datang terdakwa dan mengatakan Yulius kau harus mati hariini* sambil membawa sebatang kayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah saksi akan tetapitidak mengenai saksi tetapi mengenai pohon mangga lalu terdakwamencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong saksi tetapi ditegur olen Rudolof Losana sehingga terdakwalangsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

danmengatakan Yulius kau harus mati hari ini* sambil membawa sebatangkayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah Yulius Abanat(korban) akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon manggalalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong korban tetapi ditegur oleh saksi sehingga terdakwa langsungpergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

kau harus mati hari ini* sambil membawa sebatangkayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah Yulius Abanat(korban) akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon manggalalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong korban tetapi ditegur oleh saksi Ridolof Losana sehinggaterdakwa langsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secararinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim,S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanahtersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan,hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian

Bahwa Terbanding l/Semula Tergugat sangat keberatan atasputusan Judex Facti yang menolak begitu saja eksepsi yangdiajukan oleh Terbanding I/Semula Tergugat hanyamempetimbangkan alasanalasan hukum yang mendasari eksepsitersebut;Bahwa Judex Facti dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan PerkaraPerdata Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Blk adalah lanjutan Perkara PerdataNomor 20/Pdt.G/2011/PN Blk yang telah diputus oleh Pengadilan NegeriBulukumba pada tanggal 29 November 2011 dimana subjek dan objektanah yang

kelopak mata kiri Saksi; Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi,saksi tidak ada melakukan tindakan apapun terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tidak adamenggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tanganterdakwa saja; Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalahdikarenakan Terdakwa merasa tidak senang saksi menemui Terdakwayang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di arealpabrik kelapa sawit PT TKA; Bahwa yang mendasari

melakukan tindakan apapun terhadap Terdakwa;Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin DarniPanggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja;Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HaidirBin Darni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidaksenang saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwayang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di arealpabrik kelapa sawit PT TKA;Bahwa yang mendasari

kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin DarniPanggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja;Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir BinDarni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senangsaksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saatkejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PTTKA;Bahwa yang mendasari

melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin DarniPanggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja; Halaman(11) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN PljBahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir BinDarni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senangsaksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saatkejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PTTKA;Bahwa yang mendasari

saksi HaidirBin Darni Panggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja;Menimbang, bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadapsaksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak Halaman(15) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pljsenang saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saatkejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PT TKA;Menimbang, bahwa yang mendasari

Selanjutnya Tergugat dengan mendasari pada Surat PermohonanTergugat Il (DPW PNA Kab.

Bahwa kemudian dengan mendasari pada Surat Keputusan dan SuratRekomendasi Tergugat DPP PNA tersebut di atas, lalu Tergugat II DPWPNA Kabupaten Bireuen telah mengirimkan Surat Nomor: 98/PNA/06/ViI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRKBireuen perihal Usulan PAW Penggugat dari Anggota DPRK Bireuen dariFraksi Partai Nasional Aceh, (Bukti P3);.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNomor 148/SK/DPPPNA/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan SuratRekomendasi Nomor: 263/DPPPNA/V/2017 serta Surat Tergugat IImenerbitkan Surat Usulan PAW Anggota DPRK Bireuen dari FraksiHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT.BNA.Partai Nasional Aceh tanggal 31 Juli 2017 kepada Pimpinan DPRKBireuen tanpa mendasari pada adanya kesalahan atau pelanggaranAD/ART Partai dan pelanggaran Peraturan Tata Tertio DPRK Bireuenadalah tindakan kesewenangwenangan

dalam subjek hukum.Penggugat dalam hal ini hanya mengurangi Turut Tergugat sebagai subjekhukum bukanlah berarti subjek hukumnya tidak sama, karena dimaksud dalamundangundang sebagai subjek hukumnya sama dengan perkara terdahulu atauyang dianggap sama, karena Turut Tergugat dalam perkara terdahulu hanyalahsebagai Turut Tergugat saja dalam kapasitas sebagai pelengkap karena tidakmempunyai kapasitas kepentingan hukum dalam perkara tersebut;Sama dalam hal dalil/dasar persengketaan gugatan.Mengenai hal mendasari

Pengadilan Negeri NegaraNo.02/Pdt.G/1998/PN.NGR. tanggal 1 Juni 1998, terhadap perkara mana telahdiberi putusan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewjsde) dalam pekara a quo Penggugat telah mempersenketakan hak atastanah dalam gugatan sekarang perkara perdata No. 35/Pdt.G/2005/PN.NGRdalam objek persengketaan sama, sekalipun dalam gugatan ini Penggugatmendasarkan dasardasar gugatannya tersebut dengan perihal gugatan tentangpengosongan tanah sengketa, ada persamaan hal atau dalil mendasari

Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebanyak Rp 100.000, (seratus riburupiah); Penggugat dalam kasus tersebut sebagai Penggugat/Terbanding/PemohonKasasi terhadap permohonan haknya atas tanah sengketa tersebut sudahditolak dengan kata lain terhadap gugatan ini Penggugat sudah tidakmemiliki kapasitas lagi sebagai Penggugat karena sudah dinyatakan secarahukum berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berhakatas tanah sengketa, sehingga dalil gugatan mendasari

Maijelis Hakim Pengadilan Niaga telah dengan sangat tidakberhatihati dalam memahami dasar dari perselisihan antara PemohonKasasi dengan Termchon Kasasi yang menyatakan mempunyaltaginan...... if 6tagihan kepada Pemohon Kasasi berjumlah USS 44.024.544 yangmerupakan akumulasi utang pokok dengan bunganya, dimana terdiridari utana poekok sebesar US$ 20.000.000. ditambah denaan bebanbunga USS 24.024 544Bahwa, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga terlebih dahuluharus membuktkan apa hubungan yang mendasari

timbulnyakewajiban dar) Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yangmenimbulkan kewajiban utang pokok sebesar USS 20.000.000.tersebut yang sampai saat ini kami sangat meyakini MajelisHakim Pengadilan Niaga tidak pemah melihat ataupun tidak pernahmendapatkan bukti dari Termohon Kasasi sebagai pihak yangmendalilkan munculnya kewajiban tersebut yaitu apakah perjaniianyana mendasari timbulnya kewajiban atau utang pokok sebesar USS20.000,000, tersebut, serta bagaimana utang tersebut secara hukumberpindah

Bahwa selain tanpa dasar hukum yang jelas menetapkan kewajibanPemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Debitur terhadap TermohonKasasi/Pemohon Keberatan/Kreditur sebesar USS 20,000.000, yanadinyatakan... gh 12dinyatakan equivalent dengan Rp. 43.540.00.00, maijelis hakimPengadilan Niaga juga menetapkan jumlah bunga yang harusdibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Debiturterhadap Termohon Kasasi/Pemohon/Kreditur adalah USS20.683 .887,8 Bahwa Dasar pertimbangan hukum yang mendasari penetapanjumlah

SK/22.b/ III/2019/Sat.Reskrim, tanggal 8 Maret 2019oleh Termohon yang dinyatakan Pemohon tidak sah menurut Hukum,sehingga Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan NegeriKraksaan untuk melanjutkan kembali proses penyidikan perkara.Bahwa dalil permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak benardan tidak berdasar Hukum karena tindakan Kepolisian yang dilakukanTermohon sudah mendasari peraturan perundangundangan dan sudahsesuai dengan kewenangan Termohon sebagai aparat penegak Hukum,yang dalam melaksanakan

proses penyelidikan dan penyidikan perkarasudah mendasari UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRl, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan MahkamahAgung No : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, PutusanMahkamah Konstitusi No : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017dan Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, dan Termohon sudah melakukan gelarperkara sebelum mengeluarkan surat ketetapan pengentian penyidikandan mengirimkan SP2HP kepada

Akibat kejadian tersebut pelaporbeserta ahli waris lainnya mengalami kerugian karena tidak dapat lagimengerjakan tanah tersebut.Bahwa mendasari Laporan Polisi Nomor : LP/212/XII/2017/JATIM/RES.PROB, tanggal 11 Desember 2017, A.n.

dihentikan proses penyidikannya denganalasan bukan merupakan tindak pidana;Hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk memberikiankepastian Hukum terhadap perkara yang sedang disidiknya karenafakta yang telah diperoleh Termohon selama proses penyidikan denganmemeriksa beberapa saksisaksi, memeriksa pelapor dan beberapaorang yang diduga sebagai terlapor (pelaku menyuruh menempatkanketerangan palsu dalam akta authentik), memperhatikan barang buktidan hasil gelar perkara diperoleh fakta sebagai berikut : mendasari

Sp.Henti Sidik/22.a/III/2019/Satreskrim tanggal 08Maret 2019, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana adalahsudah sah dan benar menurut Hukum karena mendasari ketentuanpasal 109 ayat (2) KUHAP.

kepersidangan oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :1 Nomor : B/439/XI/2012 tanggal 13 Nopember 20122 Nomor: B/12/1/2013 tanggal 9 Januari 2013Nomor : B/43 /I /2013 tanggal 29 Januari 2013Bahwa berdasarkan surat dari Dan Denhubrem NomorR/01/1/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang menyatakan bahwaTerdakwa atas nama Serda Wahono NRP 319080183621175 BaDenhubrem 161/WS belum kembali kekesatuan sampai dengansekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari

6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidakdiketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari

penggal waktu.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke2yo ayat (2) KUHPM.Menimbang : Bahwa para saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangandibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yangbersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kalinamun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya yang jauh dantidak memungkinkan untuk hadir, dengan mendasari

Boyke HeryNainggolan, dan tidak pernah melakukan transaksi uang apapunbentuknya;Bahwa mendasari pada jawaban Tergugat dan Surat PernyataanTergugat yang membuktikan bahwa Tergugat saling kenal denganpetugas Securicor yang bernama Boyke Hery Nainggolan, dan terdapatpula transaksi keuangan, dan hal ini sangat membuktikan adanyahubungan antara Tergugat dengan pihak ketiga yang telah menciptakankonflik kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 15 ayat(45) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport

Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura baik dalam putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya,sehingga putusan a quo menjadi kabur dan telah bertentangan denganketentuan Pasal 102 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehinggasudahsepantasnya untuk dibatalkan, karena Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah lalai memenuhi syaratyang diwajibkan oleh perundangundangan;Bahwa untuk itu mendasari

uraian yuridis tersebut diatas, terbukti bahwaputusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jayapura telah dan tidak mendasari pada pada pembuktian danfaktafakta yang terungkap dipersidangan, karena berdasarkan faktapersidangan telah terbukti secara hukum bahwa Termohon Kasasi telahmelakukan pelanggaran kerja, dan pelanggaran kerja yang telah dilakukanoleh Termohon Kasasi merupakan pelanggaran atas ketentuan PedomanHalaman 9 dari 12 hal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SAKSI PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, dan seorangsaksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI TERMOHON, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dailildalil yang mendasari

peasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Majelis Hakim YangTerhormat dapat menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard);Exceptio Peremptoria.Bahwa Yahya Harahap, dalam buku yang sama, Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, menjelaskan konsep exceptio peremptoria yaitu ketika dasarhukum atau sumber dari pengajuan gugatan telah berakhir atau denganHalaman 9 dari 37 halaman, Nomor 625/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel.8.10.kata lain perjanjian yang mendasari

Berikutpenjelasannya:Tidak Jelas Dasar HukumnyaBahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatanmenurut Yahya Harahap adalah apabila posita gugatan tidak menjelaskanmengenai dasar hukum yang mendasari gugatan ataupun tidakmenjelaskan fakta yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidakmemenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas.

Untuk lebihjelasnya kami kutip sebagai berikut:Posita atau fundamental petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrand) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta(fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syaratformil.

dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidlijkeen bepaalde conclusive);Adapun terkait dasar hukum (rechtelijke grond), Yahya Harahapmenjelaskan bahwa dasar hukum memuat penegasan atau penjelasanmengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atauobjek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugatberkaitan dengan materi atau objek sengketa;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka seharusnya Penggugatdalam Gugatannya memberikan penjelasan tentang dasar hukum apayang mendasari

Penggugat tidak memberikan penjelasan tentang dasar hukum apayang mendasari pengenaan biaya over budget berdasarkankontrak, tapi menyebutkan sebagai fakta hukum yang menjadikewajiban Penggugat dalam hal; tenaga, waktu dan fikiran telahmelampaui estimasi anggaran (over budget) yang diberikan,sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnyaTergugat; Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara rincidasar hukum timbulnya biaya over budget selain dari "merasaharga yang diberikan dianggap

berdasarkan pengakuan Pemohondan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam permohonan Pemohonadalah benar , Menimbang, bahwa berdasar dalil Pemohon yang ternyatadiakui oleh Termohon serta diperkuat oleh keterangan saksiPemohon ( SAKSI P.1 dan SAKSI P.2) dan saksi Termohon (SAKSI T.1dan SAKSI T.2) maka dinyatakan terbukti, bahwa selama terikatperkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai duaorang anak ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan duaorang saksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI T.1 danSAKSI T.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalil dalil yang mendasari

JILettoeoJArtinya Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatanMenimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ; Sb .U +I WJ IJ tt (xArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundang undanganyang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut

Saksi bertetangga denganPemohon semenjak Pemohon masih kecil; Bahwa orang tua Pemohon bernama Pak Paring dan Bu Parni; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dariPARTINAH menjadi FATINAH; Bahwa hal yang mendasari keinginan Pemohon untuk mengganti namanyaadalah dikarenakan nama yang sebenarnya diberikan oleh orang tuaPemohon adalah FATINAH yang memiliki arti pembuka karena merupakananak pertama namun nenek Pemohon menginginkan agar Pemohon diberinama PARTINAH; Bahwa di tempat kerja,

pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonanpenggantian nama Pemohon; Bahwa Saksi adalah teman sekolah Pemohon; Bahwa orang tua Pemohon adalah Pak Paring dengan Bu Parni ; Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari PARTINAH menjadi FATINAH ; Bahwa sepengetahuan Saksi, sebenarnya nama yang diberikan oleh orangtua Pemohon adalah FATINAH oleh karenanya Pemohon ingin menggantinama sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya tersebut; Bahwa salah satu hal yang mendasari

Bahwa dengan pertimbangan para Terdakwakesatuannya berada di Jakarta dan domisili sebagianSaksi berada di wilayah Jakarta, mendasari Pasal 10huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, makapenerapan Pasal 10 huruf a dapat dikesampingkan.4. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan adanya suratpermohonan Asops Kasal Nomor : R/1013/IX/2020tanggal 24 September 2020 dan surat permohonanHal. 6 dari 8 hal.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyiPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, danbiaya ringan.Bahwa mendasari permohonan Papera para Terdakwayang mohon perkara para Terdakwa untuk disidangkan diPengadilan Militer IlO8 Jakarta dan berdasarkan Pasal 10huruf fb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SANOSI bin JANAM dan BURAWI bin SALADI, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Budiman tertanggal 22 Desember 2014;Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan,karena syarat materiil suatu gugatan dalam positanya atau fundamentumpetendi harus menguraikan secara tegas dan jelas tentang kualifikasikesalahan Tergugat;Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dengan jelas dan tegas, yang mendasari gugatan,sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat materiil;Halaman 5 dari 12 halaman.

Bahwa kemudian Penggugat juga menyebutkan dalam posita gugatannyayang tercantum dalam halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwaKeputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas KepastianHukum;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebutdi atas adalah merupakan gugatan yang kabur, karena Penggugat tidakmerujuk kepada suatu pasal tertentu yang jelas dan tegas pada suatuperaturan perundangundangan tertentu yang mendasari

gugatan;Bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebut di atasjuga merupakan dalil gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, karenaPenggugat tidak menjelaskan prosedur atau ketentuan dalam pasal manayang dilanggar oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya gugatanPenggugat pada posita atau fundamentum petendi dengan jelas dan tegasmenyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan.

Atas dasar fakta dan kondisi keluargaPenggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas maka tujuan perkawinansebagaimana yang diamanahkan dalam undangundang nomor 1 tahun 1974mustahil dapat tercapai;Menimbang, bahwa dengan mendasari pada fakta sebagaimana tersebutdiatas dan dengan mendasari pada ketentuan pasal 19 huruf b PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975, secara berturutturut selama 2 Tahun lebih,Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke Penggugat, ,hal 5 dari 7 hal putusan

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan cara mengadili tidakberdasarkan undangundang.Bahwa menurut Pemohon Kasasi mendasari alasan kasasi nomor 1 dan 2 diatas, Judex Facti telah melakukan caracara mengadili atau penerapanhukum yang salah, bahwa sekalipun seorang Terdakwa bersalah namuntidak dapat diadili dengan caracara yang salah sehingga selaras denganadagium yang mengatakan "Lebih baik membebaskan seribu orang yangbersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan terkaitdengan ketidaktahuan Pemohon Kasasi terhadap barang tersebut,bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang prajurit yang berdinas di Koramilyang diberikan jabatan sebagai Babinsa dan sering mendapatkanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dan merupakan programpemerintah untuk memberantas bahaya narkotika, tentu tidak semudahitu Pemohon Kasasi mau diajak dan disuruh untuk membawa barangHal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 173 K/MIL/2016tersebut

Kiranya asas keadilan harus benarbenar dapat dirasakanbaik itu oleh Hakim, Oditur maupun Pemohon Kasasi.Bahwa seyogianya Pemohon Kasasi mendasari tujuan pemidanaan sebagaimana dalam buku SR. Sianturi dalam Buku AsasAsas Hukum Pidana diIndonesia yang salah satunya adalah asas pembinaan.

Oleh karenanya, dengan mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPMcukup beralasan kepada Terdakwa untuk diberhentikan tidak dengan hormatdari dinas Prajurit TNI ; Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnyamerupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya.

asuhanTermohon ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, dan seorang saksi yang diajukan Termohon bernamaSAKSI 3 ASLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukumIslam memberi petunjuk sebagai berikut :mArtinya " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;mArtinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagaiberikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagai berikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagaiberikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa II Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari