Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Rks Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Januari1980 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Putus : 27-06-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 85/Pid.B/2012/PN.Slw Tanggal 27 Juni 2012 — EDI PURWANTO bin SOPAN
31 — 3
31 — 3
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapabertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan EdiPurwanto bin Sopan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindakpidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiriternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untukmengikuti
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 557/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
24 — 5
24 — 5
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 654/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 6
16 — 6
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 01-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 20-04-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0870/Pdt.G/2018/PA.Tgm Tanggal 25 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 7
9 — 7
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumahOrang tua Penggugat di Bandung Baru Barat Rt.rw.008/003 Desa BandungBaru Barat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu hingga akhirnyabepisah;4.
Putus : 23-10-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Psr Tanggal 23 Oktober 2014 — H. ACHMAD BUDIYANTO
Lawan
1. H. MANAF KADIR Bin ABDUL KODIR
2. H. YUNUS
44 — 10
44 — 10
pidananya atas terdakwa Tergugat dulusebagai saksi;Bahwa saksi tahu Tergugat II dalam sidang mengakui mobil CRV tersebut adapada dirinya, yang sehingga ada kesanggupan dihadapan Ketua Ia Tergugat IImau memberikan ganti berupa pembayaran uang senilai Rp.275.000.000,00(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa saksi tahu sampai adanya skors sidang karena adanyaTergugat II menyatakan sanggup mengganti dengan uang karena mobil CRVtersebut;Bahwa saksi ketahui saat surat kesepakatan itu dibuat tidak ada penekanan
penyelesaian/ pelaksanaannya saksi tidak tahu, apakahsudah dibayarkan atau belum sampai sekarang saksi tidak tahu;Bahwa saksi tahunya mobil tersebut tersebut sudah lama sebelumsebelumnya ada pada Penggugat dan sering dipakai Penggugat kerumahsaksi;Bahwa saksi tidak tahu surat suratnya mobil tersebut;Bahwa saksi tahu waktu Tergugat meminjam mobil tersebut dariPenggugat;Bahwa saksi tahu pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebutdibuat;Bahwa pembuatan surat kesepakatan tersebut tidak ada penekanan
Putus : 18-02-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN BATANG Nomor 219/Pid.B/2015/PN Btg Tanggal 18 Februari 2016 — NURHADI alias CIPING bin SARDONO;
33 — 14
33 — 14
Saksi MUGIYONOe Bahwa saksi menjadi Penyidik di kepolisian sudah kurang lebih 10 (Sepuluh)tahun;e Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa pada saat di Polsek Subah ;e Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September2015;e Bahwa pada saat memeriksa terdakwa, saksi tidak melakukan penekanan,pemaksaan dan ancaman, pemeriksaan sesuai prosedur;e Bahwa pada saat melakukan proses BAP,saksi bersama dengan AndryImam Prasetyo; Bahwa pada saat proses BAP, terdakwa pada waktu itu mengakubernama
Saksi ANDRY IMAM PRASETYO Bahwa saksi menjadi Penyidik Kepolisian sejak tahun 2005 sampaidengan sekarang di Polsek Subah;e Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa pada saat di Polsek Subah ;e Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September2015;e Bahwa pada saat memeriksa terdakwa, saksi tidak melakukan penekanan,pemaksaan dan ancaman, pemeriksaan sesuai prosedur;e Bahwa pada saat melakukan proses BAP,saksi bersama dengan AndryImam Prasetyo; Bahwa pada saat proses BAP, terdakwa pada
Putus : 05-08-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 116/Pid/2015/PT.KPG Tanggal 5 Agustus 2015 — GERSON TANUAB,SH
265 — 213
265 — 213
sementara unsur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP sendiri meliputisebagai berikut :e Dalam keadaan dimana undangundang menentukan supayamemberikan keterangan diatas sumpah ataue Mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,e Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah,baikdengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk itu.Selanjutnya dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP digariskan penekanan padaunsur Jika Keterangan palsu yang diberikan diatas
sementara unsur dalam Pasal 242 Ayat (1)KUHP sendiri meliputi sebagai berikut :e Dalam keadaan dimana undangundang menentukan supayamemberikan keterangan diatas sumpah ataue Mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,e Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah,baikdengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk itu.Selanjutnya dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP digariskan penekanan padaunsur Jika Keterangan palsu yang diberikan diatas
Putus : 21-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 K/MIL/2011 Tanggal 21 Agustus 2013 — IRBARSYAH RUDIANTO
54 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
daribawahannya dengan tetap menjunjung tinggi nama dan kehormatan CorpPerwira TNI.Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini dilakukan terhadapbawahannya dan merupakan pelanggaran berat, dalam lingkungan TNIsebagaimana tertuang pada ST Pangab Nomor : STR/179/1988 tanggal 2Maret 1988 yang menegaskan menindak tegas anggota ABRI (TNI) yangmelakukan pelanggaran susila dan apabila melibatkan warga ABRI (TNI)maka yang bersangkutan dipecat dari dinas militer dan hal ini telah berulangkali mendapat penekanan
setiap kesempatan.Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira menengah dan pernah menjadiPembina Saksi1 Serda (K) Rini dalam pelaksanaan orientasi menyadaribahwa sikap dan perbuatannya akan diperhatikan dan diikuti oleh anggotanyasehingga Terdakwa seharusnya memberikan sikap dan perbuatan yang baikdan benar supaya kebijakan pimpinan TNI di bidang penegakan hukum dapatdilaksanakan dengan baik.Bahwa Terdakwa demi melampiaskan nafsu birahinya terhadap bawahannyayang seharusnya dilindungi telah mengabaikan penekanan
Register : 09-10-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 32-K/PM.I-06/AD/X/2017 Tanggal 27 Nopember 2017 — Serka Wisnu Arifin NRP 21010130710481
190 — 35
190 — 35
Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taatterhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinanyang sering memberikan pengarahan dan penekanan untuk menjauhibahaya Narkotika, tetapi Terdakwa mengabaikannya bahkan Terdakwaterlibat dalam penyalahgunaan narkotika.2.
:Bahwa kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotikasudah seringkali mendapat penekanan baik melalui tayangan televisimaupun melalui media lain, termasuk penekanan para pimpinan TNI dimasingmasing Satuan tentang bahaya dan larangan penyalahgunaannarkotika, namun hal tersebut tidak menjadikan perhatian bagiTerdakwa selaku Prajurit untuk menjauhinya, padahal dapat diyakiniTerdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabushabuadalah jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannyasecara
Bahwa Terdakwa menerima barang sabusabu dari Saksi1 danagar mengantarkan kepada Saksi8 dengan harapan akan mendapatkeuntungan dari penjualan sabu tersebut menunjukan ketidakpedulianTerdakwa sebagai seorang prajurit TNI untuk menjauhi narkotikasebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap prajurit TNI tidakMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangthterlibat dalam penyalahgunaan narkotika yang dinyatakan melalui S uratTelegram (ST) secara berkala, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidakmampu menjaga
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR,
vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
185 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara
Register : 10-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0594/Pdt.G/2020/PA.Mt Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 3
24 — 3
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu oranganak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 11 Tahun;5.
Register : 17-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 185/Pdt.P/2020/MS.Str Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
30 — 15
30 — 15
nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2011, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi oerkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 18-05-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 304/Pid.B/2015/PN.Bwi Tanggal 4 Agustus 2015 — T A J U D I
60 — 11
60 — 11
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan TAJUDI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwatindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memilikikemampuan untuk mengikuti jalannya
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Rks Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
11Oktober 1986 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 07-10-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 337/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 327/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
31 — 5
31 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinanMs.Ssebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 04-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Tgm Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 7
10 — 7
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumahOrang tua Penggugat di Dusun Waypring, Pekon Waypring, KecamatanPugung, Kabupaten Tanggamus, hingga akhirnya berpisah;4.
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2018/PA.RksNovember 2004 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 02-11-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MAROS Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Mrs Tanggal 22 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
21 — 13
21 — 13
No. 99/Pdt.P/2017/PA Mrs.orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap