Ditemukan 4872 data
114 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 7
NOP: 32.13.010.012.006-0232.0, Luas Bumi 422 M2, Luas Bangunan 0 M2, NJOP: Rp. 64.000,- per M2, Total NJOP: Rp. 27.008.000,- atas nama wajib pajak: ABAS;
- Sebidang Tanah Kosong terletak di Blok Citeureup RT.001 RW.09 Desa Cilayung, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.
NOP: 32.13.010.012.006-0220.0, Luas Bumi 645 M2, Luas Bangunan 0 M2, NJOP: Rp. 64.000 per M2, Total NJOP: Rp. 41.280.000,-, atas nama wajib pajak: ADJI SUDARJI;
- Sebidang Tanah Kosong terletak di Blok Citeureup RT.002 RW.08 Desa Cilayung, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.
NOP: 32.13.010.012.006-0256.0, Luas Bumi 205 M2, Luas Bangunan 0 M2, NJOP: Rp. 64.000,- per M2, Total NJOP: Rp. 13.120.000,- atas nama wajib pajak: AI SUKAESIH;
- Sebidang Tanah Kosong terletak di Blok Cinumbang RT.001 RW.08 Desa Cilayung, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.
NOP: 32.13.010.012.006-0233.0, Luas Bumi 135 M2, Luas Bangunan 0 M2, NJOP: Rp. 27.000,- per M2, Total NJOP: Rp. 3.645.000,- atas nama wajib pajak: SOLEH;
- Sebidang Tanah Kosong terletak di Blok Citeureup RT.001 RW.09 Desa Cilayung, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.
NOP: 32.13.010.012.006-0056.0, Luas Bumi 103 M2, NJOP: Rp. 103.000,- per M2, Sub Total NJOP: Rp. 10.609.000,- Luas Bangunan 28 M2, NJOP: Rp. 700.000,- per M2, Sub Total NJOP: Rp. 19.600.000,- Total NJOP Bumi dan Bangunan: Rp. 30.209.000,- atas nama wajib pajak: SUPIAH;
- Sebidang Tanah Kosong terletak di Blok Citeureup RT.001 RW.09 Desa Cilayung, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.
Murti alias murtinah
Tergugat :
1. Kepala kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
2.Bupati kabupaten Banyumas
3.Kantor Kepala Desa Suro
535 — 324
Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 664 m2, kelas 082, NJOP per m2Rp. 48.000,-, total NJOP Rp. 31.872.000,- , tanggal 31 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020 NOP : 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti, Desa Srowot Rt 000/Rw 00 Srowot Banyumas, letak objek pajak Jl.
Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 664 m2, kelas 082, NJOP per m2 Rp. 48.000,-, total NJOP Rp. 31.872.000,- , tanggal 31 Maret 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
Desa D 153 Rt 000/Rw 00 SuroKalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 664 m2, kelas 082, NJOP Perm? Rp. 48.000, total NJOP Rp. 31.872.000, yang diterbitkan oleh KepalaBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, tertanggal 31 Maret2020;B.
DesaD 153 Rt 000/Rw 00 Suro Kalibagor Banyumas, obyek pajak bumi luas 664m2 kelas 082 NJOP Per m? Rp 48.000, Total NJOP Rp 31.872.000,tertanggal 31 Maret 2020 kepada Kantor Badan Pendapatan DaerahBanyumas yang berkedudukan hukum di JI.
Desa D 153 Rt 000/Rw 00 Suro KalibagorBanyumas, obyek pajak bumi luas 664 m2 kelas 082 NJOP Per m?
Desa d 153 RT 000/RW 00 Suro Kalibagor Banyumas,obyek pajak bumi luas 664 m2 kelas 082 NJOP Per m?
Desa D 153 Rt 000/Rw OOSuro Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 664 m2, kelas 082, NJOP perm?
181 — 29
Tengah Kabupaten Demak dengan luas tanah 73 M2 atas nama Wahyuningsih yang diperoleh pada tahun 2007 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp. 7.519.000,- (tujuh juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah).
73 M2 atas nama Wahyuningsih yang diperoleh pada tahun 2007 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp. 7.519.000,- (tujuh juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah).
106 M2 atas nama Wahyuningsih yang diperoleh pada tahun tahun 2007 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp. 10.918.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
dengan luas tanah 1348 M2 atas nama Koco Suseno yang diperoleh pada tahun 2010 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp. 138.844.000, ( seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).54) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HM/No. 1103 yang terletak Karang Towo Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak dengan luas tanah 2120 M2 atas nama Koco Suseno yang diperoleh pada tahun 2010 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp.
7757 M2 atas nama Wahyuningsih/Koco Suseno yang diperoleh pada tahun 2008 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp. 38.785.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);57) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HM/No. 1401 yang terletak Cabean Kabupaten Demak dengan luas tanah 3672 M2 atas nama Koco Suseno/Wahyuni yang diperoleh pada tahun 2005 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp. 18.360.000,- (delapan belas juta tiga
IYER HERRY
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
161 — 103
MENGADILI:
- Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
- Menetapkan besar ganti kerugian yaitu sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu Rupiah) per meter persegi;
- Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan besarnya Ganti Kerugian yaitu sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 24.000,00
Alasan penolakan yangsangat jelas dari PEMOHON adalah disebabkan nilai yang ditawarkan dibawah NJOP yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bulungan.Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN TjsPerihal ganti rugi yang berada di bawah NJOP ini yang menjadi dasarkeberatan PEMOHON yang nilainya hanya mencakup 54% dari NJOP yangada. Tentu ini merupakan harga ganti rugi yang tidak layak dan tidak adilbagi PEMOHON yang rutin membayar PBB setiap tahunnya.
kantor pajak setempat (BP2RD) untuk memperoleh data NJOP kawasanyang akan dibebaskan untuk Pelabuhan Pesawan. Dengan fakta bahwanilai ganti kerugian yang ditawarkan Panitia Pelaksana PengadaanPelabuhan Pesawan yang nilainya berada di bawah NJOP yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang PBBnya dibayarsecara reguler oleh para pemilik lahan garapan, maka hal ini PEMOHONmenyimpulkan bahwa ganti kerugian yang diberikan tidaklayak dan tidakadil.4.
, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 29Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, NJOP adalah dasar daripengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan,sehingga apabila kita pahami secara a contrario, NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual belli tanah, melain dasar dari pengenaan Pajak Bumidan
Pemohon Keberatanmenyatakan bahwa Termohon Keberatan pasti sudah menghubungikantor pajak setempat (BP2RD) untuk memperoleh data NJOP kawasanyang akan dibebaskan untuk pelabuhan pesawan lalu menetapkan nilaiganti kerugian yang nilainya berada di bawa NJOP;Bahwa asumsi Pemohon Keberatan tersebut Sunggu keji dan bahkandapat berakibat fatal terhadap proses pengadaan tanah pelabuhanpesawan karena fitnahn tersebut sama saja dengan menyatakan bahwapengadaan tanah pelabuhan pesawan telah dilaksanakan tidak
Mengenai Keberatan Dari Pemohon Keberatan Tidak Berdasar: bahwa nilaiganti kerugian dari pemohon keberatan yang menyampaikan tanah tersebutmemiliki NJOP per meter persegi sejak tahun 2018 sebesar Rp. 24.000,00(dua puluh empat ribu rupiah) tidak berdasar karena NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual beli tanah, melain dasar dari pengenaan Pajak Bumi danBangunan perdesaan dan perkotaan;5.
311 — 143
tersebut NJOP Bumi yang disengketakanmenjadi Klas 076 dengan NJOP per m sebesar Rp.200.000,00 sehingga diperoleh hitungan PBB yangterutang sebagai berikut: Obyek Pajak Luas Kelas NJOPPer M2 Jumlah(M?)
atasSPPT PBB Tahun 2011 NOP 73.24.180.013.0020002.0, sedangkan yang Pemohon Banding sengketakanadalah atas NJOP Bumi dan Luas Bangunan, yang menurut Pemohon Banding adalah Klas A35 dengan nilaiNJOP Bumi per m? adalah sebesar Rp.10.000,00 dan Luas Bangunan sebesar 3.977 m; Nbahwutphetagtdpan Terbanding atas NJOP Bumi per m?
(Rp) (Rp)Bumi 281.000 076 200.000 56.200..000.000Bangunan 4.488 021 1.200.000 5.385.600.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 61.585.600.000NJOP Tidak Kena Pajak ,NJOP untuk penghitungan PBB 61.585.600.00'Nilai Jual Kena Pajak 40% x Rp. 61.585.600.000 24.634.240.000 bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan ketidak setujuan dengan NJOP Bumi sebesarRp.200.000,00 per m?
(Rp)PER M2 NILAIBumi 281.000 087 10.000 2.810.000.000Bangunan 3.977 021 1.200.000 4.772.400.000Total NJOP 7.582.400.000NJOP untuk penghitungan PBB (40%) 3.032.960.000PBB yang Harus Dibayar (0,5%) 15.164.800 Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumibahwa dalam menentukan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak untuk Bumi, Terbanding mempergunakan datapembanding adalah analisa harga jual tanah yang ada di Perumahan Vila Danau Matano dengan data sebagaiberikut: No Letak Obyek Luas (m2) NJOP Rp/n?
XXX, sehingga Pajak Bumi danBangunan yang harus dibayar menjadi sebagai berikut: Obyek Pajak Luas m2 Kelas NJOP/2 (Rp) Total NJOP(Rp)Bumi 281.000 64.000,00 17.984.000.000,00Bangunan 4.488 021 1.200.000,00 5.385.600.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 23.369.600.000,00NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB = 23.369.600.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% X Rp.23.369.600.000,00 9.347.840.000,00PBB yang terutang = 0.5% X Rp.9.347.840.000,00 46.739.200,00PBB yang harus
216 — 77
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45024/PP/M.II/18/2013 Jenis Pajak : Pajak Bumi dan BangunanTahun Pajak : 2009Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap bahwayang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Perbedaanbesarnya angka NJOP PBB Tahun Pajak 2009 antara penetapan yang dilakukanTerbanding dengan perhitungan menurut Pemohon Banding dengan nilai sengketasebesar Rp. 61.740.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:Obyek NJOP menurut
NJOP menurut KoreksiPajak Terbanding Pemohon BandingPer M?
tersebut NJOP Bumi yangdisengketakan menjadi Klas A26 dengan NJOP per m?
(Rp)(ua) (Rp)Bumi 343.000 A26 200.000 68.600.000.000Bangunan 10.067 A03 823.000 8.285.141.000 NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOP Tidak Kena Pajak76.885.141.000 NJOP untuk penghitungan PBB 76.885.141.0Nilai Jual Kena Pajak 40% x Rp. 76.885.141.000 300.754.056.400PBB yang terutang 0.5% x Rp. 30.754.056.400 153.770.2 PBB yang harus dibayar 153.770.282 Menurut Pemohon: bahwa Pemohon Banding tidak mengerti dan tidak dapat menerima kenapa untuksebidang tanah terdapat dua NJOP/m2 yang berbeda dan perbedaannya
/2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 343.000 64.000,00 21.952.000.000,00Bangunan 10.067 A03 823.000,00 8.285.141.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 30.237.141.000,00NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB = 30.237.141.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% 12.094.856.400,00 PBB yang terutang= 0.5% 60.474.282,00
233 — 78
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put44832/PP/M.VII/18/2013Jenis Pajak : Pajak Bumi dan BangunanTahun Pajak : 2012Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 dengan perincian sebagaiberikut :e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut Terbanding Rp.2.779.000,00e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut Pemohon Banding Rp.1.000.000.00@ = Koreksi NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 Rp.1.779.000.00Menurut Terbanding: bahwa
penerapan kode ZNT (Zona Nilai Tanah) untuk objek pajak yangMenurut PemohonPendapat Majelisdiajukan keberatan sudah sesuai, karena sama dengan objek pajak yang lainyang berada di sekitarnya, yaitu kode 053 dengan NJOP Bumi per m2 sebesarRp.2.779.000,00;: bahwa tanah Pemohon Banding terkondisi lain dengan kavling tetangganyayang ada pada ZNT yang sama.
Sebagai datapembanding disampaikan data NJOP Bumi di sekitar lokasi objek pajak yangdiajukan keberatan, yaitu : NOP Letak Objek Pajak Kode ZNT NJOP/m2 (Rp.018 0065 Jl. Duri Intan Blok HI/191 = 053 2.779.000,00018 0067 RT.003/RW. 12 053 2.779.000,00018 0068 Jl. Duri Intan Blok HI/189 = 053 2.779.000,00018 0066 RT.003/RW. 12 053 2.779.000,00Jl. Duri Intan Blok I/189RT.011/RW.8Jl.
penelitian Majelis atas NOP Pemohon Banding Nomor :31.74.010.005.0180066.0 dan Gambaran Zona Nilai Tanah (ZNT) obyekpajak yang diajukan banding dan obyek pajak pembanding di sekitarnya, yaitu:NOP Letak Objek Pajak Kode ZNT Kelas Bumi NJOP/m?
, Majelis berkesimpulanuntuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetapmempertahankan penetapan Terbanding dengan NJOP Bumi sebesar Rp2.779.000,00/m2;: Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding serta hasilpemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.: 1.
223 — 90
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45020/PP/M.II/18/2013 Jenis Pajak : Pajak Bumi dan BangunanTahun Pajak : 2008Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap perbedaanbesarnya angka NJOP PBB Tahun Pajak 2008 antara penetapan yang dilakukanTerbanding dengan perhitungan menurut Pemohon Banding dengan nilai sengketasebesar Rp. 61.740.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:Obyek NJOP menurut NJOP menurut KoreksiPajak Terbanding Pemohon BandingPer M?
jumlah tersebut NJOP Bumi yang disengketakanmenjadi Klas A26 dengan NJOP per m2 sebesar Rp.200.000,00 sehingga diperolehhitungan PBB yang terutang sebagai berikut : Obyek Pajak Luas Kelas NJOPJumlahPer M?
(Rp)Bumi 343.000 A26 200.000 68.600.000.00(Bangunan 10.067 A03 823.000 8.285.141.000 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB76.885. 141.006Menurut PemohonMenurut MajelisNJOP Tidak Kena PajakNJOP untuk penghitungan PBB Nilai Jual Kena Pajak 40% x Rp. 76.885.141.000PBB yang terutang 0.5% x Rp. 30.754.056.40030.754.056.40( PBB yang harus dibayar 153.770.282 : bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP257/WPJ.15/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menetapkan NJOP sebagaidasar
pengenaan PBB sebesar Rp.76.885.141.000,00 dengan Luas Bumi sebesar343.000 m2 dan Luas Bangunan sebesar 10.067 m2 atas SPPT PBB Tahun Pajak2008 NOP 73.24.180.013.0030165.0, sedangkan yang Pemohon Bandingsengketakan adalah atas NJOP Bumi, yang menurut Pemohon Banding adalah KlasA35 dengan nilai NJOP Bumi per m2 adalah sebesar Rp.20.000,00;: bahwa penetapan Terbanding atas NJOP Bumi per m2 sebesar Rp.200.000,00adalah berdasarkan analisa Zona Nilai Tanah (ZNT) Nilai Indikasi Ratarata (NIR)dengan cara
JenderalSudirman/Pelabuhan Balantang, Desa/Kelurahan Balantang, Kecamatan Maiili,Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yangterutang menjadi sebagai berikut: Obyek Pajak Luas m2 Kelas NJOP /2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 343.000 64.000,00 21.952.000.000,00Bangunan 10.067 A03 823.000,00 8.285.141.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 30.237.141.000,00 NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) NJOP untuk penghitungan PBB = 30.237.141.000,00 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40 %
HEBER NEGO
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
128 — 69
MENGADILI:
- Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
- Menetapkan besar ganti kerugian yaitu sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.32.400,- (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) per meter persegi;
- Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan besarnya Ganti Kerugian yaitu sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar
Alasan penolakanyang sangat jelas dari PEMOHON adalah disebabkan nilai yang ditawarkandi bawah NJOP yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Hal iniyang menjadi dasar keberatan PEMOHON tentang Nilai Ganti Kerugianyang ditetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawanyang nilainya hanya mencakup 40% dari NJOP yang ada. Tidak sampaisetengah dari NJOP kawasan yang ada. Sementara itu, PEMOHONmerupakan pembayar PBB objek lahan tersebut yang patuh bayar setiaptahunnya.
Tentu hal ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat awam yangdituntut patuh membayar pajak di lahan yang dikuasainya, namun ketikalahan tersebut diambil untuk kepentingan umum, nilai ganti ruginya dibawah NJOP yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah KabupatenBulungan. Bahkan di dalam logika umum masyarakat, nilai ganti kerugiansepatutnya berada di atas NJOP yang ada.Dalam pemahaman PEMOHON, TERMOHON pasti sudah menghubung!
Bahwa lebih lanjut pengertian NJOP itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka40 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah adalah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jualbeli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jualbeli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yangsejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;42.
Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 29Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP;43. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, NJOP adalah dasar daripengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan,sehingga apabila kita pahami secara a contrario, NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual beli tanah, melain dasar dari pengenaan Pajak Bumidan Bangunan perdesaan dan perkotaan;44.
Menetapkan besar ganti kerugian yaitusesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.32.400, (tiga puluhdua ribu empat ratus rupiah) per meter persegi;3.
581 — 320
Koreksi atas luas bumi menjadi 23.780.700 m2 dan kelas Bumi menjadi kelas 139dengan NJOP sebesar Rp68.219.040.000,002. Koreksi atas luas bangunan menjadi 86.500 m2 dan kelas Bangunan menjadi kelas 086dengan NJOP sebesar Rp16.855.240.000,00;Pemohon Banding TerbandinObjek L LPajak vas Kelas NJOP(Rp/ vas Kelas NJOP(Rp/m(m7) (mY) 2m) )Bumi 143 139 14.800,0023.449 .20 12.100,00 23.780.700 0Bangunan 41.499 089 86.500 086 310.000,00240.000,001.
Pasal 1 angka 8 : Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jualBangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOPbangunan.; Pasal2 ayat (1) : Klasifikasi NJOP Bumi untuk Objek Pajak sektor Perkebunan, ObjekPajak Sektor Perhutanan, dan Objek Pajak sektor Perhutanan, dan Objek Sektorbahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan bahwa arealareal tersebutrawarawa dan/atau jurangjurang yang tidak bisa dimanfaatkan, namun pernyataanPemohon Banding tidak disertai
NJOP Bangunan per nm berdasarkan = Rp310.000,00/m? (Kelas 086)Konversi Nilai (PMK No. 150/PMK.03/2010)NJOP Bangunan = Rp310.000,00/m? x 86.500 nm?
) Tanah dan NJOP Bangunansebagai Dasar Pengenaan PBB dan perhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2011 adalahmenjadi sebagai berikut: Uraian MajelisLuas Tanah (m2) 23.780.700.
Kelas Tanah 139puts 4, NsOPTanah(Rpy/m2 14,800.00Jakarta NJOPTanah (Rp) 351.954.360.000,00mausyewaral Luas Bangunan (m2) 42.315Majelis XIIB Xlas Bangunan 079Pengadilan NJOP Bang (Rp)/m2 480.000,00Pajak yang NJOP Bang (Rp) 20.311.200.000,00ditunjuk Jumlah NJOP Tanah & Bangunan (Rp) 372.265.560.000,00dengan Surat NJOPTKP (Rp) 0,00Penetapan NJOP untuk Penghitungan PBB (Rp) 372.265.560.000,00Ketua NJKP 40% (Rp) 148.906.224.000,00PengadilanPajak Nomor: PBB Terutang 0,5% (Rp) 744.531.120,00 Pen.00511/PP
87 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sunata;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m2 X 1750 =Rp112.000.000,10.Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug,Tangerang, luas : 6200 m?, berdasarkan Girik No.935 a/n H. Sunata;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp160.000/m? X 6200 =Rp992.000.000,11.Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug,Tangerang, luas : 3500 m2, berdasarkan Girik No.921 a/n H. Sunata;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m?
Sunata;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m* X 5760 =Rp368.640.000.;15.Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug,Tangerang, luas : 500 m2, berdasarkan Girik No.893 a/n H. Sunata;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m2 X 500 =Rp32.000.000,;16.Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug,Tangerang, luas : 14954 m?, berdasarkan Girik No.657 a/n H. Sunata;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m?
Resan;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp160.000/m? X 12170 =Rp1.947.200.000,;18.Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug,Tangerang, luas : 945 m?, berdasarkan Girik No.876 a/n Suryati;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m? X 945 =Rp60.480.000,;19.Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug,Tangerang, luas : 2990 m?, berdasarkan Girik No.867 a/n H. ATIK;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m?
Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014e Timur :Milik Saimane Selatan: Kali Cirarabe Barat : Kali CirarabNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m?
SunantaNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m?
Elov Prianus
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
189 — 99
- Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
- Menetapkan besar ganti kerugian harga tanah Pemohon yang dijadikan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yakni sebesar Rp32.400,00 (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) per meter persegi ;
- Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian kepada Pemohon sesuai
dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yakni sebesar Rp32.400,00 (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) per meter persegi;
- Menolak Keberatan Pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya
- Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.536.000 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
Alasan penolakan yang sangat jelasdari PEMOHON adalah disebabkan nilai yang ditawarkan di bawah NJOPyang ditetaobkan Pemerintah Kabupaten Bulungan.Hal ini yang menjadi dasar keberatan PEMOHON tentang Nilai GantiKerugian yang ditetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah PelabuhanPesawan yang nilainya hanya mencakup 40% dari NJOP yang ada. Tidaksampai setengah dari NJOP kawasan yang ada.
Bahkan di dalam logika umum masyarakat, nilai ganti kerugiansepatutnya berada di atas NJOP yang ada.Dalam pemahaman PEMOHON, TERMOHON pasti sudah menghubungikantor pajak setempat (BP2RD) untuk memperoleh data NJOP kawasanyang akan dibebaskan untuk Pelabuhan Pesawan.
, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 29Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, NJOP adalah dasar daripengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan,sehingga apabila kita pahami secara a contrario, NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual beli tanah, melain dasar dari pengenaan Pajak Bumidan Bangunan
Pemohon Keberatanmenyatakan bahwa Termohon Keberatan pasti sudah menghubungikantor pajak setempat (BP2RD) untuk memperoleh data NJOP kawasanyang akan dibebaskan untuk pelabuhan pesawan lalu menetapkan nilaiganti kerugian yang nilainya berada di bawa NJOP;Bahwa asumsi Pemohon Keberatan tersebut Sunggu keji dan bahkandapat berakibat fatal terhadap proses pengadaan tanah pelabuhanHalaman 18 dari 49 Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tjs47.48.49.50.1.52.53.pesawan karena fitnahn tersebut sama saja
berpendapat bahwa nilai ganti rugi yang wajar menurut rasa keadilanterhadap bidang tanah Pemohon adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)sebesar Rp32.400,00 (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) per meter persegidengan memperhatikan fakta bahwa nilai harga jual pasar sebagaimana yangdilakukan oleh tim penilai independen (Appraisal) pada dasarnya bersesuaiandengan NJOP Per M2, selain itu pula bahwa Pemohon memiliki tanah yangdekat dengan sungai, Pemohon membayar sejumlah tersebut untuk NJOP
-
89 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudirman Kav. 5253, Senayan Kebayoran Baru JakartaSelatan, dengan alamat objek pajak di Desa Muara Buyut, KecamatanMelak, Kabupaten Kutai Barat, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Obyek Pajak Luas (M) KLAS NJOP per M*(Rp) NJOP (Rp)Bumi Bangunan Total NJOP PERHITUNGAN PBB TERUTANG1.
NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (Total NJOP)Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP untuk Penghitungan PBB (Angka 1 Angka 2)Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)NJKP sebagai Dasar Perhitungan PBB (Angka 3 x Angka 4) PBB yang terutang (Tarif 0,5% x Angka 5) 3.028 .846.894Pengurangan (05 x Angka 6) PBB yang Telah Dibayar 2.210.876.1659.
Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Perhitungan NJOP atas ObyekPBB berupa Tubuh Bumi Tahun Pajak 2014 yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar.
per M*(Rp) NJOP (Rp)Bumi Bangunan Total NJOP Halaman 7 dari 9 halaman.
NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (Total NJOP)Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP untuk Penghitungan PBB (Angka 1 Angka 2)Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)NJKP sebagai Dasar Perhitungan PBB (Angka 3 x Angka 4) PBB yang terutang (Tarif 0,5% x Angka 5) 3.028.846.894Pengurangan (05 x Angka 6) PBB yang Telah Dibayar 2.210.876.165PBB yang Masih Harus Dibayar (Angka 6 Angka 7 Angka 8) 817.970.729 $0) 190) SO) Gm) BS) Gey) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan
93 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nilai tanah yang ditetapkan untuk BPHTB berdasarkan NJOP PBB adalahterlalu tinggi dan tidak realistis ;Bahwa nilai tanah perM2 yang ditetapkan sebagai dasar pembayaranBPHTB adalah sebesar NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Rp.1.700,perM2 adalah terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya(tidak sesuai dengan nilai pasar) ;Bahwa untuk harga tanah di wilayah sekitar Kecamatan Seputih Mataramtersebut berkisar antara Rp.7.000.000, sampai Rp.8.000.000, per hektarnyaatau dengan kata lain
hanya Rp.700, sampai dengan Rp.800, perM2,dengan demikian penetapan nilai tanah untuk pembayaran BPHTB denganmengambil dasar NJOP PBB yaitu sebesar Rp.1.700, menurut PemohonBanding terlalu tinggi, seyogyanya nilai jual objek pajak adalah cerminandari nilai pasar ;Bahwa apabila penggunaan NJOP untuk pembayaran PBB PemohonBanding masih dapat menerima, dalam rangka ikut serta dalam memberikankonstribusi pembangunan bagi Pemerintah Daerah Lampung Tengah, tetapikalau penggunaan NJOP PBB tersebut dijadikan
Tanah yang tidak dapat dikelola............ 28.205.700 M2.Bahwa dari kondisi pemanfaatan lahan tersebut, maka seyogyanya penetapanBPHTB selain dengan NJOP yang sesuai dengan nilai tanah saat perolehanoleh Pemohon Banding juga harus mempertimbangkan kondisi pemanfaatanlahan, dimana tidak seluruhnya lahan yang diterima Pemohon Banding dapatdimanfaatkan sebagaimana harapan ;4.
diterima seluruhnya oleh Majelis (bahkan melebihi apa yangdimohon oleh Pemohon Banding) ;Dalam diktum tersebut terdapat kontradiksi, karena dalam surat permohonanbandingnya Wajib Pajak menyatakan bahwa NJOP sebagai dasarpembayaran BPHTB adalah sebesar Rp.850, pe M2 adalah cukup realistisdan sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan, selain itu menuntut agarBPHTB yang telah dibayarkan sebesar Rp.3.943.444.550, dapat ditetapkansecara final, namun dalam putusannya Majelis menetapkan NJOP sebagaidasar
;Oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf j UndangUndang No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan sebagaimana diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2000,bahwa saat terutang pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan untukpemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalahsejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberianhak, maka NJOP PBB yang digunakan adalah NJOP PBB pada tahunperolehan, sehingga perhitungan
145 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima selurunnya permohonan Banding yang Pemohon Bandingajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding; Luas Bumi (m2) 328.300.000NJOP Bumi/m2 (Rp) 0Luas Bangunan (m2) 0NJOP Bangunan/mz2 (Rp) 0Total NJOP Bumi 0Total NJOP Bangunan 0Total NJOP 0NJOPTKP 12.000.000NJOP untuk Penghitungan PBB 0NJKP (40%) 0PBB Terutang (0,5%) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001751.18/2018/
Kelas NJOP per m2?
(Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 328.300.000 200 140,00 45.962.000.000,00Bangunan 0 0 0,00 0,00 NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan45.962.000.000,00 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)12.000.000,00 NJOP untuk menghitung PBB45.950.000.000,00 NUKP (Nilai Jual Kena Pajak) (40% x Rp 45.950.000.000,00)18.380.000.000,00 Pajak yang terhutang (0,5% x Rp45.950.000.000,00)91.900.000,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober
Bumi per m* sebesar Rp820,00 (KelasNJOP Bumi 186) untuk menghitung NJOP Bumi Areal Tidak ProduktifHalaman 5 dari 9 halaman.
Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksiatas NJOP Bumi per m? sebesar Rp820,00 (Kelas NJOP Bumi 186)untuk menghitung NJOP Bumi Areal Tidak Produktif untuk ArealKehutanan Tahun Pajak 2016 yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta, buktiobukti dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar.
119 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
penurunan/keberatan NJOP.
Bahwa SPPT PBB tahun 2003 untuk PLTGU Grati Desa Rejoso LorKecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan nomor SPPT (NOP)35.14.200.009.000.1359.7 dinilai terlalu tinggi NJOP hingga mohonditinjau, keberatan tersebut dilakukan dengan alasan nilai NJOP tanahdan bangunan terlalu tinggi.b. PBB menurut PT Indonesia Power Tahun 2003 adalah:1).oa fF WwW DNBumi: 22.655 M2 X Rp10.000/M2 = Rp226.550.000,00)). Bangunan: M2 X = Rp ,). NJOP: (1+ 2) =Rp226.550.000,00Ms))NJOPTKP = Rp.
Bahwa SPPT PBB tahun 2003 untuk PLTGU Grati Desa Rejoso LorKecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Nomor SPPT (NOP)35.14.200.009.000.1359.7 dinilai terlalu tinggi NJOP hingga mohonditinjau, keberatan tersebut dilakukan dengan alasan nilai NJOP tanahOodan bangunan terlalu tinggi.b. PBB menurut PT Indonesia Power Tahun 2003 adalah:1). Bumi: 22.655 M2 X Rp10.000/M2 = Rp226.550.000,002). Bangunan: M2 X = Rp ,3). NJOP: (1+ 2) =Rp226.550.000,004). NJOPTKP = Rp5).
sebagai dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Pasuruan;2 (dua) lembar fotocopy legalisir klasifikasi besarnya nilai NJOP tahun2000 Kecamatan 200 Rejoso Kelurahan 009 Rejoso Lor;1 (satu) lembar fotocopy legalisir klasifikasi besarnya nilai NJOP tahun2001 Kecamatan 200 Rejoso Kelurahan 009 Rejoso Lor;2 (dua) lembar fotocopy legalisir klasifikasi besarnya nilai NJOP tahun2002 Kecamatan 200 Rejoso Kelurahan 009 Rejoso Lor;Hal. 27 dari 72 hal.
,untuk membantu proses keberatan NJOP PT IP tersebut terlebih dihadapan saksi Charles L.
73 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
di kawasan Pelabuhan Balantang tersebut;Bahwa NJOP sebesar Rp200.000/m? ekuivalen dengan nilaiRp2.000.000.000/ha (dua miliar Rupiah per hektar).
Pemohon Banding tidaksetuju NJOP bumi Pemohon Banding 10 kali lebih besar dari NJOP bumilainnya yang letaknya lebih baik dan strategis;Bahwa Pemohon Banding lampirkan fotokopi Bukti Pembayaran sebesarRp153.761.282,00 (yang terbagi dalam 2 kali pembayaran: tanggal 25September 2009 sebesar Rp70.880.641,00 dan 3 Desember 2009 sebesarRp70.880.641,00), seperti jumlah yang tercantum dalam SPPT;Bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka NJOP untukbumi seluas 345.000 m?
Kelas NJOP /2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 343.000 64.000,00 21.952.000.000,00Bangunan 10.067 A03 823.000,00 8.285.141.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 30.237.141.000,00NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)PBB yang terutang 30.237.141.000,0040% 12.094.856.400,000.5% 60.474.282,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45024/PP/M.1I/18/2013 tanggal 21 Mei 2013, diberitahukan
atas SPPT PBB Tahun Pajak 2009 NOP 73.24.180.013.0030165.0,sedangkan yang Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sengketakan adalah atas NJOP Bumi, yang menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah KlasA35 dengan nilai NJOP Bumi per m? adalah sebesar Rp20.000,00;6.
NJOP ketiga data pembanding tersebut jauh dibawahRp200.000/m?.