tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada HutanProduksi Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8.Bahwa, Ahli menjelaskan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.42/MenlhkSetjen/2015 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada HutanProduksi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh penerbitSKSHHK secara self

Sedangkan NotaAngkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang jin;Bahwa, Ahli menjelaskan Terhadap jenis, setelah ahli melakukanpemeriksaan dan pengujian diketahui bahwa kayu yang diamankanHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbwtersebut adalah kayu jenis Jati, dengan jumlah 179 (seratus tujuhpuluhsembilan) batang dengan volume = 10,3546 M8.e Bahwa, Ahli menjelaskan jika kayu tersebut berasal dari Hutan Negara,maka kerugian negara dari perbuatan tersebut berasal dariperhitungan

Huruf C Prinsipprinsip analisa, Angka 7 menyatakan bahwa Setiappemberian fasilitas pembiayaan, nasabah diwajibkan untukmenyediakan dana sendiri (self financing) yang besarnyaditetapkan oleh bank dalam aturantersendiri;b.

Pada saat menyerahkan kelengkapan tersebut terdakwa DHANNYSURYA SATRYA, SE mengatakan kepada DONNA MARITO hari ini ya cair.Setelah DONNA MARITO melakukan pengecekan ternyata terdapatkekurangan kelengkapan persyaratan berupa dana nasabah untuk pencairanpembiayaan untuk biaya materai, notaris, asuransi jiwa, self financing belumtersedia di dalam rekening nasabah PT Tanjung Siram.

Huruf C Prinsipprinsip analisa, Angka 7 menyatakan bahwa Setiappemberian fasilitas pembiayaan, nasabah diwajibkan untukmenyediakan dana sendiri (self financing) yang besarnya ditetapkanoleh bank dalam aturantersendiri;b.

(Hal.352) Bahwa untuk biayabiaya materai, notaris, asuransi jiwa, self financingdiambil dari pencairan pembiayaan Bank Syariah Mandiri. (Hal.353)6.

Huruf C Prinsipprinsip analisa, Angka 7 menyatakan bahwa Setiappemberian fasilitas pembiayaan, nasabah diwajibkan untukmenyediakan dana sendiri (self financing) yang besarnya ditetapkanoleh bank dalam aturan tersendiri;b.

pengajuan banding terhadap koreksi positif pajak mayang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp30.462.000,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Agustus 2005 sebesar Rp30.462.000,(karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha KPajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self

Oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkandengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya dalamlaporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yangsebenarnya, sepanjang pemeriksaan pajak belum menyampaikan suratpemberitahuan hasil Pemeriksaan;Bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 74 Tahun 2011menjelaskan sebagai berikut:Sesuai dengan sistem self

PENETAPANNomor 0461/Pdt.P/2019/PA.Bdw.Ages zSeesZales %SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :Ahmad bin Nimbar, tempat dan tanggal lahir : Bondowoso, tanggal 01Januari 1988, NIK 3511140101880014, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat kediaman diDesa Wonoboyo RT.009 RW.001 Kecamatan

Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/20121410.11.12.13.Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessmentyaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besarkepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkankewajiban pajaknya.

diketahuisecara jelas dan nyatanyata adanya faktafakta sebagai berikut:= Bahwa hospitalization merupakan penggantian (reimbursement) biayapengobatan (rawat inap) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding)berpendapat bahwa biaya hospitalization ini sebagai fringe benefit;= Bahwa Majelis berpendapat sesuai prinsip deductabletaxable, karena bukanbiaya di PPh Badan, maka atas hospitalization sebesar USD 304,334.00 bukanmerupakan objek PPh Pasal 21;7 Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self

diketahuisecara jelas dan nyatanyata adanya faktafakta sebagai berikut:= Bahwa outpatient merupakan penggantian (reimbursement) biaya pengobatan(rawat inap) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berpendapat bahwa biaya outpatient ini sebagai fringe benefit;= Bahwa Majelis berpendapat sesuai prinsip deductabletaxable, karena bukanbiaya di PPh Badan, maka atas outpatient sebesar USD 244,492.00 bukanmerupakan objek PPh Pasal 21;7 Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self

diketahui secara jelas dan nyatanyata adanya faktafaktasebagai berikut:= Bahwa Dental Care merupakan penggantian (reimbursement) biaya pengobatan(rawat gigi) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berpendapat bahwa biaya Dental Care ini sebagai fringe benefit;= Bahwa Majelis berpendapat sesuai prinsip deductabletaxable, karena bukanbiaya di PPh Badan, maka atas Dental Care sebesar USD 25,627.00 bukanmerupakan objek PPh Pasal 21;TeBahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self

faktafaktasebagai berikut:= Bahwa Eye Glasses and Frame merupakan penggantian (reimbursement) biayapengobatan (rawat kesehatan mata/kaca mata) dan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa biaya Eye Glasses andFrame ini sebagai fringe benefit;= Bahwa Majelis berpendapat sesuai prinsip deductabletaxable, karena bukanbiaya di PPh Badan, maka atas Eye Glasses and Frame sebesar USD 20,287.00bukan merupakan objek PPh Pasal 21;7.Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self

PENETAPANNomor 0553/Pdt.P/2017/PA.JrSAI :SELF S'S > esDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan PengesahanNikah yang diajukan oleh:Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidatyah,pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Blogmundu RT.002 RW.013 Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jembersebagai Pemohon ;Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam

ini tidak ada kesalahan nilai transaksi, tidak adakesalahan nilai pabean, tidak ada kesalahan tarif bea masuk dantidak ada kesalahan tarif PPN, sehingga SPKTNP seharusnya tidakdapat diterbitkan;Penetapan Terbanding sebagaimana tercantum dalam SPKTNPtidak didukung dengan datadata yang valid;Atas impor bahan pakan untuk pembuatan pakan ternakdibebaskan dari pengenaan PPN meskipun bahan pakan tersebuttidak tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015 karena berdasarkan self

yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksipositif pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp3.196.750,00;: bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Juni 2005 sebesarRp3.196.750,00karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke KantorPelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penerbit faktur pajak tersebutdikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijawab;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengansistem self

Terbanding dalam Surat Pemberitahuan Hasil PenelitianKeberatan (SPHP) Nomor S793/WPJ.07/2010 tanggal 25 Februari 2010menolak keberatan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding melakukan pemungutan dan pelaporan PPNatas transaksi revenue transfer (license) untuk menghindari kemungkinandenda yang dikenakan Kantor Pajak akibat perbedaan pendapat tentangperlakuan PPN atas transaksi revenue transfer (license);Bahwa sesuai dengan sistem self assessment, SPT PPN yangdidalamnya

PUTUSANNomor 3952/Pdt.G/2018/PA. jlAN zpi :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Majalengka, 15 Agustus 1982,umur 36 tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,WNI, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,tempat tinggal di Kecamatan Kadipaten, KabupatenMajalengka,

melawan hukum denganmenyalahgunakan kekuasaannya" yaitu Terdakwa HENDRIK SYAUTA, SHdalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi Kantor PajakPratama Tahuna dengan tugas pokok adalah melakukan pengamatan danpenggalian potensi pajak yang ada di wilayah Sangihe, telah melakukanpenyimpangan terhadap mekanisme penagihan pajak pada tahun 2010 yangtidak sesuai dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum Tata Cara Perpajakan yang bertentangan dengan sistem perpajakanyaitu Sistem Self

No. 737 K/PID.SUS/201 1dan penggalian potensi pajak yang ada di wilayah Sangihe telahmelakukan penyimpangan terhadap mekanisme penagihan pajak padatahun 2010 yang tidak sesuai dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan yang bertentangandengan sistem perpajakan yaitu sistem Self Assesment dimana menurutsistem tersebut adalah besaran jumlah pembayaran pajak diserahkankepada wajib pajak sendiri yang menghitung, membayar dan melaporkanpajak terutang, sehingga fungsi

DENNY FERRY MAKASANTI, Msiselaku Kepala Pajak Pratama Tahuna menerangkan bahwa sistemperpajakan di Indonesia menganut Sistem Self Assessment dimana wajibpajak sendiri yang menghitung, membayar dan melaporkan pajak yangterutang, jadi fungsi Direktorat Jenderal Pajak hanyalah fungsipengawasan, sistem ini diterapkan dalam pengenaan pajak penghasilan(PPh 25 dan 29), sangat tidak dibenarkan oleh undangundang aturandalam sistem perpajakan pegawai pajak yang datang dan melakukanpenghitungan, penagihan dan

Dokumen SKSHHK diterbitkan secara self assesment olehpemilik izin dengan menugaskan tenaga teknis yang berkualifikasi. Untukmemperoleh SKSHHK maka pemilik kayu harus telah melunasikewajiban terhadap negara berupa DR (Dana Reboisasi) dan PSDH(Provisi Sumber Daya Hutan).

Setelah kewajibankewajiban terhadaphasil hutan kayu dilunasi/dibayar, pemegang izin dapat mengajukanpermohonan untuk mendapatkan blanko SKSHHK secara online.Kemudian pemegang izin melalui tenaga teknisnya menerbitkandokumen SKSHHK secara self assesment;Bahwa Nota Angkutan digunakan untuk mengangkut kayu olahan dariTPTKO ke tempat tujuan, pengangkutan kayu dan/atau kayu daur ulang,pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman kepelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan

Dokumen SKSHHK diterbitkan secara self assesment olehpemilik izin dengan menugaskan tenaga teknis yang berkualifikasi. Untukmemperoleh SKSHHK maka pemilik kayu harus telah melunasi kewajibanterhadap negara berupa DR (Dana Reboisasi) dan PSDH (Provisi Sumber DayaHutan). Setelah kewajibankewajiban terhadap hasil hutan kayu dilunasi/dibayar, pemegang izin dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkanblanko SKSHHK secara online.

Kemudian pemegang izin melalui tenagateknisnya menerbitkan dokumen SKSHHK secara self assesment;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum dipersidangandapat dikemukakan sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 bertempat dihalaman gudang kayu UD.

satu) lembar Surat kepada Pimpinan PT Coca Cola BottlingIndonesia dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten SumedangNomor: 660.1/344/BLH tanggal 22 Juli 2013 perihal: tindak lanjut hasilkegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan UKL/UPL;Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Monitoring Pelaksanaan UKL/UPL di PTCoca Cola Bottling Indonesia tanggal 19 Juli 2013;Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSumedang Nomor: 660.1/407/BLH tanggal 30 Agustus 2013 perihal :Laporan Self

Alamat Jalan Raya Rancaekek Desa CihanjuangKecamatan Cimanggung;Asli 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian (Test Result Report) dariLaboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening KotaBandung, Nomor sertifikat : 00709.14.01328 tanggal pengujian : 29 April 12 Mei 2014 (Hasil Pengujian Kualitas Air PT Coca Cola BottlingIndonesia);Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSumedang Nomor: 660.1/639/BLH/ 2014, tanggal 25 Agustus 2014 perihal: tindak lanjut laporan Self

Alamat Jalan Raya Rancaekek Desa CihanjuangKecamatan Cimanggung;Asli 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian (Test Result Report) dariLaboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening KotaBandung, Nomor sertifikat : 00709.14.01328 tanggal pengujian: 29 April 12 Mei 2014 (Hasil Pengujian Kualitas Air PT Coca Cola BottlingIndonesia);Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSumedang Nomor: 660.1/639/BLH/ 2014, tanggal 25 Agustus 2014perihal : tindak lanjut laporan Self

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB);Halaman 22 dari 29, Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Slw.Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) adalah dokumen yang dipergunakanpengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yangberasal dari izin yang sah;FAKB diterbitkan oleh Penerbit FAKB secara self assesment, yaitu petugasperusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin;Penggunaan FAKB:e Pengangkutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP

FAKO) adalah dokumen angkutan yangdipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan;Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah diIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan KayuTerpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserutsatu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer,serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).FAKO diterbitkan oleh Penerbit FAKO secara self

Nota Angkutan;Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutanarang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami padaAPL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal,cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutanlangsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal;Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh petugas pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya

memilih menyelenggarakan pembukuan";Bahwa Pasal 3 ayat (1) "Wajib Pajak yang dianggap memilih menyelenggarakanpembukuan yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, penghasilannetonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto";Bahwa Pasal 3 ayat (2) "Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikansebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayardalam tahun pajak yang bersangkutan;Bahwa sesuai dengan prinsip System Self

aal i =SELF) 3 at alDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja,pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lumayjang,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan,pendidikan SMP, tempat tinggal di KabupatenLumajang.

PUTUSANNomor 0115/Pdt.G/2019/PA. jlAN zpi :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Majalengka 02 Februari 1983,umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam,WNI, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggaldi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka,sebagai disebut

Hal ini sejalan dengan sifat mandiri yangdimiliki oleh Tergugat dalam melaksanakan kewenangannyayaknibersifat self regulator rebounding yang artinya KPU dapat mengaturdirinya sendiri, sehingga permohonan atau permintaan KPU sama sekaliHalaman 22 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTmerupakan bentuk permintaan sesungguhnya, sedangkan kewenangansetuju atau tidaknya terhadap usulan tersebut mutlak menjadikewenangan Presiden.

Yang mana hal itu diambil tatkala ada peraturan hukumyang tidak jelas disitulan KPU sebagai lembaga negara yang independentdisuruh untuk mengambil keputusan dan memiliki kKewenangan self regulationdan melakukan tindakan diskresi supaya tidak ada kekosongan hukum;Bahwa kepastian hukum identik dengan segala sesuatu yang berdasarkan sifattertulis yang diatur di dalam undangundang saja?

Seringkali orangmenanyakan apakah itu tidak melanggar asas praduga tak bersalah, menurutAhli dalam konteks pengaturannya ya tidak bersalah tetapi jika kembali padakonteks konsepnya maka mustahil seorang Jaksa Penuntut Umum menuntutorang;Bahwa self regulation adalah kewenangan bagi lembaga negara independentuntuk mengeluarkan aturan lebih lanjut menjelaskan kewenangannya ataumenjelaskan halhal yang belum diatur, makanya KPU boleh mengeluarkanaturan KPU tetapi kewenangan diskrentive melekat bagi semua

Aturan hukum tidak jelas, 3. stagnasipemerintahan, daripada stagnasi mending melakukan trobosan;Bahwa self regulation itu hak yang melekat pada lembaga independent yangbisa mengatur dirinya sendiri dalam hal untuk diberikan kewenangan secaralangsung oleh undangundang. Misalnya hal ini diatur lebih lanjut dalamperaturan KPU.

Maka di dalam self regulation itu ada yang namanya diskresi.Yang kedua dalam hal tidak diatur ini melibatkan kKewenangan yang di dalamself regulation ituada yang namanya diskresi;Bahwa Pengertian diskresi itu) sendiri yang mengatakan bahwa untukmelaksanakan peraturan pemerintahan suatu diskresi boleh diambil denganmelanggar UndangUndang contoh pada direksi BPJS menurut undangundangBPJS direksi berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kemudian harus dipiliholeh DPR.

Penarikan Kredit Investasi dilaksanakan dengan prinsipPayment Against Documents dan sedapat mungkindibayarkan langsung kepada pemilik kapal ;Butir9.4 Menyerahkan seluruh bukti asli pembayaran yang sudahdikeluarkan sebagai self financing kredit investasi atau buktisetoran uang tunai kepada pemilik kapal sebagai selffinancing minimal sebesar Rp 15.300.000.000,00 ;Butir9.5 Telah menyerahkan bukti kepemilikan agunan utama dantambahan dan sekaligus dilakukan pengikatan agunantersebut dalam bentuk Hak

Penarikan Kredit Investasidilaksanakan dengan prinsip PaymentAgainst Documents dan sedapat mungkin dibayarkan langsungkepada pemilik kapal.Butir9.4 Menyerahkan seluruh bukti asli pembayaran yang sudahdikeluarkan sebagai self financing kredit investasi atau buktisetoran uang tunai kepada pemilik kapal sebagai self financingminimal sebesar Rp 15.300.000.000,00.Butir9.5 Telah menyerahkan bukti kepemilikan agunan utama dantambahan dan sekaligus dilakukan pengikatan agunan tersebutdalam bentuk Hak Tanggungan

Aris Pranatamenandatangani check list syaratsyarat efektif dan penarikan perjanjiankredit/Addendum Perjanjian Kredit dalam check list pada nomor 4 padakolom nama dokumen dicantumkan menyerahkan seluruh bukti aslipembayaran yang sudah dikeluarkan sebagai self financing kreditinvestasi kredit, investasi atau bukti setoran uang tunai kepada pemilikkapal sebagai self financing minimalRp 15.00.000.000,00 ;Bahwa dalam check list tersebut oleh Terdakwa Ir.

CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober2003 .... dst. padahal jelas dan nyatanyata Terdakwa DepartemenHead Credit Operation sama sekali tidak mempunyai kKewenangan untukmelaksanakan penelitian atas legalitas Nota Analisa tersebut ;Bahwa benar persyaratan Self Financing telah terpenuhi dengan adanyakwitansi dan pembayaran kapal dan sebelum ada pemeriksaan diKejaksaan Agung RI tidak ada yang mengetahui bahwa kwitansikwitansi pembayaran kapal tersebut adalah palsu termasuk Notarisyang membuat perjanjian

kapal sebagai self financing minimal sebesarRp 15.300.000.000,00 (lima belas milyar tiga ratus juta Rupiah)" karenamenurut Pemohon Kasasi/Terdakwa hal tersebut telah terpenuhi,namun bukti pembelian 3 (tiga) unit kapal tersebut belakangan barudiketahui palsu/tidak benar setelah dilakukan pemeriksaan di KejaksaanAgung RI.