakanprogram ajudikasi (sertifikasi tanah) telah melaksanakan sosialisasi kepadamasyarakat;Bahwa, menurut laporan, BPN., telah melaksasanakan sosialisasi;Bahwa, SK BPN., ada menyebutkan biaya ajudikasi (sertifikasi tanah)adalah Rp. 0,00 (nol rupiah);Bahwa, saksi tidak ikut tim ajudikasi (sertifikasi tanah);Bahwa, biaya ajudikasi (sertifikasi tanah Rp. 0,00 (nol rupiah) adalahbiaya di BPN., sedangkan untuk
    akhir tidak menyebutkan berapa kali penyuluhan(ajudikasi sertifikasi tanah) dilaksanakan BPN.
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA sekarang berubah menjadi KEPALA DINAS BINA MARGA DAN KEPALA DINAS TATA AIR;
44698 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 026/P/KIPDKI/SA/II/2015 Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi. Suratpada tanggal 13 April 2015 Nomor : 013/P/KIPDKI/SA/IV/2015Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi. Surat pada tanggal 28 April2015 Nomor : 020/P/KIPDKI/SA/IV/2015 Perihal: Panggilan SidangAjudikasi ;Bahwa Kami telah menerima surat dari Komisi Informasi DKI Jakartapada tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 019/P/KIPDKI/SA/I/2015Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi.
    Surat pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 027/P/KIPDKI/SA/II/2015 Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi. Surat padatanggal 13 April 2015 Nomor : 015/P/KIPDKI/SA/IV/2015 Perihal :Panggilan Sidang Ajudikasi. Surat pada tanggal 28 April 2015Nomor : 033/P/KIPDKI/SA/IV/2015 Perihal : Panggilan SidangAjudikasi. Surat pada tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 020/P/KIPDKI/SA/V/2015 Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi ;Bahwa Kami telah menerima surat dari Komisi Informasi DK!
    Jakartapada tanggal 18 Februari 2015 Nomor: 025/P/KIPDKI/SA/II/2015Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi. Surat pada tanggal 13 April2015 Nomor : 014/P/KIPDKI/SA/IV/2015 Perihal : Panggilan SidangAjudikasi. Surat pada tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 019/P/KIPDKI/SA/V/2015 Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi ;Bahwa Kami telah menerima surat dari Komisi Informasi DK! Jakartapada tanggal 21 Januari 2015 Nomor; 021/P/KIPDKI/SA/I/2015Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi.
    Bahwa Kami telah menerima surat dari Komisi Informasi DKI Jakartapada tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 020/P/KIPDKI/SA/I/2015Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi. Surat pada tanggal 04 Februari2015 Nomor : 003/P/KIPDKI/SA/II/2015 Perihal : Panggilan SidangAjudikasi. Surat pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 028/P/KIPDKI/SA/II/2015 Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi ;Surat pada tanggal 13 April 2015 Nomor : 016/P/KIPDKI/SA/IV/2015Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi.
    Ketua Majelis menyatakan dalam persidangan selanjutnyaharus dengan Putusan ;Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015 diadakan Ajudikasi keV (Lima)dengan agenda pembacaan Putusan, sidang ajudikasi a quo tidakdihadiri oleh Pemohon dan Termohon; Fakta bahwa Pemohon tidakmendapatkan informasi pada sidang Ajudikasi keV (Lima) karenaundangan Panggilan Sidang Ajudikasi diterima pada hari yang samayakni Selasa, 05 Mei 2015 jam 16.00 Wib ;Bahwa selama 5 (lima) kali dalam sidang Ajudikasi sengketaInformasi publik Majelis